Menetapkan harta berupa : 3.1. satu unit mobil,-3.2. 2 buah sepeda motor,-3.3. 2 mesin penghasil bola,-3.4. sebidang tanah dan rumah,- Adalah sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;4. Menetapkan harta bersama tersebut adalah milik bersama antara Pemohon dengan Termohon;5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Menetapkan harta berupa :3.1. satu unit mobil,3.2. 2 buah sepeda motor,3.3. 2 mesin penghasil bola,3.4. sebidang tanah dan rumah,Adalah sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;4. Menetapkan harta bersama tersebut adalah milik bersama antara Pemohondengan Termohon;5.

44. 6 (enam) lembar berita acara tentang penyerahan pembagian hasil penjualan ebony eks tebbangan lama bagian daerah penghasil.

45. 1 (satu) buah buku laporan keuangan PD Sulteng per 31 Desember 2008 beserta penjelasannya.

46. Foto copi SK Gubernur No. 539/106/RO. EKBANG-G-ST/2006 Tanggal 24 Juni 2006 fientang pengangkatan direksi Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah.

47. Foto copy Surat Sekertaris Daerah Prop.

50. 1 (satu) lembar Berita Acara No. 522/823/33/II/PDST/2009 Tanggal 27 Pebruari 2009 tentang penyerahan pembagian hasil hutan penjualan eks tebangan lama bagian daerah penghasil.

51. 1 (satu) lembar surat dari CV. Karya Alam Lestari ( Direktur H. EFENDY EDY USMAN) kepada Dirut PD. Sulteng.

106. 1 (satu) lembar Berita Acara No.522/823/33/II/PDST/2009 tentang penyerahan pembagian hasil hutan penjualan eks tebangan lama bagian daerah penghasil.

107. 1 (satu) eks piutang usaha bagian kehutanan An. Hi. ASFAR BS. LAMONGKI tahun 2008.

108. 1 (satu) eks piutang usaha bagian kehutanan An. Hi. EFENDI tahun 2008.

109. 1 ( satu ) Bundel Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri : PT.

Sulteng, ke daerah penghasil dan.GABEPINDO selanjutnya uangtersebut dipergunakan oleh saksi THOMAS ARIS SUPARMAN untukmemperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Terdakwa Nathan RantePalisu,SH. mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000, s.d.

Sulteng Rp.1.500.000,(satu juta lima ratus riburupiah), dan untuk daerah penghasil sebesar Rp. 1.250.000, (Satu Jutadua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter kubik, berdasarkan NotaDinas Direktur Utama PD.

Sulteng, ke daerah penghasil dan GABEPINDO melainkandipergunakan oleh saksi THOMAS ARIS SUPARMAN untukmenguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu Terdakwa Nathan RantePalisu,SH. mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000, s.d.

Daerah penghasil kayu ebony eks tebangan lama Rp. 1.250.000,/m*4. Pembayaran kewajiban ke asosiasi GAPEBINDO Rp. 1.400.000, /m*sehingga total kewajiban yang harus dibayar pengusaha kayu ebony ekstebangan lama kepada PD.

SultengRp. 1.500.000, (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per meter kubik, dan untukdaerah penghasil sebesar Rp.1.250.000, (Satu Juta dua ratus lima puluhribu rupiah) per meter kubik, berdasarkan Nota Dinas Direktur UtamaPD.

Pemohon Banding adalah Perusahaan Penghasil Minyak Kelapa Sawit(CPO);Bahwa Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwa perusahaanPemohon Banding merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawitHalaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 550/B/PK/PJK/2015(CPO) sesuai dengan jjinijin yang telah diterbitkan dari instansiinstansiterkait.

Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding)merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO)Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 550/B/PK/PJK/2015sesuai dengan ijinijin yang telah diterbitkan dari instansiinstansiterkait. Ijinijin tersebut adalah:a. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor583/I/PMDN/1997;b. Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas Nama PT Karya Dewi PutraNomor 136 Tahun 2009;c.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 0511620948809;Dengan demikian, penyerahan utama perusahaan PemohonPeninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) adalah minyakkelapa sawit (CPO) dan bukan tandan buah segar (TBS),sebagaimana diasumsikan oleh Termohon Peninjauan Kembali(dahulu Terbanding);Bahwa penerapan pasal 16B ayat (3) UU PPN tidaklah tepat,karena Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding)adalah perusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) yang ataspenyerahannya terutang PPN, dimana

diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori kepadaPemohon Banding dapat menggugurkan faktafakta dan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) perkara a quo yang semula berdasarkanSurat Izin BKPM Nomor 583/I/PMDN/1997 dan instansi terkait lainnyaadalah perkkebunan kelapa sawit terpadu (integrated) dengan unitpengolahannya yang merupakan perusahaan penghasil

