halaman Putusan Perkara Nomor: 19/G/2017/PTUN.DPSpara penggugat sebagai pemilik sah atas tanah sengketa, denganalas hak tanah berbentuk S P P T (surat panggilan pajak terhutang) No.51.05.020.004.0010007.0 Luas 3.100 M2 atas nama Cok Raka, Br.Bakas Kangin, Desa Bakas Kecamatan Banjarangkan, KabupatenII UN GUNG = anseeeeee neste settee etme tieneTerbitnya SPPT para Penggugat suatu peristiwa Huhum telah memenuhikewajibannya membayar Pajak terakhir th. 2015 untuk mendapatkanhaknya, telah terdata oleh Dispenda

Kabupaten Klungkung sampaidengan tahun 2015 sedangkan terkait Jumlah pelunasan pajak PBB(pajak bumi dan bangunan) ditunjukkan dengan print out tabelpelunasan pajak, jika telah lunas pembayaran pajak th.2014 (parapenggugat punya SSPD asli) dan lunas pajak th.2015 (parapenggugat punya SSPD aslinya), mulai pelimpahan dokumen pajakdan Kantor Pajak Pratama Gianyar ke Dispenda/PBB KabupatenKlungkung mulai tahun 2014; Dasar terbitnya SPPT berdasarkan ketentuan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 21 tahun

(Banjar/Dusun)Bakas Kangin, Desa Bakas, Kecamatan Banjarangkan, KabupatenKlungkung ternyata kepemilikan ini terjadi secara turun temurun sampaisaat ini surat bukti kepemilikan berbentuk SPPT Nomor:51.05.020.004.0010007.0, uas 3.100 M2, terletak di Subak Lujungan, DesaTusan, atas nama Cok Raka, Br.Bakas Kangin, Desa Bakas, KecamatanBanjarangkan, Kabupaten Klungkung; (SPPT th.2015 masih atas nama CokRaka, Br.Bakas Kangin, Desa Bakas); Pada Peta Blok produc Dispenda/Pajak PBB Kabupaten Klungkung batasbatas

Klarifikasi terkait peta blok untuk melacak lokasi tanah yang akandisertifikatkan; apakah benar peta blok yang ditenbitkan tanggal 21Mei 2015, yang ada pada para penggugat produc Dispenda/PBBKabupaten Klungkung. 2222 nn nn nn nn nn nnn nn nn nn nennnneSebenarnya Cokorda Bagus Subagiawirya, dkk tidak punya tanah, karenatidak punya SPPT dan dulu sampai dengan tahun 2015, kemudian setelahsertipikatnya diterima tanggal 20 September 2015, (linat tabel berita acarapenyerahan sertipikat 2014 Desa Tusan)

Peta Blok produc Dispenda/PBB Kabupaten Klungkung cetakan 21 Mei2017 Untuk SPPT No. 51.05.020.004.0010007.0, luas: 3.100m2, SubakLunjungan, atas nama Cok Raka Br. Bakas Kangin, DesaBakas,Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung; 10. Foto copy permohonan blokir dan foto copy kwitansi pendaftaran blokir; Halaman 21 dari 64 halaman Putusan Perkara Nomor: 19/G/2017/PTUN.DPS11.

Nomor 50 PK/Pid.Sus/201512perhutanan dan pertambangan) dan disampaikan kepada bendahara pengeluaranDispenda;Berdasarkan laporan tersebut, bendahara pengeluaran Dispenda Bulelengmembuat perhitungan biaya pemungutan PBB;Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, Bendahara Pengeluaran Dispendamembuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) biaya pemungutan PBB ;Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tersebut diajukan kepada PejabatPenatausahaan Keuangan (PPK) Dispenda Kabupaten Buleleng untuk pembuatanSurat Perintah

Buleleng;Bendahara Pengeluaran Dispenda melakukan pembayaran biaya pemungutanPBB sektor perkebunan, perhutangan dan pertambangan sesuai prosentase yangditentukan dalam Keputusan Bupati Buleleng Nomor 356 Tahun 2005 tanggal 12September 2005 tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumidan Bangunan dari sektor perhutanan, perkebunan dan pertambangan kepadaaparat Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng yang melakukan tugas dalamrangkaian pengawasan sampai dengan penyetoran Pajak bumi dan Bangunan

Nomor 50 PK/Pid.Sus/2015Bendahara pengeluaran membawa SP2D tersebut ke Bank PEMBANGUNANDaerah Bali cabang Singaraja untuk mencairkan dana dari Kas Daerah kerekening bendahara pengeluaran Dispenda Buleleng ;Bendahara Pengeluaran Dispenda melakukan pembayaran biaya pemungutanPBB sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan sesuai prosentase yangditentukan dalam Keputusan Bupati Buleleng Nomor 356 Tahun 2005 tanggal 12September 2005 tentang Imbangan Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Bumidan Bangunan

Nomor 50 PK/Pid.Sus/2015443233343536373839404142Bendel bukti Pengeluaran Operasional 2007 s/d 2012;Bendel Bukti Pengeluaran Bagian Dispenda 2008 s/d 2012;1 (satu) lembar kuitansi upah pungut PBB Sektor Pertambangan untuk bulanOktober tahun 2006 setelah dipotong pph 15 % sebesar Rp15.565.200,00 (limabelas juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah), tertanggal 22Desember 2006 penerima Drs.

