Veteran Komplek KehakimanTangerang dan ke rumah adik kandung perempuan Penggugat bernamaDewi Wahyuni di KOTA TANGERANGsampai dengan sekarang;Bahwa Keputusan untuk mengakhiri ikatan pernikahan / perkawinan antaraPenggugat dan Tergugat telah diketahui oleh keluarga masingmasing;Bahwa Penggugat telah mendapat izin bercerai dari atasannya sebagaiPNS (Pegawai Negeri Sipil) yaitu Sesuai dengan Surat Keputusan MenteriKesehatan Nomor KP.04.02/MENKES/173/2019 tentang Izin untukmelakukan Perceraian atas nama

2019, yang dibacakan di depan persidangan, dinyatakan bahwa proses mediasikedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, laporanmana diakui kebenarannya oleh kedua belah pihak berperkara;Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyampaikanSurat Izin untuk melakukan Perceraian Nomor KP.04.02/MENKES/173/2019tertanggal 12 Maret 2019;Him. 4 dari 24 hlm.

Bahwa benar pihak Penggugat telah mendapat izin bercerai dariatasannya sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) yaitu Sesuai dengan "SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.02/MENKES/173/2019 tentangIzin untuk melakukan Perceraian atas nama AGUSTINA, SAP, MM, NIP.196808181994032004, Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c.11.

Bahwa sesuai dengan Jawaban Tergugat pada poin 10, telah secarategas mengakui / membenarkan / mengetahui bahwa benar Penggugattelan mendapatkan izin bercerai dari atasannya sebagai Pegawai NegeriSipil (PNS) yaitu sesuai dengan Surat Keputusan Menteri KesehatanNomor KP.04.02/MENKES/173/2019 tentang Izin untuk melakukanPerceraian atas nama Agustina, SAP, MM, NIP. 196808181994032004,Pangkat/Gol. Ruang Penata, III/c.10.

Fotokopi Surat Izin untuk melakukan Perceraian NomorKP.04.02/MENKES/173/2019 tertanggal 12 Maret 2019, telah dinazegellen,dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (Bukti P.8);8. Fotokopi Surat tanda penerimaan Laporan Pengaduan NomorLP/B/339/IV/2017/PMJ/Restro Tangerang Kota, telah dinazegellen, dandicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode (Bukti P.9);Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telahmenghadirkan tiga orang saksi di persidangan yaitu:1.

Efraim Suru,Apt, berdasarkan suratKeputusan Menteri Kesehatan RI No.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal19 Mei 1993 Tentang Penunjukan Laboratorium PemeriksaanNarkotika, Laboratorium Balai POM di Ambon telah melakukanPengujian terhadap Contoh barang bukti dengan cara Reaksi Warna,Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, dengan hasilpengujian sebagai berikut :Pemerian :Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidak berbau.Hasil Uji :Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, sesuaidengan Lampiran

EfraimSuru,Apt, berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RINo.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19 Mei 1993 TentangPenunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika, LaboratoriumBalai POM di Ambon telah melakukan Pengujian terhadap Contohbarang bukti dengan cara Reaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis,dan Spektrofotometri, dengan hasil pengujian sebagai berikut :Pemerian :Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidak berbau.Hasil Uji :Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, sesuaidengan Lampiran

Efraim Suru,Apt, berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RINo.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19 Mei 1993 Tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambontelah melakukan Pengujian terhadap Contoh barang bukti dengan caraReaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, denganhasil pengujian sebagai berikut :Pemerian : Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidak berbau.Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, Sesuaidengan Lampiran

Efraim Suru,Apt, berdasarkan surat Keputusan Menteri Kesehatan RINo.373/Menkes/SK/V/1993 Tanggal 19 Mei 1993 Tentang PenunjukanLaboratorium Pemeriksaan Narkotika, Laboratorium Balai POM di Ambontelah melakukan Pengujian terhadap Contoh barang bukti dengan caraReaksi Warna, Kromatografi Lapis Tipis, dan Spektrofotometri, denganhasil pengujian sebagai berikut :Pemerian : Serbuk disertai Potongan Kristal Bening, tidak berbau.Hasil Uji ; Metamfetamin (Narkotika golongan ) Positif, sesuaidengan Lampiran

