PAMA THEIS

No.914 K/Pdt/2011Gunawan (Aim) dan Nyonya Meiske Gunawan sebagai TergugatRekonvensi ll, Reky Ham sebagai Tergugat Rekonvensi Ill, AgusTatipata yang beralamat di Sayoang Kecamatan Bacan TimurKabupaten Halmahera Selatan disebut sebagai Tergugat RekonvensiIV, Pama Theis sebagai Tergugat Rekonvensi V ;Bahwa Objek Sengketa dikuasai dan dinikmati hasilnya oleh orangtua Penggugat Rekonvensi sejak tahun 1957 sampai dengan tahun1968, secara aman dan damai, namun tahun 1968 ada terjadipenyerangan terhadap

PAMA DJAMALI, dkk VS ABDUS SAMAD, dkk

, atau apabilapengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 UndangUndang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau UndangUndang, maka permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi : PAMA

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PAMA DJAMALI,Pemohon Kasasi II: MUHAMMAD LESSY, Pemohon Kasasi III: DAUDHAHUAN, dan Pemohon Kasasi IV: PT ASDP INDONESIA FERRY(PERSERO), tersebut:2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Senin tanggal 20 April 2020 oleh Dr. H.

PAMA DJAMALI vs 1. ABDUS SAMAD, dk

./ Pama Ditkuad./Ditkuad.

PENGADILAN MILITER TINGGI IIJAKARTAP UT US ANNOMOR: 32/BDG/KAD/PMTII/ IV /2010 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang diJakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkatbanding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawahint dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : SARTONO.Pangkat / Nrp : Letda Cku/21950318990374.Jabatan : Pama Ditkuad.Kesatuan : Ditkuad.Tempat dan tgl lahir : Gunung Kidul, 5 Maret 1974.Kewarganegaraan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PAMA PERSADA NUSANTARA

Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4568/PJ/2019, tanggal 18 Oktober 2019:Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT PAMA

PAMA INDO MINING

PAMA INDO MINING, beralamat di Dusun Simpang Tiga,UPT Sidomulyo Kelumpang Hulu, Kotabaru 72162, alamatkorespondensi : Kawasan Industri Pulogadung JI.

Putusan Nomor 1397/B/PK/PJK/2016Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put64790/PP/M.IVB/15/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP946/WPJ.29/2012 tanggal 17September 2012 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih BayarPajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor 00003/406/09/734/11 tanggal 27Juni 2011, atas nama PT Pama

Pama Indo Mining (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkanoleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) dengan cara dikirimkan secara langsungkepada Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) padatanggal 11 November 2015 dengan Nomor Surat P.831/PAN/2015dan telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tanggal 24November 2015 dengan Nomor : KK:35154/umum.2.

Selain itu, minute of meeting yang diberikan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah tahun2010 sehingga tidak relevan dengan tahun pajak yangdiperiksa yaitu 2009;11) Bahwa pada saat sidang banding, Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) menyerahkan minute ofmeeting tahun 2009 dan Akta Penyataan Keputusan SirkularPara Pemegang Saham PT Pama Indo Mining Nomor 12tanggal 5 Februari 2013.

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.64790/PP/M.XIVB/15/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yangmenyatakan:Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding PemohonBanding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP946/WPJ.29/2012tanggal 17 September 2012 tentang Keberatan atas Surat KetetapanPajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2009 Nomor :00003/406/09/734/11 tanggal 27 Juni 2011 Tahun Pajak 2010, atas nama:PT Pama Indo Mining, NPWP: 01.674.818.8734.000, beralamat

Sumartono / Kapten Inf / 587092 / Pama Korem / Korem 084 / Surabaya

1PENGADILAN MILITER I13 MADIUNPUTUSAN NOMOR: 37K/ PM.II13/ AD / VI / 2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Militer III13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa danmengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimanatercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : SumartonoPangkat/NRP : Kapten Inf / 587092Jabatan : Pama KoremKesatuan : Korem 084 SurabayaTempat tanggal lahir : Blitar, 10 Agustus 1965Jenis kelamin : Lakilaki.Kewarganegaraan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vsPT PAMA PERSADA NUSANTARA,

Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4560/PJ/2019, tanggal 18 Oktober 2019:Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT PAMA

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP00365/KEB/WPJ.19/2018 tanggal 20 April 2018tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2016Nomor: 00022/207/16/091/17 tanggal 11 Oktober 2017, atas nama:PT Pama Persada Nusantara, NPWP 01.338.618.0091.000,beralamat di Jalan Rawagelam No. 9 Kawasan IndustriPulogadung Cakung, Jakarta Timur DKI Jakarta 13930 terkaitHalaman 3 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2016Nomor: 00022/207/16/091/17 tanggal 11 Oktober 2017, atas nama:PT Pama Persada Nusantara, NPWP 01.338.618.0091.000,beralamat di Jalan Rawagelam No. 9 Kawasan IndustriPulogadung Cakung, Jakarta Timur DKI Jakarta 13930 terkaitsengketa a quo, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.6.

