2013/PN.KdrEksepsi Obscuur Libel.Bahwa dalam gugatan Penggugat terdapat beberapa hal yang membuat gugatanPenggugat kabur atau tidak terang (onduidelijk), yaitu :Gugatan tidak memutuskan suatu kualifikasi mengenai perbuatan formil maupunmateriil dari tergugat I maupun Tergugat II, yang dapat berupa perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad), wanprestasi/ingkar janji/default, atau rumusankualifikasi yang lain.Posita (fundamental petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechgrond) dankejadian yang mendasari

Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsiangka ke 2 dari Tergugat I, yang pada pokoknya mengenai gugatan Penggugat obscuur libeldengan alasan sebagai berikut :a Gugatan tidak merumuskan suatu kualifikasi mengenai perbuatan formil maupunmateriil dari tergugat I maupun Tergugat II, yang dapat berupa perbuatan melawanhukum (onrechtmatige daad), wanprestasi/ingkar janji/default, atau rumusankualifikasi yang lain.b Posita (fundamental petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechgrond) dankejadian yang mendasari

Posita (fundamental petendi) tidak menjelaskan dasar hukum (rechgrond) dankejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan faktakejadian atau sebaliknya ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi ini adalah surat gugatan tidakterang isinya atau disebut juga formulasi gugatan tidak jelas, padahal agar gugatan dianggapmemenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

Dalampraktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur dimana masingmasing bentukdidasarkan pada faktor faktor tertentu antara lain : tidak jelasnya dasar hukum gugatan,posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadianatau peristiwa yang mendasari gugatan.

dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduideljke en bepaaldeconclusie), Tidak jelasnya objek sengketa atau kekaburan objek sengketa, petitum gugatantidak jelas dan atau petitum tidak rinci, Kontradiksi antara posita dengan petitum, dimanaantara posita dengan petitum harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan ;Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat, menurut MajelisHakim, gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (rechtsgrond) dan kejadian atauperistiwa yang mendasari

Muhammaddengan Hanifah binti Basyah dan peristiwa perceraian Almarhum Muhammaddengan Hanifah binti Basyah, selanjutnya di dalam persidangan Majelis Hakimtelah meminta penjelasan dari Para Pemohon mengenai pernikahan danperceraian kedua orang tuanya tersebut namun ternyata Para Pemohon tidakdapat memberikan keterangan yang jelas dan tegas, sehingga menurutpenilaian Majelis Hakim posita (fundamentum petendi/) permohonan ParaPemohon tidak menerangkan dengan jelas dasar hukum (rechtgrond) dankejadian yang mendasari

permohonan Para Pemohon dan /egal standing ParaPemohon dalam mengajukan permohonan ini;Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak menerangkan dengan jelasdasar hukum (rechtgrond) dan kejadian yang mendasari permohonan ParaPemohon /egal standing Para Pemohon dalam mengajukan permohonan inimaka permohonan Para Pemohon belum memenuhi asas jelas dan tegas (eenduidelijkke en bepaalde conclusie) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Rvsehingga permohonan Para Pemohon tidak memenuhi syarat materiil;Menimbang, bahwa

seluruhnya ;

• DALAM POKOK PERKARA :

Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan perbuatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana dikemukakan dalam gugatan Rekonvensi diatas merupakan pebuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan semua surat yang mendasari

Yang mendasari terbitnya bukti P.13/T.15.21 adalah T.15.17 dan yangmendasari terbitnya bukti T.15.17 adalah T.15.16 pada pokoknyaberbunyi, bahwa obyek sengketa telah dikuasai oleh Hj. NirnaSaid/Terbanding sejak tahun 1990 hingga saat ini.2.2. Yang mendasari gugatan para Terbanding adalah kwitansi (bukti P.1) danberdasarkan kwitansi (bukti P.1) ini didalilkan, bahwa H. Muh.

