Ditemukan 1963 data

Urut Berdasarkan
 
Upload : 03-01-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Plg
WINARTO BIN HABIBULLAH
4410
  • Asli 1 (satu) lembar bukti setor SPP PNPM UPK Karang Jaya sejumlah Rp.2.875.000,- (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 11 Maret 2015 dari Iskandar (Penyetor) kepada Repi Risanti (Bendahara) untuk Angsuran ke -1 (satu);2. Asli 1 (satu) lembar bukti setor SPP PNPM UPK Karang Jaya sejumlah Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 13 April 2015 dari Iskandar (Penyetor) kepada Repi Risanti (Bendahara) untuk Angsuran ke -2(dua);3.
    Asli 1 (satu) lembar bukti setor SPP PNPM UPK Karang Jaya sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 18 Mei 2015 dari Iskandar (Penyetor) kepada Repi Risanti (Bendahara) untuk Angsuran ke -3(tiga).4. Asli 1 (satu) bundel Bukti Setor SPP PNPM UPK Kec. Karang Jaya tertanggal 11 Maret 2015 atas nama Penyetor :a. Zakaria sebesar Rp.5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) angsuran ke-1;b.
    Copy 1 (satu) bundel Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 414.2/302/PMD tanggal 15 Januari 2015 perihal Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan T.A. 2014;20. Copy 1 (satu) buah Surat Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 414.2/167/BPMPD-III/2015 tanggal 23 Januari 2015 Perihal : Pengendalian Penyelesaian Kegiatan PNPM MPd Tahun 2014.21.
    Asli 1 (satu) bundel Keputusan Camat Karang Jaya Nomor : 111/KPTS/KRJ/2014 tanggal Januari 2015 tentang Penetapan Specimen Pengganti Fasilitator (PNPM-MP) TA. 2015;30. Copy 1 (satu) bundel Surat Penetapan Keputusan Camat Karang Jaya Nomor : 111/PNPM-MP UPK/KRJ/2015 tanggal Januari 2015;31. Copy 1 (satu) bundel Berita Acara Musyawarah MAD Khusus Kelembagaan UPK tanggal Januari 2015, Daftar Hadir, Struktur Kelembagaan UPK.32.
    Copy 1 (satu) bundel Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam Negeri Nomor : 900/5383/PMD tanggal 11 Juli 2014 perihal Pemotongan DUB PNPM Mandiri Perdesaan;35. Copy 1 (satu) bundel Daftar Indikatif Lokasi dan Alokasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) Tahun Anggaran 2014.Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara An. Zakaria Bin Nisum.36.
    Pig> Melakukan Evaluasi terhadap kegiatan PNPM TA. 2014> Bertanggung jawab atas keberhasilan kegaiatan PNPM TA. 2014. Bahwa Kepengurusan PNPM Mandiri Kecamatan Karang Jaya yaitu :a. Ketua UPK : RodiaWatib. Sekretaris UPK : Iskandarc. Bendahara : Repid. FK (fasilitator kKecamatan) : Hadi lrawane. FT (Fasilatator Tehnis) : Alri Hariantof. PL(Pendamping Lokal) : Winarto.
    Mengkoordinasi dinas yang terkait yang ada hubungannya programpemerintah daerah.> Melakukan pengawasan terhadap kegiatan PNPM Mandir diKabupaten Musi Rawas.Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Kecamatan Karang Jayatersebut saksi selaku Sekretaris BPMPD Kabupaten Musi Rawas Utaraberfungsi sebagai membina kegiatan PNPM dan mensosialisasikankegiatan PNPM kalau di minta oleh UPK tersebut kalau ada izin darikepala BPMPD Kabupaten Musi Rawas Utara.Bahwa benar belum pernah Ketua UPK meminta saksi mensosialisasikankegiatan
    Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Kecamatan Karang Jayasaksi sebagai fasilitator kegiatan.
    Melaksanakan kordinasi dengan Fasilitator Kecamatan dan TimKordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten mengenaipelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di daerahnya.b. Melaksanakan kegiatan manajemen PNPM Mandiri Perdesaan yangmeliputi aspekaspek kegiatan sosialisasi, perencanaan,pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian.c. Memproses pengajuan dana dari UPK ke KPPN serta memantauproses pencairannya.d.
    dan pengawasan kegiatan PNPM yang ada di desa baikberupa fisk maupun non fisik.
Register : 28-03-2013 — Putus : 24-07-2013 — Upload : 05-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 21/Pid.Sus/TPK/2013/PN.DBG.
Tanggal 24 Juli 2013 — Dra. ODAH ALIYAH BINTI H. HARIS ABDULROHIM
6830
  • HARIS ABDULROHIMdiangkat sebagai Ketua UPK PNPM Mandiri Perdesaan Kec Tarajuberdasarkan musyawarah antar desa (MAD) kemudian ditetapkan olehCamat melalui Surat Penetapan Camat ;Bahwa Terdakwa Dra. ODAH ALIYAH Binti H. HARIS ABDULROHIMselaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri PerdesaanKecamatan Taraju mempunyai tugas pokok sebagai berikut :1. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan PNPM MandiriPerdesaan di Kecamatan.2.
    HARIS ABDULROHIM.e Membolehkan uang dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) dipinjamkan kepada Pengurus.Bahwa terdakwa Dra.
    ) memiliki tanggung jawabterhadap seluruh pengelolaan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan,bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporanseluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri perdesaan, bertanggungjawabterhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Perdesaan baik yangbersipat kKeuangan maupun non keuangan, Bertanggungjawab terhadappengelolaan dana bergulir serta Melakukan pembinaan terhadapkelompok peminjamBahwa Syaratsyarat yang harus dipenuhi untukmenerima/mendapatkan dana bantuan
    HARISABDULROHIM diangkat sebagai Ketua UPK PNPM Mandiri PerdesaanKec Taraju berdasarkan musyawarah antar desa (MAD) kemudianditetapkan oleh Camat melalui Surat Penetapan Camat24Bahwa Terdakwa Dra. ODAH ALIYAH Binti H. HARIS ABDULROHIMselaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri PerdesaanKecamatan Taraju mempunyai tugas pokok sebagai berikut :1. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan PNPM MandiriPerdesaan di Kecamatan.2.
    HARIS ABDULROHIM.Membolehkan uang dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) dipinjamkan kepada Pengurus.Bahwa terdakwa Dra.
Register : 24-10-2013 — Putus : 27-01-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 21/PID.B/TPK/2013/PN.PDG
Tanggal 27 Januari 2014 — LENI MARLINA Binti YURNALIS
3814
  • ) Transaksi Pemasukan Dana PNPM Mandiri Tahun 2010 ( LENI MARLINA )Tgl 31 Agustus 2010 dikembalikan kepada yang Berhak Yakni EPAWARDI61) Transaksi Pemasukan Dana PNPM Mandiri Tahun 2010 ( LENI MARLINA )Tgl 30 September 2010 dikembalikan kepada yang Berhak YakniEPAWARDI62) Transaksi Pemasukan Dana PNPM Mandiri Tahun 2010 ( LENI MARLINA )Tgl 31 Oktober 2010 dikembalikan kepada yang Berhak Yakni EPAWARDI63) Transaksi Pemasukan Dana PNPM Mandiri Tahun 2010 ( LENI MARLINA )Tgl 30 November 2010 dikembalikan
    kepada yang Berhak YakniEPAWARDI64) Transaksi Pemasukan Dana PNPM Mandiri Tahun 2010 ( LENI MARLINA )Tgl 30 Desember 2010 dikembalikan kepada yang Berhak YakniEPAWARDI65) Transaksi Pemasukan Dana PNPM Mandiri Tahun 2010 ( LENI MARLINA )Tgl 31 januari 2011 dikembalikan kepada yang Berhak Yakni EPAWARDI66) Transaksi Pemasukan Dana PNPM Mandiri Tahun 2010 ( LENI MARLINA )Tgl 28 februari 2011 dikembalikan kepada yang Berhak Yakni EPAWARDI67) Transaksi Pemasukan Dana PNPM Mandiri Tahun 2010 ( LENI MARLINA
    Lembah Gumanti.Tahun 2011 s/d sekarang Fasilitator PNPM MPD di Kec.
    Mandiri Tahun 2010 ( LENIMARLINA ) Tg 30 April 201057) Transaksi pemasuakan dan pengeluaran PNPM Mandiri Tahun 2010 (LENIMARLINA ) Tgl 31 mei 201058) Transaksi Pemasukan Dana PNPM Mandiri Tahun 2010 ( LENI MARLINA )Tgl 30 Juni 2010 dikembalikan kepada yang Berhak Yakni EPAWARDI59) Transaksi Pemasukan Dana PNPM Mandiri Tahun 2010 ( LENI MARLINA )Tgl 31 Juli 201060) Transaksi Pemasukan Dana PNPM Mandiri Tahun 2010 ( LENI MARLINA )Tgl 31 Agustus 201061) Transaksi Pemasukan Dana PNPM Mandiri Tahun 2010