(saksi Ahli).e Bahwa obat yang disita petugas Balai Besar POM diBanjarmasin dari toko obat milik terdakwa adalah obat kerasdaftar G;e Bahwa ciriciri umum obat keras daftar G adalah pada kotakatau kemasan obat bertuliskan huruf K dalam lingkaran hitamdengan dasar merah, disamping itu terdapat tulisan harusdengan resep dokter, dapat juga ditentukan dengan melihatnomor registrasinya atau dengan melihat komposisi dari obattersebut;e Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor1331 / Menkes / SK

termasuk obatkeras daftar G, kemudian obatobatan tersebut dilakukan penyitaandengan membuat Surat Tanda Penerimaan Barang dan Berita AcaraPenyitaan;Bahwa ciriciri umum obat keras daftar G adalah pada kotak atau kemasan obatbertuliskan huruf K dalam lingkaran hitam dengan dasar merah, disamping itu terdapattulisan harus dengan resep dokter, dapat juga ditentukan dengan melihat nomorregistrasinya atau dengan melihat komposisi dari obat tersebut;Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331 / Menkes

kemudian obatobatan tersebut dilakukan penyitaan denganmembuat Surat Tanda Penerimaan Barang dan Berita Acara Penyitaan;Menimbang, bahwa ciriciri umum obat keras daftar G adalah pada kotak ataukemasan obat bertuliskan huruf K dalam lingkaran hitam dengan dasar merah, disampingitu terdapat tulisan harus dengan resep dokter, dapat juga ditentukan dengan melihatnomor registrasinya atau dengan melihat komposisi dari obat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331 /Menkes

Dasar hukum dari jawaban Ahlitersebut adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.Bahwa Ahli jelaskan bahwaSiapa Saja diperbolehkan menjual kosmetik kepada masyarakat asalkanproduk yang dijual sudah terdaftar dan memiliki nomor notifikasi.Bahwa Ahli jelaskan bahwatidak ada persyaratan khusus bagi setiap orang apabila akanmemperdagangkan / mengedarkan suatu produk kosmetik asalkan produkyang diedarkan sudah terdaftar dan memiliki

Halini sesuai dengan pasal 3 ayat (1) dan (2) Permenkes RI Nomor :1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.Bahwa Ahli jelaskanKosmetika dapat diperjualbelikan/diedarkan jika kosmetika tersebut baiklokal maupun impor sudah memiliki izin edar/terdaftar pada Badan POM RIsesuai pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ,bahwa semua jenis sediaan Farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dankosmetika) hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan ijin edar.Bahwa Ahli jelaskan

Dalam halini untuk kosmetika berupa notifikasi, sesuai pasal 3 ayat (1) dan (2) sertapasal 4 ayat (1) + #4=Peraturan Menteri Kesehatan RI No.1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika.Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 1021/Pid.Sus/2019/PN PtkBahwa Ahli jelaskan izin edarkosmetika dalam hal ini nomor notifikasi terdiri dari dua huruf dan diikuti 11digit angka.