Bukti T.15.16 yang mendasari terbitnya bukti T.15.17 dimana Hj. NirnaSaid/Terbanding menyatakan telah menguasai obyek sengketa sejaktahun 1990 Hingga saat ini dan telah menerima uang ganti rugiberdasarkan bukti P.12/T.15.20 dan P.13/T.15.21. Bukti T.15.17 ini yang mendasari terbitnya bukti P.13/T.1521. Bukti P.13/T.1521 ini yang mendasari terbitnya bukti P.12/T.15.20.Bahwa dalil gugatan para Terbanding halaman 3 No.

yang tersebut padabuktiP.13/T.15.21 huruf a, b dan c adalah bukti T.15.17 (obyek sengketa).Bahwa T.15.16 dan T.15.17 ini tidak diajukan oleh para Terbanding dalamsidang pembuktian pada hal faktanya yang mendasari P.13/T.15.21 adalah T.15.17 dan yang mendasari T.15.17 adalah bukti T.15.16.Hal 18 dari 66 hal No 156/PDT/2018/PT MKSBahwa berdasarkan uraian faktafakta hukum di persidangan sebagaimanadiuraikan di atas, maka cukup jelas dalildalil gugatan para Terbandingbertentangan dengan bukti para Terbanding

Menyatakan semua surat yang mendasari penerimaan ganti rugi tanah atasnama HJ. NIRNA SAID/para Penggugat/para Tergugat dalam rekonpensiatas tanah seluas + 2.891 M2 yang terhisap dalam tanah warisan AHMADKURNIA BIN H. PATTOLA cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatanhukum mengikat. Menghukum HJ. NIRNA SAID/para Penggugat/para Tergugat dalamrekonpensi untuk mengembalikan uang ganti rugi tanah seluas 2.891 M2yang diterima HJ.

Bahwa tidak ada alasan yang mendasari para Penggugat untuk memohondiletakkan sita jaminan atas tanah warisan peninggalan AHMAD KURNIABIN H. PATTOLA dengan alasanalasan:2.1. Tanah yang dimaksud para Penggugat bukan tanah warisanpeninggalan almarhum H. MUH. SAID BADDU tetapi tanah warisanpeninggalan AHMAD KURNIA BIN H. PATTOLA;2.2. Tanah yang dimaksud para Penggugat tidak pernah dijual oleh paraTergugat kepada H. MUH.

sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalanmediasi, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndangNomor Tahun 1974 jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyatatidakberhasil ; === 2 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn ne Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun1975 jo. pasal 134 Kompilasi HukumMenimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama XXX dan XXXsedangkan Termohon juga mengajukan seorang saksi bernamaSAKSI T.1 masingmasing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang padapokoknya telah menguatkan dalildalil yang mendasari

lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkankaidah hukum Islam memberi petunjuk sebagaiberikut :Artinya : Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan ,Oleh karena itu perkawinan Pemohon dengan Termohon harus diakhiri denganperceraian ; Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh AllahSWT sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW yangberbunyi ;39 VEIT Ul Jl J Mol palArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari

Oleh karena itusepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyai kekuatan yangsempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, sudah dewasa dan sudahdisumpah dan keduanya mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohonsehingga ada halangan untuk menjadi saksi sebagaimana Pasal 172 ayat 1 R.bg,namun Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksikhususnya saksi dari pihak keluarga ataupun orangorang terdekat Pemohon danTermohon, terlebih Pemohon mendasari permohonannya

Dalam alQuran surat ArRum ayat 21 dan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni "membentukrumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah;Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum danpertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai rumah tanggaPemohon dan Termohon, secara nyata telah pecah, setidaknya telahretak/marriage breakdown, hak dan kewajiban sebagai suami istri, selainkewajiban lahir, yaitu kewajiban batin dan muasaroh bil maruf sebagaimanatersebut dalam

al I9I7Artinya : Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalahadanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadipertengkaran akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami istri yangmengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukumAllah.Menimbang, bahwa dengan mendasari kepada fakta hukum danpertimbanganpertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai : hatiPemohon dan Termohon telah timbul kebencian satu sama lain yang berakibattidak adanya kesanggupan