Nomor 50 PK/Pid.Sus/201556414243444546474849505132535455565758(sembilan belas juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus tiga belas rupiah),tertanggal 8 Januari 2007 penerima Nyoman Pastika, S.E.;1 (satu) buah agenda surat Keputusan (SK) Bupati Tahun 2004 sampai dengan2005;1 (satu) buah buku agenda Keputusan (SK) Bupati Tahun 2008;Daftar rincian penerimaan dan pengeluaran bagian dispenda dari PBDpertambangan dari tahun 2006 sampai dengan 2011 beserta bukti kuitansipengeluaran;Keputusan Bupati

ditemukan di Rekening PribadiTerdakwa HAMBALI ,S.Sos uang sebesar Rp.11.000.000, (sebelas jutarupiah) Terdakwa menerangkan uang tersebut dari pemotongan DP2LKtahun 2003 Kelurahan Manggar yang dikumpulkan dan Terdakwamenerangkan Dana yang ditemukan oleh BAWASDA tersebut rencananyaakan dipergunakan untuk Pembuatan Gapura Kelurahan yang tidaktermasuk dalam Rencana Definitif dan uang tersebut disimpan di RekeningPribadi Terdakwa sejak bulan Oktober 2003 sampai dengan tanggal 19Agustus 2004 uang disetor ke Dispenda

ditemukan di Rekening PribadiTerdakwa HAMBALI ,S Sos uang sebesar Rp.11.000.000, (sebelas jutarupiah) Terdakwa menerangkan uang tersebut dari pemotongan DP2LKtahun 2003 Kelurahan Manggar yang dikumpulkan dan Terdakwamenerangkan Dana yang ditemukan oleh BAWASDA tersebut rencananyaakan dipergunakan untuk Pembuatan Gapura Kelurahan yang tidaktermasuk dalam Rencana Definitif dan uang tersebut disimpan di RekeningPribadi Terdakwa sejak bulan Oktober 2003 sampai dengan tanggal 19Agustus 2004 uang disetor ke Dispenda

Balikpapan Timur Nomor.1.18/33/KM/VIII/2003 tanggal 13 Agustus 2003 Tentang PengangkatanBendaharawan Pengelola Bantuan Dana Perbaikan dan PenneliharaanLingkungan Kelurahan Manggar tahun Anggaran 2003 (asili);Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor02 /SE/1985 tanggal 11 Maret 1985 (Surat Pernyataan MendudukiJabatan) tanggal 31 Juni 2001 (asli);Bukti Penyetoran/Pengembalian dari DISPENDA;Surat Perintah Nomor : 800/731/Sekr/2003 tanggal 02 Agustus 2003;24 (dua puluh empat) lembar

Balikpapan Timur Nomor : 1.18/33/KM/Vl11/2003 tanggal 13 Agustus 2003 tentang PengangkatanBendaharawan Pengelola Bantuan Dana Perbaikan dan PemeliharaanLingkungan Kelurahan Manggar Tahun Anggaran 2003 (asli);Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor :02/SE/1985 tanggal 11 Maret 1985 (surat Pernyataan MendudukiJabatan) tanggal 31 Juni 2001 (asli);Bukti Penyetoran / Pengembalian dari DISPENDA;Surat Perintah Nomor : 800/73/Sekr/2003 tanggal 02 Agustus 2003;Hal. 14 dari 14 hal.

No. 437 K/Pid.Sus/2008Menduduki Jabatan ) tanggal 31 Juni 2001 (asli);e Bukti Penyetoran/Pengennbalian dari DISPENDA;e Surat Perintah Nomor : 800/73/Sekr/2003 tanggal 02 Agustus 2003;e Kuitansi yang terdiri dari 24 ( dua puluh empat ) lembar dari kelurahanManggar Kecamatan Balikpapan Timur;tetap terlampir dalam berkas perkara ;6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa di keduatingkatperadilan, yang untuk tingkat banding ditetapbkan sebesar Rp.5.000.

Yewato.2011,tanggal 26 September 2011, terlampir;2 Dihindarkan dari pidana terhadap Terdakwa Tirus Ormuseraydan membebankan semua pengeluaran kepada DispendaProvinsi Papua;3 Memblokir Hak Milik No. 520.1/72/BPN tahun 2006 danpembatalan Sertifikatnya4 Luasan tanah Adat sebesar 860 M2 dikembalikan kepada Adat;5 Mengusulkan agar Terdakwa dibebaskan dan membebankanbiaya perkara sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah)kepada Dispenda Provinsi Papua;Setelah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan

pembayaran ganti rugi atas tanah milikPemerintah Provinsi Papua tertanggal 21 Mei 2004 dan Surat Perjanjian Sewa beliNomor 130/PERJ/PBD/VIH04 tanggal 20 Agustus 2006 antara saksi korbandengan Pemerintah Provinsi dan saksi korban sudah membayar lunas kePemerintah Provinsi Papua sebesar Rp. 36.718.360, (tiga puluh enam juta tujuhratus delapan belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah), Nota Penjualan Nomor 741/NPBPBD/UTI/2006 tanggal 27 Maret 2006, Tanda bukti penerimaan uang dari Ny.N.B Tabunan kepada Dispenda