Pemohon Banding adalah Perusahaan Penghasil Minyak KelapaSawit (CPO);Bahwa Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwa perusahaanPemohon Banding merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawit(CPO) sesuai dengan ijinijin yang telah diterbitkan dari instansiinstansiHalaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 549/B/PK/PJK/2015 terkait.

Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding)merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO)sesuai dengan jjinijin yang telah diterbitkan dari instansiinstansiterkait. ljinijin tersebut adalah:a. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor583/I/PMDN/1997;b. Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas Nama PT. Karya DewiPutra Nomor 136 Tahun 2009;c.

Bahwa penerapan Pasal 16B ayat (3) UU PPN tidaklah tepat,karena Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu PemohonBanding) adalah perusahaan penghasil minyak kelapa sawit(CPO) yang atas penyerahannya terutang PPN, dimana dasarperhitungan PPN yang terhutang harus mengacu pada Pasal 8AHalaman 8 dari 17 halaman.

diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memorikepada Pemohon Banding dapat menggugurkan faktafakta dan buktibuktiyang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) perkara a quo yang semula berdasarkanSurat Izin BKPM Nomor 583/I/PMDN/1997 dan instansi terkait lainnyaadalah Perkebunan Kelapa Sawit terpadu (integrated) dengan unitpengolahannya yang merupakan perusahaan penghasil

Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis,tapi sejak bulan Pebruari tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon telahterjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pergitanpa izin kepada Pemohon dikarenakan Termohon merasa kurang atasnafkah yang diberikan oleh Pemohon sedangkan penghasil Pemohon tidakmenentu sampai sekarang 3 tahun, hingga sekarang tidak diketahuikeberadaannya ;.

Anak2, berumur 5 tahun, sekarang dalam asuhan Pemohon ;ahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisihdan bertengkar yang disebabkan Termohon pergi tanpa izin kepadaPemohon dikarenakan Termohon merasa kurang atas nafkah yangdiberikan oleh Pemohon sedangkan penghasil Pemohon tidakmenentu sampai sekarang 3 tahun, hingga sekarang tidak diketahuikeberadaannya ;ahwa saksi mengetahui, kemudian Termohon pergi meninggalkanPemohon yang hingga sekarang sudah selama 3 tahun, dan selamaitu pula

Halaman7 dari 12 halamanterbukti bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yangsah ;Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan sejak bulan Pebruaritahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulaigoyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon pergi tanpa izinkepada Pemohon dikarenakan Termohon merasa kurang atas nafkah yangdiberikan oleh Pemohon sedangkan penghasil Pemohon tidak menentu sampaisekarang

PPN, pajak masukan yangdibayar untuk perolehan BKP dan atau perolehan JKP yang atasperolehannya dibebaskan dari pengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan;Bahwa dengan demikian, pajak masukan yang telah dikreditkan olehPemohon Banding seluruhnya dikoreksi oleh Terbanding;Penjelasan Permohonan Banding.Bahwa Pemohon Bandingtidak setuju atas koreksi Terbanding atas koreksiseluruh Pajak Masukan sejumlah Rp349.909.840,00 tersebut di atas denganpenjelasan sebagai berikut:1.Pemohon Banding adalah Perusahaan Penghasil

Minyak Kelapa Sawit(CPO);Bahwa Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwa perusahaanPemohon Banding merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawit(CPO) sesuai dengan izinizin yang telah diterbitkan dari instansiinstansiterkait.

Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) merupakanperusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) sesuai dengan izinizin yang telah diterbitkan dari instansiinstansi terkait.