    ( LENI MARLINA )Tgl 30 September 201062) Transaksi Pemasukan Dana PNPM Mandiri Tahun 2010 ( LENI MARLINA )Tgl 31 Oktober 201063) Transaksi Pemasukan Dana PNPM Mandiri Tahun 2010 ( LENI MARLINA )Tgl 30 November 201064) Transaksi Pemasukan Dana PNPM Mandiri Tahun 2010 ( LENI MARLINA )Tgl 30 Desember 201065) Transaksi Pemasukan Dana PNPM Mandiri Tahun 2010 ( LENI MARLINA )Tgl 31 januari 201166) Transaksi Pemasukan Dana PNPM Mandiri Tahun 2010 ( LENI MARLINA )Tgl 28 februari 201167) Transaksi Pemasukan
Putus : 05-10-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT SMG
Tanggal 5 Oktober 2017 — LATIF SUNARIFIN Bin ATMO KASIDIN
12138
  • Menetapkan agar barang bukti berupa: 1) Surat Keputusan Bupati Blora Nomor: 414.2/240/2012 tanggal 5 April 2012 dan Surat Keputusan Bupati Blora Nomor: 414.2/231/2013 tanggal 16 April 2013 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan PNPM Mandiri Kab.Blora;2) Surat Keputusan Camat Jati Nomor:11/2013 tentang Penetapan UPK Jati Tahun 2013 tanggal 28 Januari 2013 dan Surat Keputusan Camat Jati Nomor: 05/2014 tanggal 17 Pebruari 2014 tentang Penetapan UPK Jati; 3) Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan
    Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kab.Blora Nomor: 900/06/02/I/2012 dan Nomor: 900/06/02/2013 tentang Penunjukan Pejabat PenanggungJawab Operasional Kab.Blora (PJOK) berikut lampirannya;4) Surat Keputusan Kepala Desa Jati Nomor: 414/I/2012 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) berikut lampirannya tanggal 17 Januari 2012;5) Surat Penetapan Camat Jati Nomor: 500/153/2012 tanggal 20 Pebruari 2012 tentang Bantuan PNPM Mandiri Perdesaan dan Surat Penetapan Camat Jati Nomor: 500/
    56/2013 tentang Bantuan Program PNPM Mandiri Perdesaan;6) 1 (satu) bendel bukti kwitansi Pencairan Dana BLM dari UPK ke TPK tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;7) 1 (satu) bendel bukti kwitansi dilampiri BA Penyerahan Dana Perguliran dari Kelompok kepada Anggota Peminjam Dana Perguliran PNPM Mandiri Desa Bangkleyan tahun 2010 sampai dengan tahun 2012;8) 1 (satu) bendel kwitansi Pembayaran Angsuran SPP Desa Bangkleyan ke UPK Jati;9) Laporan Penanganan Masalah Tunggakan SPP Desa Bangkleyan;10
    Realisasi penyaluran dana SPP PNPM Mandiri 551.000.000.Perdesaan dari UPK kepada seluruh kelompokpenerima pinjaman di Desa BangkleyanKecamatan Jati Kabupaten Blora Tahun 2012,sumber dana perguliran. 2 Realisasi penyaluran dana SPP PNPM Mandiri 30.000.000,Perdesaan sumber dana perguliran dari UPKDesa Bangkleyan kepada kelompok sesuaiketentuan. 3.
    Jumlah kerugian keuangan Negara (12). 521.000.000, Bahwa perbuatan Terdakwa LATIF SUNARIFIN Bin ATMO KASIDIN yangmelakukan penyimpangan pengelolaan dana kelompok Simpan PinjamPerempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Perdesaan Desa Bangkleyan Kecamatan Jati Kabupaten Bloramenyimpang dari Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MandiriPerdesaan sebagai berikut:1). Kebijakan umum (Butir 10.1.1a).a.
    Realisasi penyaluran dana SPP PNPM 551.000.000.Mandiri Perdesaan dari UPK kepada seluruhkelompok penerima pinjaman di DesaBangkleyan Kecamatan Jati Kabupaten BloraTahun 2012, sumber dana perguliran. 2 Realisasi penyaluran dana SPP PNPM 30.000.000,Mandiri Perdesaan sumber dana pergulirandari UPK Desa Bangkleyan kepada kelompoksesuai ketentuan. 3.
    Jumlah kerugian keuangan Negara (12). 521.000.000, Bahwa perbuatan Terdakwa LATIF SUNARIFIN Bin ATMO KASIDIN yangmelakukan penyimpangan pengelolaan dana kelompok Simpan PinjamPerempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Perdesaan Desa Bangkleyan Kecamatan Jati Kabupaten Bloramenyimpang dari Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM MandiriPerdesaan sebagai berikut:1). Kebijakan umum (Butir 10.1.1a).hal 16 dari 31 hal Put.No.18/Pid SusTPK/2017/PTSMGa.
    Mandiri Perdesaan dan SuratPenetapan Camat Jati Nomor: 500/56/2013 tentang BantuanProgram PNPM Mandiri Perdesaan;6) 1 (satu) bendel bukti kwitansi Pencairan Dana BLMdari UPK ke TPKtahun 2009 sampai dengan tahun 2013;7) 1 (satu) bendel bukti kwitansi dilampiri BA Penyerahan DanaPerguliran dari Kelompok kepada Anggota Peminjam DanaPerguliran PNPM Mandiri Desa Bangkleyan tahun 2010 sampaidengan tahun 2012;8) 1 (satu) bendel kwitansi Pembayaran Angsuran SPP DesaBangkleyan ke UPK Jati;9) Laporan Penanganan
Putus : 03-04-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 10 /Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm.
Tanggal 3 April 2013 —
234
  • Buku Kas Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) PNPM Mandiri Pedesaan Kec. Bakumpai Kab. Barito Kuala sebanyak 9 (Sembilan) buah.Dikembalikan kepada KARTINAH Binti (Alm) H. AHMAD THALIB12. Buku Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan sebanyak 1 (satu) buah ;13.
    Surat Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/97/KUM/2011 tentang Pembentukan Unit PengelolaKegiatan (UPK) dan Unit Pengelola Kegiatan Sementara (UPKS) sebagai Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Kab. Barito Kuala ;Tetap terlampir dalam berkas perkara.- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah );
    BaritoKuala (Batola).Agama > Islam.Pekerjaan : Swasta / mantan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK)PNPM Mandiri Perdesaan, Kec.
    Bakumpai sejak 07 April 2011, tugas pokok saksi sebagaiPasilitator Kecamatan PNPM Mandiri Pedesaan Kec.
    Bertanggung Jawab terhadap pelaksanaan PNPM MandiriPerdesaan di Wilayah Kecamatan.ii. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan yang ada diKecamatan.iil. Menyelenggarakan MAD.iv. Bersama Fasilitator Kecamatan dan PUOK mensosialisasikanPNPM Mandiri Perdesaan di Wilayah Kecamatan.v. Memonitoring dan mengevaluasi Laporan pertanggung jawabanpelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan dari semua Desa.vi. Membantu Penyelesaiana masalah PNPM Mandiri Peresaan yangtimbul di wilayahnya.33vii.
    Bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh dokumenkegiatan PNPM Mandiri Perdesaan baik ynag bersifat keuangandan Non Keuangan.xi.
    Bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM MandiriPerdesaan di Kecamatan ;b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporanseluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan ;c. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MandiriPerdesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan ;d. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir..
Register : 25-01-2011 — Putus : 09-06-2011 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN KOTA AGUNG Nomor 22/Pid.Sus/2011/PN.KTA
Tanggal 9 Juni 2011 — - FADHLAN AKSAN Bin SAIE
8030
  • Adapun prosespencairan dana pelaksanaan pembangunan proyek jalan yang dibiayai olehProgram Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)/Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun Anggaran 2009 diPekon Sinar Waya adalah Terdakwa selaku Ketua Organisasi MasyarakatSetempat (OMS) bersamasama dengan saksi Aminah selaku BendaharaOMS mengambil dana dari Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan(PPIP)/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriTahun Anggaran 2009 di bank BRI
    Saksi SYARIFAH HS.18Bahwa saksi mengetahui di pekon Sinar Waya ada bantuan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) ;Bahwa sebelum dimulai pekerjaan PNPM terlebih dahulu ada pertemuan di BalaiPekon dan yang hadir saat itu ada Masyarakat dan Fasilitator Masyarakat (FM) ;Bahwa Ketua FM Bapak Widiyo Handoko menyampaikan bahwa Pekon Sinar Wayaakan mendapatkan bantuan pembangunan proyek PNPM ;Bahwa selanjutnya dibentuk Panitia Pelaksana yaitu Organisasi Masyarakat Setempat(OMS) dengan struktur organisasi
