Ditemukan 3183 data
30 — 12
Kaidah Fikiholf b ale oS Lb sly Le VIArtinya : Hukum yang terkuat adalah tetapnya apa yang telah adaMenimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Penggugat danketerangan saksi dibawah sumpahnya menyatakan bahwa Tergugatmeninggalkan Penggugat 4 tahun lamanya dengan tidak memberikan nafkahserta tidak ada harta benda satu pun yang ditinggalkan oleh Tergugat, MajelisHakim menilai bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan pembiaran(tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya dan hal
202 — 83
Patimura no. 79Kelurahan Salatiga, Kota Salatiga adalah keliru dan tidak benar menuruthukum dan karenanya bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku ;Bahwa Hak Milik berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) UUPAadalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyaiseseorang atas tanah (1). Hak Milik ini hanya dimiliki oleh Warga NegaraIndonesia (tunggal) dan Badanbadan khusus lainnya sebagaimanaditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1963.
110 — 55
Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yangbersangkutan dibenkan sertipikat hak atas tanah Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan sertipikat obyek sengketa di atas tanahmilik Penggugat yang telah lebin dahulu memilik sertipikat adalah sangatmerugikan Penggugat, karena menurut hukum sertipikat hanya dapatditerbitkan satu kali atas satu bidang tanah sebagai bukti yang terkuat danterpenuh atas tanah tersebut, sehingga dengan terbitnya
sertipikat obyekPerkara No. 19/G/2015/PTUN.Mks hal 9 dari 106 halsengketa telah melemahkan kekuatan pembuktian sertipikat yang dimiliki olehPenggugat sebagai bukti hak yang terkuat dan terpenuh sebagaimanadimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c jo.
Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, berbunyi :Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan,tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yangmasingmasing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan, Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah
9 — 1
Nomor 1710/Pdt.G/2013/PA.JS.7:10.Lembaga pernikahan seharusnya adalah tempat bagi Penggugat danTergugat saling menyayangi, saling menghargai dan saling membantunamun tidak dirasakannya hal tersebut oleh Penggugat selama menjalanipernikahan.Tidak adanya nafkah yang diberikan, sikap dan perlakuan kasar yangPenggugat terima dan tidak diketahuinya keberadaan dari Tergugat (Ghoib)sampai dengan hari ini adalah dasar terkuat dari Penggugat untukmemutuskan hubungan perkawinan dengan perceraian.Bahwa untuk
16 — 15
Bangunan sebagaimanadisebut dalam sertifikat Hak milik No.255 dan 256 menjadi Hak Pelawan I dan II/Para Pembanding bersama dengan ahli waris lainnya dalam hal ini Terlawan II danIUl/Terbanding I dan III, dan dengan demikian gugatan Pelawan I dan II/ParaPembanding pada petitum 4 cukup beralasan dan karenanya dapat dikabulkan karenatelah sejalan dengan ketentuan Undangundang ( Undangundang No.5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria ) Pasal 20 (1) Hak milik adalah hakturun temurun, terkuat
22 — 4
Kaidah FikihOF Le ole OIF Lb sls Wo VIArtinya : Hukum yang terkuat adalah tetapnya apa yang telah adaHalaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 211/Pat.G/2019/PA.