Nomor 2931 K/Pdt/2017Tergugat Hakim Judex Facti Pengadilan Tinggi menyimpulkan dalamputusannnya hal 12 alinea pertama dengan apa yang dituangkan dalamkontra memori banding Para Terbanding, maka nampaklah Hakim JudexFacti Pengadilan Tingkat Tinggi telah melanggar asas peradilan audi etalteram partern, maka atas putusan tersebut dapatlah diperiksa ulang danmempunyai konsekuensi batal atau dapat dibatalkan oleh Hakim JudexJuris Mahkamah Agung Republik mendasari Undang Undang Nomor 4Tahun 2009 tentang

Maemuna Toling/Baselang tante sungguh dariPenggugat mendasari garis keturunan bapak dan ibu Para Tergugat adalahsaudara tiri dari Hj.

Maemuna Tolingpeninggalan dari Saleh Toling yang harusnya dapat diberikan kepadaPara Tergugat/Termohon Kasasi; Bahwa ditinjau dari segi ada dankebiasan masyarakat kintom Kabupaten Banggai, Provinsi SulawesiTengah yang mendasari dari Pasal 5 Ayat 1 Undang Undang Nomor4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bukti tertanda T.II1dan TT.112 melanggar asas kepatutan dan kelayakan masyarakatKintom Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah (Adat Saluan);Maka mendasari hal tersebut maka patutlah Hakim

Bahwa Hakim Judex Juris Mahkamah Agung Republik Indonesia dapatMembatalkan Putusan Kedua Tingkat Peradilan dan MemberikanPertimbangan Hukum Sendiri Serta Dapat Mengabulkan GugatanPenggugat semula/Pembanding/Pemohon Kasasi;Bahwa pada dasarnya Hakim Judex Juris Mahkamah Agung RepublikIndonesia dapat membatalkan Putusan pada kedua tingkat Peradilan JudexFacti dibawahnya dengan mendasari sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UndangUndang Nomor 3

memberikanpertimbangan serta memberikan putusan sendiri yang dapat merubahpetitum dari gugatan Semula Penggugat yang dimohonkan oleh PemohonKasasi asal tidak menyimpang dari subtansi dari positum gugatanPenggugat Semula, dengan rasa keadilan berdasarkan Ketuhanan YangMaha Esa sebagai wujud rasa keadilan bagi masyarakat sebagai parapencari keadilan hal ini sesuai dengan Pasal 5 Ayat 1 Undang UndangNomor 4 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimana dapatmenciptakan norma hukum (res pinding) mendasari

Nomor 3257 K/Pdt/2012dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan kasasitersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagaiberikut:Ketua/Majelis Hakim Agung Yang Mulia bahwa adapun keberatankeberatan dan/ataualasanalasan yang mendasari permohonan kasasi dari Para Pemohon kasasi adalahsebagaimana diuraikan di bawah ini:judex facti tidak berwenang

Napisah tertanggal2182000 yang mendasari pertimbangan Majelis Hakim Judex facti adalah silsilah yangcacat hukum. tidak benar, direkayasa dan sudah dicabut dengan segala akibathukumnya;Bahwa sehubungan dengan adanya hal baru (lampiran I dan II), sehingga Para PemohonKasasi merasa perlu untuk melaporkan Para Termohon Kasasi kepada yang berwajib incasu Kepolisian Resort Bantaeng sesuai Surat Tanda Terima Laporan Polisi No.STOL/208/X/ 2011/SULSEL/RES BTG. tanggal 24 Oktober 2011 mengenai adanyadugaan

Napisah binti Kade yangdibuat Para Termohon Kasasi pada tanggal 2182000 telah dinyatakan dicabut dengansegala akibat hukumnya yang mendasari pertimbangan hukum Majelis Hakim JudexFacti sebagaimana pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Bantaeng a quo halaman11 alinea terakhir sampai halaman 12, maka bukti surat (bukti Pl) yang mendasaripertimbangannya adalah bukti yang cacat hukum yang berakibat putusan a quo harusdinyatakan batal demi hukum dan/atau harus dibatalkan pada pemeriksaan di tingkatkasasi

pekerjaan Ibu Rumah Tangga ,di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Selanjutnya disebut sebagaiTermohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat;Telah memeriksa buktibukti di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannyabertanggal 03 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cibinong dengan Nomor Register 3197/Pdt.G/2016/PA.Cbn telahmengajukan halhal sebagai berikut:Adapun alasanalasan yang mendasari

