No. 812 K/Pid/1984,maka terhadap putusan Pengadilan Negeri Manadotersebut dapat diajukan upaya hukum kasasi ;Butir 19 Keputusan Menter i Kehakiman Rl NomorM.14.PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP menyebutkanbahwa terhadap putusan bebas tidak dapatdimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dankondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadapputusan bebas dapat dimintakan kasasi, hal inididasarkan pada yurisprudensi ;Putusan Mahkamah Agung

Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan' sertipikatin litis maka terlebih dahulu Tergugatmelakukan penelitian menyangkut data fisik dandata yuridis alas hak yang dijadikan dasarpermohonannya dan setelah semua alas haktersebut telah memenuhi syarat barulah Tergugatmenerbitkan sertipikat sertipikat in litis,sebagaimana yang dimaksud Peraturan PemerintahNomor 24 tahun 1997 juncto Peraturan Menter!

antara lain: Barang Bukti Urine Hasil Pemeriksaan LEO TERISNO BINAHMAD SUKIMAN Positif Metamfetamina Kesimpulan:Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 587/Pid.Sus/2020/PN Mre Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor,setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistikdisimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 mltersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagaiNarkotika Golongan 1 (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menter

Forensik Polri diLaboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain: Barang Bukti Urine Hasil Pemeriksaan LEO TERISNO BINAHMAD SUKIMAN Positif Metamfetamina Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor,setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistikdisimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 15 mltersebut Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagaiNarkotika Golongan 1 (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menter

Ahli menerangkan Sesuai Peraturan Menter!Kelautan dan Perikanan No. 59/PERMENKP/2020, pasal 23 ayat (4)berbunyi : cantrang merupakan alat penangkap ikan yang bersifat aktif,dioperasikan dengan menggunakan :a.

Ahli menerangkan Sesuai Peraturan Menter!Kelautan dan Perikanan No. 59/PERMENKP/2020, pasal 23 ayat (4)berbunyi : cantrang merupakan alat penangkap ikan yang bersifat aktif,dioperasikan dengan menggunakan :C.

Ahli menerangkan Sesuai Peraturan Menter!Kelautan dan Perikanan No. 59/PERMENKP/2020, jaring pada kantongharus berukuran lebih besar atau sama dengan 2 inchi. Sehingga ukuranmata jaring kantong KM.

No.84 PK/TUN/20091)KehutananNo.327/Menhut I1/2005(bukti P11) joPeraturan Menter iKehutananNo.P.15/Menhut II/ 2004(vide bukti P12)antara lain yaituMelaksanakan pendaftaran sebagaipeserta lelang untuk calon lokasiIUPHHK pada Hutan Alam di S.

No.84 PK/TUN/20092004denganmateriuJkelayakayangmeputiVisi dan misi yang jelas dalampemanfaatan hutan lestari ;Kemampuan manajemen dalam mengelolaperusahaan ;Catatan prestasi, pengalaman danpengetahuan dalam pemanfaatan hutanlestari ; danMemiliki Sumber Daya Manusia yang cukupdan berkualitas dibidang kehutanan ;Dalam hal ini Pemohon PeninjauanKembali/Penggugat telah memenuhi semuaketentuan ketentuan dan persyaratanpersyaratan sesual Peraturan Menter iKehutanan No.P.15/ MenhutIIl/2004 tanggal15 Oktober

TJK.5produksi di Baturaja Provinsi Sumatera Selatan, namun atas permohonantersebut saksi Muhammad Yani selaku PLH Kepala Kantor Bea CukalBandar Lampung menolak untuk memberikan izin pengiriman stock clinkerke Baturaja karena sebelumnya pada tanggal 07 April 2014 saat PT.Semen Baturaja melalui saksi Sastra Sepri Jayadi mengajukanpengurusan dokumen di Bea cukai Bandar Lampung terkena Rejectkarena tidak adanya Laporan Surveyor sesuai dengan Peraturan Menter!

Semen Baturaja yang berada di pusatproduksi di Baturaja Provinsi Sumatera Selatan, namun atas permohonantersebut saksi Muhammad Yani selaku PLH Kepala Kantor Bea CukalBandar Lampung menolak untuk memberikan izin pengiriman stock clinkerke Baturaja karena sebelumnya pada tanggal 07 April 2014 saat PT.Semen Baturaja melalui saksi Sastra Sepri Jayadi mengajukanpengurusan dokumen di Bea cukai Bandar Lampung terkena Rejectkarena tidak adanya Laporan Surveyor sesuai dengan Peraturan Menter!

