Ditemukan 2277 data
214 — 2914
Kemudian pada Ayat (3) nya juga disebutkan bahwa; dalamsistem peradilan pidana anak wajib diupayakan diversi KeputusanBersama 6 (enam) Instansi yakni: Mahkamah Agung, Kepolisian RI,Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial,dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganAnakRepublik Indonesia tentang Penanganan Anak yang Berhadapandengan Hukum.
1.AWALUDIN, SH
2.J.W.PATTIASINA,SH.,MH
3.AUGUSTINA I.P. UBLEEUW, S.H
Terdakwa:
SIMON VICTOR TAIHUTTU, S.Pd Alias MON
253 — 127
menggunakan Undangundang Nomor 1 tahun 1946 tetapiPemerintah Belanda, makanya itu Undangundang Nomor 3 Tahun 1958terjadi instidasi hukum hanya berlaku satu KUHP, jadi KUHP yangNomor 1 tahun 1946 karena pasalpasal ancaman teroris Negara pasal104 sampai pasal 110 KUHP itu adalah pasalpasalnya yang adalahnada kolonial yang kemudian dimasukan ke dalam KUHP kita yangberlakukan yang menarik adalah pajang orde baru justru pemerintahtidak menggunakan undangundang itu, justru pemerintahmenggunakan undangundang diversi
yaitu mengatakan undangundang itu nanti setelah undangundang diversi dirubah dan tidakberlakukan lagi barulah digunakan pasalpasal itu, lalu kita kembalikepada kata makar sebenarnya ada dikatakan penyerangan adalah katamakar itu dia bertolak dari pasal 87 KUHP, niat sudah ada yang diikutidengan perbuatan permulaan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5KUHP karena itu didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 tahun1917 dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 78 tahun 1978disebukan bahwa untuk makar
142 — 47
alternatif yang populer diberbagai belahan dunia karena menawarkan solusi yang komprehensif danefektif.Restorative justice (Keadilan Mestoratif) bertujuan untukmemberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untukmemperbaiki suatu perobuatan melawan hukum, dengan menggunakankesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupanbermasyarakat.2= === 2222 ooo noo nee nnn nnn ee ce neeoeonnnne Menimbang, Restorative justice adalah bentuk yang paling disarankandalam melakukan diversi
YANUAR FIHAWIANO
Terdakwa:
MUH.IMRAN Alias IMRAN Bin BASIR
45 — 35
Mimin Bin Hatta (dilakukan diversi danmendapat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Polewali untuk penghentianpenyidikan), pada hari Sabtu, tanggal 12 Januari 2019, sekira pukul 05.00 Wita dikios milik saksi M. Ali Als. Bapak Haeru Bin Maddawli di Dusun Pasube, DesaPaku, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, yang keduapada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019, sekira pukul 04.30 Wita di rumahkediaman milik saksi Muhammad Yusuf Als.
27 — 15
PENETAPAN
Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Hakim Anak Pengadilan Negeri Medan;
Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn, tanggal 11 April 2023, tentang penetapan berhasilnya diversi dalam perkara Anak:
Nama lengkap
Pekerjaan : Pelahar
Menimbang, bahwa dalam perkara a quo diversi berhasil dilaksanakan dengan kesepakatan Anak dan korban melakukan perdamaian;
Menimbang, bahwa perdamaian antara Anak dan korban telah dilaksanakan sepenuhnya;
Memperhatikan Pasal 8 jo Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012
104 — 14
Sudirman;Bahwa saat kejadian maupun saat membonceng anak saksi, anak saksitidak melihat terdakwa membawa badik akan tetapi saksi tidak tahukalau seandainya terdakwa menyembunyikannya didalam bajunya;Bahwa anak saksi hanya mengetahui kalau anak korban Sandi BinSudirman telah ditikam oleh Terdakwa setelah keesokan harinya anaksaksi mendengar informasi dari masyarakat, selanjutnya anak saksiditangkap oleh petugas kepolisian;Bahwa anak saksi tidak diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisiankarena berhasil diversi