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal20 September 2016Bermaksud mengajukan Cerai Talak terhadap : Halaman 4 dari xx halaman, Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2015/PA.CbnTERMOHON, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D I,pekerjaan Iburumah tangga, tempat tinggal di Perum Pesona Cilebut, KB 1, No. 08, RT1/15,Desa Cilebut Barat, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, selanjutnyadisebut sebagai Termohon ;Adapun alasanalasan yang mendasari permohonan ini adalah :1.

Bahwa Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar dalampertimbangan hukum yang mendasari amar putusannya telahsalah dan Akta Hibah dalam perkara aquo sebagai bukti otentikdan sempurna..

Bahwa kesimpulan Bahwa Majelis Hakim Pengadilan NegeriMakassar dalam pertimbangan hukum yang mendasari amarputusannya telah salah dan keliru serta kurangpertimbangan(onvoldoond gemotivier) dan tekah mengabaikanaasas Audi Alteram Partem dan asas Imparsialitas karenabersifat diskriminasi dan tidak adil dalam memeriksa danmengadili perkaraMenimbang....Menimbang, bahwa Kuasa para Terbanding semula tergugat I,Il,dalam kontra memori bandingnya tertangal 16 September 2013menyatakan bahwa putusan Pengadilan

Bahwa alasan yang mendasari Permohonan ini adalah : BahwaPemohon dengan calon istri Pemohon telah saling mengenal satu1sama lain selama 3 tahun dan telah saling jatuh cinta. Pemohon inginmelindungi calon istri

Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dua kali terakhir denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989;Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat/Pembandingyang pada pokoknya mendasari dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 jo.

Bahwa olehkarena Hakim Tingkat Pertama telah mendasari putusan ini dengan ketentuanPasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinanjo.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah menghadirkan saksisaksi yang setelahdisumpah memberikan keterangan masingmasing sebagai berikut : Saksi 1 nama XXXX, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal diXXXX, Kota Surabaya, menerangkan ;e Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ; Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon telah mengajukan lamaran ke orang tua Pemohonsebanyak satu kali, namun orang tua Pemohon menolak lamaran tersebut. dengan alasanyang mendasari

Dan antara Pemohon dengan calon suaminya juga tidak ada hubunganfamili atau keluarga yang dapat menghalangi perkawinan ;Saksi 2 : nama XXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal diXXXX, Kota Surabaya, menerangkan;Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon ; Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon telah mengajukan lamaran ke orang tua Pemohonsebanyak satu kali, namun orang tua Pemohon menolak lamaran tersebut. dengan alasanyang mendasari penolakan tersebut

tanpamemiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutansesuai ketentuan peraturan perudangundangan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16 ;Bahwa sebagai dasar Judex Facti dalam pertimbangan hukumnyamenyangkut unsur dengan sengaja telah menyimpulkan untuk dapatmembuktikan unsur dengan sengaja terletak pada sikap batiniahTerdakwa sendiri yang berarti Terdakwa menyadari, menghendaki, danmengetahui terjadinya perbuatan beserta akibat yang timbul dariperbuatannya tersebut ;Bahwa untuk itu mendasari

mengetahui akibat dariperbuatannya dan hal ini baru kali pertama dilakukan oleh Terdakwa,maka untuk itu terbukti pula Judex Facti telah salah dalam menyimpulkanatas pembuktian pada unsur dengan sengaja ;Bahwa sehubungan dengan unsur mengakut kayu dari kawasan hutanatas unsur ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 13 UndangUndang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan PemberantasanPerusakan Hutan, telah diatur yang dimaksud kayu adalah kayu yangdiambil dan berasal dari kawasan hutan ;Bahwa mendasari

memiliki kayu secara melawan hukum ;Bahwa terhadap pertimbangan Judex Facti atas unsur bersamasama,telah keliru karena para Terdakwa masingmasing yakni Andi Herman,Idris, Inman dan Andi Amring (masingmasing dalam berkas perkaraterpisah) dikategorikan sebagai telah melakukan perbuatan bersamasama adalah keliru karena masingmasing Terdakwa perannya samaselaku sopir truck yang sebatas melaksanakan suruhan sehingga dapatdikategorikan kapasitas dari Para Terdakwa hanya sebatas menolongSaudara Herman ;Bahwa mendasari