PAMA INDO MINING

PAMA INDO MINING, beralamat di Dusun Simpang Tiga,UPT Sidomulyo Kelumpang Hulu, Kotabaru 72162, alamatkorespondensi : Kawasan Industri Pulogadung JI.

Putusan Nomor 1398/B/PK/PJK/201600020/207/09/734/11 tanggal 27 Juni 2011, atas nama PT Pama Indo Mining,NPWP: 01.674.818.8734.000, beralamat di Dusun Simpang Tiga, UPTSidomulyo Kelumpang Hulu, Kotabaru 72162, alamat korespondensi : KawasanIndustri Pulogadung JI.

Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.64794/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 15 Oktober 2015, atas namaPT Pama Indo Mining (Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkanoleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) melalui surat Pengiriman Putusan PengadilanHalaman 5 dari 29 halaman.

Bahwa pada saat sidang banding, TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)menyerahkan minute of meeting tahun 2009 danAkta Penyataan Keputusan Sirkular ParaPemegang Saham PT Pama Indo Mining Nomor 12tanggal 5 Februari 2013;Atas data yang disampaikan Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) tersebut makaPemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding)berpendapat bahwa data tersebut tidak pernahdiberikan pada saat proses pemeriksaan dankeberatan;Bahwa data yang diberikan pada saat

Putusan Nomor 1398/B/PK/PJK/2016Jasa atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena PajakMasa Pajak November 2009 Nomor 00020/207/09/734/11 tanggal 27 Juni2011, atas nama PT Pama Indo Mining, NPWP: 01.674.818.8734.000,beralamat di Dusun Simpang Tiga, UPT Sidomulyo Kelumpang Hulu,Kotabaru 72162, alamat korespondensi : Kawasan Industri Pulogadung Jl.Rawa Gelam No 9 Jakarta Timur 13930, sehingga Pajak dihitung kembalimenjadi sebagaimana perhitungan di atas (halaman ke2 memoripeninjauan kembali

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PAMA INDO MINING,

./2016 tanggal 01 Februari2016;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT PAMA INDO MINING, tempat kedudukan di Dusun SimpangTiga, UPT Sidomulyo Kelumpang Hulu, Kotabaru 72162, alamatKorespondensi di Kawasan Industri Pulogadung, Jalan RawaGelam I, No 9, Jakarta Timur 13930;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding

.64793/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP949/WPJ.29/2012 tanggal 17September 2012 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas Penyerahan BarangKena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Masa Pajak Agustus 2009 Nomor00019/207/09/734/11 tanggal 27 Juni 2011, atas nama PT Pama

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak NomorPut.64793/PP/M.IVB/16/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang menyatakan:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP949/WPJ.29/2012 tanggal 17 September 2012 tentang Keberatan AtasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa KenaPajak Masa Pajak Agustus 2009 Nomor 00019/207/09/734/11 tanggal 27Juni 2011, atas nama PT Pama

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PAMA PERSADA NUSANTARA ;;

PT PAMA PERSADA NUSANTARA

1551/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3572/PJ/2018, tanggal 16 Agustus 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PAMA

Putusan Nomor 1551/B/PK/Pjk/20192017 perihal Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2014 Nomor: 00057/107/14/091/16 tanggal 15 Februari2016, atas nama: PT Pama Persada Nusantara, NPWP:01.338.618.0091.000, beralamat: di Jalan Rawagelam No. 9,Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan

PT PAMA PERSADA NUSANTARA

1550/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4047/PJ/2018, tanggal 21 September 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PAMA

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut114227.16/2014/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 11 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor : KEP00450/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 07April 2017 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor:00039/207/14/091/16 tanggal 24 Maret 2016, atas nama: PT Pama

SUSANA RITA vs PT MIKASA PAMA INTERNASIONAL, Dk

., dan kawankawan, ParaAdvokat, berkantor di Plaza 5 Pondok Indah Blok D20, JalanMargaguna Raya, Pondok Indah, Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2014;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;LawanPT MIKASA PAMA INTERNASIONAL, berkedudukan di JalanRaya Kelapa Sawit 9, Blok BF 01, Nomor 3234, GadingSerpong, Tangerang, diwakili oleh Ir. Ervan Adi Nugroho dan Ir.Aryo Tri Ananto, selaku Direktur Utama dan Direktur, dalam halini memberi kuasa kepada John K.