184 — 105
Bahwa oleh karena kejadian sebagaimana angka 3 tersebut diatas, makaPenggugat adalah pihak yang merasa dirugikan karena Penggugat selakupemilik atas tanah aquo yang lebih dahulu dengan dasar tanda buktikepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik yang menurut UndangUndangadalah merupakan tanda bukti kepemilikan hak yang terkuat dan terpenuh,namun ternyata Tergugat kemudian menerbitkan juga tanda buktikepemilikan hak atas tanah, diatas bidang tanah milik Penggugat yangtelah bersertifikat sehingga mengakibatkan
bertentangan/melanggar asasasas umumpemerintahan yang baik (algemene beginselen van behoorlijk bestuur),sebagaimana akan Penggugat uraikan sebagai berikut dibawah ini:(i) SHM No.5160/Cipedak, (ii) SHM No.5161/Cipedak, (iii) SHM No.5162/Cipedak, (iv) SHM No.5163/Cipedak, diterbitkan/dikeluarkan olehTergugat dengan caracara yang bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku, yaitu:(1) Pasal 20 ayat (1) UUPA, yang selengkapmnya berbunyi sebagaiberikut:Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat
dan terpenuh yangdapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuandalam pasal 6;Telah ditegaskan dalam UndangUndang sebagaimana tersebutdiatas, bahwa Hak Milik merupakan hak yang terkuat dan terpenuh.Oleh karena tanah Penggugat adalah tanah Hak Milik berdasarkanSHM No.562/Ciganjur dan diterbitkan terlebin dahulu serta : (i) SHMNo.5160/Cipedak, (ii) SHM No.5161/Cipedak, (iii) SHM No.5162/Cipedak, (iv) SHM No.5163/Cipedak, diterbitkan oleh Tergugatbelakangan dan bidang tanahnya tumpang tindih
(overlaping)dengan tanah Penggugat maka tanah Penggugat yang merupakantanah Hak Milik berdasarkan SHM No.562/Ciganjur dan diterbitkanterlebin dahulu adalah yang terkuat dan terpenuh berdasarkanPasal 20 ayat (1) UUPA, sedangkan : (i) SHM No.5160/Cipedak, (ii)SHM No.5161/Cipedak, (iii) SHM No.5162/Cipedak, (iv) SHMNo.5163/Cipedak, yang diterbitkan belakangan harus dibatalkandan dicabut;(2) Pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf c UUPA, yang selengkapnyaberbunyi sebagai berikut:Halaman 12 dari 59 halaman,
LIANG BUN HENG Alias ONGKO BAI
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Yaitu Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, CQ Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang , CQ Pemerintah Kabupaten Sumba Barat , Yaitu Bupati Kabupaten Sumba Barat di JL.Wee Karou Waikabubak, CQ Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Sumba Barat
2.ANTONIO CASELLA
3.PRIANGGIETA AYUNI
4.LANNY KALUMATA
163 — 94
Copyterlampir ) dengan batas batas :Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 9/Padt.G/2018/PN Wkb.Sebelah Utara : Tanah Gereja /Jalan Raya dari Waikabubak dan Hutankecil;Sebelah Selatan: Pantai Laut Rua / Dermaga Rua;Sebelah Timur : Muara Sungai dan Kali Kering;Sebelah Barat : Tanah milik Ledju Malana dan Jalan Raya Desa Rua;Selanjutnya di sebut sebagai : TANAH OBYEK SENGKETABahwa tanah obyek sengketa tersebut ,selain terbukti dengan kwitansi, makasebagai syarat bahwa tanah tersebut telah menjadi milik sah dan terkuat
Foto Copy terlampir) ;Bahwa oleh karna Tergugat IV yang pada saat itu sebagai Penggugat dandinyatakan Sebagai Pihak Yang Kalah, maka menurut hukumnya olehPenggugat sangat beralasan Hukum dengan ada nya Keputusan PengadilanNegeri Waikabubak tersebut, seperti yang tersebut di atas pada point nomor 9,sebab Tergugat IV dalam perkara ini, adalah benar benar bukanlah Pihakyang membeli sebidang Tanah Obyek Sengketa ini yang tidak mempunyai HakMilik dan Alas Hak Yang Terkuat untuk Turun Temurun, maka oleh
yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara iniberkenan menyatakan bahwa Surat Sketsa Lokasi tersebut adalah bukti yangkuat dan autentik dalam perkara ini demi Hukum;Bahwa Penggugat merasa kwatir kepada Para Tergugat sebagai manusiabiasa apakah selama ini dengan adanya gugatan maupun di kemudian hariakan memindah tangankan Tanah Obyek Sengketa dalam perkara ini,Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 9/Padt.G/2018/PN Wkb.walaupun Para Tergugat tidak mempunyai dan tidak memiliki Hak dan AlasHak yang sah, terkuat
Menyatakan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat , Il, Ill danTergugat IV adalah merupakan suatu tindakan dan perbuatan yang melawanHukum dan melawan Hak tanpa Alas Hak Yang Terkuat dari Turun Temurun;.
86 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah objeksengketa karena saat ini tanah in litis dalam penguasaan/pemilikan YennyWijaya sebagai pemegang Hak Milik Nomor 20292/BantaBantaeng dan HakMilik Nomor 20064/BantaBantaeng, dimana sesuai Pasal 32 PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Sertipikatmerupakan tanda bukti hak yang terkuat dan terpenuhi sehingga terhadapdalildalil Para Penggugat haruslah ditolak;4.