    Saksi NURHAMID.e Bahwa saksi mengetahui di pekon Sinar Waya ada bantuan Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) ;Hal. 19 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.2020Bahwa sebelum dimulai pekerjaan PNPM terlebih dahulu ada pertemuan di BalaiPekon dan yang hadir saat itu ada Masyarakat dan Fasilitator Masyarakat (FM) ;Bahwa Ketua FM Bapak Widiyo Handoko menyampaikan bahwa Pekon Sinar Wayaakan mendapatkan bantuan pembangunan proyek PNPM ;Bahwa selanjutnya dibentuk Panitia Pelaksana yaitu Organisasi
    ) ;Bahwa saksi awalnya tidak tahu bantuan tersebut ada masalah, sekarang baru tahu adamasalah Program Nasional Pemberdayan Masyarakat ( PNPM);Bahwa saksi dalam proyek PNPM di Pekon Sinar Waya bertugas sebagai penguji( surat perintah membayar) SPM ;Bahwa dasar saya ditunjuk sebagai penguji SPM adalah surat keputusan dari DinasPekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus;Bahwa setahu saksi dana yang ada di pekon Sinar Waya adalah sebesarRp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;Bahwa dana tersebut
Register : 16-08-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 23-08-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 5/PID.SUS/2011/PT.BTN
Tanggal 15 Agustus 2011 — H.BACHRUL ULLUM bin H. BONJAN (alm)
12551
  • Tangerang dan Fraksi PDIP yang diangkat olehGubernur Propinsi Banten sesuai dengan SuratKeputusan Gubernur Propinsi Banten Nomor171/Kep.154 Huk/2004 Tentang Pere smian PemberhentianDan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah (DPRD) Kabupaten Tangerang MHasil PemilihanUmum Tahun 2004, sekitar bulan Oktober 2008 di DesaParahu Kecamatan Sukamulya Kabupaten Tangerang pernahmenerima Dana Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Replikasi Tahun Anggaran 2008 2009untuk bantuan sarana dan
    BAHRULULLUM mengenai pemotongan dana PNPM Replikasi TahunAnggaran 2008 untuk membangun Pusat Kegiatan BelajarMasyarakat (PKBM) Prima Pena berupa pembangunangedung Sekretariat Yayasan Prima Pena karenamengingat proyek tersebut adalah PAGU DEWAN jyaituterdakwa H.BAHRUL ULLUM dan pada saat itu terdakwaH.BAHRUL ULLUM mengatakan "SERAHKAN SAJA KEPADASaudara WAHYUDIN". Selanjutnya saksi NANA bertanyakepada saksi Wahyudin "Bagaimana bagian untuk PakHaji Bahrul Ullum di DPRD?"
    Bahwa perbuatan terdakwa yang telahmenerima uang pemotongan Dana Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Replikasi TahunAnggaran 2008 berupa proyek Sarana dan PrasaranaPusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Prima Penadi desa Parahu Kecamatan Sukamulya KabupatenTangerang sebesar Rp. 28.000.000, (dua puluh delapanjuta rupiah) dari saksi WAHYUDIN, adalah kerugiankeuangan Negara Cq.
    Bahwa perbuatan terdakwa yang telahmenerima uang pemotongan Dana Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Replikasi TahunAnggaran 2008 berupa proyek Sarana dan PrasaranaPusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Prima Penadi desa Parahu Kecamatan Sukamulya KabupatenTangerang sebesar Rp. 28.000.000, (dua puluh delapanjuta rupiah) dari. saksi WAHYUDIN, adalah kerugiankeuangan Negara Cq.
Register : 23-08-2016 — Putus : 18-07-2017 — Upload : 24-08-2017
Putusan PN KUPANG Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg
Tanggal 18 Juli 2017 — DAUD JETIMAUH
12067
  • Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) jilid Laporan Data Investigasi Penyalahgunaan Dana SPP PNPM-MPD Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy).2. 1 (satu) jilid Dokumen Penyelewengan Dana SPP PNPM-MPD Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy). 3. 1 (satu) jilid Berita Acara Musyawarah Antar Desa (MAD) Khusus I V PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy).4. 1 (satu) jilid Dokumen Surat penetapan Camat (SPC) BLM Tahun 2003-2011 Kecamatan Alor Tengah Utara (foto
    copy).5. 1 (satu) lembar Memorandum No.003/Memo/Korprov-NTT/PNPM-MPd/II/2013 tanggal 09 Februari 2013 dari Konsultan Manajemen PNPM-MPd RMC V-Provinsi NTT (asli).6. 1 (satu) lembar Surat dari BKAD Kecamatan Alor Tengah Utara Nomor : 05/BKAD/Kec.ATU/IV/ 2014 tanggal 05 Mei 2014, Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi, perihal Mohon Proses Hukum Pelaku Penyelewengan Dana SPP Kecamatan Alor Tengah Utara (foto copy).7. 1 (satu) bendel Surat dari Bupati Alor Nomor : 412.2/259/BPMPD/2014 tanggal 1
    Juli 2014, kepada Dirjen PMD Kementrian Dalam Negeri RI, Perihal Pencabutan Status Lokasi Kecamatan Potensi Masalah PNPM-MPd Tahun 2014 (foto copy).8. 1 (satu) lembar Berita Acara Kesepakatan Bersama Penalangan Dana Oleh Suplier Pemenang TA 2014 PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Alor Tengah Utara tanggal 19 Mei 2014 (foto copy).9. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 99/HK/KEP/2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM
    ) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2008 (foto copy).10. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 1022/HK/KEP/2009 tanggal 05 Mei 2009 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2009 (foto copy).11. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 95/HK/KEP/2010 tanggal 26 April 2010 tentang Penetapan Unit
    Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2010 (foto copy).12. 1 (satu) bendel Keputusan Bupati Alor Nomor : 93/HK/KEP/2011 tanggal 03 Mei 2011 tentang Penetapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kabupaten Alor Tahun 2011 (foto copy).13. 1 (satu) buah buku tabungan dana SPP Kecamatan
    Memastikan dan memfasilitasi terlaksananya tahapantahapan PNPM MandiriPerdesaan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian dengantetap memperhatikan penerapan prinsipprinsip PNPM Mandiri Perdesaane. Memberikan pelatihanpelatihan dan bimbingan kepada masyarakat dan pelakupelaku PNPM Mandiri Perdesaan di desa dan kecamatan (KPMD, PL, TimPengelola Kegiatan/ TPK, Unit Pengelola Kegiatan/ UPK, Tim Penulis Usulan,Tim Pengawas dll;)f.
    suatu desa itu bisa mendapatkan alokasi dana PNPM adalahmasyarakat sendiri melalui BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) dan keputusan akhirdi forum MAD (Musyawarah Antar Desa); Bahwa PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan sekitar tahun 2007 sampai dengantahun 2014; Khusus untuk tahun 2015 PNPM Mandiri Perdesaan sudah tidakdilaksanakan lagi; Bahwa Posisi atau jabatan Saksi dalam PNPM Mandiri Perdesaan adalah sebagaisalah satu pelaku PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan yaitu sebagai SekretarisUPK Kecamatan
    KASPER PADALANI,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi menyatakan pernah diperiksa oleh penyidik pada Kejaksaan Negeri Alordan membenarkan serta tetap pada keterangannya dalam BAP tersebut;Bahwa saksi menjelaskan pengertian PNPMMandiri Perdesaan, jenis PNPM berupa (1)kegiatanfisik dan (2) kegiatan non fisik, lokasi PNPM, dan waktu mulai dijalankanprogram PNPM, seperti keterangan saksi nomor 2 diatas FRITS L; KAFOLAMAU;Bahwa Posisi atau jabatan Saksi dalam PNPM Mandiri
    Kecamatan dan Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten,membuat laporan kegiatan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan,melakukan pengawasan teknis dan administrasi; Secara lebih terperinci tanggung jawabPenanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK) ada di buku Petunjuk TeknisOperasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan;Bahwa saksi mengetahui adanya penyelewengan dana PNPM yaitu Pengurus UnitPengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Alor Tengah Utara menyalahgunakan ataumenyelewengkan dana angsuran
    Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat(PNPM) Mandiri Perdesaan dari Kementerian Dalam negeri Tertanggal 5 Nopember2008 yang tercantum dalam Kode Etik PNPMMP poin, yang melarang untuk:a. Membantu) atau menyalahgunakan dana PNPM untuk kepentingan pribadi,keluarga, atau kelompok;b. Meminjam dana PNPM dengan alasan apapun baik atas nama pribadi, keluarga,atau kelompok;c.