Terdakwa ;Dan mempelajari dan menghubungkan antara satu saksi dengan saksi yanglainnya diperoleh fakta hukum, bahwa saksi Anggota Polisi dalam perkara iniselaku pihak yang menangkap sebagaimana keterangannya tidakmemberikan keterangan mengenai asalusul kayu, sedangkan saksipenanggung jawab mobil adalah saksi yang tidak tahu menahu akan perkaraini, Karena faktanya Saksi Baco Mattang tidak berada di lokasi kejadian danpemeriksaan atas kasus ini bukan berdasarkan pada keterangan saksi akantetapi hanya mendasari

No. 2965 K/Pid.Sus/2015Bahwa selain itu mendasari pada pertimbangan Mahkamah Konstitusi padaputusan Nomor 021/PUUIII/2005 dalam pertimbangan hukumnyamenyatakan bahwa Hak Milik dari Pihak Ketiga yang beretikat baik (tergueder trouw, good faith) tetap harus dilindungi sehingga hak milik pihakketiga yang mempunyai etikat baik harus dilindungi oleh undangundang ;Oleh sebab itu suatu putusan harus mampu menciptakan suatu rasakeadilan di masyarakat baik keadilan yang bersifat subtansial dan jugakeadilan

Pertimbangan Asas Peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan ;Mendasari asas peradilan tersebut Pemohon Kasasi berpendapat MajelisHakim pada tingkat Banding tetap dapat memeriksa dan memutusperkara Terdakwa meskipun ada kekhilafan dalam penyusunan SuratDakwaan karena kekhilafan tersebut tidaklah mutlak secara keseluruhankarena Pemohon Kasasi menyusun surat dakwaan dengan dakwaankumulatif, sehingga apabila Majelis Hakim Banding berpendapatpenerapan Pasal 85 huruf a UndangUndang Republik Indonesia

Pertimbangan dengan mendasari pada Pasal 14 dan Pasal 27 UndangUndang Nomor 14/1970 tentang PokokPokok Kekuasaan Kehakiman ;Pasal 14 UndangUndang Nomor 14/1970 berbunyi :Hal. 11 dari 17 hal. Put.

No. 234 K/MIL/201 1Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatuperkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurangjelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya ;Pasal 27 UndangUndang Nomor 14/1970 berbunyi :Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikutidan memahami nilainilai yang hidup dalam masyarakat ;Bahwa mendasari bunyi kedua Pasal tersebut di atas, Pemohon Kasasiberpendapat dengan sistem peradilan nasional yang ada dan berlakusekarang

Pertimbangan dengan mendasari pada Pasal 227 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;Pasal 227 ayat (1) UndangUndang Nomor 31/1997 berbunyi :Apabila pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa dalampemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapanhukum acara atau ada yang kurang lengkap, pengadilan tingkat bandingdalam putusannya dapat memerintahkan pengadilan tingkat pertamauntuk memperbaiki hal itu atau pengadilan tingkat banding melakukannyasendiri

;Bahwa mendasari bunyi Pasal tersebut di atas terlihat bahwa HakimPengadilan Tingkat Banding diberikan kewenangan untuk melakukansendiri dengan cara melakukan perbaikan terhadap putusan HakimTingkat Pertama yang dianggap ada kelalaian atau kurang lengkap yangselanjutnya dituangkan dalam putusan Hakim Tingkat Banding ;2.