jinLokasi dan Pembebasan Tanah dari Gubernur Jawa Barat sebagaimanaSurat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Jawa Barat Nomor593/SK.1994PemUm/93., tetanggal 6 Oktober 1993, Tentang PersetujuanLokasi, Penggunaan jin Pembebasan Tanah seluas + 432 (empat ratus tigapuluh dua) hektar, yang lokasi lahan atau tanahnya terletak di Desa Cihuni,Desa Medang dan Desa Curugsangereng, Kecamatan Legok, KabupatenDaerah Tingkat Il Tangerang, untuk Pembangunan Perumahan, jin lokasimana adalah atas nama PT Mikasa Pama

Il, Tangerang;Bahwa setelah keluarnya keputusan Gubernur KDH,Tingkat Jawa Barattanggal 6 Oktober 1993, Nomor 593/SK.1994PemUm/93., dan KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa BaratNomor 440/HGB/KWBPN/1994., tanggal 19 September 1994, dan Padatanggal 5 Desember 1994, keluarlah Sertipikat/Buku Tanah dengan StatusHak Guna Bangunan Nomor 25., Gambar Situasi 17409., atas nama PTMikasa Pama Internasional (berkedudukan di Jakarta), dimana batasbatasnya adalah sebagai berikut

Bahwa terlihat dengan jelas dalam gambar tanah yang terdapat SertipikatHak Guna Bangunan Nomor 25., atas nama PT Mikasa Pama International,milik Penggugat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan NasionalKabupaten Tangerang pada tanggal 5 Desember 1994, dalam GambarSituasi Nomor 17409/1994., pada batasbatas tanah tidak terdapat adanyaJalan Desa;10.Bahwa kemudian pada sekitar tahun 2007, jauh setelah dibangun patokpatok bahkan batasbatas tanah, Tergugat membeli tanah yang terletakberbatasan dengan tanah

Subki dankawankawan diberikan Hak Guna Bangunan kepada PT Mikasa PamaInternasional (Penggugat);Bahwa dari bukti P.3 yang sama bunyinya dengan bukti bertanda TT.1 yangtelah diperlinatkan aslinya di persidangan merupakan foto copy SertipikatHak Guna Bangunan Nomor 25 Desa Cihuni., atas nama PT Mikasa PamaInternasional menerangkan bahwa pemegang hak guna bangunan atastanah tersebut hingga saat ini adalah PT Mikasa Pama Internasional(Penggugat) dan tidak pernah dialinkan kepada pihak lain hingga saat

PAMA PERSADA NUSANTARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PT PAMA PERSADA NUSANTARA

1548/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4050/PJ/2018, tanggal 21 September 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PAMA

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00448/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 7 April 2017tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2014Nomor: 00037/207/14/091/16 tanggal 24 Maret 2016, atas nama:PT Pama Persada Nusantara, NPWP 01.338.618.0091.000,beralamat di Jalan Rawagelam Nomor 9, Kawasan IndustriHalaman 3 dari 8 halaman.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PAMA PERSADA NUSANTARA

Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4578/PJ/2019, tanggal 18 Oktober 2019:Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT PAMA

SYAHRIR DG SILA ALIAS RIRI BIN SAING PAMA

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PAMA PERSADA NUSANTARA

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4049/PJ/2018, tanggal 21 September 2018:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PAMA

PERSADA NUSANTARA beralamat di JalanRawagelam Nomor 9, Kawasan Industri Pulogadung,Cakung, Jakarta Timur 13930, yang diwakili oleh ChinthyaTheresa, jabatan Direktur PT Pama Persada Nusantara;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00442/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 7 April 2017tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2014Nomor: 00042/207/14/091/16 tanggal 24 Maret 2016, atas nama:PT Pama Persada Nusantara, NPWP 01.338.618.0091.000,beralamat di Jalan Rawagelam Nomor 9, Kawasan IndustriHalaman 3 dari 8 halaman.

PAMA PERSADA NUSANTARA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PAMA PERSADA NUSANTARA, tempat kedudukan di JalanRawagelam Nomor 9, Kawasan Industri Pulogadung, Cakung,Jakarta Timur 13930;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 40 42, Jakarta Selatan 12190:Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon

Pama Persada NusantaraNPWP 01.338.618.0091.000, telah memenuhi ketentuanperaturan perundang undangan perpajakan yang berlaku,sehingga telah memenuhi ketentuan formal pengajuan bandingHalaman 13 dari 36 halaman. Putusan Nomor 138/B/PK/PJK/2013sebagaimana yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 35, Pasal36 dan Pasal 37 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002tentang Pengadilan Pajak. (vide Putusan Pengadilan PajakNomor Put. 29802/PP/M.1II/16/2011 tanggal 16 Maret 2011,halaman 28):c.

PAMA PERSADA NUSANTARA, tersebut tidakberalasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali,maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dankarenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembaliini;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan

PAMA PERSADA NUSANTARA tersebut;Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu, tanggal 11 September 2013, oleh WidayatnoSastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yangditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.Supandi, S.H., M.Hum., dan Dr. H.