Putusan Nomor 566/B/PK/PJK/2015perusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) yang ataspenyerahannya terutang PPN, dimana dasar perhitungan PPN yangterhutang harus mengacu pada Pasal 8A UU PPN yang berlaku, yaitutarif Pasal 7 dikalikan dengan DPP sehingga Pasal 16B ayat (3) UUPPN tidak bisa diterapbkan karena akan terjadi pengenaan PPNberganda atas perhitungan PPN yang terhutang jika Pasal 16B ayat (3)diterapkan dengan Tarif Pasal 7 x (DPP+PPN), hal tersebutbertentangan dengan UU PPN yang berlaku

Putusan Nomor 566/B/PK/PJK/2015Perkebunan Kelapa Sawit terpadu (integrated) dengan unit pengolahannyayang merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) besertaproduksi turunannya, dengan demikian penyerahan utama yang dilakukanadalah minyak kelapa sawit yaitu Crude Palm Oil (CPO), Palm Kernel(PK)dan bukan Tandan Buah Segar.

Pemohon Banding adalah Perusahaan Penghasil Minyak Kelapa Sawit(CPO);Bahwa Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwa perusahaanPemohon Banding merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawitHalaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 542/B/PK/PJK/2015(CPO) sesuai dengan ijinijin yang telah diterbitkan dari instansiinstansiterkait.

Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding)merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO)Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 542/B/PK/PJK/2015sesuai dengan ijjinijin yang telah diterbitkan dari instansiinstansiterkait. ljinijin tersebut adalah:a. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor583/I/PMDN/1997;b. Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas Nama PT Karya Dewi PutraNomor 136 Tahun 2009;c.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 051 1620948809;Dengan demikian, penyerahan utama perusahaan PemohonPeninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) adalah minyakkelapa sawit (CPO) dan bukan tandan buah segar (TBS),sebagaimana diasumsikan oleh Termohon Peninjauan Kembali(dahulu Terbanding);Bahwa penerapan Pasal 16B ayat (3) UU PPN tidaklah tepat,karena Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding)adalah perusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) yang ataspenyerahannya terutang PPN, dimana

diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori kepadaPemohon Banding dapat menggugurkan faktafakta dan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MaajelisPengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) perkara a quo yang semula berdasarkanSurat Izin BKPM Nomor 583/I/PMDN/1997 dan instansi terkait lainnyaadalah perkebunan kelapa sawit terpadu (integrated) dengan unitpengolahannya yang merupakan perusahaan penghasil

Pemohon Banding adalah Perusahaan Penghasil Minyak Kelapa Sawit(CPO)bahwa Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwa perusahaanPemohon Banding merupakan perusahaan penghasil minyak kelapaHalaman 2 dari 12 halaman.

Bahwa atas pertimbanganpertimbangan hukum Majelis tersebut di atas,Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding, menyatakanpendapat sebagai berikut:bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding tidaksependapat dengan pendapat Majelis yang menyatakan bahwa koreksiPajak Masukan sebesar Rp 57.168.922,00 yang dilakukan Terbanding,sekarang Termohon Peninjuan Kembali sudah benar dan tetapdipertahankan;bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding adalahPerusahaan Penghasil Minyak

Putusan Nomor 518/B/PK/PJK/2015BKPM Nomor 256/I/PMDN/1996 dan instansi terkait lainnya adalahPerkebunan Kelapa Sawit terpadu (integrated) dengan unit pengolahannyayang merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) besertaproduksi turunannya, dengan demikian penyerahan utama yang dilakukanadalah minyak kelapa sawit yaitu Crude Palm Oil (CPO), Palm Kernel (PK)dan bukan Tandan Buah Segar.

Pemohon Banding adalah Perusahaan Penghasil Minyak Kelapa Sawit(CPO)bahwa Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwa perusahaanPemohon Banding merupakan perusahaan penghasil minyak kelapaHalaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 465 B/PK/PJK/2015sawit (CPO) sesuai dengan ijinijin yang telah diterbitkan dari instansiinstansi terkait, dengan demikian, penyerahan utama perusahaanPemohon Banding adalah minyak kelapa sawit (CPO) dan bukan TandanBuah Segar (TBS), sebagaimana diasumsikan oleh Pemeriksa

dipertahankan;bahwa atas pertimbanganpertimbangan hukum Majelis tersebut di atas,Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding menyatakanpendapat sebagai berikut:bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding tidaksependapat dengan pendapat Majelis yang menyatakan bahwa koreksiPajak Masukan sebesar Rp 4.934.737,00 yang dilakukan Terbanding,sekarang Termohon Peninjuan Kembali sudah benar dan tetapdipertahankan;bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding adalahPerusahaan Penghasil

diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan kontra memori kepadaPemohon Banding dapat menggugurkan faktafakta dan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) perkara a quo yang semula berdasarkan Surat IzinBKPM Nomor 256/I/PMDN/1996 dan instansi terkait lainnya adalahPerkebunan Kelapa Sawit terpadu (integrated) dengan unit pengelohannyayang merupakan perusahaan penghasil