64 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Prabu Wijaya, karenapetunjuk tersebut bertujuan untuk mengaburkan gugatan Penggugat karenasejarah Kerajaan Matan bukan kerajaan Swapraja seperti yang dipertimbangkanoleh Majelis Hakim dalam putusannya tertanggal 26 September 2011 No.40/G/2010/PTUNPTK, karena tanah hak milik mutlak dari Ratu Karta Yuda bintiPangeran Cakra Prabu Wijaya, yang sekarang menjadi hak milik para ahli warisdari almarhum Ratu Karta Yuda binti almarhum Pangeran Cakra Prabu Wijaya,karena hak milik adalah hak turun temurun, terkuat
dengan diberlakukannya Undangundang No.27 tahun 1959 TentangPenghapusan Daerahdaerah Swapraja dari sini jelaslah Majelis Hakim kurangcermat dan teliti dalam penerapan hukumnya untuk memeriksa sengketa ini,sehingga Putusan Majelis Hakim seperti ini, mengakibatkan jutaan orang akankehilangan tanah hak miliknya;Bahwa Penggugat/Pembanding menggugat berdasarkan Undangundang PokokAgraria No.5 Tahun 1960 pada Bagian HI Hak Milik pasal 20 pada angka 1menetapkan bahwa hak milik adalah hak turun menurun terkuat
715 — 273 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa dengan adanya RDTR dan PZ, khususnya Pasal 245 ayat (2)Lampiran IIl1 Gambar17A, yang secara tegas memasukkan tanahPemohon (Blok/Sub Blok : 01/002 ; 01/025) ke dalam Zona JalurHijau, Sub Zona Jalur Hijau (Kode : H4) dan dilarang untukmelakukan kegiatan apapun diatas tanah tersebut, tentu saja sangatmerugikan Pemohon karena Pemohon adalah pemegang SertifikatHak Milik yang diakui sebagai Hak Terkuat dan Terpenuh menurutPasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok
Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat danterpenuh yang dipunyai orang atas tanah, dengan mengingatketentuan dalam Pasal 6;3. Berdasarkan ketentuanketentuan di atas, jelas bahwa sebagaiWarga Negara Indonesia dan selaku pemegang Sertifikat HakMilik Nomor 04421/Kedoya Selatan dan Sertifikat Hak MilikNomor 04436/Kedoya Selatan, Pemohon memiliki hak yangpenuh untuk memanfaatkan serta menerima hasil dari hak atastanah yang dimilikinya tersebut;4.
Tiaptiap Warga Negara Indonesia, baik lakilaki maupun wanitamempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatuhak atas tanah untuk mendapatkan manfaat dan hasilnya, baikbagi diri sendiri maupun keluarganya;Pasal 20 ayat (1):(1) Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yangdipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalamPasal 6;b.
80 — 63
berupa Surat Keterangan Tanah , nomor: Ket.1372/WPJ.08/KI.3213/1989, pipil nomor 4599, Persil nomor 119 Klas III,Halaman 9 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2020/PN MtrLuas 3.690 Ha, Dusun Empal Desa Sekoteng Kecamatan SekotengTengah, Kabupaten Lombok Barat, sebagai dasar pengajuan Gugatannya,karena bobot nilai pembuktian suatu Surat Keterangan Tanah tidak dapatsecara langsung disejajarkan keberlakuannya dengan suatu sertifikat ( qqmilik Para Tergugat ) yang mempunyai nilai pembuktian terkuat
Bahwa suatu sertifikat ( gg milik Para Tergugat) mempunyai nilaipembuktian terkuat dan terpenuh ( vide psl 32 ayat 1/PP No. 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo UU No. 12 tahun 1985 yang telahdiperbaharui dengan UU No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi danBangunan Jo S.E Mentri Keuangan No. 18/PJ.7/1989 terkaitGirik/Kekitir/Petuk D dan riwayat tanah bukan merupakanbuktipemilikan hak atas tanah tapi hanya sebagai tanda bukti pembayaranpajak ).DALAM REKONPENSI1.