Bank RakyatIndonesia (Persero), Tbk yang secara langsung telah membuat spikologiPenggugat terganggu serta perasaan malu dengan warga sekitar rumahPenggugat ;Bahwa mendasari uraian poin 5 (lima) dan 6 (enam) tersebut diatas, harusnyaTergugat melakukan tindakantindakan sepatutnya dengan mengeluarkankebijakankebijakan yang layak, guna melakukan penyelamatan fasilitaskredit.

Nur Wahid;Mendasari uraian di atas, patut diduga bahwa Tergugat telah melakukankelalaian, sehingga yang seharusnya pencairan kredit berjumlah Rp.78.250.000, (tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),namun pencairan hanya dilakukan sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh jutarupiah), dilain hal, Tergugat melakukan pendebetan atau pemotongan uangpada Rekening 16701500849158 atas nama Moch. Nur Wahid, sehingga dengandemikian terhadap hal terjadi, telah merugikan Penggugat.

tersebut, makasudah selayaknya Penggugat menuntut Tergugat membayar segala kerugianmateril yang dialami yakni sebesar Rp. 48.250.000, (empat puluh delapan juta, duaratus lima puluh ribu rupiah) yang perhitungannya didasarkan pada Jumlah Sisafasilitas kredit yang seharusnya diterima sebesar Rp. 78.250.000, (tujuhpuluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) di kurangi dengan jumlahpencairan dana kredit yang hanya diterima oleh Penggugat yakni sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah);Bahwa mendasari

Bank RakyatIndonesia (Persero), Tbk yang secara langsung telah membuat spikologiPenggugat terganggu serta perasaan malu dengan warga sekitar rumahPenggugat;Bahwa mendasari uraian poinpoin tersebut diatas, harusnya Tergugatmelakukan tindakantindakan sepatutnya dengan mengeluarkan kebijakankebijakan yang layak, guna melakukan penyelamatan fasilitas kredit, hal inisebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 31/150/KEP/DIRtanggal 12 November 1998 Jo. Surat Edaran Bank Indonesia No.

Bahwa mendasari uraian poin di atas, maka segala tindakan Tergugat dapatdikategorikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Onrecht Matige Daad),yakni bertentangan dengan ketentuan UndangUndang No. 10 Tahun 1998Tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankanyakni : Pasal 2, Pasal 8 ayat (1), Pasal 29 ayat (2) dan Ayat (3); Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Penggugat mengajukan Gugatan kePengadilan Negeri Luwuk;Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah dijawab

MUHAMMAD RIDO dengan hasilkesimpulan dari hasil pemeriksaan tampak luka tertutup padakepala area belakang kiri disertai jahitan berjumlah sebelasdengan penyebab langsung dan mendasari sulit dinilai.Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 123/Pid.B/2020/PN BinPerbuatan terdakwa ABDUL RAHMAN SIDIK Als ADUL BinDARKASI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 351 Ayat (1) KUHPidanaMenimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1. M.

SaidFadillan Alias Unyil diperoleh kesimpulan yang pada pokoknya: dari hasilpemeriksaan tampak luka tertutup pada kepala area belakang kiri disertaijahitan berjumlah sebelas dengan penyebab langsung dan mendasari sulitdinilai;Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa saksi M.

Said Fadillah Alias Unyildiperoleh kesimpulan yang pada pokoknya: dari hasil pemeriksaan tampakluka tertutup pada kepala area belakang kiri disertai jahitan berjumlahsebelas dengan penyebab langsung dan mendasari sulit dinilai;Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur*melakukan penganiayaan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1)Kitab UndangUndang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslahdinyatakan telah terbukti secara sah dan

Yahya Harahapdalam Bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 448449,menyebutkan di antara syarat formil Surat gugatan (permohonan) adalahposita atau fundamentum petendi pada surat gugatan (permohonan) harusmenjelaskan fetelijke grond (kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatanatau permohonan) tersebut;Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 UndangUndang Nomor 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan disebutkan: (1) Anak yang belum mencapai umur18

tersebut dalam melakukan perbuatan hukum, kecuali adakepentingan khusus yang mengharuskan adanya penetapan dari pengadilanyang memberi izin untuk melakukan suatu perbuatan hukum untuk dan atasnama anaknya tersebut;Menimbang, bahwa adanya kepentingan khusus tersebut tidak terlihatdi dalam posita atau fundamentum petendi surat gugatan (permohonan)yang diajukan Pemohon, bahkan setelah dijelaskan dalam persidangan olehPemohon, masih juga belum tergambar fetelijke grond (kejadian atauperistiwa yang mendasari

Bahwa tidak ada alasan syari yang mendasari penolakan ayah pemohonsebagai wali nikah antara pemohon dengan calon suaminya.