N.B Tabunan kepada Dispenda ProvinsiPapua tanggal 28 Maret 2006;Berita Penyerahan Hak Atas Rumah dan Tanah beserta dokumen lainnya Nomor137/BAPPP/III/2006 tanggal 03 Mei 2006;Salinan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 520.1/72/BPN tentang Pemberian hak milik atas nama Norta Blandina Tambunan atas tanahdi Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura;Sertifikat Hak Milik No. 72 atas nama Norta Balandina Tambunan tanggal 26 Juni2006;e Pajak Bumi dan Bangunan atas rumah

N.B Tabunan kepada Dispenda ProvinsiPapua tanggal 28 Maret 2006;e Berita Penyerahan Hak Atas Rumah dan Tanah beserta dokumen lainnya Nomor137/BAPPP/III/2006 tanggal 03 Mei 2006;e Salinan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jayapura Nomor 520.1/72/BPN tentang Pemberian hak milik atas nama Norta Balandina Tambunan atastanah di Kelurahan Angkasapura Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura;e Sertifikat Hak Milik No. 72 atas nama Norta Balandina Tambunan tanggal 26 Juni2006;e Pajak Bumi dan Bangunan

Menyatakan barang bukti berupa :- (satu) berkas kendaraan Isuzu Panther warna hijau metalik tahun 1994 Nopol AB-1000-MB berupa 1 (satu) formulir permohonan STNK/STCK atas nama Beliving tanggal 28 Agustus 2007, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan Dispenda Metro Jaya tanggal 02 Agustus 2007, 1 (satu) lembar surat keterangan fiskal yang dikeluarkan Dispenda Metro Jaya tanggal 02 Agustus 2007, 1 (satu) lembar surat keterangan pindah dari Dit Lantas Polda Metro Jaya tanggal 24 Juli

satu) STNK asli Nopol B-2697-BE yang dikeluarkan Dit Lantas Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2004 (sudah dimatikan), 2 (dua) lembar salinan STNK Nopol AB-1000-MB yang dikeluarkan Dit Lantas Polda D.I.Yogyakarta/Samsat Polres Bantul tanggal 13 September 2007;--------- 1 (satu) berkas kendaraan Daihatsu Zebra warna putih metalik tahun 1994 Nopol AB-9000-AK berupa 1 (satu) formulir permohonan STNK/STCK atas nama Beliving tanggal 15 Agustus 2007, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan Dispenda

Metro Jaya tanggal 02 Agustus 2007, 1 (satu) lembar surat keterangan fiskal yang dikeluarkan Dispenda Metro Jaya tanggal 02 Agustus 2007, 1 (satu) lembar surat keterangan pindah dari Dit Lantas Polda Metro Jaya tanggal 24 Juli 2007, 1 (satu) lembar surat pengantar dari Dit Lantas Polda Metro Jaya tanggal 23 Juli 2007, 1 (satu) lembar surat cek fisik yang dikeluarkan Polres Bantul, 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda daftar perusahaan an.RIYANTO No.120155204166 tanggal 15 Mei 2007, 1 (satu) lembar

Putusan No.277/Pid.B/2013/PN.Btlperintah agar terdakwa tetapditahan;berupa : Menyatakan barang bukti 1 (satu) berkas kendaraan Isuzu Panther warna hijau metalik tahun1994 Nopol AB1000MB berupa 1 (satu) formulir permohonanSTNK/STCK atas nama Beliving tanggal 28 Agustus 2007, 1 (satu)lembar Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan Dispenda MetroJaya tanggal 02 Agustus 2007, 1 (satu) lembar surat keteranganfiskal yang dikeluarkan Dispenda Metro Jaya tanggal 02 Agustus2007, 1 (satu) lembar surat keterangan

Juni 2004 (sudah dimatikan), 2(dua) lembar salinan STNK Nopol AB1000MB yang dikeluarkan DitLantas Polda D.Il.Yogyakarta/Samsat Polres Bantul tanggal 13PN.BtlSeptember 2007; 1 (satu) berkas kendaraan Daihatsu Zebra warna putih metaliktahun 1994 Nopol AB9000AK berupa 1 (satu) formulirpermohonan STNK/STCK atas nama Beliving tanggal 15 Agustus2007, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkanDispenda Metro Jaya tanggal 02 Agustus 2007, 1 (satu) lembarsurat keterangan fiskal yang dikeluarkan Dispenda

MetroJaya tanggal 02 Agustus 2007, 1 (satu) lembar surat keteranganfiskal yang dikeluarkan Dispenda Metro Jaya tanggal 02 Agustus2007, 1 (satu) lembar surat keterangan pindah dari Dit LantasPolda Metro Jaya tanggal 24 Juli 2007, 1 (satu) lembar suratpengantar dari Dit Lantas Polda Metro Jaya tanggal 23 Juli 2007, 1(satu) lembar surat cek fisik yang dikeluarkan Polres Bantul, 1(satu) lembar fotocopy surat tanda daftar perusahaan an.RIYANTOHal. 57 dari 92 hal.

