ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata berdasarkan faktafaktayang ditemukan dalam Perjanjian tersebut telah terpenuhi halhal berikut :1 Adanya kesepakatan (overeenskomst) dalam premistentang kesepakatan yang substansinya dituangkan28kedalam bentuk pasalpasal (mulai Pasal 1 sampaiPasal 32);2 Berdasar komparisi yang bertindak sebagai pihakdan yang menandatangani perjanjian dilakukan olehorang yang berkompeten (bevoegd, compiten);3 Objek perjanjian tertentu dan pasti (bapaaldeonderwerp);4 Didasarkan pada kausa

Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul.Atau kalau Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar berpendapat lain,maka dalam Peradilan yang baik, dimohonkan putusan yang seadiladilnya (ExAequo Et Bono).Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untukPenggugat telah datang menghadap kuasa hukumnya tersebut sedangkan untukkepentingan Tergugat telah datang menghadap kausa hukumnya yang bernamaHannani Parani, S.H. dan Sunarto Eko Utomo, S.H.

Bahwa atas semua hal tersebut terkait dengan kesepakatansudah terpenuhi sehingga mengikat para pihak yang membuat,akan tetapi terkait dengan kausa halal, harus memenuhi segalaunsur formil dan materiil terjadinya perjanjian.

Aquo tersebut dilakukan oleh Pelawan denganTerlawan III dan Suaminya melalui Surat Jual Beli Secara di bawah tanganyang telah ditandatangani oleh Terlawan III bersama Suaminya di atasMaterai cukup;Bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undangundang Hukum Perdata(KUHPer) yang menyebutkan bahwa supaya terjadi persetujuan yang sahmaka perlu dipenuhi kesepakatan antar para pihak, kecakapan para pihakdalam membuat perikatan, pokok tertentu yang dalam hal ini adalahperihal jual beli atas Tanah Aquo, dan kausa

Apakah syaratsyarat yang dimaksudkantersebut terkait dengan suatu perikatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal1320 KUHPerdata mengenai kausa halal yang harus terpenuhi dalam syaratperikatan, ataukah memberikan ruang kepada hakim untuk bebas danmerdeka dalam memberi makna dan tujuan hukum dalam norma itusebagaimana yang dapat diperoleh dalam beberapa ketentuan norma hukumyang antara lain syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:1.

No. 91 K/PID.SUS/2017Bahwa pertimbangan kuitansi tanoa mencantumkan alamatnya adalahsyah secara hukum, karena berlaku hukum keperdataan sah jual belimendasarkan pada hukum perjanjian;Bahwa adanya barang berupa karpet (obyek yang halal) danpembayaran dibuktikan dengan adanya kuitansi pembayaran(mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai bukti surat), haltersebut membuktikan terdapat kesepakatan di antara keduanya,subyeknya cakap hukum, jual beli sebagai kausa yang halal,membuktikan uang senilai Rp100.000.000,00

Bahwa, peyanjian yang disebut pada Point. 5.1.1 sampai dengan 5.1.7 tersebutadalah penanjian yang tidak memenuhi unsur yang didasarkan pada azas hukumpenanyjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu:1.o.3.4.Adanya kesepakatan kedua belah pihak;Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;Adanya obyek;Adanya kausa yang halal, dikarenakan:6.1. Tergugat telah melakukan penyesatan informasi atau setidaktidaknya6.2.telah melakukan penyalahgunaan keadaan dalam menawarkan KapalKM.

sebagai formalitas kausa yaitu sebagai syarat atas keabsahan suatu tindakanhukum yang dilakukan. Akte autentik juga berfungsi sebagai alat bukti yaitubertujuan untuk membuktikan halhal yang disebut didalamnya dan fungsiprobationis causa yaitu merupakan satusatunya alat bukti yang dapat dan sahmembuktikan suatu hal atau peristiwa.( M.Yahya Harahap, Hukum AcaraPerdata, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal.563565).

Page 10 of 54Bahwa untuk membuktikan guatannya Kausa Hukum Penggugat telahmengajukan alat bukti sebagai berikut :A. Alat Bukti Surat :1. Fotokopi Buku Tanah Nomor 13 atas nama IS. LADIKU. yang dikeluarkanoleh A.n Gubuernur Kepala Daerah Tk.

bukti Penggugat dalam perkara aquo, masih berada padaPenggugat, Telah seharusnya berada pada H.Tengku Azhar Yahya(almarhum).Dengan demikian, bukti T.72 berupa 2 (dua) lembar kwitasi, karenatidak secara tegas disebutkan dalam suatu akta perbuatan hukumPenggugat melakukan perjanjian ganti rugi dengan H.Tengku AzarHalaman 30 dari 52 Halaman PUTUSAN Nomor:137/Pdt/2019/PTMDN10.11.Yahya (alm), maka bukti kwitansi tersebut tidak dapat dipakai buktihukum yang sah.Suatu kwitansi tanda penerimaan tanpa sebab kausa