Pemohon Banding adalah Perusahaan Penghasil Minyak Kelapa Sawit(CPO);Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 546/B/PK/PJK/2015 Bahwa Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwa perusahaanPemohon Banding merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawit(CPO) sesuai dengan ijinijin yang telah diterbitkan dari instansiinstansiterkait.

Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding)merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO)sesuai dengan jjinijin yang telah diterbitkan dari instansiinstansiterkait. ljinijin tersebut adalah:a. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor583/I/PMDN/1997;b. Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas Nama PT Karya DewiPutra Nomor 136 Tahun 2009;c.

Bahwa penerapan Pasal 16B ayat (3) UU PPN tidaklah tepat,karena Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu PemohonBanding) adalah perusahaan penghasil minyak kelapa sawit(CPO) yang atas penyerahannya terutang PPN, dimana dasarperhitungan PPN yang terhutang harus mengacu pada Pasal 8AUU PPN yang berlaku, yaitu tarif Pasal 7 dikalikan dengan DPPsehingga Pasal 16B ayat (3) UU PPN tidak bisa diterapkankarena akan terjadi pengenaan PPN berganda atas perhitunganPPN yang terhutang jika Pasal 16B ayat (3) diterapbkan

diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memorikepada Pemohon Banding dapat menggugurkan faktafakta dan buktibuktiyang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) perkara a quo yang semula berdasarkanSurat Izin BKPM Nomor 583/I/PMDN/1997 dan instansi terkait lainnyaadalah Perkebunan Kelapa Sawit terpadu (integrated) dengan unitpengolahannya yang merupakan perusahaan penghasil

Pemohon Banding adalah Perusahaan Penghasil Minyak Kelapa Sawit(CPO);bahwa Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwa perusahaanPemohon Banding merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawit(CPO) sesuai dengan ijinijin yang telah diterbitkan dari instansiinstansiterkait. Dengan demikian, penyerahan utama perusahaan PemohonBanding adalah minyak kelapa sawit (CPO) dan bukan tandan buah segar(TBS), sebagaimana diasumsikan oleh Terbanding;Halaman 2 dari 14 halaman.

Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) merupakanperusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) sesuai dengan ijinijinyang telah diterbitkan dari instansiinstansi terkait. Ijinijin tersebutadalah :a. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor583/I/PMDN/1997;b.

Bahwa penerapan Pasal 16B ayat (3) UU PPN tidaklah tepat, karenaPemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) adalahperusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) yang ataspenyerahannya terutang PPN, dimana dasar perhitungan PPN yangterhutang harus mengacu pada Pasal 8A UU PPN yang berlaku, yaitutariff Pasal 7 dikalikan dengan DPP sehingga Pasal 16B ayat (3) UUPPN tidak bisa diterapkan karena akan terjadi pengenaan PPNberganda atas perhitungan PPN yang terhutang jika Pasal 16B ayat (3)diterapkan

diajukan olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori kepadaPemohon Banding dapat menggugurkan faktafakta dan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding (sekarang PemohonPeninjauan Kembali) perkara a quo yang semula berdasarkan Surat IzinBKPM Nomor 583/I/PMDN/1997 dan instansi terkait lainnya adalahPerkebunan Kelapa Sawit terpadu (integrated) dengan unit pengolahannyayang merupakan perusahaan penghasil

Pemohon Banding adalah Perusahaan Penghasil Minyak Kelapa Sawit (CPO);Bahwa Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwa perusahaanPemohon Banding merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO)sesuai dengan izinizin yang telah diterbitkan dari instansiinstansi terkait. Dengandemikian, penyerahan utama perusahaan Pemohon Banding adalah minyak kelapasawit (CPO) dan bukan tandan buah segar (TBS), sebagaimana diasumsikan olehTerbanding;Halaman 2 dari 15 halaman.

Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) merupakanperusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) sesuai dengan izinizinyang telah diterbitkan dari instansiinstansi terkait. Izinizin tersebut adalah:a. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor583/I/PMDN/1997;Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 547/B/PK/PJK/2015b. Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas Nama PT Karya Dewi Putra Nomor136 Tahun 2009;c.

Bahwa penerapan Pasal 16B ayat (3) UndangUndang PPN tidaklah tepat,karena Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) adalahperusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) yang ataspenyerahannya terutang PPN, di mana dasar perhitungan PPN yangterutang harus mengacu pada Pasal 8A UndangUndang PPN yang berlaku,yaitu tariff Pasal 7 dikalikan dengan DPP sehingga Pasal 16B ayat (3)UndangUndang PPN tidak bisa diterapkan karena akan terjadi pengenaanPPN berganda atas perhitungan PPN yang terutang

Peninjauan Kembali dinubungkan dengan Kontra Memori PeninjauanKembali kepada Pemohon Banding dapat menggugurkan faktafakta dan buktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali perkara a quo yang semula berdasarkan Surat Izin BKPMNomor 583/I/PMDN/1997 dan instansi terkait lainnya adalah Perkebunan KelapaSawit Terpadu (integrated) dengan unit pengolahannya yang merupakanperusahaan penghasil

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Ter gugatsejak awal pernikahan sudah mulai terjadi perselisih andan pertengkaran dalam rumah tangga dis ebabkan Ter gugatkurang menenuhi uang belanja kebutuhan rumah tanggaPenggugat dan Tergugat serta Tergugat kurang terbukatentang penghasil an Tergugat bekerja sebagai TenagaKontrak Pertamina Pangkalan Berandan;5.

Bahwa Penggugat telah ber upaya nengingatk anTer gugat agar Ter gugat lebih memperhatik an uangbelanja kebutuhan rumah tangga serta bersikap terbukatentang penghasil an Ter gugat bekerja, akan tetapiTer gugat tetap tid ak mer ubah sik apnya sehing gapertengkaran terus terjadi;6.

Pemohon Banding adalah Perusahaan Penghasil Minyak Kelapa Sawit(CPO);Bahwa Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwa perusahaanPemohon Banding merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawit(CPO) sesuai dengan ijinijin yang telah diterbitkan dari instansiinstansiHalaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 554/B/PK/PJK/2015terkait.

Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding)merupakan perusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO)sesuai dengan jjinijin yang telah diterbitkan dari instansiinstansiterkait. ljinijin tersebut adalah:a. Surat Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor583/I/PMDN/1997;b. Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas Nama PT. Karya DewiPutra Nomor 136 Tahun 2009;Halaman 8 dari 17 halaman. Putusan Nomor 554/B/PK/PJK/2015c.

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 0511620948809;Dengan demikian, penyerahan utama perusahaan PemohonPeninjauan Kembali (dahulu Pemohon Banding) adalah minyakkelapa sawit (CPO) dan bukan tandan buah segar (TBS),sebagaimana diasumsikan oleh Termohon Peninjauan Kembali(dahulu Terbanding);Bahwa penerapan Pasal 16B ayat (3) UU PPN tidaklah tepat,karena Pemohon Peninjauan Kembali (dahulu PemohonBanding) adalah perusahaan penghasil minyak kelapa sawit(CPO) yang atas penyerahannya terutang PPN, dimana

Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali kepada Pemohon Banding dapat menggugurkanfaktafakta dan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena kegiatan usahaPemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) perkaraa quo yang semula berdasarkan Surat Izin BKPM Nomor583/I/PMDN/1997 dan instansi terkait lainnya adalah Perkebunan KelapaSawit Terpadu (integrated) dengan unit pengelohannya yang merupakanperusahaan penghasil

Rp. 213.250,00bahwa dasar koreksi Terbanding atas Pajak Masukan karena hasil dariperkebunan kelapa sawit berupa Tandan Buah Segar (TBS), merupakanbarang strategis yang dibebaskan dari PPN sesuai PP No.7 Tahun 2007tanggal 8 Januari 2007 dan berdasarkan Surat Penegasan Dirjen Pajak Nomor:S1184/PJ.51.1/2000 tanggal 31 Juli 2000 Pajak Masukan sebagaimanatercantum dalam Faktur Pajak dalam rangka untuk kegiatan perkebunankelapa sawit tidak dapat dikreditkan;: bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan penghasil

