prosespemeriksaan;Bahwa atas dasar Surat BKN tanggal 9 September 2016 yang didasarkanpada Surat Tergugat tertanggal 12 Mei 2014 yang didasarkan pada SKPembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau serta hasil Verifikasi danPemantau. yang cacat hukum, maka kemudian Tergugat dengansewenangwenang mengeluarkan objek sengketa berupa KeputusanBupati Dompu Nomor: 814.3/012/BKD/2016 Tentang PencabutanKeputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/086/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/012/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/086/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SriWahyuni, S.Pd.;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN)berupa Keputusan Bupati Dompu Nomor: 814.3/012/BKD/2016 TentangPencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Nomor:814.3/086/BKD/2015 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipilyang ditetapbkan Bupati Dompu tanggal 05 Oktober 2016 atas nama SriWahyuni, S.Pd.;4.

Bahwa PENGGUGAT merasa jawaban tersebut belumlah sesuai denganPeraturan Perundangundangan yang berlaku, oleh karena itu PENGGUGAT telahmengajukan kembali Upaya Banding kepada Gubernur Aceh selaku atasanTERGUGATdengan Surat PENGGUGAT Nomor : Istimewa tanggal 1 Juli 2019perihal Banding Terhadap Surat Bupati Aceh Timur Nomor : 800/4953 tanggal 20Juni 2019M/16 Syawal 1440H perihalPenjelasan Terhadap Pengajuan KeberatanSaudara Zulfakri ZA, S.Pi Atas PTDH sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telahPENGGUGATsampaikankepadaTERGUGAT

Bahwa mengenai lowongan jabatan diatur dalam Pasal 249 ayat (2)PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang menyatakan sebagai berikut :(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagaiPNS apabila tersedia lowongan jabatan.d.

BuktiP9 : Surat Nomor : Istimewa tanggal 1 Juli 2019 perihalBanding Terhadap Surat Bupati Aceh Timur Nomor800/4953 tanggal 20 Juni 2019/16 Syawal 1440H perihalPenjelasan Terhadap Pengajuan Keberatan SaudaraZulfakri ZA, S.Pi atas PTDH sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya,(fotokopi Sesuai dengan aslinya);10.

Pemberhentian sementara pegawai negeri sipilyang berpangkat Penata Tingkat golongan ruangIlIl/d ke bawah ; b.

Pengangkatan kembali pegawai negeri sipilyang diberhentikan sementara yang berpangkatPenata Tingkat golongan ruang III/d ke bawah ;danc, Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentiandalam dan dari jabatan struktural eselon IV ;(3) Bentuk pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksudpada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan MenteriDalam Negeri ; Bahwa Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.2620/V.24 25/99 tanggal 20 Desember 2001 yang didalilkanpenggugat sesungguhnya bukan merupakan produk hukum

Atas panggilan tersebut Pengguaaidan cementtelah datang menghadap di persidangan secara in person;Bahwa, Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh suratizin perceraian dari atasan Penggugat berupa Surat Keputusan Bupati Nomor133/BKPP/2019 Tentang Pemberian izin Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipilyang dikeluarkan oleh Bupati Natuna tanggal 28 Agustus 2019, sehinggapemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;Bahwa, upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuhmelalui mediasi

Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan akta catatan sipilyang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh KantorCatatan Sipil karena Kutipan Akta yang asli (pertama) hilang, rusakatau musnah setelah di buktikan dengan Surat Keterangan dari pihakyang berwajib;d. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Catatan Sipil yangditerbitkan oleh Kantor Catatan Sipil atas permintaan Pemohon;e.

ketentuan Pasal 44 ayat(1) sampai dengan (3) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 24 Tahun 2013, buktibukti tersebut tergolong surat keterangan yangditerbitkan oleh pemerintah setempat yang hanya merupakan syarat untukditerbitkannya Kutipan Akta Kematian oleh pejabat yang berwenang untukitu, Karenanya bukti tersebut belum Ssempurna atau belum memenuhi syaratsebagai akta autentik sebab dalam hal ini bukan pejabat pencatatan sipilyang

Menimbulkan akibat hukumBahwa Objek Sengketa telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugatdimana Penggugat tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah mengabdi dan menjalankan tugas dan jabatan sebagaimanaketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dengan segalakonsekuensi hilangnya hakhak Penggugat sebagai Pegawai NegeriSipil.2.