Menyatakan barang bukti berupa :PN.Btl(satu) berkas kendaraan Isuzu Panther warna hijau metalik tahun1994 Nopol AB1000MB berupa 1 (satu) formulir permohonanSTNK/STCK atas nama Beliving tanggal 28 Agustus 2007, 1 (satu)lembar Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan Dispenda MetroJaya tanggal 02 Agustus 2007, 1 (satu) lembar surat keteranganfiskal yang dikeluarkan Dispenda Metro Jaya tanggal 02 Agustus2007, 1 (satu) lembar surat keterangan pindah dari Dit LantasPolda Metro Jaya tanggal 24 Juli 2007,

Putusan No.277/Pid.B/2013/Lantas Polda D.I.Yogyakarta/Samsat Polres Bantul tanggal 13September 2007;1 (satu) berkas kendaraan Daihatsu Zebra warna putih metaliktahun 1994 Nopol AB9000AK berupa 1 (satu) formulirpermohonan STNK/STCK atas nama Beliving tanggal 15 Agustus2007, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkanDispenda Metro Jaya tanggal 02 Agustus 2007, 1 (satu) lembarsurat keterangan fiskal yang dikeluarkan Dispenda Metro Jayatanggal 02 Agustus 2007, 1 (satu) lembar surat keterangan

Rumbia Kelurahan Biraeng kecamatanMinasatene Kabupaten Pangkep;Agama : Islam;Pekerjaan : Tenaga sukarela dispenda kabupaten pangkep;Pendidikan : SMEA (tamat);V. Nama Lengkap :>MUHAMMAD YUNUS Bin ABD AZIS;Tempat Lahir :Pangkajene;Umur / Tgl Lahir :33 Tahun/2 Oktober 1982;Jenis Kelamin : Lakilaki;Kebangsaan Indonesia;Tempat tinggal Jl. Nangka kelurahan Minasatene kecamatanMinasatene Kabupaten Pangkep;Agama : Islam;Pekerjaan : PNS;Pendidikan : SD (tamat);VI. Nama Lengkap :

PUTUS ANNomor 1338/Pdt.G/2009/PA.SitBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Agama Situbondo yang memeriksa danmengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antarawee eee eee PEMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pendidikanSMP, pekerjaan swasta, tempat tinggal diKecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo,sebagai Pemohon ;MELAWAN TERMOHON umur 29 tahun, agama Islam, pendidikanSMA, pekerjaan CPNS' Dispenda,

istri, akan tetapitidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkanagar kedua belah pihak mengadakan perdamaian melaluiprosedur mediasi dengan menunjuk H.Achmad Nabbani, SHsebagai mediatornya, ternyata mediasi' tersebut tidakberhasil mendamaikan kedua belah pihak berdasarkan4laporan mediator tertanggal 09 Oktober 2009s lalupemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan suratpermohonan Pemohon tersebut yang isinya tetapdipertahankan oleh Pemohon; Menimbang bahwa dalam persidangan Termohon sebagaiCPNS Dispenda

No.91/Pat.G/2018/PA.PtkAwal pernikahan bahkan sebelum menikah termohon mengetahuikeadaan ekonomi pemohon, dan termohon mengetahui bahwa gajipemohon sudah dipotong oleh pihak Bank dari pemohon , tapi pemohonTIDAK pernah memberitahu tentang gaji pbemohon berapa uang gaji yangditerima oleh pemohon setiap bulan, begitu juga dengan tunjanganlainnya seperti KESPEG, uang transport, uang lauk pauk dan Tunjanganinsentif lain yang didapat dari Dispenda yang keluar tiap 3 bulan sesuaicapaian target.

Bahkan penghasilandiluar Gaji seperti Kespeg, Lauk Pauk, Transport dan InsentifCapaian target dari Dispenda juga tidak pernah termohonmengetahui. Awal pernikahan ada kesepakatan bahwa penghasilantermohon ditabung untuk biaya sekolah anakanak sedangkanpenghasilan pemohon untuk makan minum serta kebutuhan sehari Hal. 10 dari 31 Hal. Pen.

Jadi ada kesepakatan antarapemohon dan termohon menggunakan uang termohon sebesar15.000.000 ( lima belas juta rupiah ) untuk uang asap dan akandiganti oleh pemohon jika uang Insentif capaian Dispenda mencapaltarget yang akan keluar pada bulan Oktober.

Jadi uang 10.000.000(sepuluh juta rupiah ) bukan uang Nafkah lahir tapi terhutang uangasap pernikahan.Dan pada tanggal 2 November 2015 uang tersebut dipinjam olehpemohon sebesar 7.000.000 ( tujuh juta rupiah ) untuk membayarjatuh tempo lelang dan pada tanggal 8 November 2015 uangtersebut dipinjam pemohon sebesar 1.000.000 ( satu juta rupiah )untuk bayar penggadaian.Dan seberapa besar uang insentif dari dispenda yang didapat olehpemohon juga TIDAK pernah disampaikan kepada termohon.Uang Insentif Dispenda

Dan yang disampaikan dan yang diperlihatkanpemohon kepada hakim hanya slip gaji, slip pembayaran hutang, dantunjangan kesejahteran pegawai sedangkan tunjangantransfortasi,tunjangan lauk pauk dan tunjangan dari dispenda hasil capaian tiap tigabulan tidak diperlihatkan dalam persidangan.