orangyang dengan sengaja mengedarkan kosmetika yang tidak memiliki ijin edardapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dandenda paling banyak 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).Dasar hukum jawaban tersebut adalah Pasal 197 UU No 36 Tahun 2009tentang Kesehatan.Bahwa Ahli jelaskan bahwayang berhak mengeluarkan izin edar / nomor notifikasi terhadap sediaanfarmasi (kosmetika) adalah Kepala BPOM RI, dasar hukum jawaban tersebutadalah Permenkes RI Nomor : 1176/Menkes

pemeriksaanlaboratoris kriminalistik Nomor Lab : 1687/NNF/IV/2019 tanggal 18 April2019 dengan kesimpulan barang bukti 1 (Satu) sachet Kristal beningdengan berat netto 0,1903 gram, 1 (Satu) sachet Kristal bening denganberat netto 0,1130 gram, 1 (Satu) sachet Kristal bening dengan berat netto0,0592 gram, 1 (satu) sachet Kristal bening dengan berat netto 0,1653gram, pireks kaca yang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0491gram, mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61Lampiran Peraturan Menkes

laboratoris kriminalistik Nomor Lab :1687/NNF/IV/2019 tanggal 18 April 2019 dengan kesimpulan barang bukti1 (satu) sachet Kristal bening dengan berat netto 0,1903 gram, 1 (satu)sachet Kristal bening dengan berat netto 0,1130 gram, 1 (satu) sachetKristal bening dengan berat netto 0,0592 gram, 1 (Satu) sachet Kristalbening dengan berat netto 0,1653 gram, pireks kaca yang berisikan kristalbening dengan berat netto 0,0491 gram, mengandung metamfetaminaterdaftar dalam golongan No Urut 61 Lampiran Peraturan Menkes

LAB. : 1687 / NNF / IV / 2019,tanggal 18 April 2019 diperoleh hasil sebagai berikut : barang bukti 1 (Satu) sachet Kristal bening dengan berat netto0,1903 gram, 1 (Satu) sachet Kristal bening dengan berat netto 0,1130gram, 1 (Satu) sachet Kristal bening dengan berat netto 0,0592 gram, 1(satu) sachet Kristal bening dengan berat netto 0,1653 gram, pireks kacayang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0491 gram,mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61Lampiran Peraturan Menkes

2019diperoleh hasil sebagai berikut :( barang bukti 1 (Satu) sachet Kristal bening dengan berat netto0,1903 gram, 1 (Satu) sachet Kristal bening dengan berat netto 0,1130gram, 1 (Satu) sachet Kristal bening dengan berat netto 0,0592 gram, 1(satu) sachet Kristal bening dengan berat netto 0,1653 gram, pireks kacayang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0491 gram,mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61Halaman 12 dari 21, Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN MIILampiran Peraturan Menkes

LAB. : 1687 / NNF / IV / 2019, TANGGAL18 April 2019 diperoleh hasil sebagai berikut:( barang bukti 1 (Satu) sachet Kristal bening dengan berat netto0,1903 gram, 1 (Satu) sachet Kristal bening dengan berat netto 0,1130gram, 1 (Satu) sachet Kristal bening dengan berat netto 0,0592 gram, 1(satu) sachet Kristal bening dengan berat netto 0,1653 gram, pireks kacayang berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0491 gram,mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan No Urut 61Lampiran Peraturan Menkes

dioeriksa oleh Dr Drs TEGUH PRIHMONO, MH,IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERRY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.Tdan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik WAHYU MARSUDI,S.Si, M.Si dengan kesimpulan :Setelan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkanBB3610/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomorurut 118 dan mengandung senyawa 5FPB22 terdaftar dalam golongan Nomor urut 137 dalan Peraturan Menkes

oleh DrDrs TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERRYPRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.T dan mengetahui KepalaBidang Laboratorium Forensik WAHYU MARSUDI, S.Si, M.Sidengan kesimpulan :e Bahwa setelan dilakukan pemeriksaan secaralaboratoriskriminalistik disimpulkan BB3610/2020/NNF berupa irisan dauntersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 118 danmengandung senyawa 5FPB22 terdaftar dalam golongan Nomorurut 137 dalan Peraturan Menkes

FERRYPRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.T dan mengetahui KepalaBidang Laboratorium Forensik WAHYU MARSUDI, S.Si, M.Sidengan kesimpulan :e Bahwa setelan dilakukan pemeriksaan secaralaboratoriskriminalistik disimpulkan BB3610/2020/NNF berupa irisan dauntersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 118 danHalaman 19 dari 26 Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2020/PN Unrmengandung senyawa 5FPB22 terdaftar dalam golongan Nomorurut 137 dalan Peraturan Menkes

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Kami Majelis Hakimberkeyakinan bahwasanya unsur "barang siapa* telah terbukti secarasah dan meyakinkan ;Unsur "Tanpoa hak ataumelawan hukum menjadi perantaradalamjual beli Narkotika Golongan Bahwa pengertian Narkotika gol bukan tanaman sebagaimanadalam perkara ini adalah adalah senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam golongan nomor urut 118 dan mengandungsenyawa sintetis 5FPB22 dalam gol nomor urut 137 dalamPeraturan Menteri Kesehatan RI dalam Peraturan Menkes

dioeriksa olehDr Drs TEGUH PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, S.T, EKOFERRY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, S.T dan mengetahuiKepala Bidang Laboratorium Forensik WAHYU MARSUDI, S.Si,M.Si dengan kesimpulan :Bahwa setelan dilakukan pemeriksaan secaralaboratoriskriminalistik disimpulkan BB3610/2020/NNF berupa irisan dauntersebut diatas adalan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut118 dan mengandung senyawa 5FPB22 terdaftar dalamgolongan Nomor urut 137 dalan Peraturan Menkes

pencegahan, penyembuhan,pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia ; Obat Tradisionil berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 adalahbahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahanhewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran daribahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untukpengobatan dan dapat diterapbkan sesuai dengan norma yang berlakudi masyarakat; Kosmetika berdasarkan ketentuan pasal 1 point 1 PeraturanMenteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes

Kemudian sesuai Surat Keputusan Menteri Kesehatan,Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan, Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011, yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obat obat khususnya yangtermasuk dalam Daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotik,Rumah Sakit dan Puskesmas ;Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2019/PN Tlg Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara

Pemerintah,Pemerintah Daerah Provonsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yangdiberi wewenang untuk memberi rekomendasi, perijinan, pembinaan,pengendalian dan pengawasan distribusi sediaan farmasi tersebut adalahDinas Kesehatan; Bahwa sesuai ketentuan Surat Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia, Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 dan Peraturan MenteriKesehatan Republik Indonesia, Nomor 1448/MENKES/Per/VI/2011, yang diberikan ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obat obatkhususnya yang

.04.1.35.06.13.3855 tahun2013 tentang perubahan atas keputusan kepala BPOM RI NoHK.04.1.35.06.13.3534 tahun 2013 tentang pembatalan izin edarobat yang mengandung Dektromertofan sediaan tunggal tanggal24 Juli 2013 ;Bahwa dalam hal menyimpan dan menjual obat Dextromertophanterdakwa tidak memiliki ijin pendirian apotek atau toko obat yangdikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Lautsebagaimana peraturan yang mengatur tentang perijinantokoobat yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1331/Menkes

Laut sesuai dengan Berita AcaraPenyidikan yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa benar seseorang atau badan usaha tidak diperbolehkanmenjual, mengemas, menyimpan obat untuk dijual tanpamemiliki jin toko obat dan apotek ;Bahwa benar obat yang boleh diperjualbelikan di toko obatadalah obat yang boleh dijual bebas di pasaran yang berlogohijau dan biru, dengan ijin dari Dinas Kesehatan sebagaimanaperaturan yang mengatur tentang perijinan toko obat yaituKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1331/Menkes

/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan RINomor : 167/Kap/B.8/1972 tentang Pedagang Eceran Obattanggal 29 Oktober 2002 ;Bahwa benar berdasarkan Pasal 2 Permenkes Nomor : 1331/Menkes/SK/X/2002 disebutkan bahwa pedagang eceran obatmenjual obat bebas dan obatobatan bebas terbatas dalambungkusan dari pabrik yang telah membuatnya secara eceran,dan tidak diperbolenkan mengemas sendiri ;Bahwa benar toko obat tidak diperbolehkan menjual obat yangdikemas ulang tanpa dosis yang tepat,