Puuwatu KotaKendari, dalam hal ini diwakili oleh Kausa Hukumnya DR. MuhammadDahlan Moga, SH., MH., Muhammad Saleh, SH., MH., La Ode MuhammadHiwayad, SH., Advokat/Konsultan Hukum, yang berkantor di Kantor HukumM. Dahlan Moga & Partners Jl. MT. Haryono No. 9 A Telp. (0401)3194709 Kambu Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal19 Februari 2020 sebagai Terbanding semula Penggugat ;NYOMAN SULASTRA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal dahulu diJalan Jl. Chairil Anwar RT 004/RW 003, Kel.

Tinggimerupakan syarat untuk mewujudkan Misi utama Pendidikan Tinggi dalammelaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, danpengabdian kepada masyarakat ;Menimbang, bahwa dalam penafsiran teologis, Peraturan Menteri Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, danPendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta yang dikeluarkanoleh Tergugat, mencerminkan bahwa akar kausa

Kausa yang halal;Sebab dari perjanjian tersebut haruslah sesuatu sebab yang halal;Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untukmembuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat P1 yaitu SuratPerjanjian Hutang Piutang tertanggal 23 November 2018 dan Penggugatkonvensi/Tergugat Rekonvensi juga menghadirkan saksi Chaidir Lubis dan saksiMedia Irwan Saputra yang masingmasing menerangkan bahwa memang sudahterjadi perjanjian antar pihak Penggugat dan Para Tergugat di kantor NotarisCHAIDIR

Sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUH Perdatatentang sahnya perjanjian, perjanjian sah jika memenuhi 4 syarat :1) Kesepakatan kedua belah pihak.2) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.3) Obyek (Sesuatu. yang diperjanjikan dalam suatuperjanjian adalah barang dengan jaminan kepastian hukum dantidak bermasalah).4) Kausa yang halal.Syarat pertama dan kedua disebut syarat subyektif, sebabmenyangkut subyek perjanjian.

diatur dengan pasal penipuan, itu samadengan efeknya pada saat dibuat kesepakatan ada unsur penipuan,misalkan dalam hal hutang piutang antara kedua pihak namundihadapan notaris ternyata muncul adanya kuasa menjual tanpasepengetahuan salah satu pihak maka bisa dipidanakan dan bisadimintakan pembatalan;Bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak sepanjang dipenuhisyaratsyarat perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata yaitu adanyakesepakatan para pihak, adanya kecakapan para pihak, suatu haltertentu dan kausa

persidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut : Bahwa terdakwa tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyaihubungan keluarga; Bahwa ahli mempunyai kompetensi keahlian dalam hukumkenoktariatan; Bahwa benar notaris pada Pasal 1 angka 1 UU no.2 Tahun 2014adalah pejabat yang berwenang membuat otentik dan akta yangditentukan oleh undangundang; Bahwa benar dalam pembuatan perjanjian dasarnya adalah undangundang, pertama syarat sah perjaniian 1320 KUHPerdata yaituSepakat, cakap, hal tertentu dan kausa

yang halal; Bahwa subyek yang dapat melakukan perjanjian adalah perseorangandan badan hukum; Bahwa sepakat itu harus ada persetujuan, tidak ada tekanan dan tidakada ancaman; Bahwa Hal tertentu obyeknya harus jelas; Bahwa kausa yang halal itu harus dilakukan tidak bertentangandengan undangundang; Bahwa akta notaris adalah akta partaij sehingga akta itu dibuat karenakeinginan para pihak; Bahwa notaris hanya menuliskan kesepakatan kedua belah pihakapabila diantara mereka tidak tercapai kesepakatan

Akta Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT.Sukses Medan Kampar No. 07/2013 Tanggal 5 Juni 2013 adalah ADALAHCACAT HUKUM karena melanggar Pasal 1320 KUH Perdata tetang syaratsah perjanjian yaitu Suatu sebab yang halal (kausa legal) sehingga seluruhaktaakata tersebut BATAL DEMI HUKUM;11. Bahwa oleh karena jual beli tersebut cacat hukum maka sudahsepatutnyalah Akta Perjanjian Jual Beli No. 69/2012 Tanggal 17 Februari2012 Jo.