RF, dengan tujuanapabila truk tersebut terjual maka Terdakwa akan memperoleh keuntungan.e Bahwa sebagaimana keterangan saksi Hartotok selaku petugas pada Polres Groboganpada bagian STNK, indikasi palsu STNK tersebut terletak pada beberapa hal sebagaiberikut :Seharusnya proses pajak 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 16 Desember 2013,kenyataannya sampai dengan saat ini pajak tersebut belum dibayar.Polres Grobogan tidak pernah menerima blangko STNK dengan nomor 0235271.Petugas penetapan pajak Dispenda

Petugas penetapan pajak Dispenda Kabupaten Grobogan pada tanggal 16Desember 2014 adalah Sdr Paimin, SE, MM dan korektor Nur Aeni Asih, namunpada STNK palsu petugas penetapan pajak tertulis atas nama Suratno WB dankorektor Murni Sri, SE (keduanya tidak terdaftar sebagai petugas pada kantorDispenda Kabupaten Grobogan). Kolom biaya administrasi STNK dan TNKB pada lembar surat ketetapan pajaktidak terdapat tulisan (kosong). Pada lembar surat ketetapan pajak tidak terdapat tanda hologram.

dibawaPutusan Perkara Nomor: 209/Pid.B/2015/PN.Krg halaman 9 dari 20Terdakwa datanya memang ada dan pernah diterbitkan namun STNK tersebut sudahmati (tidak berlaku lagi) dan seharusnya pajaknya terhitung tanggal 16 Desember2013 harus sudah dibayar lagi namun sampai dengan saat ini pajaknya belum dibayardan STNKnya belum diperpanjang ;Bahwa berdasar data fisik STNK yang diduga palsu tersebut nomor balngkonya0235271 sedangkan SAMSAT Grobogan tidak pernah menrima blangko tersebut;Bahwa petugas penetapan Pajak Dispenda

NomorPolisi kendaraan tersebut K 1618 RF yang dibawa Terdakwa datanya memang adadan pernah diterbitkan namun STNK tersebut sudah mati (tidak berlaku lagi) danseharusnya pajaknya terhitung tanggal 16 Desember 2013 harus sudah dibayar laginamun sampai dengan saat ini pajaknya belum dibayar dan STNKnya belumdiperpanjang ;Bahwa benar berdasar data fisik STNK yang diduga palsu tersebut nomorblangkonya 0235271 sedangkan SAMSAT Grobogan tidak pernah menrima blangkotersebut;Bahwa petugas penetapan Pajak Dispenda

Bahwa benar berdasar data fisik STNK yang diduga palsutersebut nomor blangkonya 0235271 sedangkan SAMSAT Grobogan tidak pernahmenrima blangko tersebut;Menimbang, bahwa petugas penetapan Pajak Dispenda Kabupaten Groboganpada tanggal 16 Desember 2014 adalah sdr.

No. 321 K/Pid.Sus/2009 Bahwa berdasarkan SK Bupati Nomor : 492/BTD/2001 yang salahsatu isinya menetapkan uang perangsang / upah pungut sebesar 5 %dari bunga deposito maka Asisten Ill (Terdakwa Editiawarman, SE)memerintahkan Kepala Dispenda (Amril KS, SE) untukmenganggarkan dalam APBD tahun 2002 uang perangsang untuk timpengelola dan rekayasa keuangan daerah yang diambil dari bungadeposito dan bunga giro dan Kadispenda (Amril KS, SE)menganggarkan dalam APBD tahun 2002 uang perangsang (upahpungut)

pengelolaan deposito lebih kurang Rp.200.000.000, (duaratus juta rupiah).Bahwa pada tanggal 21 Juni 2002 Kepala Dispenda (Amril KS, SE)membuat telahaan staf perihal pencairan upah pungut bunga depositoyang isinya antara lain sampai dengan 18 Juni 2002 bunga depositotelah terealisir Rp.2.300.000.000, (dua milyar tiga ratus juta rupiah)dan dapat dikeluarkan upah pungut 5 % sebesar Rp. 115.000.000,(seratus lima belas juta rupiah).Bahwa untuk menentukan besarnya jumlah uang yang diterima oleh14 orang

,Jumlah Rp.115.456.902, Bahwa dasar Kepala Dispenda membuat daftar namanamapenerima upah pungut yang direalisasikan tanggal 16 Agustus2002 adalah sejumlah Rp. 115.456.902, berpedoman kepadadraft upah pungut yang dibuat oleh Terdakwa Editiawarman, SE.Bahwa pada tanggal 27 Desember 2002 Kadispenda membuattelahaan staf perihal pencairan upah pungut triwulan Il yang...... /BTD/2002,tanggal .....

Bahwa dasar Kepala Dispenda membuat daftar namanamapenerima upah pungut yang direalisasikan tanggal 16 Agustus2002 adalah sejumlah Rp. 115.456.902, berpedoman kepadadraft upah pungut yang dibuat oleh Terdakwa Editiawarman, SE. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2002 Kadispenda membuattelaahan staf perihal pencairan upah pungut triwulan Il yangditindak lanjuti dengan SK Bupati Nomor . ......./BTD/2002,tanggal ..... Desember 2002 yang menetapkan personil penerimaHal. 22 dari 46 hal. Put.

Sekretariat Staf Sekretariat Rp. 3.300.907,Jumlah + ll Rp.126.800.907, Bahwa dasar Kepala Dispenda (Amril KS, SE) membuattelaahan staf untuk pencairan upah pungut Triwulan Il yang2002 sejumlah Rp.126.800.907, termasuk untuk dana taktis Bupati sejumlah Rp.direalisasikan tanggal 31 DesemberHal. 24 dari 46 hal. Put.

Selanjutnya terdakwa serta barangbuktinya dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna dilakukan Penyelidikanlebih lanjut.Bahwa akibat pernbuatan terdakwa tesebut, Negara yang dirugikan dalam hal iniSAMSAT dan Dispenda mengalami kerugian materi atau uang yang jumlahnyasekitar Rp.1.400.000, (satu juta empat ratus ribu rupiah) pertahunnya.Perbuatan tedakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2)KUHP.Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengertidan

Selanjutnya terdakwa serta barang5buktinya dibawa ke Kantor Ditreskrimum Polda Jatim guna dilakukan Penyelidikanlebih lanjut.Bahwa akibat pernbuatan terdakwa tesebut, Negara yang dirugikan dalam hal iniSAMSAT dan Dispenda mengalami kerugian materi atau uang yang jumlahnyasekitar Rp.1.400.000, pertahunnya.

KabupatenMojokerto, dan menemukan barang bukti berupa (satu) unit truk mobil NopolS9705QA dengan Noka MHCNKR66LSC000930, Nosin W950930, 2 (dua)STNK kendaraan Nopol S9705QA yang diduga palsu dan STNK NopolS8230UF, (satu) kunci ramor, (satu) eksemplar Buku Uji Bekala yangditerbitkan di Mojokerto dan 3 (tiga) lembar bukti pembayaran pajak daerah PKB/7BBNKB dan SWLDKLJJ No.08709697, No.08709697, No.02951704 danNo.11340608.Bahwa akibat pernbuatan terdakwa tesebut, Negara yang dirugikan dalam hal iniSAMSAT dan Dispenda

dan menelitidengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri LubukPakam tanggal 28 Mei 2012 Nomor : 81/PdtG/2011/PNLP Majelis Pengadilan Tinggitidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan gugatanPenggugat dan II tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama mendasarkan pertimbangannyapada gugatan Penggugat Penggugat yang tidak lengkap dalam hal subjek gugatannyakarena Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda

selanjutnya sesuai petitum Nomor 4 kuasa Pengggugat dan II menuntutagar menyatakan perbuatan Tergugat yang menutup/memagar jalan pintu / gerbangmasuk dan melakukan penjualan karcis / tiket diatas tanah selebar 10 meter adalahPerbuatan Melawan Hukum ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam kesimpulannya padapokoknya bahwa tiket / karcis parkir sebenarnya adalah masalah retribusi sedang untukmenarik pajak atau retribusi adalah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yangdalam hal ini Dispenda

Kabupaten Serdang Bedagai, sehingga gugatan PenggugatPenggugat tidak lengkap dalam hal subjek gugatannya harus dinyatakan tidak diterima ;Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, kesimpulan Majelis hakim tingkatpertama tidak tepat oleh karena apabila Penggugat tidak membayar tiket / karcis masukmaupun parkir kepada Pemerintah Daerah yang dalam hal ini Dispenda sehinggamenimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah / Dispenda maka Pemerintah Daerahyang dalam hal ini Dispoenda Serdang Bedagai dapat menggugat

Kutai Kartanegara ,namun dipergunakan sendiri oleh terdakwa untuk foyafoya dengandugem diberbagai tempat hiburan malam di Samarinda; Bahwa untuk meyakinkan PPK jika Setoran Pajak kegiatanpengadaan makan minum (prasmanan) peserta TC Sentralisasi AtlitPORPROV Kaltim ke V telah disetorkan ke Kas Daerah melalui DinasPendapatan Daerah (DISPENDA) Kabupaten Kutai Kartanegara saksiROBBY ISWAN ANTORO kemudian membuat dokumen palsu berupa :1. 1 (Satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) periodePajak

Kutai Karatanegara dan saksi RITYANINGSIH selakuBendahara Khusus Pembantu Penerima pada Dispenda Kab.

SINAR UTAMA belum memilikivalidasi dari pihak Dispenda Kab. Kutai Kartanegara dan namaperusahaan berbeda dengan dokumen kontrak dimanaperusahaan/rekanan adalah CV. SINAR INTAN sedangkan yangtercantum di Setoran Pajak Daerah adalah CV.

