Ditemukan 3405 data
24 — 4
disubsidiPemerintah atau non subsidi adalah kegiatan pengangkutan dan/atau niaga yangdilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badanusaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara,sesuai dengan ketentuan dan perundangundangan dapat dikenakan sangsisebagaimana disebutkan dalam Pasal 53 dan 55 UU RI Nomor 22 tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi;Bahwa tindak pidana dalam Pasal 52, 53, 54, dan 55 adalah kejahatan, sehinggapihak yang terkait dapat dikenakan sangsi
IRWAN CUNDAWAN
Tergugat:
1.Blasius Bima
2.ALFONSIUS GILBERTUS NITU
3.Aloysius Bertolomeus Aku Goa
78 — 33
Bahwa atas tindakan para Tergugat sebagaimanadiuraikan diatas jelas jelas merupakan perbuatan yangsangat bertentangan dengan hukum dan hal ini merugikanPenggugat, sehingga para Tergugat sepantasnyadikenakan sangsi baik pidana maupun perdata ;13. Bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yangmembawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orangyang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, haruslahmengganti kerugian tersebut, sebagaimana di atur dalamKUHPerdata pasal 1365;14.
Roi Baringin Tambunan, SH
Terdakwa:
Syaiful Zamri Alias Ipul
91 — 18
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
94 — 20
Bagus beserta istri kecewa dan merayu kami untuk tidak bataldan ia sekali lagi memberikan kelonggaran pada kami denganmemberi tenggang waktu lagi pada kami sampai tanggal 12 Agustus2007, namun dengan syarat bahwa saya harus menandatanganipernyataan yang sesuai dengan draf yang ia sodorkan pada kami.Ternyata tanggal yang ia nyatakan yaitu semula ia mengatakanhingga tanggal 12 Agustus 2007, tetapi dalam draf tercantum hinggatanggal 10 agustus 2007, dan itupun kami protes termasukbanyaknya sangsi yang
97 — 18
Sangsi initermuat dalam pasal 62 UUPK ;12.Bahwa Tergugat keberatan atas setiap keterlambatan untuk membayar Rp100.000, (seratus ribu rupiah), dikarenakan keterlambatan angsuran disebabkan mobil hilang dan Tergugat masih menunggu ganti rugi yangmenghilangkan mobil tersebut, dan usaha yang dijalankan juga lagi dalamkeadaan failed yang tidak memungkinkan untuk membayar dendaketerlambatan tersebut ;Berdasarkan dalil dalil seperti tersebut di atas, Tergugat dan Turut Tergugatmemohon Kepada Majelis Hakim
Junita Sitorus
Terdakwa:
Abdi Syahputra
21 — 3
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kKedua dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
Erwin Napitupulu, SH
Terdakwa:
1.Muhammad Sidik Pasaribu
2.Fahrul Rozi Als Rozi
20 — 3
memintakeringanan hukuman, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan dalampenjatuhan pidana kepada diri Para Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harusmempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;Menimbang, bahnwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
151 — 53
Surat Pernyataan Sanggup Dikenakan Sangsi membayar 2(dua) kaliuang sewa setiap Bulannya apabila melanggar perjanjian seperti terterapada sewa beli. tertanggal 1 Februari 1984.e. Surat Pernyataan Tidak Memindah tangankan, tertanggal 1 Februari1984.f. Surat Pernyataan Belum Memiliki Rumah Pribadi. tertanggal 1 Februari1984Pengalihan hak atas rumah Negara dalam Undang undang nomor 38 tahun2008.
120 — 37
tahun 2008 sampaidengan sekarang, walaupun dilakukan larangan larangan dariPenggugat secara lisan, namun tidak dihiraukan oleh para tergugatdengan membangun Kios dan kos kosan untuk kepentingan dirisendiri dan orang lain tanpa seijin penggugat;Bahwa atas tindakan para Tergugat sebagaimana diuraikan diatasjelas jelas merupakan perbuatan yang sangat bertentangan denganHal. 4 dari 30 Hal.Putusan Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Bjwhukum dan hal ini merugikan Penggugat, sehingga para Tergugatsepantasnya dikenakan sangsi
Ris Piere Handoko, SH
Terdakwa:
Yulandi Alias Ulan
24 — 3
Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanalternatif kesatu dan haruslah dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa penjatuhan sangsi
46 — 10
Bahwa keberatan Penggugat pada perjanjian itu yang tertuang dalamikatan jual beli harus mengosongkan obyek serta dikenakan sangsi 1juta perhari apabila terlambat dalam membayar dana pokok sebesar300 juta, perjanjian ini oleh turut tergugat di tindak lanjuti seharusnyakalo melihat perjanjian yang seperti ini turut tergugat yang sudahmengetahui hukum harus bertindak untuk memberi masukan kepadaTergugat, bukan malah melancarkan proses yang tidak sesuai denganundangundang hukum Perdata pasal 1320..
