Ditemukan 2144 data
YOHANES, SH
Terdakwa:
NIKO SAPUTRA Pgl. NIKO
57 — 6
Narkotika Golongan dalam bentuk bukantanaman;Menimbang, Bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukumadalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin yang berwenang dan perbuatantersebut dilarang atau bertentangan dengan UndangUndang yang berlaku,berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikabahwa Narkotika Golongan dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensiadiagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menter
Narkotika Golongan dalam bentuk bukantanaman ;Menimbang, Bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukumadalah perbuatan yang dilakukan tanpa izin yang berwenang dan perbuatantersebut dilarang atau bertentangan dengan UndangUndang yang berlaku,berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotikabahwa Narkotika Golongan dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensiadiagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menter
24 — 3
Pencatatan SipilKota Banjarmasin tertanggal 14 Agustus 2017; yang telah dilakukanpemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri KeuanganNomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinyakemudian diberi tanda P.2Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6371056306830008 atas namaPemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil Kota Banjarmasin, tertanggal 12 Oktober 201 yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter
14 — 3
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
42 — 11
diformulasikansebagaimana dalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikahn antara ParaPemohon, maka segala akibat hukum antara Para Pemohon sebagai suami istriharus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatanperkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019, jo Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Menter
83 — 32
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
17 — 4
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatanpernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminyadapat dilangsungkan ;Hal 10 dari 12 hal, Pen.
24 — 8
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
11 — 3
hukum, oleh karena itupermohonan Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan denganmenetapkan wali nikah Pemohon adalah adhal ;Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan wali adhaltersebut, maka berdasarkan alat bukti P1 dan P2 tentang SuratPenolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama dan untuk efektifitassuatu penetapan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk melaksanakanperkawinan Pemohon tersebut (Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Menter
13 — 6
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatanpernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminyadapat dilangsungkan ;Hal 10 dari 12 hal, Pen.
9 — 5
tidakmemperdulikan Penggugat sejak Januari 2018 sampai perkara ini diajukanpada bulan Juli 2019;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkaranya dantelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, maka Majelisberpendapat bahwa Pengugat telah menunjukkan sikap tidak rela atastindakan Tergugat terhadap dirinya;Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar iwadl( pengganti ) berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)sesuai dengan ketentuan sebagaimana maksud Surat Keputusan Menter
14 — 3
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
15 — 1
Halaman 9 dari 11 halamanMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
23 — 2
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbladh bois ac JI de pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
11 — 2
Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!
35 — 3
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbladh bois acs JI We pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
11 — 8
Bahwa, permohonan penetapan perbaikan biodata ( perbaikannama ) ini mengacu pada ketentuan pasal 34 ayat ( 2 ) Peraturan Menter!
14 — 8
yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter!
28 — 2
diformulasikansebagaimana dalam amar penetapan ini;Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikahn antara ParaPemohon, maka segala akibat hukum antara Para Pemohon sebagai suami istriharus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatanperkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat 2 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 tahun 2019, jo Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Menter
10 — 3
Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Bantuan Hukumkepada LBH PANGLIMA TASIKMALAYA sebagai Lembaga/OrganisasiBantuan Hukum yang TERAKREDITASI berdasarkan Keputusan Menter!Hukum dan HAM RI No. M.HH01.HN.02.07. tahun 2018 tentangLembaga/Organisasi Bantuan Hukum yang Lulus Verifikasi dan Akreditas!sebagai PEMBERI BANTUAN HUKUM untuk orang atau kelompok orangmiskin, sebagaimana persyaratan terlampir;a.
9 — 4
ini diajukanpada bulan April 2019;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkaranya dantelah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, maka Majelisberpendapat bahwa Pengugat telah menunjukkan sikap tidak rela atastindakan Tergugat terhadap dirinya;Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar iwadl( pengganti ) berupa uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)Halaman 11 dari 15 halamanPutusan Nomor 793/Pdt.G/2019/PA.Mkd.sesuai dengan ketentuan sebagaimana maksud Surat Keputusan Menter