73 — 10
berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor 12/Pid.SusAnak/2021/PN Jmb tertanggal 3 Mei 2021;Anak dalam menghadapi persidangannya didampingi oleh ibunya danPembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas IlJambi;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 12/Pid.SusAnak/2021/PNJmb tanggal 29 April 2021 tentang penunjukan Hakim; Penetapan Majelis Hakim Anak Nomor 12/Pid.SusAnak/2021/PN Jmbtanggal 29 April 2021 tentang pelaksanaan proses diversi
202 — 81
., tanggal05 Oktober 2016, tentang tentang penetapan hari sidang; Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas 99/LA/VIIV2016tertanggal 25 Agustus 2016; Hasil pelaksanaan diversi tertanggal 12 Oktober 2016; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Anak sertamemperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut
126 — 24
Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohonkeringanan hukuman seringanringannya, dan Anak sudah menyesali perbuatanya danberjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;Setelahn mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yangpada pokoknya tetap pada tuntutannyaSetelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadaptanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan danpermohonannya;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak dilakukan Diversi
130 — 69
Kemudian pada Ayat (3) nya jugadisebutkan bahwa; dalam sistem peradilan pidana anak wajibdiupayakan diversi Keputusan Bersama 6 (enam) Instansi yakni:Mahkamah Agung, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, KementerianHukum dan HAM, Kementerian Sosial, dan Kementerian NegaraPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakRepublik Indonesiatentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.Halaman 26 dari 42 Putusan Sela Nomor 11/Pid.SusAnak/2018/PN MIlKeputusan Bersama ini dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduandalam
KETUT BUDIANTI SH
Terdakwa:
Ujang Tantan Nugraha Als Kotet Bin Rohendi
252 — 62
BULE Bin NANDANG(penetapan Diversi No. 1/Pen.Div/2020/PN.Smd tanggal 15 April 2020) padahari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar jam 13.00 WIB atau setidaktidaknyapada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam tahun 2020 bertempat dirumah kontrakan Anak SaksiANGGA PRATAMAAIls.
TEGUH ISKANDAR,SH
Terdakwa:
1.IKHSAN NURSIDIQ Alias IKHSAN Bin JALUL
2.ARIO PERDANA Alias RIO Bin DADANG ASHADI
3.MUHAMMAD RISKI Alias RISKI Bin MUHAMMAD ALI
88 — 8
dari Saksi Heliansyah Als Hely Bin Asiani sebagai pemilik barang;Bahwa perbuatan Terdakwa 1 Ikhsan Nursidiq Alias Ikhsan Bin Jalul,Terdakwa 2 Ario Perdana Alias Rio Bin Dadang Ashadi, dan Terdakwa 3Muhammad Riski Alias Riski Bin Muhammad Ali yang mengambil barangbarang milik Saksi Heliansyah Als Hely Bin Asiani adalah dilakukan secarabersamasama diantara ketiga terdakwa tersebut dan juga bersamaseorang anak bernama Brian Adam Bin Dadang Ashadi (yang perkara anaktersebut telah selesai dalam proses diversi
Epha Lina E, SH
Terdakwa:
1.NANDAR ROYANI Als KETU Bin AYADI
2.YOGA SOMANTRI Als GOJIN Bin ENJE
3.YUDISTIRA ALANSYAH SUHERMAN Als YUDIS Bin ASEP SUHERMAN
4.REYNALDI MAULANA SIDIK Als ALDI Bin ISMET
5.DENI JAMALUDIN Als JAMAL Bin SUPANDI
6.LUBIS MULYADI Bin IBRAHIM
110 — 24
HADI Bin BASUNI (telahdilakukan diversi) pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 sekira pukul 16.30 WIBatau setidaktidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2019 atau setidaktidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun dua ribu sembilan belas,bertempat di depan toko swalayan Superindo di JI. RA. Kosasih Kel. SubangJaya Kec.