Register : 30-05-2012 — Putus : 18-09-2012 — Upload : 04-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 33/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 18 September 2012 — Drs. EDY LUKMAN HAKIM, MM
4311
  • Foto Copy Berita Acara Pertemuan dan Pembahasan tindak lanjut hasil LHP BPK RI Perwakilan Kalteng atas kegiatan PNPM Mpd TA 2008/2009.4. Foto Copy SK Bupati Kapuas Nomor:SK.821.2/13/BKD.2008 tentang pengangkatan Taswin,S.Sos sebagai Kasubbag Keuangan BPMD Kab. Kapuas.5. Foto Copy SK Kepala Dinas PMD,Informasi,komunikasi dan Pariwisata Kab. Kapuas Nomor:900/76/PMD-IKP/2008 tentang Penunjukan PPTK.6. Foto Copy SK Kepala BPMD Kab.
    Foto Copy Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri-Pedesaan PPK T.A 2008. 14. Foto Copy PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.15. Foto Copy Surat Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2009.16. Foto Copy Daftar Ancar-ancar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan T.A 2009.17.
    Desember 2009 TA. 2009.Foto Copy Laporan Setoran ke Kas daerah tanggal 03 Mei 2010 a.n AnwarEffendi,SE.Foto Copy Petunjuk Pelaksanaan PNPM MandiriPedesaan PPK T.A 2008.Foto Copy PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri Pedesaan.Foto Copy Surat Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran2009.Foto Copy Daftar Ancarancar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM MandiriPerdesaan T.A 2009.Dokumen pencairan dana Pembiayaan Administrasi Proyek (PAP) TA. 2008,yang terdiri dari:e 1 (satu) lembar
    MPd.) serta untuk koordinasi PNPM MPd.
    Desember 2009 TA. 2009.Foto Copy Laporan Setoran ke Kas daerah tanggal 03 Mei 2010 a.n AnwarEffendi,SE.Foto Copy Petunjuk Pelaksanaan PNPM MandiriPedesaan PPK T.A 2008.Foto Copy PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPedesaan.Foto Copy Surat Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2009.Foto Copy Daftar Ancarancar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri PerdesaanT.A 2009.Dokumen pencairan dana Pembiayaan Administrasi Proyek (PAP) TA. 2008, yangterdiri dari: 1 (satu) lembar
    Desember 2009 TA. 2009.Foto Copy Laporan Setoran ke Kas daerah tanggal 03 Mei 2010 a.n AnwarEffendi,SE.Foto Copy Petunjuk Pelaksanaan PNPM MandiriPedesaan PPK T.A 2008.Foto Copy PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPedesaan.Foto Copy Surat Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2009.Foto Copy Daftar Ancarancar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri PerdesaanT.A 2009.a79817 Dokumen pencairan dana Pembiayaan Administrasi Proyek (PAP) TA. 2008, yangterdiri dari:e 1 (satu
Putus : 12-02-2019 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2395 K/PID.SUS/2018
Tanggal 12 Februari 2019 — HADI SUTRISNO
640393 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MandiriPerkotaan Tahun Anggaran 2009 untuk Kegiatan Drainase BuisBeton;b. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) KegiatanPrasarana Infrastruktur KSM Barokah Desa Taman Sari, KecamatanKraksaan, Kabupaten Probolinggo pada PNPM Mandiri PerkotaanTahun Anggaran 2009 untuk Kegiatan Rabat Jalan Beton;c. 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) KegiatanPrasarana Infrastruktur KSM Sumber Jaya Desa Taman Sari,Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo pada PNPM MandiriHal. 2 dari
    LKM Tunas Harapan Desa Taman Sari,Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolingo, PNPM MandiriPerkotaan Korkot Probolinggo Konsultan Management Wilayah(KMVWV) VI Propensi Jawa Timur;Fotocopy rekening Bank Jatim Cabang Kraksaan Nomor Tabungan0132057605 nama identitas PNPM LKM Tunas Harapan TamansariAlamat Tamansari RT.01 RW.01, Kraksaan Probolinggo;1 (satu) bendel Pengajuan Penarikan (30%) Dana BLM PNPM MandiriPerkotaan Tahun Anggaran 2009 kepada Pimpinan Bank Jatim CabangKraksaan, Nomor 01/LKMTH/I/2010
    tanggal 18 Januari 2010 jumlahpenarikan Rp14.550.000,00;1 (satu) bendel Pengajuan Penarikan (30%) Dana BLM PNPM MandiriPerkotaan Tahun Anggaran 2009 kepada Pimpinan Bank Jatim CabangKraksaan, Nomor 02/LKMTH/II/2010 tanggal 18 Januari 2010 jumlahpenarikan Rp26.100.000,00;1 (satu) bendel Pengajuan Penarikan (30%) Dana BLM PNPM MandiriPerkotaan Tahun Anggaran 2009 kepada Pimpinan Bank Jatim CabangKraksaan, Nomor 03/LKMTH/II/2010 tanggal 24 Januari 2010 JumlahPenarikan Rp4.350.000,00;1 (satu) bendel
    Pengajuan Penarikan (50%) Dana BLM PNPM MandiriPerkotaan Tahun Anggaran 2009 kepada Pimpinan Bank Jatim CabangKraksaan, Nomor 04/LKMTH/III/2010 tanggal 3 Maret 2010 jumlahpenarikan Rp37.500.000,00;1 (satu) bendel Pengajuan Penarikan (30%) Dana BLM PNPM MandiriPerkotaan Tahun Anggaran 2009 kepada Pimpinan Bank Jatim CabangHal. 3 dari 10 hal.
    (KMVWV) VI Propensi Jawa Timur;Fotocopy rekening Bank Jatim Cabang Kraksaan Nomor Tabungan0132057605 nama identitas PNPM LKM Tunas Harapan TamansariAlamat Tamansari RT.01 RW.01, Kraksaan Probolinggo;1 (satu) bendel Pengajuan Penarikan (30%) Dana BLM PNPM MandiriPerkotaan Tahun Anggaran 2009 kepada Pimpinan Bank Jatim CabangHal. 5 dari 10 hal.
Upload : 10-06-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 1/Pid. -TPK/2018/PT DPS
Dra. LUKSANA SETYO DWI ASTUTI Alias BU WIBI;
7944
  • Penjelasan IV dari PTO tentang Jenis dan Proses Pelaksanaan BidangKegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dari Tim Koordinasi PNPM MandiriPerdesaan yaitu:a. Butir 4.5.2 ketentuan dasar kegiatan simpan pinjam untuk kelompokperempuan (SPP) antara lain adalah akuntabilitas, artinya dalammelakukan pengelolaan dana bergulir harus dapatdipertanggungjawabkan kepada masyarakat;b.
    Bagian X kategori pelanggaran prosedur, antara lain: Pengurus UPKtidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya; Pengurus UPKmencairkan dana tidak sesuai Keputusan MAD; Pengurus UPK dalammenjalankan tugasnya mengabaikan aturan yang ada baik yangditetapkan dalam MAD maupun dalam PNPM Mandiri Perdesaan;8. Kode etik PNPM Mandiri Perdesaan point e) yang menyebutkan adalahdilarang membantu) atau. menyalahgunakan dana PNPM untukkepentingan pribadi, keluarga atau kelompok.
    Bagian X kategori pelanggaran prosedur, antara lain: Pengurus UPKtidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya; Pengurus UPKmencairkan dana tidak sesuai Keputusan MAD; Pengurus UPK dalammenjalankan tugasnya mengabaikan aturan yang ada baik yangditetapkan dalam MAD maupun dalam PNPM Mandiri Perdesaan.8. Kode etik PNPM Mandiri Perdesaan point e) yang menyebutkan adalahdilarang membantu) atau. menyalahgunakan dana PNPM untukkepentingan pribadi, keluarga atau kelompok.
Putus : 06-03-2014 — Upload : 10-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18 K/PID.SUS/2014
Tanggal 6 Maret 2014 — ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDIN (Alm)
49151 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskansebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama : ABDUL MUCHID Bin ACHMADJAMALUDDIN (Alm);Tempat lahir : Blora;Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 05 Maret 1961;Jenis kelamin : Laki laki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Desa Tempel Lemahbang RT 03/RW01 Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora ;Agama :Islam;Pekerjaan : Swasta (Ketua Tim Pengelola Kegiatan PNPM
    Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) yang merupakan program dari pemerintahpusat untuk mengentaskan kemiskinan yang mencakup dua kegiatan yaitu kegiatan Fisikyang berupa pembangunan sarana dan prasarana pedesaan dan kegiatan non fisik berupadana pinjaman untuk Simpan Pinjam Khusus Perempuan (SPKP) dan Usaha EkonomiProduktif (UEP) yang dalam pelaksanaanya di tingkat desa khususnya di DesaTempellemahbang, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora dibentuk kepengurusan /kepanitian PNPM
