Ditemukan 3204 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-02-2021 — Putus : 08-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 195/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 8 September 2021 — Penggugat:
1.Ida Ayu Nyoman Sri Laskmi
2.IB Gede Dharmayuda Ardana
3.Ida Bagus Bayu Ardana
4.IB Dody Sidarta Ardana
Tergugat:
1.Jola Kathrine
2.Fong Jhon Gunawan
3.I Putu Widhiarsana Witana
4.Mitnawati
5.Gracia Yemima Hidayat
6.Patricia Kurnia Hidayat
Turut Tergugat:
1.Liang Budiarta B
2.I Gusti Ngurah Oka/ I Gusti Ayu Rustini Putra
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar
4.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali
5.Zedrianus Oscar Nau
6.Arsam
7.I Ketut Budi Kertiawan
8.Komang Kardiningsih
9.Ismail Marzuki
10.I Wayan Saputra
11.I Nengah Kariada
12.Syamsi Kusumawandi
13.Darmawan Setia Budi
14.Alfian Bahrimsyah
15.I Wayan Gunawan
16.Jemmy Janny Mewengkak
14188
  • Dan oleh karena itu atas Tanah Sengketa yang merupakan bagianhak milik Fong John Gunawan dan berkaitan dengan hak miliknya atasTanah Sengketa, hal mana menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) hurufadan Pasal 20 UU RI No. 5 Tahun 1960 tentang PokokPokok Agrariayang menegaskan bahwa Hak Milikadalahhakturuntemurun,terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, danmenurut hukum sudah seharusnya sah secara hukum adalah hak milikPenggugat Rekonvensi/Tergugat Ill Konvensi atas nama FONG JOHNGUNAWAN
Register : 04-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2016 — Rudolf Iman Santoso;
12435
  • Bahwa dilihat dari hukum adat,peran Kepala Desa adalah sebagai wakil Negara tetapi untuk tanahNegara bebas, kemudian dilihat dari sistem Agraria, Sertifikat hak MilikSHM adalah hak yang terkuat, turun termurun dan terpenuh ;Bahwa menurut Ahli belum ada aturan apabila HGU habis berlakunyaharus diserahkan kepada Negara.
Register : 04-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 16 Desember 2016 — H. Usman Effendi;
150137
  • Bahwa dilihat dari hukum adat,peran Kepala Desa adalah sebagai wakil Negara tetapi untuk tanahNegara bebas, kemudian dilihat dari sistem Agraria, Sertifikat hak MilikSHM adalah hak yang terkuat, turun termurun dan terpenuh ;Bahwa menurut Ahli belum ada aturan apabila HGU habis berlakunyaharus diserahkan kepada Negara.
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1032728 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Messi telah menerima suap,dan dengan demikian keduanya akan dilaporkan kepada yang berwajib:e Dalam kasus ini, diduga bahwa KPPU telah digunakan sebagai alatoleh Altimo Alfa Group, sebuah perusahaan telekomunikasi dari Rusiayang bermaksud untuk membeli saham Temasek pada Indosat.e Keputusan Ketua KPPU Muhammad Iqbal untuk memaksakankelanjutan pemeriksaan sehingga menyimpulkan adanyapraktekmonopoli yang dilakukan oleh Temasek merupakan bukti terkuat bahwaKPPU, atau setidaknya Ketua KPPU, telah mengutamakan