Bank Sulteng Nomor 001.01.03.256121 ;Bahwa formulir Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBNKB dan SetoranWajib Jasa Raharja (Notice Pajak) terdiri dari 5 (lima) rangkap yaitu :e Lembaran pertama aslinya warna coklat untuk wajib pajak ;e Lembaran kedua warna biru untuk Arsip Dispenda Provinsi Sulteng ;e Lembaran ketiga warna hijau untuk Arsip Jasa Raharja ;e Lembaran keempat warna merah untuk Arsip Samsat Morowali ;e Lembaran kelima warna kuning untuk Arsip di Pos Pelayanan PembantuSamsat Kolonodale

ABDUL GAFUR LIKU diangkatsebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Dispenda ProvinsiSulawesi Tengah dan ditempatkan pada Unit Pelayanan Terpadu (UPTD)Wilayah IV Morowali Pos Pelayanan Kolonedale sebagai Staf Seksi PKB danBBNKB berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulteng Nomor 821.2/376 PEG/2011 tanggal 26 Desember 2011 dengan tugas dan tanggung jawabadalah :Hal. 5 dari 65 hal. Put.

PropinsiSulawesi Tengah yang digunakan biaya gaji dan biaya operasionalkantor ;e Membuatlaporan pertanggung jawaban penggunaan dana yang ada diUPTD Pendapatan Wilayah IV Morowali ;Sedangkan tugas dan tanggung jawab sebagai Penyimpan Barang adalah :e Menerima dan membukukan barang berharga milik Dispenda ProvinsiSulteng yang ada di UPTD Pendapatan Wil.

ABDUL GAFUR LIKU diangkatsebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Dispenda ProvinsiHal. 19 dari 65 hal. Put.

PropinsiSulawesi Tengah yang digunakan biaya gaji dan biaya operasionalkantor ;e Membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana yang ada diUPTD Pendapatan Wilayah IV Morowali ;Sedangkan tugas dan tanggung jawab sebagai Penyimpan Barang adalah :e Menerima dan membukukan barang berharga milik Dispenda ProvinsiSulteng yang adadi UPTD Pendapatan Wil.

Bukti surat Pemohon Kasasi semula Pembanding/Turut Tergugat yang tidakdipertimbangakan oleh Majelis Hakim adalah:1) Foto copy Surat Ijin Mengerjakan (menggarap) Tanah Nomor:503/68/Dispenda, tanggal 17 Maret 2008 diberi tanda T.T2;2) Foto copy Surat Ijin Mengerjakan (menggarap) Tanah Nomor:503/366/Dispenda, tanggal 17 Maret 2013 diberi tanda T.T3;Dalam Surat Ijin Mengerjakan (menggarap) tanah Nomor:503/68/Dispenda maupun Nomor: 503/366/Dispenda tercantum CatuPekaseh yang menurut keterangan saksi Nyoman

Umumnya badan hukum hotel atau restoran itu berbentukperseroan terbatas;Bahwa setahu saksi selama ini Hotel Mutiara telah disiplin dalampembayaran pajaknya, dan tidak pernah kena pinalti denda;Bahwa Dispenda Kota Ambon pernah melakukan survey terhadap objekobjek yang kena, pajak yaitu, kepada hotelhotel dan restoranrestoran, namun tidak dilakukan setiap bulan.

Survey dilakukan lebihkepada sasaran hotel dan/atau restoran yang dicurigai tidak patutatau tidak disiplin dalam penyetoran pajaknya;Bahwa adapun yang menjadi indikator hotel atau restoran yang dicurigaiitu, misalnya hotel atau restoran yang nampaknya ramaipengunjung (laris dalam penjualannya) tetapi kurang di dalammeyetorkan pajaknya, kepada, Dispenda, Kota Ambon;Bahwa setahu saksi Hotel Mutiara tidak pernah yang termasuk menjadihotel yang dicurigai oleh Dispenda, karena telah disiplin dalam membayarpajaknya.Bahwa

Karena, data yang bertahun 1984sampai dengan 2008 kantor Dispenda Kota Ambon pencatatannya masihbersifat manual dan belum menggunakan komputer. Selain itu kantorjuga berkali kali pindah ruangan sehingga sulit untuk memberikan datayang diminta tersebut;Bahwa pada tahun 2014 sampai sekarang Kota Ambon dan sekitarnyasering di datangi tamutamu penting dari luar baik yang berkaitan denganpariwisata, kenegaraan dan urusan yang lainnya.

Sehubungan denganpemasukan pajaknya, maka terhadap eveneven itu biasanya pihakpanitia penyelenggara berkoordinasi dengan Dispenda. Kota Ambontentang tamutamu yang menginap di hotel mana di kota Ambon ini.Setelah selesai even atau acara itu kemudian pihak Dispenda melaku kanevaluasi tentang penyetoran pajak hotel dan restorannya. Menurut saksiterhadap hal itu selama ini jarang ada masalah;Bahwa mengenai struktur organisasi perusahaan (Badan Hokum) HotelMutiara, saksi tidak tahu hal itu.

Begitu pula Kepala Dinas Dispenda,yang diketahuinya hanya pajak yang di setor saja;Bahwa jika terjadi masalah menyangkut hotel atau restoran itu, makayang dimintai pertanggungjawabannya adalah perusahaannya;Bahwa hubungan perpajakan antara daerah Kabupaten/Kota denganProvinsi, bahwa masingmasing punya objek pungutan pajak sendirisendiri.