Persona Standi InJudicio ).karena alas hak kepemilikan tanah yang hanya berupa SuratKeterangan Tanah, nomor: Ket. 1372/WP4J.08/KI.3213/1989, pipil nomor4599, Persil nomor 119 Klas Ill, Luas 3.690 Ha, Dusun Empal DesaSekoteng Kecamatan Sekoteng Tengah, Kabupaten Lombok Barat,sebagai dasar pengajuan Gugatannya, karena bobot nilai pembuktiansuatu Surat Keterangan Tanah tidak dapat secara langsung disejajarkankeberlakuannya dengan suatu sertifikat ( qq milik Para Tergugat ) yangmempunyai nilai pembuktian terkuat
39 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UndangUndangNomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agrariayang dimaksud dengan: Hak guna bangunan adalah hak untukmendirikan dan mempunyai bangunanbangunan atas tanah yangbukan miliknya sendiri dengan jangka waktu palling lama 30 tahun.Sedangkan Pasal 20 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960: Hakmilik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah:Bahwa Penggugat pada petitumnya poin (3) menyebutkan: di atastanah milik Penggugat
, hal mana didasarkan pada alasan,buktibukti dan keterangan saksi sebagai berikut:Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria dinyatakan hak milik adalah hak terkuat danterpenuh yang merupakan hak turun temurun.
Pasal 20 ayat (1)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960: Hak milik adalah hakturunmenurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orangatas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6;Bahwa salah satu prinsip umum pembuktian, memberi hakkepada pihak lawan mengajukan bukti lawan (vide Pasal 1918KUHPerdata) yang diajukan Tergugat untuk kepentinganpembelaannya terhadap dalil dan fakta yang diajukanPenggugat.
Pembanding/Tergugat II : WA AZIMA Diwakili Oleh : IAMAWATI, S.H.
Pembanding/Tergugat III : WA MAIMA Diwakili Oleh : IAMAWATI, S.H.
Pembanding/Tergugat IV : LA ZIKURU Diwakili Oleh : IAMAWATI, S.H.
Pembanding/Tergugat V : LA BALAKA Diwakili Oleh : IAMAWATI, S.H.
Pembanding/Tergugat VI : WA ZAINA Diwakili Oleh : IAMAWATI, S.H.
Pembanding/Tergugat VII : LA HAZI AliaS HARDI Diwakili Oleh : IAMAWATI, S.H.
Pembanding/Tergugat VIII : LA SALAFA Diwakili Oleh : IAMAWATI, S.H.
Terbanding/Penggugat : HASANUDIN Diwakili Oleh : LA ODE BUNGA ALI, S.H., M.H
114 — 81
Sedangkan dipersidangan tidak ada sama sekali yang membuktikan sebaliknyadalam artian mengenai penerbitanya apakah cacat hukum atau tidak,sepanjang tidak dibuktikan kecacatannya maka sampai kapanpunSurat Keterangan Hak Milik Tanah tersebut dianggap sebagai buktiyang sempurna dan terkuat;Hal ini sejalan dengan penjelasan M.
bukti yang kuat yangmerupakan suatu Pengakuan yang tidak perlu lagi dibuktikan sesualPembuktian Hukum Acara Perdata, dengan tanpa meliaht apakah surattersebut ada hubunganya dengan tanah obyek sengketa dalam perkaraini, kKapan dibuat atau diterbitkan bila pertimbangan tersebut digunakanoleh Majelis Hakim yang lain maka nyata akan membuat langit runtuh,mengapa tidak apabila semua pertimbangan bukti surat dengan tanpamelihat segi bentuk isi dan maksudnya lalu berkesimpulan sebagai faktahukum yang terkuat
Fotokopi Surat Hasil Pemeriksaan Tanah oleh Pemerintah KecamatanTalaga Raya tanggal 12 Maret 2006 diberi btanda bukti T.LILMLIVVVEVILVITL 6Bahwa ke tiga Bukti Surat tersebut (T. 4, 5 dan 6 ). adalah merupakansebagai Bukti Terkuat ,maka harus pula dianggap sama dengan Surat Penggugat bukti surat P. 1dan P.2 . yang menjelaskan tenttang Penyerahan / PembebasanTanah , dan tidak dapat di abaikan begitu saja oleh Majelis Hakim.Bahwa satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa Penggugat HASANUDINsesuai Kartu
diambil tibatiba muncul di faktapersidangan antara lain sebagai berikut:Pada halaman 51 dan 52 Majelis Hakim mengangkangi pertimbanganhukumnya sendiri mengenai kekuatan pembuktian dalam hukum acaraperdata, pada halaman 51 dan 52 tersebut Majelis Hakim dengansyahdunya dan mendayudayu dengan lirik yang indah merujuk keperaturan Hukum Acara Perdata bahwa bukti P.1. dan P.2 adalah buktiterkuat yang tidak perlu lagi dibuktikan oleh kedua belah pihak denganmengatakan bahwa alat bukti surat adalah yang terkuat
WA MATIA dan tidak berkaitan dengan tanahdalam perkara ini ;) Sungguh luar biasa drama yang dimaikan olehmakjelis hakim, mengapa tidak, sebab didalam surat bukti p.1. penggugatdari 6 orang saksi yang bertandatangan hanya 2 orang saja yaitu la abodan la roco, s. pd, dalam arti yang tidak bertandatangan ada 4 orang,namun majelis hakim menganggap ini adalah bukti terkuat, lalu ada apagerangan dalam bukti surat tergugat . t. 2 dari 6 orang saksi yangbertandatangan 5 orang dan hanya 1 orang yang tidak