    sebagai berikut :Penjelasan Buku IVTersedianya dana kegiatan SPP / UEP yang produktif dan bertambah jumlahnya untukpenyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat miskin;Adanya pelestarian prinsip PNPM Mandiri Perdesaan terutama keberpihakan kepadaorang miskin dan transparans1;Penjelasan Buku IXDana bergulir adalah dana yang berasal dari dana BLM Program (PPK, PNPMPPK,PNPM Mandiri Perdesaan) yang telah dikembalikan ke UPK sebagai pengelola dandigulirkan kembali ke masyarakat;Bahwa dengan demikian Terdakwa
    SR640/PW11/5/2013 tanggal 28 Januari 2013 tentang Laporan hasil auditdalam Rangka Penghitungan Kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangandalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri Perdesaan untuk simpanan Pinjam KhususPerempuan (SPKP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) di Desa Tempellemahbang,Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora Tahun 20092010;Hal. 7 dari 23 hal. Put.
    Perdesaan sebagai berikut ;1 Penjelasan Buku IV ;e Tersedianya dana kegiatan SPP / UEP yang produktif dan bertambahjumlahnya untuk penyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat miskin;e Adanya pelestarian prinsip PNPM Mandiri Perdesaan terutamakeberpihakan kepada orang miskin dan transparansi ;2 Penjelasan Buku IX ;e Dana bergulir adalah dana yang berasal dari dana BLM Program (PPK,PNPMPPK, PNPM Mandiri Perdesaan) yang telah dikembalikan ke UPKsebagai pengelola dan digulirkan kembali ke masyarakat ;
Putus : 25-06-2015 — Upload : 21-12-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 54/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 25 Juni 2015 — R. RAHMAT MALIADI, SE. ; KEJAKSAAN NEGERI BANGKALAN
6911
  • Simpan Pinjam Kelompok SPP yang telah divalidasi 54. 1 (satu) bendel Slip Setoran / kwitansi SPP Desa Kramat 55. 1 (satu) bendel fotocopy Slip Setoran UEP dan SPP Desa Sembilangan 56. 1 (satu) lembar Slip Setoran Kelurahan Pangeranan 57. 1 (satu) bendel Pernyataan Rincian Penyalahgunaan Dana PNPM Mandiri Perdesaan Sub Item Dana SPP & UEP Pada UPK Kec.
    Bangkalan 2005-2008 oleh Jeni Novita Charolin, SE yang ditanda tangani oleh Jeni Novita Charolin, SE tertanggal 08 Mei 2014. 59. 1 (satu) bendel Uraian Keterkaitan antara Jeni, Hasan dan atau Rachmat dalam Tindakan Korupsi Penyalahgunaan Dana UPK PPK / PNPM Kec.
    Bangkalan Berdasarkan Keterangan dari Jeni Novita Charolin, SE yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jeni Novita Charolin, SE tertanggal 08 Mei 2014 60. 1 (satu) bendel Pernyataan Rincian Penyalahgunaan Dana PNPM Mandiri Perdesaan Sub Item Dana SPP & UEP Pada UPK Kec.
    Bangkalan 2005 85. 1 (satu) bendel fotocopy surat No. 46/ PNPM-MP/ FAS-BKL/ VIII/ 2012 tanggal 01 Agustus 2012 Perihal Progres Penanganan Kec. Bangkalan 86. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan Hasil Pendataan Ulang Permasalahan Keuangan di UPK Kec.
    Bangkalan tertanggal 28 Oktober 2011 87. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SANIYAH tertanggal 02 April 2014 88. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama ZAINAB tertanggal 09 Februari 2007 Dikembalikan ke UPK PNPM-MPd di Kecamatan Kota Bangkalan Kabupaten Bangkalan ; 9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
    Bahwa akibat penyalahgunaan Dana PNPM MPD di UPK Kec.
    Dalam melaksanakan fungsi danperannya, TK PNPM Mandiri Perdesaan Kab dibantu oleh sekretariatPNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten.TugaKabupaten :a.b..h. s dan Tanggung jawab Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan menjaga pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan di daerahnyaagar sesuai dengan tujuan PNPM Mandiri Perdesaan, menyelenggarakan sosialisasi di Kabupaten untuk menjelaskantujuan dan prosedur PNPM Mandiri Perdesaan kepada semuapelaku yang terlibat di Kabupaten,melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
    Pemberdayaanyang tepat harus memadukan aspekaspek penyadaran,peningkatan kapasitas, dan pendayagunaan. e Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkanProgram Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPMMandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dandesa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah programuntuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secaraterpadu dan berkelanjutan.
    ,pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan. f.
    Adapun jumlah kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaankeuangan PNPM UPK. Kec.
Register : 06-05-2015 — Putus : 21-09-2015 — Upload : 16-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 90/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 21 September 2015 — AGNES IRMANATALYA, SE. Br HUTABARAT
5012
  • aktifitaskegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dikecamatan;e Diperlinatkan 1 (satu) bundel fotocopy dokumen laporan penggunaandan DDUB Kabupaten Bekasi Program PNPM Mandiri PedesaanKecamatan Setu, Laporan Tim Fasilitator Kabupaten, LaporanKeuangan UPK Kec.
    Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi Camatberdasarkan Petunjuk Teknis Operasional PNPM MandiriPerdesaan antara lain :a. bertanggung jawab terhadap pelaksaaan PNPM MandiriPerdesaan di wilayah kecamatan.b. mengoordinasikan seluruh kegiatan pembangunan yangada di kecamatan.c. menyelenggarakan MAD.d. bersama Fasilitator Kecamatan dan PjOKmensosialisasikan PNPM Mandiri Perdesaan di wilayahkecamatan.e.
    Disini Saksi selaku Camat akan mengundang para KepalaDesa dan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan PNPM.
    Tugas dan Fungsi saksi selaku KPMD (Kader PemberdayaanMasyarakat) dalam Program PNPM Mandiri Perdesaan adalah :e Mensosialiasai program PNPM Kemasyarakat Desa;e Mengusulkan Program PNPM untuk Masyarakat desaseperti1.
    yang langsungmasuk ke rekening PNPM dan yang mempunyai specimen tanda tanganuntuk mencairkan dana PNPM tersebut adalah Ketua UPK (R.
Putus : 29-06-2015 — Upload : 30-07-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN Gto
Tanggal 29 Juni 2015 — RISNAWATY DUNGGIO Alias INA
4311
  • notulen MAD tutup buku/pertanggung jawaban UPK 2010 tanggal 23 Januari 2011- 1 (satu) eksemplar BA MAD khusus penanganan masalah dana saldo cash tanggal 31 Januari 2012 - 2 (dua) buah buku kas harian SPKP- 1 (satu) buah buku Bank SPKP- 2 (dua) buah buku rekening Bank SPKP Nomor Rekening :5153-01-020616-53-6- 1 (satu) eksemplar SOP UPK Kecamatan Tilango- 3 (tiga) eksemplar SK Penetapan Bupati- 2 (dua) buah buku album yang terdiri dari album kecil dan album besar - Dikembalikan kepada UPK PNPM
    Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM MandrPedesaan d Kecamatan;b. Bertanggung Jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporanseluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan;c. Bertanggung Jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MandiriPedesaan baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan;d. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dana bergulir;e. Melakukan pembinaaan terhadap kelompok peminjam ;f.
    program PNPM , monitoring dan evaluasi laporanpertanggung jawaban dan pelaksanaan PNPM dari semua desa , melayaniurusan administrasi ;Bahwa kecamatan tilango telah mendapatkan dana bantuan PNPM mandiriPedesaan yaitu sejak tahun 2009 sampai tahun 2012 disaat saksi sebagaiCamat Tilango telah mendapatkan alokasi dana bantuan PNPM MandiriPedesaan sebesar Rp.12.738.575.550, (dua belas milyar tujuh ratus tigapuluh delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus lima puluhrupiah) dengan perincian