Asli Surat Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 357/ MENKES/SK/R/III1/2010 tentangIzin untuk beristri lebih dari seorang, kemudian olehKetua Majelis diberi kode ( P.2);Hal 11 dari 37 hal Put. No.1152/Pdt.G/2010/PAJT. Foto copy lIdentitas Pasien Rawat Inap dari RSCMberserta lampirannya, atas nama Ny. Erna Zulkifli,telah diberi meterai cukup, stempel pos dan telahdilegalisir oleh Panitera. Setelah dicocokan denganaslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode( P.3);.

diterima adalah dengan pertimbanganhukum karena Pemohon dalam mengajukan permohonan izinpoligami belum ada izin untuk berpoligami dari atasan yangberwenang Pemohon ( izin atasan masih dalam proses ),sehingga Majelis Hakim berpendapat putusan verzet belum /tidak menyangkut pokok perkara; Menimbang, bahwa dalam pengajuan perkara izin poligamiyang kedua dengan nomor : 1152 / Pdt.G / 2010 / PAJJT,Pemohon telah melampirkan izin atasan berupa SuratKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 357/ MENKES

/ SK / R/ III /2010 sebagaimana bukti P.2;Menimbang, bahwa karena putusan verzet nomor : 0284 /Pdt.G / 2008 / PA.JT tanggal 31 Desember 2008 belum / tidakmenyangkut pokok perkara dan dalam pengajuan perkara izinpoligami yang kedua dengan nomor : 1152 / Pdt.G / 2010 /PA.JT, Pemohon telah melampirkan izin atasan berupa SuratKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 357/ MENKES / SK / R/ Ill /2010, maka Majelis berpendapatpermohonan izin poligami Pemohon yang kedua dengan nomor1152 / Pdt.G

autentik yang telah memenuhi syarat formildan materil, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurnadan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, maka harus' dinyatakanterbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon = telahterikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Februari1980 sampai sekarang dan belum pernah ceral.Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil,Pemohon telah melampirkan surat izin atasan untuk melakukanpoligami berupa Surat Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 357 / MENKES

Richard Budiman,SpKj. dengan diagnosa peyakitnya memang menahun(schizophrenia Khronik); Menimbang, bahwa bukti P3 telah pula diperkuat olehP2 berupa asli Surat Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor : 357 / MENKES / SK / R/ Ill / 2010tentang Izin untuk beristri lebih dari seorang, yang dalamkonsideran nomor : 2 menyatakan Termohon (Ny. ErnaZulkifli) telah dirawat di Departemen Psikiatri RSCM olehProf. Dr. W. Edith WHumris, SpKJ dan Dr.

Tidak ada satu Saksi pun yang menerangkanmelihat, mendengar langsung Terdakwa mengkonsumsi sabu, makasesuai Pasal 1 Angka 28 UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 tentangPeradilan Militer menyebutkan bahwa keterangan Saksi sebagai alat buktimengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia linat sendiri dan iaalami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu;Bahwa barang bukti yang dijadikan bukti surat yaitu Surat Keteranganmenunjuk Keputusan Menteri Kesehatan No.194/Menkes/SK/V1I/2012tentang

Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika dan Keputusan Menteri Kesehatan No.923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika Pro Justisia, maka surat tersebut tidak dapat dijadikan alatbukti karena untuk menentukan Golongan Narkotika sesuai UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 sesuai Keputusan Menteri Kesehatantersebut harus dalam rangka penyidikan Narkotika sedangkan surat yangdikeluarkan hanya keterangan legalitas.