37 — 10
Kaidah Fikiholf b ale oS L sly Lo VIArtinya : Hukum yang terkuat adalah tetapnya apa yang telah adaMenimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Penggugat danketerangan saksi dibawah sumpahnya menyatakan bahwa Tergugatmeninggalkan Penggugat 2 tahun lamanya dengan tidak memberikan nafkahserta tidak ada harta benda satu pun yang ditinggalkan oleh Tergugat, MajelisHakim menilai bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan pembiaran(tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya dan hal inisesuai
I NENGAH SUASTIKA
Terdakwa:
1.LALU AHMAD Alias MAMIQ APIT
2.LALU HASAN
3.LALU HARSYIM
42 — 19
saksiHalaman 7 dari 11 Putusan Nomor :31/Pid.C/2020/PN PyaWIREWATI selaku pemilik sebagaimana dalam sertifikat dan berdasarkanbukti surat yang diajukan oleh Terdakwa tertanda T.1 berupa fotocopysurat keterangan kepemilikan tanah berdasarkan letter C yang dibuat olehKepala Desa Mantang dan bukti surat tertanda T.3 berupa fotocopy letterC tertanggal 1591957, sehingga setelahn Hakim mempertimbangkanterhadap buktibukti Surat tersebut Hakim berpendapat bahwa sertifikathak milik adalah bukti Surat otentik terkuat
72 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum dimana judex facti dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa membongkartembok pembatas, tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah merupakan perbuatanmelawan hukum ;Perbuatan Terdakwa bukanlah perbuatan melawan hukum, melainkan perbuatanTerdakwa dibenarkan oleh hukum dengan alasan sebagai berikut :1 Pasal 20 Ayat 1 UUPA menyebutkan : hak milik adalah hak turun temurun,terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingatketentuan
40 — 4
Evi Nahdiyati Hakim Akanmempertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal1 angka 20 PP Nomor 24 Th 1997 tentang pendaftaran tanah menentukansertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaiama dimaksud dalam pasal 19ayat 2 huruf c UUPA (pemberian suratsurat tanda bukti hak yang berlakuhalaman 8 dari 10 putusan nomor 20/Pat.P/2014/PN Sitsebagai alat pembuktian yang kuat), dengan kata lain sertifikat Hak Milik adalahmerupakan bukti kKepemilikan yang terkuat
30 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yaitu, sebagaimanadinyatakan dalam memori penjelasan UndangUndang Nomor 30 Tahun2004 tentang jabatan Notaris, bahwa:e Diharapkan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notarismampu menjamin kepastian, ketertioban, dan perlindungan hukum;e Akta Notaris sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan penuh, apayang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima;e Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuaidengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris;7.
93 — 67
hukum, atashal tersebut Majelis akan mempertimbangkan halhal sebagai berikut:Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang Nomor 3Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria berbunyi:Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi: c. pemberiansuratsurat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktianyang kuat;Bahwa dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) UndangUndangNomor 3 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agrariamengatur bahwa Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat
Hak milik adalah hak yang"terkuat dan terpenuh" yang dapat dipunyai orang atas tanah.Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yangmutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggugugat" sebagai hakeigendom menurut pengertiannya yang asli dulu. Sifat yang demikianakan terang bertentangan dengan sifat hukumadat dan fungsi sosialdari tiaptiap hak.
Katakata "terkuat dan terpenuh" itu bermaksuduntuk membedakannya dengan hak gunausha, hak gunabangunan,hak pakai dan lainlainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa diantara30hak hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang"ter" (artinya: paling)kuat dan terpenuh.Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah telah mengatur sebagaiberikut:Angka 5: Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalamPasal 16 Undangundang Nomor 5 Tahun 1960