    benar di kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo adalah salah satukecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo yang merupakan sasaran PNPMMandiri Pedesaan ;Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara UPK PNPM Mandiri Pedesaan kecamatanTilango besarnya jumlah alokasi dana PNPM Mandiri Pedesaan yaitu :a.
    PNPM Mandiri Pedesaanb.
    Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM MandiriPedesaan di Kecamatan;10.11.12.13.Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruhtransaksi kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan;Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM Mandiri Pedesaanbaik yang bersifat keuangan maupun non keuangan ;Bertanggung jawab terhadap dana bergulir;Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam;Melakukan sosialisasi dan penegakan oprinsip prinsip PNPM MandiriPedesaan dalam perencanaan
Putus : 21-03-2012 — Upload : 28-08-2012
Putusan PT PALU Nomor 5/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU
Tanggal 21 Maret 2012 — ROY MELKI GOSTAF
7420
  • Mandiri Perdesaan desa Bunta kecamatanPetasia kabupaten Morowali berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak tanggal 14Februari 2011 dan selaku Pemberi sewa pada pekerjaan Normalisasi sungai padaprogram PNPM Mandiri Perdesaan desa Bunta kecamatan Petasia kabupaten2Morowali berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 25 Februari 2011,bersama sama dengan Drs.
    Perbuatantersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut:e Bahwa pada tahun 2010 di desa Bunta Kecamatan Petasia Kabupaten Morowaliterdapat Program PNPM Mandiri Perdesaan, yang kegitannya terdiri dari duakegiatan yakni kegiatan simpan pinjam dan perbaikan sarana prasarana fisik ;e Bahwa pengelolaan PNPM Mandiri perdesaan di desa Bunta dikelola oleh TimPengelola Kegiatan (TPK) yang terdiri dari : Ketua :/Roli Laentu ; Sekretaris :Alamsyah Loliwu, kemudian pada tanggal 13 April 2011
    digaMontieli ;Bendahara:Guseltin laentu, kemudian pada tanggal 13 April digantikansamaliwu;Fasilitator :Jon Sumbate; Halaman 3 dari 21 halaman.Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasiaonal Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dikeluarkan OlehKementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, disebutkan bahwa Tujuan PNPMMandiri Perdesaan adalah : a.
    Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa pada tahun 2010 di desa Bunta Kecamatan Petasia Kabupaten Morowaliterdapat Program PNPM Mandiri Perdesaan, yang kegitannya terdiri dari duakegiatan yakni kegiatan simpan pinjam dan perbaikan sarana prasarana fisik;Halaman 9 dari 21 halaman.10e Bahwa pengelolaan PNPM Mandiri perdesaan di desa Bunta dikelola oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang terdiri dari :KetuaSekretarisBendaharaFasilitator Roli Laentu;: JAlamsyah
    Loliwu, kemudian pada tanggal 13 April 2011 digantikan cMontieli;Guseltin laentu, kemudian pada tanggal 13 April digantikan oleh SSamaliwu; : Jon Sumbate; e Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasiaonal Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang dikeluarkan OlehKementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, disebutkan bahwa Tujuan PNPMMandiri Perdesaan adalah : a.
Register : 30-05-2012 — Putus : 18-09-2012 — Upload : 04-03-2013
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 34/Pid.Sus/Tipikor/2012/PN.PL.R
Tanggal 18 September 2012 —
408
  • Desember 2009 TA. 2009.Foto Copy Laporan Setoran ke Kas daerah tanggal 03 Mei 2010 a.n AnwarEffendi,SE.Foto Copy Petunjuk Pelaksanaan PNPM MandiriPedesaan PPK T.A 2008.Foto Copy PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPedesaan.15161718Foto Copy Surat Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2009.Foto Copy Daftar Ancarancar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri PerdesaanT.A 2009.Dokumen pencairan dana Pembiayaan Administrasi Proyek (PAP) TA. 2008, yangterdiri dari:e 1 (satu
    MPd.) serta untuk koordinasi PNPM MPd.
    Desember 2009 TA. 2009.Foto Copy Laporan Setoran ke Kas daerah tanggal 03 Mei 2010 a.n AnwarEffendi,SE.Foto Copy Petunjuk Pelaksanaan PNPM MandiriPedesaan PPK T.A 2008.Foto Copy PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPedesaan.Foto Copy Surat Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2009.Foto Copy Daftar Ancarancar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri PerdesaanT.A 2009.Dokumen pencairan dana Pembiayaan Administrasi Proyek (PAP) TA. 2008, yangterdiri dari:e 1 (satu) lembar
    Desember 2009 TA. 2009.Foto Copy Laporan Setoran ke Kas daerah tanggal 03 Mei 2010 a.n Anwar Effendi,SE.Foto Copy Petunjuk Pelaksanaan PNPM MandiriPedesaan PPK T.A 2008.Foto Copy PTO Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan.Foto Copy Surat Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Tahun Anggaran 2009.Foto Copy Daftar Ancarancar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan T.A2009.Dokumen pencairan dana Pembiayaan Administrasi Proyek (PAP) TA. 2008, yang terdiridari:e 1 (satu) lembar
Register : 16-05-2013 — Putus : 17-09-2013 — Upload : 26-08-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 58/PID.SUS/TPK/2013/PN.Bdg
Tanggal 17 September 2013 —
3624
  • Garut Tahun 2012.Bahwa ahli menerangkan kondisi tersebut tidak sesuai dengan PetunjukTeknis Opersional PNPM MPd yang sebagaimana termuat dalam BukuPetunjuk Teknis Operasional Program Nasional PemberdayaanMasyarkat (PNPM) Mandiri Perdesaan Nomor: 414.2/3717/PMD tanggal05 Nopember 2008 yang diterbitkan oleh Departemen Dalam NegeriRepublik IndonesiaPenjelasan V : PELAKU PNPM MANDIRI PERDESAANAngka 5.2.3 yang menyatakan tugas dan tanggungjawab UPK antaralain:a.
    Bahwa benar tug as pokok Terdakwa selaku Bendahara UPK PNPMMPd Kecamatan Matangbong peri ode tahun 2009 sid September2012 sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional ( PTO) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri Perdesaan, pada Penjelasan V mengenai PELAKU PNPM MANDIRIPERDESAAN angka 5.2.3 adalah sebagai berikut :a. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi danpelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan,b.
    Melakukan fasilitasi (bersama pelakulain) penyelesaianpermasalahanpermasalahan yang menyangkut perencanaan,pelaksanaan, dan pelestarian PNPM Mandiri Perdesaan.Bahwa benar yang menjadi dasar peraturan pelaksanaan PNPMMPd adalah sebagai berikut :1. PetunjukTeknis Operasional (PTO) Program NasionalPemberdayaan Masyarkat (PNPM )Mandiri Perdesaan Nomor: 414.2/3717/PMD tanggal 05Nopember 2008 yang diterbitkan oleh Departemen Dalam NegeriRepublik Indonesia.2. AD/ART PNPM MPd Kecamatan Malangbong Kab.
    untuk meminjam dana PNPM MPd dengan kesepakatanbahwa nanti yang mengatur adminstrasinya adalah Saksi HARISSUTRISNA selaku Sekretaris UPK PNPM MPd KecamatanMalangbong periode tahun 2009 s/d September 2012 .
    Bahwa sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional ( PTO) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM ) Mandiri Perdesaan ,pada Penjelasan V mengenai PELAKU PNPM MANDIRI PERDESAANangka 5.2.3 , menyebutkan bahwa Unit Pengelola Kegiatan ( UPK )adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM MandiriPerdesaan di Kecamatan dan membantu BKAD mengkoordinasikanpertemuanpertemuan di Kecamatan,Pen gur PK terdiri dari KSekretaris dan Bendahara, Pen gurus UPK berasal dari anggotamasvarakat yang diajukan
Register : 30-06-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN PALEMBANG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PN Plg
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
WELLY ALEXANDER, SH
Terdakwa:
MARIA ULFA Binti MUKHLIS
17638
  • Ogan Ilir tahun 2007 s/d tahun tentang pendanaan kegiatan PNPM di Kab.
    Tanjung Raja periode tahun 2007 s/d 2012, berupa :