27 — 16
Polri saya terikat dengan sumpah jabatan untuk patuh dan taatkepada perintah pimpinan sebagaimana termaktub dalam TRI BRATA danCATUR PRASETYA yang menjadi pedoman pelaksaan tugas bagi setiapanggota Polri termasuk di dalamnya adalah harus siap ditempatkan tugasdimana saja, sehingga tidaklah mungkin perintah dari pimpinan untuk pindahtugas / mutasi tidak saya laksanakan walaupun sebenarnya hati kecil sayamenolaknya karena bila itu dilakukan maka saya dianggap Indisipliner danpasti akan dikenakan sangsi
jauh lebih besar porsinya dibandingkan dengan anggotalainnya di Polsek, karena selain harus mempertanggung iawabkan pelakaantugas kepada pimpinan juga harus rnempertanggung jawabkan secara hukumbaik kepada korban, tersangka dan keluarganya serta kepada Jaksa PenuntutUmum dan bila sampai terjadi salah penanganan perkara akan berdampakbesar seperti Pra peradilan dan yang menanggung bukan hanya saya tapi jugakesatuan, kredibilitas saya sebagai Kanit Reskrirn dipertanyakan juga pastisaya akan mendapat sangsi
101 — 14
paspor yang pertama terdakwaKhaira tersebut dan teknik wawancara sekarang sudah berbeda denganyang dulu;Hal 30 dari 60 hal Putusan Nomor : 579/PID.SUS/2016/PN.SrgBahwa betul barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupaformulir perpanjangan paspor dan ditanda tangani oleh pemohon, Visakunjungan barang bukti dan barang bukti Paspor terdakwa Khairapernah digunakan pada tanggal 17 Desember 2012 ;Bahwa menurut pasal 26 UU No.6 tentang keimigrasian,orang yangmencoba membantu harus diberikan sangsi
yang sama dan saksi tidaktahu sangsi apa bagi petugas yang mencoba membantu dan saksi tidakbisa memvonis;Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan ;9.
AL IHWATUN
Tergugat:
PT.BALINDO MANUNGGAL BERSAMA
151 — 29
tergugatlah yang menggantikerugian pembayaran kepada konsumen tanpa melibatkan ataumemotong gaji penggugat; Bahwa dengan adanya hasil audit dan temuan beberapa kuitansipalsu. bahwa terhadap perbuatan penggugat dengan modusmenaikkan harga satuan dari harga yang semestinya adalah sudahdilakukan beberapa kali namun barulah ketahuan sejak adanyakomplen yang diajukan oleh salah satu kostemer servis;v Bahwa atas perbuatan pelanggaran berat yang telah dilakukan olehPENGGUGAT maka pihak perusahaan memberikan sangsi
66 — 40
UnsurSecaraTanpa Hak Dan MelawanHukumMemiliki,Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan Bukan Tanaman;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam unsurini adalah tidak mempunyai hak atau tidak mempunyai kKewenangan yangdapat di benarkan oleh hukum sedangkan yang di maksud dengan malawanhukum adalah bahwa unsur melawan hukum (wederrechtelijk) adalahmaksud perbuatan itu tidak menindahkan normanorma hukum yang berlakudan melanggar peraturan hukum yang ada sangsi pidananya,
51 — 40
AliasMADIW Bin JAMRI, oleh karenanya menurut pendapat saksi sebagai Ahliadalah patut diduga telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutandan/atau niaga BBM yang disubsidi Pemerintah manakala seluruh atau sebagiandari volume BBM tersebut adalah yang disubsidi Pemerintah,sehingga dapatdikenakan sangsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dan dapatmengesampingkan sanksi pada pasal 53 huruf b, huruf c dan huruf d UU RI No.22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.Terhadap keterangan saksi dan
206 — 59
Penggugat dianggap sebagai pelakupelanggaran PKB dan mendapat SP 1 dari Tergugat surat Nomor: 82R/104.05/2016 tanggal 27 Juni 2016 sangsi pemotongan tunjangan Gredesebesar 5% dari tunjangan Grade selama 3 (tiga) bulan.
11 — 2
dapatdilanjutkan ;Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari permohonan Pemohonadalah Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam pada tanggal 16Juli 1984, sudah dikaruniai 2 orang anak, kondisi rumah tangganya sejakJanuari 2018 telah dirasakan tidak harmonis lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan Termohontelah menuduh Pemohon nikah siri dan bahkan tinggal bersama denganwanita lain tanpa bukti, telah membantu orang lain untuk menjatuhkan karirdan pengenaan sangsi
46 — 30
tanpa adanyapengawasan dari pihakpihak yang telah diberi wewenang, dan dipakai berkalikaliserta tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika ;Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif ketigaPenuntut Umum telah terbukti oleh perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslahdinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaantersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dan terdakwaharuslah dijatuhi pidana, serta Majelis Hakim berpendapat bahwa sangsi
37 — 6
dengan kata lain Majelis tidak melihatadanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat melepaskanterdakwa dari pertanggungjawaban pidana.Menianmbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas telahterpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat obyektif ( perbuatan pidana ) maupun syaratsubyektif ( pertanggungjawaban pidana ) sehingga dengan demikian terdakwa dapatmempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut denganmenerima sangsi