bulan Putusan pidananyaberkekuatan hukum tetap; Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 252 Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 menyatakan:Pasal 252Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusanpengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan di atas Pengadilanberpendapat bahwa ketentuan tersebut menguraikan bahwa Pegawai Negeri Sipilyang

Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan. (Fotokopi sesuai fotokopi);: Surat an.

madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, dan4, JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemulaMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 3ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 292 huruf b Peraturan PemerintahNomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terkandungmakna bahwa yang berwenang untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipilyang

Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipilyang berpangkat Pembina Utama Muda Golongan Ruang IV/c keatas, selain Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Bagi PegawaiNegeri Sipil yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Utama danMadya serta Pejabat Fungsional Keahlian Utama.5. Bahwa Presiden Republik Indonesia adalah pihak yang memilikikewenangan yang bersumber langsung dari Peraturan Perundangundangan yang disebut dengan atribusi.

Maka sesuai peraturan perundangundangan,bagi Pegawai Negeri Sipil yang dihukum karena melakukan suatu kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatanharus diberhentikan tidak dengan hormat;Bahwa menurut ketentuan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 1969, PNS yang berhak menerima pensiun adalah PNS yangdiberhentikan dengan hormat;Bahwa usulan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipilyang mencapai batas usia pensiun atas nama Penggugat yang

Keputusan Bupati Solok Nomor: 821.1/94/BKD/2009 tanggal 31Desember 2009 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri SipilMenjadi Pegawai Negeri Sipil Memutuskan terhitung mulai tanggal 1Januari 2010 mengangkat penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipilyang ditandatangani Bupati Solok (Gusmal)..

Pegawai Negeri Sipil dinyatakan padapokoknya bahwa Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplinberupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri olehPejabat Pembina Kepegawaian dapat mengajukan banding administratifkepada Bapek dan menurut Pasal 3 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian dinyatakan pulabahwa Bapek mempunyai tugas di antaranya untuk memeriksa danmengambil keputusan atas banding administratif dari Pegawai Negeri Sipilyang

Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraiantersebut pada Instansi Pelaksana incasu Dinas Kantor Kependudukan danCatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, paling lambat 60 (enam puluh) harisejak putusan Pengadilan Negeri tersebut mempunyai kekuatan hukumyang tetap untuk dicatat dalam register untuk itu ;Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat ataupejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan iniyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipilyang

Bahwa semula Penggugat adalah Calon Pegawai Negeri Sipilyang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri PeneranganRepublik Indonesia Nomor : 1261/SK/PB/1993 tanggal 5 Juli 1993Halaman 4 dari 70 halaman Putusan No.56/G/2019/PTUNKPGdengan NIP awal No. 050065687, Golongan/Ruang Gaji PenataMuda (ill/a) dan ditempatkan pada Kantor DepartemenPenerangan Kabupaten TTU.

Wqw.Bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telahmenyampaikan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sesualPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan danPerceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bahwa bagi Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajid memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang dan ternyata PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi telah

Bahwa Keputusan a quo justru telah mencerminkan pelaksanaan asaskepastian hukum, asas bertindak cermat dan asas tidak mencampuradukkan kewenangan dikarenakan keputusan a quo mendasari dengantepat asas ketentuanketentuan yang termaktub dan khususnya dalamPasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 2012Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri SipilYang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor dan Pasal 2 PeraturanKepala Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Nomor

Eselon IVdilingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, ( vide bukti T.2 ) ;Menimbang, bahwa bersifat individual artinya Keputusan Tata UsahaNegara itu tidak ditujukan untuk umum, tapi tertentu, baik alamat maupunhal yang dituju, kalaupun yang dituju lebih dari seseorang, tiaptiap namaorang yang terkena keputusan itu disebutkan, Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, obyek sengketa pertamatidak mencantumkan nama Penggugat dan tidak ditujukan kepadaPenggugat akan tetapi mencantumkan namanama Pegawai Negeri Sipilyang