    a. SK Camat Tanjung Raja Nomor : 14/PNPM-PPK/KPTS-UPK/Tra/IX/2007 tanggal 24 September 2007 tentang Pengangkatan / Penunjukan Pengurus Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) PNPM - PPK Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2007;

    b. SK Bupati Ogan Ilir Nomor : 21/KEP/BPMD/2008 tanggal 14 Maret 2008 tentang Penetapan UPK dan UPKS (Unit Pelaksana Kegiatan Sementara) sebagai Pengelola BLM PNPM - MP;<

    lokasi kecamatan non PNPM - MP reguler dan tim UPK PNPM - MP Kabupaten Ogan Ilir tahun 2010;

    f. SK Bupati Ogan Ilir Nomor : 73/KEP/BPMD/2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang tim UPK dana BLM PNPM - MP Kabupaten Ogan Ilir tahun 201;

    g. SK Bupati Ogan Ilir Nomor : 35/KEP/BPMPD/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Tim UPK Dana BLM PNPM - MP Kabupaten Ogan Ilir tahun 2012;

    6) Foto copy dilegalisir SPM dan SP2D alokasi dana APBN ke-rekening

    Tanjung Raja tentang alokasi dana PNPM yang bersumber dari dana BLM, berupa :

    a. SPC Kec. Tanjung Raja tahun 2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang desa penerima, jenis kegiatan dan jumlah dana bantuan PNPM-PPK tahun anggaran 2007;

    b. SPC Kec. Tanjung Raja Nomor : 484/Kec-Tra/2008 tanggal 14 Okt. 2008 tentang desa penerima, jenis kegiatan dan jumlah dana bantuan PNPM - MP tahun anggaran 2008 dan tahun anggaran 2009;

    c. SPC Kec.