1.LILIA HELUTH, SH
2.J.W.PATTIASINA,SH.,MH
Terdakwa:
ALFRETZ MATAHERU alias YAFET alias APET
32 — 28
Sedangkan untuk Anak pelaku RAIHAN ALFARIZI LARAT yangjuga sebagai pelaku tetapi karena statusnya adalah anak makaperkaranya merupakan prioritas mengingat penahanan anak sangatsingkat dan setahu saksi perkara atas nama RAIHAN ALFARIZI LARATsudah berjalan di pengadilan Negeri Ambon dan disidangkan denganagenda Diversi berhasil dicapai sehingga Anak pelaku RAIHAN ALFARIZILARAT alias ALFA tidak lagi ditahan sehingga saat ini keberadaan sdrRAIHAN ALFARISI LARAT alias ALFA juga tidak tahu keberadaannyadan
66 — 25
Sesuai dengan UndangUndang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak,yaitu:a) Pasal 2 huruf j yang berbunyi bahwa, Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakanberdasarkan asas penghindaran pembalasan;b) Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan, Sistem Peradilan Pidana Anak wajibmengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif;c) Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan, Dalam Sistem Peradilan Pidana Anaksebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakanDivers;d) Pasal 6 yang menyatakan bahwa, "Diversi
115 — 68
Kemudian pada Ayat (3) nya jugadisebutkan bahwa; dalam sistem peradilan pidana anak wajibdiupayakan diversi Keputusan Bersama 6 (enam) Instansi yakni:Mahkamah Agung, Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, KementerianHukum dan HAM, Kementerian Sosial, dan Kementerian NegaraPemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakRepublik Indonesiatentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.Keputusan Bersama ini dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduandalam upaya penyelesaian perkara Penanganan Anak yang Berhadapandengan
76 — 24
Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan PidanaAnak menyatakan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan :e Diancam dengan pidana penjara dibawah 7(tujuh) Tahun; dane Bukan merupakan pengulangan tindak pidanaHalaman 9 dari 35 Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2021/PN StrBerdasarkan hal tersebut, terhadap klien tidak dapat dilakukan upaya diversidi tingkat kepolisian.4.
721 — 563
dikatakan sebagai social Justice atau hubungan sosialjadi bukan sekadar rehabilitasi tetapi pemulihan hubungan antara parapihak Kalau bahasa sederhana Ahli mirip dengan Idul Fitri lah kalau kitasaling memaafkan ujungnya begitu artinya apa ujung dari proses mediasitermasuk juga mediasi penal yang sekarang dikenal dengan hukum pidanaadalah satu bentuk kesepakatan Apakah kesepakatan itu menjadi satukebulatan dari masingmasing pihak yang dalam bahasa undangundang11 tahun 2012 dikatakan sebagai kesepakatan diversi
atau barangkalimasingmasing pihak memasrahkan pada pihak lain dalam prosesarbitrase tentunya pada Hakim atau dalam konteks diversi kepada izin ofrestoratif kemudian apa yang diputuskan itu yang kemudian menjadikesepakatan apa yang kemudian menjadi isu di sini kita bicara dalamkonteks hukum pidana itu konteks kesalahan sikap batin sikap batin darimasingmasing pihak ketika itu disampaikan artinya unsur kesalahan unsurkehendak atau sesuatu yang berbeda dari apa yang akan terjadi kemudianitu menjadi
34 — 6
Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dariKejaksaan Negeri Tembilahan 26 Maret 2015, Nomor: B28/N.4.15/Ep.2/03/2015, beserta surat dakwaan tertanggal 19 Maret 2015,No.Reg.Perkara : PDM28/TMBIL/03/2015;Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah diberitahukandalam perkara ini tidak dilaksanakan proses Diversi sebagaimana dimaksuddalam pasal 7 ayat (1) UU No.11 Tahun 2012,karena tidak memenuhiketentuan pasal 7 ayat (2) huruf a UU No.11 Tahun 2012 dimana paraterdakwa didakwa dengan
1.FAJAR SETO NUGROHO, SH.MH.
2.INDRA PURNAMAWATI, SH
Terdakwa:
1.MUHAMAD YUSRIL MUBAROK Alias YUSRIL Bin HARI EKO PURWANTO
2.AGIL WISNU TRI WIDODO Alias AGIL Bin WIDODO
3.MUHAMMAD ALAMUDIN WIRAYUDA Alias ALAM Bin MUHAMAD IKBALUDIN
49 — 9
lukaluka dan korban tidak sadar lalu korbandibawa ke rumah sakit Islam Moga yang akhirnya orang tua korbanmengadukan pada Polsek Moga ; Bahwa Setelah dilakukan penyelidikan ditemukan ada 5 (lima) orangpelaku diantaranya 2 pelaku masih anakanak; Bahwa Saat ke lokasi korban masih ada dan terlihat korban jalansem;poyongan lalu korban di bawa kerumagqh saksi islam Moga dandirawat inap selama 2 hari 3 malam; Bahwa Pelaku yang masih anakanak saksi serahkan ke PolresPemalang dan telah berthasil di lakukan Diversi