PK Nomor : PKNomor : 161/09 tanggal 27 Februari2009 sebesar Rp207.000.000,00;1 bundel PK Nomor : 776/08 tanggal 27Mei 2008 sebesar Rp170.000.000,00;1 bundel PK Nomor : 1208/08 tanggal29 Agustus 2008 sebesarRp157.000.000,00;1 bundel PK Nomor : 1525/08 tanggal30 Desember 2008 sebesarRp147.000.000,00;1 bundel Addendum tertanggal 31 Maret2009 mendasari PK Nomor : 1525/08Hal. 57 dari 97 hal.

PK Nomor : PKNomor : 161/09 tanggal 27 Februari2009 sebesar Rp207.000.000,00;1 bundel PK Nomor : 776/08 tanggal 27Mei 2008 sebesar Rp170.000.000,00;1 bundel PK Nomor : 1208/08 tanggal29 Agustus 2008 sebesarRp157.000.000,00;1 bundel PK Nomor : 1525/08 tanggal30 Desember 2008 sebesarRp147.000.000,00;1 bundel Addendum tertanggal 31 Maret2009 mendasari PK Nomor : 1525/08tanggal 30 Desember 2008 sebesarRp147.000.000,00;1 bundel Addendum lagi mendasari PKNomor : 1525/08 tanggal 30 Desember2008 sebesar

PK Nomor : PKNomor 161/09 tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp207.000.000,00;7 1 bundel PK Nomor : 776/08 tanggal 27 Mei 2008 sebesarRp170.000.000,00;8 1 bundel PK Nomor : 1208/08 tanggal 29 Agustus 2008 sebesarRp157.000.000,00;9 1 bundel PK Nomor : 1525/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesarRp147.000.000,00;10 1 bundel Addendum tertanggal 31 Maret 2009 mendasari PK Nomor :1525/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp147.000.000,00;11 1 bundel Addendum lagi mendasari PK Nomor : 1525/08 tanggal 30Desember

: 537/08 tanggal 31 Maret 2008 sebesarRp390.000.000,00;3. 1 bundel PK Nomor : 962/08 tanggal 24 Juni 2008 sebesar Rp290.000.000,00;4. 1 bundel PK Nomor : 1314/08 tanggal 26 September 2008 sebesarRp280.000.000,00;5. 1 bundel PK Nomor : 1526/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesarRp270.000.000,00;6. 1 bundel Adendum tertanggal 30 Juni 2009 mendasari PK Nomor :1526/08 tanggal 30 Desember 2008 sebesar Rp270.000.000,00;e Dari Sks.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguhsungguhmendamaikan para pihak yang berperkara dan menganjurkan untuk menempuh jalan mediasi,sebagaimana dikehendaki oleh pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor Tahun 1974 joPeraturan Mahkamah Agung RI Nomor Tahun 2008, ternyata tidak berhasil ; Menimbang, bahwa dalildalil yang mendasari

sebagaimana dikehendaki pasal 76 UndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 134Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon masingmasingbernama SUWARSO bin HOSNI, sepupu Pemohon dan SUWARNI binti SYAI, ibukandung Termohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknyatelah menguatkan dalildalil yang mendasari

pailArtinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah perceraiannamun dalildalil yang mendasari permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi kehendaksyara dan ketentuan perundangundangan yang berlaku ; Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990tanggal 05 Oktober 1991 dan putusan Nomor : 534 K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996terdapat abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat jikarumah tangga suami istri telah pecah, maka ketentuan