Sukses Medan Kampar No. 07/2013 Tanggal 5 Juni 2013 adalahADALAH CACAT HUKUM karena melanggar Pasal 1320 KUH Perdatatentang syarat sah perjanjian yaitu suatu sebab yang halal (kausa legal)sehingga seluruh aktaakata tersebut BATAL DEMI HUKUM; Bahwa oleh karena jual beli tersebut cacat hukum maka sudahsepatutnyalah Akta Perjanjian Jual Beli No. 69/2012 Tanggal 17Februari 2012 Jo. Akta Surat Kuasa No. 70/2012 Tanggal 17 Februari2012 Jo.

yang dikeluarkan oleh Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara;Menimbang, bahwa secara teori dalam tinjauan relasi dalam optikfilsafat menurut Louis O Kattsoff (e/emen of philosophy, alin bahasa SoejonoSoemargono, Tiara Wacana Yogyakarta, 2004: 56) dinyatakan bahwa ada duahal dikatakan berkaitan apabila terdapat koneksitas / hubungan diantaranya.In casu dua hal yang akan dianalisa korelasinya di dalam pendapat hukum iniadalah kepentingan Penggugat dalam konteks hubungan kausalitas sebabakibat, yaitu kausa

sebab (yakni Keputusan Tata Usaha Negara sebagaiobyek sengketa a quo) dengan kausa akibatnya (yakni dampak dariditerbitkannya obyek sengketa a quo bagi Penggugat);Menimbang, bahwa secara negasi dikatakan tanpa adanyakepentingan maka tidak akan ada gugatan (Geen Processual belang geenrechtsingang), oleh karenanya unsur kepentingan (interes, belang)merupakan syarat utama adanya standing to the sue yaitu kKedudukan minimalyang harus dimiliki Penggugat untuk mencapai kapasitas mengajukangugatan a quo

mencatat saja, bukan notarisyang mengatur, dalam hal mengambil keputusan itu pimpinan rapat;Bahwa konsekuensinya jika RUPS yang dilaksanakan tidak sesuaiAnggaran Dasar Perusahaan atau tidak sesuai dengan peraturan,misalnya terkait tempat pelaksanaan RUPS berbeda dengan yang sudahdiatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, tata cara rapat, mekanismepengambilan keputusan, maka RUPS tersebut batal demi hukum pasalHalaman 79 dari 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pat.G/2019/PN Prn1320 KUHPerdata, melanggar kausa

pada ayat (7) mutatis mutandisberlaku bagi pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri.(9) Setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksudpada ayat (7) permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahananggaran dasar tidak dapat diajukan atau disampaikan kepada Menteri;Bahwa jika ada RUPS tidak sesuai UU PT , akta perusahaan atauanggaran dasar perusahaan cara menganulirnya adalah denganmengajukan gugatan ke Pengadilan, bisa batal demi hukum pasal 1320(4) KUHPerdata kausa

Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Tengah nomor050/365/SPKPoktani/2011 tanggal 21 Maret 2011.Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Jerik nomor : 050/367/SPKPoktani/2011 tanggal 21 Maret 2011.halaman 36 Perkara Tipikor Nomor. 21/Pid.Tipikor/2016/PTBNASerta tidak pernah menyampaikan Rencana Kerja Mingguan, Rencana KerjaBulanan, laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Tani Sari Coklat,Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani PantanJerik dari tahap IVIl kepada Kausa

nomor : 050/366/SPKPoktani/2011 tanggal 21 Maret 2011.Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Tengah nomor050/365/SPKPoktani/2011 tanggal 21 Maret 2011.Surat Perjanjian Kerja Kelompok Tani Pantan Jerik nomor : 050/367/SPKPoktani/2011 tanggal 21 Maret 2011.Serta tidak pernah menyampaikan Rencana Kerja Mingguan, Rencana KerjaBulanan, laporan hasil pelaksanaan kegiatan Kelompok Tani Sari Coklat,Kelompok Tani Harapan, Kelompok Tani Pantan Tengah, Kelompok Tani PantanJerik dari tahap IVIl kepada Kausa

sidang hari ini Majelis Hakim akanmemberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk mengajukan kesimpulan,dan ataspertanyaan Hakim Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan sudah siap denganKesimpulan, dan mohon agar diajukan dalam sidang hariini ; Atas perkenan Hakim Ketua Majelis Hakim Ketua Majelis mengajukan kesimpulantertanggal : 21 April 2008, adalah sebagaiberikut : 62Kemudian..........2 Kemudian Kesimpulan diserahkan oleh Kuasa Penggugat, selanjutnya atas pertanyaanHakim Ketua Majelis Kausa

sidang hari ini Majelis Hakim akanmemberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat untuk mengajukan kesimpulan,dan ataspertanyaan Hakim Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan sudah siap denganKesimpulan, dan mohon agar diajukan dalam sidang hariini ; Atas perkenan Hakim Ketua Majelis Hakim Ketua Majelis mengajukan kesimpulantertanggal : 21 April 2008, adalah sebagaiberikut : 105 Kemudian..........2 Kemudian Kesimpulan diserahkan oleh Kuasa Penggugat, selanjutnya atas pertanyaanHakim Ketua Majelis Kausa