Pasal 116 huruf (a), huruf (6) danhuruf (f)Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan bacaPeraturan Menter!Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RINomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinyaperselisihan terusmenerus antara suami istri berdasarkan Surat EdaranMahkamah Agung RI.

Meskipun pengertian Penganiayaantidak ada dimuat dalam KUHP, pengertiannya menurut pendapat sarjana, doktrin,dan Penjelasan Menter! Kehakiman, sebagai berikut: Menurut Mr. M.H. TIRTAAMIDJAJA: Menganiaya adalah dengan sengajamenyebabkan sakit atau luka pada orang lain.

Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!

permohonan Pemohontersebut bersifat untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri ( forthe benefit of one party) maka permohonan ini bersifat voluntair,karenanya maka kata Putusan sebagaimana tertera dalam PeraturanMenteri Agama tersebut di atas harus diartikan sebagai Penetapan.Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalilpermohonannya, Pemohon dan Pemohon II telah mengajukan alatbukti surat P1 sampai dengan P.8, tersebut merupakan fotokopifotokopi yang dinazegellen sebagaimana ketentuan Peraturan Menter

PeraturanMenteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 sebagai perubahan dari PeraturanMenteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menter!Agama Nomor 19 Tahun 2018 disebutkan bahwa perkawinan antara seoranglakilaki dengan seorang perempuan beragama Islam wajib dicatat dalam AktaPerkawinan, hal ini terjadi karena tahapan sebagaimana disebutkan pada Pasal3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.

Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!

Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin Tanpa hak atau melawan hukummenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantaradalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan dari menter!kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotikajenis Shabushabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan = ilmupengetahuan dan teknologi.

KimiaFarma dalam bungkus tablet warna silver seberat 2,6 gram netto ;Masingmasing adalah benar mengandung alprazolam dan terdaftardalam Golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Peraturan Menter!

Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!

saksiSyaiful Rengur dan saksi Abu Taher Taharob Alias Sardi dan pada saatpertengkaran tersebut Terdakwa memukul saksi Abu Taher Taharob Alias Sardisebanyak 1 (satu) kali, melihat peristiwa tersebut, orangorang yang beradaditempat kejadian melerai pertengkaran yang terjadi;Bahwa kemudian, Terdakwa dan saksi Syaiful Rengur kembali ke Posko PKSDesa Dullah Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, tidak lama kemudian datangsaksi Riski Taharob Alias Iki (Korban) dengan membawa sepotong besiberukuran + 1 (Satu) menter

saksiSyaiful Rengur dan saksi Abu Taher Taharob Alias Sardi dan pada saatpertengkaran tersebut Terdakwa memukul saksi Abu Taher Taharob Alias Sardisebanyak 1 (satu) kali, melinat peristiwa tersebut, orangorang yang beradaditempat kejadian melerai pertengkaran yang terjadi;Bahwa kemudian, Terdakwa dan saksi Syaiful Rengur kembali ke Posko PKSDesa Dullah Kecamatan Dullah Utara Kota Tual, tidak lama kemudian datangsaksi Riski Taharob Alias Iki (Korban) dengan membawa sepotong besiberukuran + 1 (Satu) menter

masyarakat ;Halaman 49 dari 184 halaman Putusan Nomor :Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor67/Kpts 11/1991 tanggal 31 Januari 1991 telahditunjuk areal hutan di wilayah Propinsi DaerahTingkat Lampung berdasarkan Tata Guna HutanKesepakatan (TGHK) sebagai Kawasan Hutan.Penunjukan tersebut sebagai tindak lanjut SuratKetua Bappeda Propinsi Lampung Nomor:523/3137/Bappeda/1989 tanggal 18 Nopember 1989 ;Berdasarkan Berita Acara Pengukuran Tata BatasKawasan Hutan Produksi Register 45 Sungai Buaya,Menter

SIL atas kawasan hutanproduksi reg. 45 Sungai Buaya seluas 43.100 hektarDalil Penggugat yang menyatakan terdapat 2 suratKeputusan Menteri Kehutanan di atas obyek tanahyang sama adalah dalil yangkeliru dan menyesatkan karena dalam AmarKeenam Keputusan Menteri Kehutanan No. 93/Kpts11/1997 ( obyek gugatan ), jelas ditentukan bahwadengan ditetapkannya Keputusanini, maka Keputusan Menter i Kehutanan No.688/Kpts 11/1991 tanggal 7 Oktober 1991, besertalampirannya dinyatakan tidak berlaku.