dan PemberhentianPegawai Negeri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa TindakanTergugat tersebut telah sesuai dengan aturan Kepala Badan KepegawaianNegara karena telah melalui proses dan prosedur sebagaimana yang telahditentukan dalam aturan tersebut ;Menimbang, bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalamkedudukannya sebagai Lembaga Negara yang diberi kewenangan untukmelakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tegaknya peraturanperundangundangan kepegawaian yang menginginkan Pegawai Negeri Sipilyang

pada adanya surat pemerintahanatasan yang menginstruksikan agar PNS yang melakukan tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan agardilakukan pemberhentian tidak dengan hormat, dan setelah itu badanHalaman 49PutusanPerkara Nomor : 209/G/2019/PTUNMDNkepegawaian daerah sudah membuat rapat dengan tim untukmenindaklanjuti surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Repormasi Birokrasi dan Keputusan Bersama 3 (tiga) Menteriterkait dengan penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang

Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipilyang diperbantukan pada Pemerintah Daerah Tingkat Jambiberdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DepartemenKesehatan Propinsi Jambi Nomor : KP.00.02.2.4.222 tanggal 08Maret 2001 (Vide Bukti P7);2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil padaDinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui SuratKeputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor821.13/28/SK.PN/UP tanggal 10 Juni 2002 (Vide Bukti P8)3.

September2015 Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dinyatakanbersalah Melakukan Korupsi secara bersamasama, dandijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan dendasejumlah Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah).14.Bahwa dari ketentuan hukum perundangundangantersebut diatas, jelas secara nyata tidak ada mengenalatau tidak ada menentukan pemberhentian PegawaiNegeri Sipil dikarenakan melakukan Tindak PidanaKorupsi yang dilakukan secara bersamasama, makamenurut hukum untuk pemberhentian Pegawai Negeri Sipilyang

(b) Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentangaparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah Nomor. 11tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang telah dirubah dengan Peraturan PemerintahNo.17 tahun 2020 ;Obyek sengketa dibuat / diterbitkan Tergugat telah salah prosedurmemberhentikan Penggugat langsung dari Pegawai Negeri Sipil tanpapemberhentian sementara;Bahwa Tergugat memberhentikan Penggugat dari Pegawai Negeri Sipilberdasarkan keputusan Bupati Asahan Nomor : 82BKDTahun 2020tertanggal 14

Bahwa berdasarkan Surat Undangan Bupati Labuhanbatu UtaraNomor: 005/1317/BKD/2018 tanggal 1 Agustus 2018, telah dilakukanrapat koordinasi persiapan penanganan terhadap Pegawai Negeri Sipilyang tersangkut permasalahan hukum.4.

pasca Putusan MahkamahKonstitusi Nomor : 87/PUUXVI/2018. frasa dan/atau pidana umum dihapussehingga berbunyi : (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : b.Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatanatau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 250 huruf b PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

Mks.maka terakhir seleksi wawancara, setelah selesai seleksi wawancaraselajutnya Para Calon menunggu pengumuman kelulusan ; Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan menggunakandata identitas calon sebenarnya atas nama Musriadi yang foto, KartuTanda Penduduk dan Kartu Peserta Ujian Calon Pegawai Negeri Sipilyang telah diganti fotonya dengan foto diri terdakwa dalam mengikutiproses ujian Calon Pegawai Negeri Sipil di Kementrian Hukum dan Hamdimana perbuatan terdakwa ini tidak dibenarkan dan tidak

permintaan terdakwa lalusaksi Wahyudi menyuruh terdakwa untuk ikut bimbingan guna moelihatkemampuan terdakwa dalam menjawab soal soal yang kemungkinan keluardan menyampaikan kepada saksi Wahyudi untuk daftar saja dulu, nantisetelah lulus berkas akan dicarikan cara oleh saksi Wahyudi agar dapat lulusseleksi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Kemenkum dan Ham Sulsel ; Bahwa terdakwa pernah 2 (dua) kali mengikuti pertemuan bimbingan teskepada saksi Wahyudi guna menjawab soal soal Calon Pegawai Negeri Sipilyang

) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:a. ...Halaman 16 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUNJKT.b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;C. ...d. ...Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 250 huruf b dan Pasal 252 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

yangmenyebutkan:(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yangtelah memiliki kKekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidanakejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannyadengan jabatan dan/atau pidana umum;Halaman 22 dari 54 halaman, Putusan Nomor: 234/G/2018/PTUNJKT.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 250 huruf b dan Pasal 252 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang