Ditemukan 2970 data
170 — 441 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan No. 55 K/PID.SUS/2014 sidang karena jabatannya, maupun atas permitaan penuntut umum atauTerdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya ;Ayat (3) : Sesudah itu Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambilkeputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah Terdakwa,saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkanruangan sidang ;Bahwa dalam putusan yang telah dibacakan di depan persidangan dan termuat dalamputusan Iengkap Majelis Hakim Pengadilan Negeri
106 — 179
Padahaldengan segala itikad baik Kuasa Ahli waris Teo Kisman Ludong (NovaF..C.Lomboan) sudah memperlihatkan alat bukti otentik/alas hak dari Ahliwaris Teo Kisman Ludong berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No.19,tahun 1970 dan surat ukur No.105, tahun 1933 beserta Keppres No.32,tahun 1979 sebagai dasar kepemilikan Ahli waris Teo Kisman Ludong danperlindungan hakhak keperdataan Ahli waris Teo Kisman Ludong olehNegara Kesatuan Republik Indonesia, kepada seluruh hadirin dalam rapatmusyawarah tersebut
132 — 44
Suyadi selaku Kepala SMAN 1 Pardasukamelakukan upayaupaya untuk mempengaruhi calon pemilih diPardasuka, khususnya guruguru dan pegawai di lingkungan sekolahtersebut untuk memilih salah satu paslon dengan sejumlah imingimingkeuntungan yang akan didapat oleh penduduk Pardasuka secara umumdan guruguru serta pegawai SMAN 1 Pardasuka secara khususnya.Upayaupaya itu juga didukung dengan pemberian cinderamata yangdisebutkan titipan untuk sedulursedulur (Saudarasaudara) yang tidaklain adalah hadirin pada
95 — 29
Saat hadirin dipersilahkan untuk makan, Saksi mendengarPer. MURNI (dari Jeneponto) memanggil Saksi YAKSAN, S.T. denganmenyebut nama aslinya, sehingga Saksi merasa heran. Namun saat ituTerdakwa berbisik kepada Saksi jangan ko ragu, YAKSAN itu panggilanuntuk orang Bima, karena HAERUL berasal dari Bima, hingga Saksikembali yakin bahwa Saksi YAKSAN, S.T. adalah Lel. HAERUL.Bahwa, peminjaman kedua, pada bulan Januari tahun 2015, Lel.
684 — 167
materialteks atau bertalian dengan kompetisi atau suatu upacara atau suatueven FIFA lainnya untuk eksibisi kepada dan ditonton ataudidengar oleh pemirsa yang belokasi entah dimana dalam bioskop,bar, restoran, stadion,kantor, lokasi konstruksi, oil rig, kendaraandiatas air, bus,kereta api, bangunan angkatan bersenjata, bangunanpendidikan, rumah sakit dan suatu tempat lainnya selain dari sebuahhunian pribadi, dan;e Kedua, Mengorganisasikan dan mempertontonkan sesuatu evenberkaitan dengan hal itu dimana para hadirin
Mengorganisasikan dan mempertontonkan sesuatu even berkaitandengan hal itu dimana para hadirin dapat menonton dan / ataumendengar kepada transmisi tersebut (entah ya atau tidak suatutontonan seperti itu terouka bagi masyarakat luas atau sebaliknya ) dan3.
Terbanding/Penggugat I : Julfar Siregar
Terbanding/Penggugat II : Gudron Siregar
Terbanding/Penggugat III : Ifrans Nunut Siregar
Turut Terbanding/Tergugat II : Nai Rusma br. Parhusip
Turut Terbanding/Tergugat III : Robin Siregar
Turut Terbanding/Tergugat IV : Leo Siregar
90 — 35
) secara de jurelan yang memilikiotoritas tunggal didalam Huta Nagodang Sada sebagai pemegang danpemangku Hukum Adat termasuk seluruh proverty secara invidual;Sebagai bukti atas dalil Para Terbanding tersebut, jikalau melakukansesuatu acara adat atau tindakan proverty yang lain yang bahkan sifatnyaHalaman 29 dari 34 Putusan Nomor 385/PDT/2020/PT MDN11.12.13.individual di dalam Huta Nagodang Sada yang ternyata ada perbedaandengan tata pelaksanaan Peradatan di luar Huta Nagodang Sada, makaseluruh hadirin
247 — 107
Bahwa; dalam prosesi pernikahan agama Budha sebelum acara pemberkatandisahkan di depan altar suci para Buddha dan Boddhisattva ada pertanyaanyang wajib disampaikan kepada hadirin yang hadir sebagai berikut Apakahpernikahan ini direstui oleh orang tua atau wali dari kedua belah pihak?.Bahwa pihak orang tua/wali dari mempelai wanita/Tergugat tidak hadir dantidak mengetahui adanya pernikahan ini sehingga tidak bisa menyatakankeberatannya dalam proses pernikahan tersebut;.
82 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 802 K /PID.SUS/2016Internasional (HANI) 2013 dihadapan Presiden Republik Indonesia, yangpada pokoknya:BAPAK PRESIDEN, PARA HADIRIN YANG SAYA HORMATI,Saat ini bangsa Indonesia juga dihadapkan pada permasalahanNarkoba yang cukup memprihatinkan, hasil survei Nasionalterhadap penyalahgunaan Narkoba pada tahun 2011, diperkirakanprevalensi pengguna Narkoba, sebesar 2,2 persen, atau dengankata lain, dapat dikatakan bahwa terdapat 4 juta pendudukindonesia sebagai penyalahguna Narkoba;Permasalahan tersebut
67 — 14
Dalam presentasi tersebut agar para hadirin tertarik untuk ikutberinvestasi, Terdakwa mengatakan yang intinya diantaranya : Investasi ini bukan Multi Level Marketing (MLM); Dengan menanamkan investasi sebesar Rp.20.800.000, (dua puluh jutadelapan ratus ribu rupiah) bisa memperoleh keuntungan yang berlipatlipat; Apabila setiap berhasil mencari investor baru, maka akan mendapatkan bonussebesar Rp.5.000.000.; Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak dapat merekrut anggota baru, makamodal bisa diambil
Dalam presentasi tersebut agar para hadirin tertarik untuk ikutberinvestasi, Terdakwa mengatakan yang intinya diantaranya : Investasi ini bukan Multi Level Marketing (MLM); Dengan menanamkan investasi sebesar Rp.20.800.000, (dua puluh jutadelapan ratus ribu rupiah) bisa memperoleh keuntungan yang lipatlipat; Apabila setiap berhasil mencari investor baru, maka akan mendapatkan bonussebesar Rp.5.000.000.; Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tidak dapat merekrut anggota baru, makamodal bisa diambil lagi
76 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 91/B/PK/PJK/2016sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAPsebagaimana diuraikan di bawah ini :Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:"3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin meninggalkan ruang sidang.4.
denda 2 (dua) kali pajak terutangyang kurang dibayar masingmasing: ....Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini :Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:"3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin
89 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung di tingkat KasasiHalaman 17 dari 76 halaman Putusan Nomor 454/B/PK/PJK/2016tersebut menunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukumacara pidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan(4) KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini :Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:"3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin
denda 2 (dua) kali pajak terutangyang kurang dibayar masingmasing: ....Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini :Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:"3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin
70 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
mengadopsi sendisendi penegakan hukum di sektor perpajakan di Belanda.Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini :Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:"3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin
denda 2 (dua) kali pajak terutangyang kurang dibayar masingmasing: ....Bahwa putusan Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi tersebutmenunjukkan adanya kekeliruan atas penerapan hukum acarapidana sebagaimana mestinya sesuai Pasal 182 ayat (3) dan (4)KUHAP sebagaimana diuraikan di bawah ini :Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP:"3. sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untukmengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itudiadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntutumum dan hadirin
BAYU DANARKO SH MH
Terdakwa:
INDRAJAYA NUR PRABOWO Bin EKO NUR WIJAYADI
143 — 63
Burung Elang dengan burungAlap alap itu berbeda.Surat tuntutan jaksa yang tidak mencantumkan saksi Ade Chargebersifat cacat hukum melanggar hak hak terdakwa dalam prosespembuktian yang fair yang diatur dalam KUHAP.Majelis hakim yang muliaSaudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, serta;Hadirin pengunjung sidang yang kami hormati.Terdakwa dalam persidangan telah menyadari dan menyesali perbuatannya,belum pernah dihukum, bersikap sopan dan tidak memberikan keteranganyang berbelit belit, dan siap
80 — 61
C/2015/PN Sel yang pada pokonya menerangkan bahwa orang yangbernama Luhur alias Amaq Hen, Lok Salam alias Amaq Haerul, Ridaah aliasAmaq Dialmi, Sumardi alias Amaq Riki Ardiyanto, Haerul Hadi alias AmaqAnindita, Nursam Atamimi alias Sam dan Hadirin alias Amaq Haelil Hamzanisebagai Para Tedakwa karena telah didakwa melakukan tindak pidanamelanggar Pasal 6 Perpu Nomor 51 tahun 1960 dan atas Putusan tersebutdinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa izinyang berhak atau kuasanya
98 — 13
Jaksa Penuntut Umum Yang kami hormati,Para Hadirin Sidang yang kami muliakan.Il.
75 — 21
Peletakann batuPertama PUSKESMAS Rawangkalo dihadiri oleh Tergugat II (KepalaDinas Kesehatan Kabupaten Ngada) mewakili Tergugat (BupatiNgada), Tergugat Ill (Camat Riung), Tergugat IV (Kepala DesaRawangkalo), beberapa pegawai dari Kantor Camat Riung, PolisiPamong Praja Kecamatan Riung, Aparat Kepolisian Sektor Riung,aparat Desa Rawangkalo, Ketua BPD dan seluruh Perangkatnya sertamasyarakat dan hadirin lainnya.
H. DARMAWAN, SH
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN TANJUNG PERAK SURABAYA
86 — 29
PENUTUPMajelis Hakim yang mulia,Penasehat Hukum yang kami hormati,Dan hadirin yang kami muliakan.Berdasarkan uraianuraian sebagaimana tersebut di atas, Termohonberkesimpulan bahwa semua dalildalil yang dijadikan alasan Pemohon untukmengajukan permohonan Praperadilan ini adalah tidak benar dan keliru olehkarena itu selanjutnya Termohon memohon kepada Hakim Praperadilan untukmemeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan ini dengan amar putusansebagai berikut:DALAM EKSEPSI1.
37 — 10
Bahwa benar Tergugat telah mengucapkan Ta'lik Talak ketika pernikahandan hal ini telah disaksikan oleh orang bayak/hadirin yang menghadiripernikahan dan juga dapat dilihat pada Buku Nikah tersebut;3. Bahwa apa yang Penggugat uraikan dalam Gugatan adalah sebuahfakta yang Penggugat alami selama hidup menjalani rumah tangga denganTergugat, dan selama ini Penggugat mencoba terus bertahan hinggapernikahan berjalan selama kurang lebih 5 tahun ;4.
Terbanding/Tergugat : Ato Suwanto
42 — 18
ATO SUWANTO dan karena hal ini telah dimulai bersamasamamenyatakan di depan hadirin bahwa setuju dan rela atas segalakeputusan Sdr. ATO dan menyerahkan perusahaan tsb. Kepada Sadr.ATO SUWANTO dengan segala akibat2nya.Bahwa pada bagian ini Penasehat Hukum berpendapat Ny. INGAWATItelah setuju untuk menerima keputusan Sdr. ATO SUWANTO denganmenyerahkan kepengurusan perusahaan VIGANO kepada Sadr. ATOSUWANTO, oleh karena itu semua keputusan Sdr.
88 — 37
Bahwa kemudian pada tahun 2008 keturunan / ahli waris PeCali yaitu para Penggugat inginmengusai tanah tersebut dengan mengajukan pembuatan sertipikat melalui Kepala Desa(Kades) Loyok, dimana Kades Loyok pada saat itu dijabat oleh Lalu Hadirin, tetapi KadesLoyok tidak berani menandatangani suratsurat permohonan yang diajukan Para Penggugatkarena sudah mendapat Surat Keterangan tertulis dari Dinas Perkebunan Provinsi NTB dansudah bersertipikat ;7.