Kawasan Hutan Reg. 45 Sungai Buayatersebut dilakukan setelah dilakukan penataanbatas di lapangan dengan melakukan pemancangantanda / patok batas, yang sebelumnya telahdiumumkan kepada masyarakat desa sekitar termasukkepada masyarakat Desa Talang Gunung / TalangBatu, dimana masyarakat sudah tidak ada yangmenyatakan keberatan, sebagaimana diuraikan padaangke. 2 Gi aIAS 5 seas seen eee eee ee meTerhadap kawasan hutan produksi Reg. 45 Sungai Buayayang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan tetaptersebut, Menter

Peraturan Menter iKomunikasi dan Informatika Nomor7/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan PenggunaanPita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk PenyelenggaraanJaringan Bergerak Seluler yang dinyatakan sebagaiperaturan yang cacat hukum dan bertentangan denganAsasasas Umum Pemerintahan yang Baik (lihat dalilnomor 18 halaman 11 gugatan a quo) ;Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada angka 7 diatas, Penggugat mengakui dengan tegas bahwapersengketaan ini pada dasarnya adalah mengenaipenerapan Peraturan Menteri

Peraturan Menter iKomunikasi dan Informatika Nomor7/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang KetentuanPenggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untukPenyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler danPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentangTarif gatas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajakyang Berlaku pada Departemen Komunikasi danInformatika serta UndangUndang Nomor 20. Tahun1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

danInformatika Nomor: 43/PER/M.KOMINFO/12/2006 Pasal19 ayat (1), maka BHP Pita Frekuensi Radio yangharus dibayarkan oleh Penggugat adalah sebagaiberikuthalaman 55 dari 133 halaman Putusan Nomor 155/G/2011/PTUN JKTPAGEuntuk biaya nilai awal (up front fee) adalahsebesar 2 x nilai penawaran terendah pemenanglelang;untuk BHP Pita Spektrum Frekuensi Radio tahunanadalah sebesar nilai penawaran terendah pemenanglelang dengan skema pembayaran untuk jangkawaktu. 10 tahun sebagaimana tercantum dalamLampiran Peraturan Menter

9 : Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010tentang Perubahan atas Perubahan PemerintahNomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarifatas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yangBerlaku pada Departemen Komunikasi danInformatika (PP 76/2010) ; (Fotocopy darifoto copy) ;Bukti T10 : Peraturan Menteri Komunikasidan Informatika Nomor01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan PitaFrekuensi Radio 2.1 GHz untuk PenyelenggaraanJaringan Bergerak Seluler IMT2000 (Permen01/2006) ; (Sesuai dengan asli) ;Peraturan Menter

i Komunikasi danInformatika Nomor : 7/PER/M.KOMINFO/2/2006tentang Penggunaan Pita Frekuensi 2.1 GHzuntuk Penyelenggaraan Jaringan BergerakSeluler (Permen 7/2006) ; (Sesuai denganasli) ;Bukti T12 : Peraturan Menteri Komunikasidan Informatika Nomor42/PER/M.KOMINFO/12/2006 tentang PerubahanAtas Peraturan Menter i Komunikasi danInformatika Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/1/2006tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak7613.14.

demikian, sesuai dengan ketentuan Pasal2 angka 1 UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasUndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara yang mengatur bahwa keputusan TUN yang merupakan perbuatanhukum perdata tidak termasuk pengertian keputusan TUN menurut UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, jelas dan terbukti bahwaobyek gugatan a quo yaitu Surat Menter

Surveyor Indonesia (Persero)maka Menteri BUMN terikat dengan ketentuan tersebut termasuk Pasal21 ayat (1) Peraturan Meneg BUMN Nomor PER01/MBU/2012 yangberbunyi Menter! mengambil keputusan ... guna menetapkan 171 (satu)Calon Terpilih untuk masingmasing jabatan Anggota Direksi.7.

Termohon Kasasi/Tergugat bersumber darikeuangan negara atau APBN yang terikat dan berlaku ketentuanhukum publik.tidak mempertimbangkan status Menter BUMN yang dalammelakukan urusan pemerintahan mengelola BUMN cq.

Perma Nomor 5 Tahun 2019;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menter!