Sengketa dengan Pemohon Banding Nomor 512tanggal 1 November 2011, Pemohon Banding menyampaikan bahwa Pajak Masukan yangdikreditkan tersebut adalah berupa biayabiaya yang berhubungan dengan perkebunankelapa sawit seperti pembelian pupuk, traktor dan lain sebagainya,berdasarkan Neraca Tahun 2007 sampai dengan 2010 tidak ditemukan aktiva berupabangunan pabrik.bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Terbanding dalam persidanganberpendapat usaha Pemohon Banding adalah Perkebunan Kelapa Sawit,bukan penghasil

Terbanding:bahwa dasar koreksi Terbanding atas Pajak Masukan karena hasil dari perkebunan kelapa sawit beTandan Buah Segar (TBS), merupakan barang strategis yang dibebaskan dari PPN sesuai PP No.72007 tanggal 8 Januari 2007 dan berdasarkan Surat Penegasan Dirjen Pajak Nomor: S1184/PJ.51.tanggal 31 Juli 2000 Pajak Masukan sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak dalam rangka untkegiatan perkebunan kelapa sawit tidak dapat dikreditkan; Menurut Pemohon Banding:bahwa Pemohon Banding merupakan perusahaan penghasil

Berita Acara Pembahasan Sengketa dengan Pemohon Banding Nomor 512 taNovember 2011, Pemohon Banding menyampaikan bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan tadalah berupa biayabiaya yang berhubungan dengan perkebunan kelapa sawit seperti pembeliantraktor dan lain sebagainya; berdasarkan Neraca Tahun 2007 sampai dengan 2010 tidak ditemukan aktiva berupa bangunan p:bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Terbanding dalam persidangan berpendapa'Pemohon Banding adalah Perkebunan Kelapa Sawit, bukan penghasil

Termohon menuntut lebin dari Penghasil Pemohon yangdiperoleh.6.

ini.Menimbang, bahwa Termohon yang sudah dipanggil secara resmi danpatut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan ketidakhadiranTermohon bukan karena suatu halangan yang sah, oleh karenanyapemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan meskipun Termohon tidak hadir.Halaman 5 dari 10 halaman Put Nomor 0000/Pdt.G/2020/PAJTMenimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, sejak Juni tahun 2012 antaraPemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terusmenerus disebabkan Termohon menuntut lebih dari Penghasil

Pemohon dengan Termohon telah teikat dalam perkawinan yangsah sejak tanggal 04 Juni 1993.> Bahwa, dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon terakhirtinggal bersama di Jalan J RT.002 RW.003 kelurahan Slipi kecamatanPalmerah kota Jakarta Barat.> Bahwa, dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikarunialtiga orang anak.> Bahwa, setidaknya sejak bulan Juni tahun 2012 antara Pemohon denganTermohon sudah sering terjadi perselisinan dan pertengkaran penyebabnyakarena Termohon menuntut lebih dari Penghasil

Penjelasan Permohonan BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Terbanding atas koreksiseluruh Pajak Masukan sejumlah Rp. 32.741.595,00 tersebut diatas denganpenjelasan sebagai berikut:Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 454/B/PK/PJK/2015 1.Pemohon Banding adalah Perusahaan Penghasil Minyak Kelapa Sawit(CPO)Bahwa Pemohon Banding ingin menegaskan kembali bahwa perusahaanPemohon Banding merupakan perusahaan penghasil minyak kelapasawit (CPO) sesuai dengan ijinijin yang telah diterbitkan

tetapdipertahankan;Bahwa atas pertimbanganpertimbangan hukum Majelis tersebut di atas,Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding menyatakanpendapat sebagai berikut:Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding tidaksependapat dengan pendapat Majelis yang menyatakan bahwa koreksiPajak Masukan sebesar Rp 32.741.595,00 yang dilakukan Terbanding,sekarang Termohon Peninjuan Kembali sudah benar dan tetapdipertahankan;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali, semula Pemohon Banding adalahPerusahaan Penghasil

dibenarkan, karena dalildalil yang diajukan oleh Pemohon PKdihubungkan dengan Kontra Memori kepada Pemohon Banding dapatmenggugurkan faktafakta dan buktibukti yang terungkap dalam persidanganserta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena kegiatan usahaPemohon Banding (sekarang Pemohon PK) perkara a quo yang semulaberdasarkan Surat Izin BKPM Nomor 256/I/PMDN/1996 dan instansi terkaitlainnya adalah Perkebunan Kelapa Sawit Terpadu (integrated) dengan unitpengolahannya yang merupakan perusahaan penghasil