    Tanjung Raja Nomor : 005/PNPM-MP/Kec.Tra/II/2012 tanggal 06 Februari 2012 tentang penetapan SPP Pengguliran;

    - SPC Camat Tanjung Raja Nomor : 006/PNPM-MP/Kec.Tra/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang penetapan SPP Pengguliran;

    - SPC Camat Tanjung Raja Nomor : 007/PNPM-MP/Kec.Tra/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang penetapan SPP Pengguliran;

    21) Surat Perjanjian Kredit (SPK) dan/atau surat keterangan terhadap 68 kelompok SPP berupa:

    Ogan Ilir tahun 2007 s/d tahun tentang pendanaankegiatan PNPM di Kab.
    Rek : 564701007511530 atas nama SPP PNPM PPK TANJUNG RAJA.
    untuk pelaksanaan kegiatan PNPM, berupa :a.
Register : 21-09-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 14-03-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mks
Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
RYAN ARDIANSYAH, SH
Terdakwa:
Syachwan Muchtar Bin Muchtar Lantara
9024
  • Kab.Bulukumba Prov.Sulawesi-Selatan Periode tanggal 31 November 2015
  • Laporan perkembangan pinjaman SPP Kec.Kajnag Tanggal 30 November 2015
  • Surat edaran Menteri Desa PDT dan Transmigrasi RI, Eko Putro Sandjojo, Nomor : 5.079 / M-DPDTT / 02 / 2017, Tanggal 06 Februari 2017 tentang rekapitulasi dana perguliran dan aset lain pasca PNPM-MPd sampai dengan Desember 2016
  • Surat edaran Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ahmad Erani Yustika, Nomor : 008 / DPPMD
    / II / 2017, Tanggal 28 Februari 2017 tentang persiapan fasilitasi dana bergulir hasil kegiatan PNPM-MPd oleh BKAD dan UPK.
  • Laporan pelaksanaan PNPM-MPd Tahun 2009 (Lampiran DIPA 2009).
  • Laporan sisa dana di UPK T.A 2012 dan 2013 PNPM-MPd.
  1. Dengan Surat perintah penyitaan Nomor : Sp.Sita / 25 / VII / 2018 / Reskrim Tanggal 06 Juli 2018 Barang Bukti yang telah disita antara lain :
  • Foto Copy Surat Keputusan BKAD Kec.Kajang tentang pengangkatan bendahara baru UPK Kec.Kajang Kab.Bulukumba Tahun Anggaran 2016;
  • Foto Copy surat permohonan pergantian specimen buku rekening SPP dan Operasional UPK PNPM ke Bank BRI Unit Tanah Jaya Kec.Kajang;
  • Buku rekening SPP PNPM dengan
    No.Rekening 4903-01-012760-53-9 ;
  • Buku rekening OPS UPK dengan No.Rekening 4903-01-012758-53-2 ;
  • Rekening Koran SPP PNPM Tahun 2016 dengan no.rekening 4903-01-012760-53-9 ;
  • Rekening Koran SPP PNPM Tahun 2017 dengan nomor rekening 4903-01-012760-53-9 ;
  • Rekening Koran SPP PNPM bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2018 dengan nomor rekening 4903-01-012760-53-9 ;
  • Foto copy rekening Koran Operasional UPK Tahun 2016 dengan Nomor Rekening 4903
    ke Bank BRI Unit Tanah Jaya Kec.Kajang ;Buku rekening SPP PNPM dengan No.Rekening 490301012760539 ;Buku rekening OPS UPK dengan No.Rekening 490301012758532 ;Rekening Koran SPP PNPM Tahun 2016 dengan no.rekening 490301012760539 ;Rekening Koran SPP PNPM Tahun 2017 dengan nomor rekening 490301012760539 ;Rekening Koran SPP PNPM bulan Januari Sampai dengan Maret Tahun 2018dengan nomor rekening 490301012760539 ;Foto copy rekening Koran Operasional UPK Tahun 2016 dengan NomorRekening 490301012758532 ;Rekening
    yakni mengelolah laporan dari fasilitator kabupatendiantaranya laporan mengenai aset atau barang PNPM, laporanperkembangan pembangunan Fisik dan laporan keuangan termasukpengelolaan dana bergulir;Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) mulai dijalankan di Kab.Bulukumba sejak Tahun 2007sampai dengan Tahun 2014 dibawah naungan Direktorat PemberdayaanMasyarakat Desa Kementrian Dalam Negeri RI namun setelah Tahun 2015sampai dengan sekarang PNPM berada dibawah naungan
    ; Buku rekening OPS UPK dengan No.Rekening 490301012758532 ; Rekening Koran SPP PNPM Tahun 2016 dengan no.rekening 490301012760539 ; Rekening Koran SPP PNPM Tahun 2017 dengan nomor rekening 490301012760539 ; Rekening Koran SPP PNPM bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2018dengan nomor rekening 490301012760539 ; Foto copy rekening Koran Operasional UPK Tahun 2016 dengan NomorRekening 490301012758532 ; Rekening Koran Operasional UPK Tahun 2017 dengan Nomor Rekening 490301012758532 ; Rekening Koran
    ke Bank BRI Unit Tanah Jaya Kec.Kajang ;Buku rekening SPP PNPM dengan No.Rekening 490301012760539 ;Buku rekening OPS UPK dengan No.Rekening 490301012758532 ;Rekening Koran SPP PNPM Tahun 2016 dengan no.rekening 490301012760539 ;Rekening Koran SPP PNPM Tahun 2017 dengan nomor rekening 490301012760539 ;Rekening Koran SPP PNPM bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2018dengan nomor rekening 490301012760539 ;Foto copy rekening Koran Operasional UPK Tahun 2016 dengan NomorRekening 490301012758532 ;Rekening
    ; Buku rekening OPS UPK dengan No.Rekening 490301012758532 ; Rekening Koran SPP PNPM Tahun 2016 dengan no.rekening 490301012760539 ; Rekening Koran SPP PNPM Tahun 2017 dengan nomor rekening 490301012760539 ; Rekening Koran SPP PNPM bulan Januari Sampai dengan Maret Tahun2018 dengan nomor rekening 490301012760539 ; Foto copy rekening Koran Operasional UPK Tahun 2016 dengan NomorRekening 490301012758532 ; Rekening Koran Operasional UPK Tahun 2017 dengan Nomor Rekening490301012758532 ; Rekening Koran