Juli 2008;Usulan Kegiatan Untuk Mendapatkan SPD TU Nomor.1697/SP.BL1.20.05/2008 Kantor BPKD Kab Kukar;Buku Kas Umum tg 31 Juli 2008;Buku Kas umum tgl 31 Desember 2008;Surat Inspektorat Pemkab Kukar Nomor: Itkab700/005/1/2010Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Penyaluran danPenerimaan Dana Perimbangan T.A 2006 dan Smt I T.A 2007 padaPemkab Kukar;Surat Bupati Kukar Nomor : Bawaskab700/205/V/2008 Perihal TindakLanjut LHP BPK RI atas Dana Perimbangan TA 2006 dan Semester ITA 2007;Surat Dispenda

Nomor: DPD52/D/II/2010 Perihal Temuan HasilPemeriksaan BPK RI;Surat Dispenda Nomor: DPD188/pbb/III/2010 Perihal NomorRekening Kas Daerah;Surat Dispenda Nomor: DPD1550/A2/XII/2009 Perihal Surat TeguranDisiplin PNS;179.180.181.182.183.184.185.186.187.188.189.190.191.192.193.23Surat Dispenda Nomor: DPD373/A2/III/2010 Perihal Surat TeguranDisiplin PNS II;Surat Dispenda Nomor: DPD1546/A2/XII/2009 Perihal Surat TeguranDisiplin PNS Ke I;Surat Dispenda tgl 31 Desember 2009 mengenai Tanggapan Temuanatas

SP.BL1.20.05/2008 Kantor BPKD Kab Kukar;Buku Kas Umum tgl 31 Juli 2008;Buku Kas umum tgl 31 Desember 2008;Surat Inspektorat Pemkab Kukar Nomor: Itkab700/005/1/2010Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Penyaluran danPenerimaan Dana Perimbangan T.A 2006 dan Smt I T.A 2007 padaPemkab Kukar;175.176.177.178.179.180.181.182.183.184.185.186.187.188.189.63Surat Bupati Kukar Nomor : Bawaskab700/205/V/2008 Perihal TindakLanjut LHP BPK RI atas Dana Perimbangan TA 2006 dan Semester ITA 2007;Surat Dispenda

Nomor: DPD52/D/II/2010 Perihal Temuan HasilPemeriksaan BPK RI;Surat Dispenda Nomor: DPD188/pbb/III/2010 Perihal NomorRekening Kas Daerah;Surat Dispenda Nomor: DPD1550/A2/XII/2009 Perihal SuratTeguran Disiplin PNS;Surat Dispenda Nomor: DPD373/A2/III/2010 Perihal Surat TeguranDisiplin PNS II;Surat Dispenda Nomor: DPD1546/A2/XII/2009 Perihal SuratTeguran Disiplin PNS Ke I;Surat Dispenda tgl 31 Desember 2009 mengenai Tanggapan Temuanatas pemeriksaan Tim BPK RI Perwakilan Kaltim;Tanda Terima Surat Keluar

Nomor: DPD52/D/II/2010 Perihal Temuan HasilPemeriksaan BPK RI;Surat Dispenda Nomor: DPD188/pbb/III/2010 Perihal NomorRekening Kas Daerah;Surat Dispenda Nomor: DPD1550/A2/XII/2009 Perihal Surat TeguranDisiplin PNS;Surat Dispenda Nomor: DPD373/A2/III/2010 Perihal Surat TeguranDisiplin PNS II;Surat Dispenda Nomor: DPD1546/A2/XII/2009 Perihal Surat TeguranDisiplin PNS Ke I;Surat Dispenda tgl 31 Desember 2009 mengenai Tanggapan Temuanatas pemeriksaan Tim BPK RI Perwakilan Kaltim;Tanda Terima Surat Keluar

Ciska Brand;- Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) dari Dispenda an. Ciska Brand;Dikembalikan kepada Saksi Ciska Brand;5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah);

Ciska Brand; Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dari Dispenda An. Ciska Brand;Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Ciska Brand;4.

Ciska Brand; Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) dari Dispenda an.

Ciska Brand; Surat setoran Pajak Daerah (SSPD) dari Dispenda an. Ciska Brand;Dikembalikan kepada Saksi Ciska Brand;.

Menetapkan bahwa SAMSURI yang berdomisili di Jl.A.Yani Belakang Dispenda RT.002 RW.002 Desa Gurabesi Kecamatan Jayapura Utara Kota Jayapura Propinsi Papua sebagai kuasa dari seorang anak laki-laki bernama ARVI PRASETIYO lahir di Paniai pada tanggal 15 Juni 1994 anak dari pasangan suami istri sah MUYANTO dengan JAMILAH khusus untuk keperluan melengkapi persyaratan administrasi pendaftaran seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia - Angkatan Darat di Jayapura Propinsi Papua

3.

Kae 5 7DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:es, tempat dan tanggal lahirCianjur, 20 Maret 1977, agama Islam, pekerjaanSwasta (Sales Kosmetik), Pendidikan Strata ,tempat kediaman di iSeeKota = Bengkulus sebagaiPemohon,melawanRe tempat dan tanggal lahirBengkulu, 20 November 1980, agama Islam,pekerjaan PNS (Dispenda