Sulteng.44. 6 (enam) lembar berita acara tentang penyerahan pembagian hasil penjualan ebony eks tebbangan lama bagian daerah penghasil.45. 1 (satu) buah buku laporan keuangan PD Sulteng per 31 Desember 2008 beserta penjelasannya.46. Foto copi SK Gubernur No. 539/106/RO. EKBANG-G-ST/2006 Tanggal 24 Juni 2006 fientang pengangkatan direksi Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah.47. Foto copy Surat Sekertaris Daerah Prop.

Parigi Moutong.50. 1 (satu) lembar Berita Acara No. 522/823/33/II/PDST/2009 Tanggal 27 Pebruari 2009 tentang penyerahan pembagian hasil hutan penjualan eks tebangan lama bagian daerah penghasil.51. 1 (satu) lembar surat dari CV. Karya Alam Lestari ( Direktur H. EFENDY EDY USMAN) kepada Dirut PD. Sulteng.52. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran kayu ebony eks tebangan lama di TPN/TPK Tamarenja Kec. Sindue Kab. Donggala oleh PT. Sulawesi Ebony Sentra kepada PD.

Parigi Moutong sebesar Rp.250.589.000,-.106. 1 (satu) lembar Berita Acara No.522/823/33/II/PDST/2009 tentang penyerahan pembagian hasil hutan penjualan eks tebangan lama bagian daerah penghasil.107. 1 (satu) eks piutang usaha bagian kehutanan An. Hi. ASFAR BS. LAMONGKI tahun 2008.108. 1 (satu) eks piutang usaha bagian kehutanan An. Hi. EFENDI tahun 2008.109. 1 ( satu ) Bundel Faktur Angkutan Kayu Olahan ( FAKO ) Nomor Seri : PT.

Sulteng Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan untuk daerah penghasil sebesar Rp.1.250.000, (satu Juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per meter kubik,berdasarkan Nota Dinas Direktur Utama PD.

= Rp. 182.351.850 ditambah untuk daerah penghasil adalah121,5679 m? x Rp.1.250.000,/m?, = Rp. 151.959.875 dan pungutanuntuk asosiasi GAPEBINDO adalah 121,5679 m? x Rp.1.400.000, /m?

Sulteng Daerah Penghasil Gapebindoan SPPTanggal Nama Perusahaan Kayu Yang Keuntungan SumbanganPungutan Untuk 39 Kubikasitan SPP ( Rp.1.400PSDH dan Kayu ( Rp.1500.

= Rp.182.351.850 ditambah untuk daerah penghasil adalah 121,5679 m? xRp.1.250.000,/m3, = Rp. 151.959.875 dan pungutan untuk asosiasi GAPEBINDOadalah 121,5679 m? x Rp.1.400.000, /m?

Sulteng harus disetor ke Kas Daerah Sulawesi Tengah, danpungutan untuk daerah penghasil harus disetor seluruhnya ke daerah penghasilKab. Parigi Moutong dan Kab. Donggala ;2. MEMET RUSMANA, SE.

yangsudah 2 tahun 5 bulan lamanya.Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganyapernah melakukan hubungan selayaknya suami istri (Bada dukhul), dantelah dikaruniai Seorang anak yang bernama Anak, umur 8 tahun.Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganyapada awlawalnya selalu rukun baik, akan tetapi sejak awal Januari 2013rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas bekerja,yang cari penghasil

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah padatanggal 25 Maret 2010, dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak, umur 8(delapan) tahun; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman bersamasejak bulan Juni tahun 2016 Penggugat tinggal di rumah orangtuanya danTergugat tinggal di rumah kontrakan di Jakarta Barat; Bahwa penyebab berpisahnya Penggugat dan Tergugat, karena seringterjadi perselisihan dan pertengkaran teruS menerus, dikarenakanTergugat malas bekerja, yang cari penghasil

Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusahamendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat,bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisinandan pertengkaran teruSs menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali,disebabkan Tergugat malas bekerja, yang cari penghasil justru Peggugat, yangpuncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediamanbersama sejak bulan Juni tahun 2016