. :949 / Menkes / Per / VI /2000 pasal 5 ayat 1 yang berbunyiRegistrasi obat jadi produksi dalam negeri hanya dilakukan olehindustri farmasi yang memiliki ijin sekurangkurangnya jijinprinsip dan sesuai dengan Permenkes RI No: 949/Menkes/Per/V1/2000, pasal 19 yang berbunyi berdasarkan rekomendasi yangdiberikan oleh KOMNASPOJ, Panitia Penilai KhasiatKeamanan dan Panitia Penilai Mutu, Tehnologi, Penandaan danKerasionalan Obat Jadi, Direktur Jenderal memberikankeputusan berupa ijin edar dengan menggunakan

LAB : 6200 / NOF / 2013 tanggal27 September 2013 yang menerangkan bahwa tablet LLtersebut mengandung Trihensifenidil HCL dan klorfeniraminayang tergolong obat keras dengan prosedur pembelian dankepemilikan harus dengan resep dokter sesuai yang tertulispada dos obat, peredaran sediaan farmasi yang tergolong obatkeras dilakukan oleh apotik sesuai dengan pasal 2 tentang tugasdan fungsi apotek ;Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud mengedarkanmenurut Permenkes RI No. 949/Menkes/Per/VI/2000 pasal

pemerintah sesuai dengan perundangundangan yangberlaku ;Bahwa menurut pasal 106 ayat 1 UU Republik Indonesai No. 36Tahun 2009 tentang Kesehatan, berbunyi sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijinedar ;Bahwa berdasarkan pasal 98 ayat 2 UU RI No. 36 Tahun 2009yang berbunyi setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yangberkasiat obat ;Bahwa berdasarkan Permenkes RI No. 040/Menkes

setidaktidaknya menyadari atau mengetahui telah memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, akandipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini ;Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tidak bersifat komulatifsehingga salah satu unsur saja yang terpenuhi maka cukup sebagai syaratterpenuhinya unsur secara keseluruhan ;Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Permenkes RI Nomor : 949 /Menkes

LL dan setelah terdakwa menyatakanmempunyai barang, kemudian saksi WISEN datang ke rumah terdakwaberalamat di Dusun Singgahan, RT. 07, RW. 03, Desa Sawahan, KecamatanWatulimo, Kabupaten Trenggalek untuk melakukan transaksi / mengambil pil LLdari terdakwa sebanyak 1 (Satu) bok atau sebanyak 100 (seratus) butir pil LLdengan harga Rp.75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah), maka menurut MajelisHakim adalah merupakan perbuatan pemindahtangan seperti yang dimaksuddan diatur dalam Permenkes RI No.949/Menkes

Nomor 650 K/Pdt/2017berusaha untuk mengkaji, mendalami, memahami dan mengabaikan begitusaja pokok perkara serta faktafakta hukum dalam persidangan secara layakdan sepatutnya khususnya dalam memeriksa dan mempertimbangkanketentuan Pasal 5 ayat (5) dan (6) Permenkes Nomor 269/Menkes/Per/2008tentang Rekam Medis;Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat keberatan denganpertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dalamputusannya pada alinea 3 halaman 86 putusan banding yang menyatakan

/PER/III/2008 tentang RekamMedis sebagaimana dikutip:Pasal 5 ayat (5)Dalam hal terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekammedis dapat dilakukan pembetulan;Pasal 5 ayat (6)Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat dilakukandengan cara pencoretan tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dandibubuhi paraf dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yangbersangkutan:Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan (6) Peraturan MenteriKesehatan Nomor 269/MENKES/PER

Jakarta di dalammemeriksa dan memutus perkara a quo telah bertentangan denganketentuan Pasal 5 ayat (5) dan (6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis, maka sudah sepatutnyaPutusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 280/PDT/2016/PT.DKItanggal 1 Agustus 2016 harus dibatalkan;Judex Facti Pada Tingkat Banding Di Dalam Perkara A Quo Telah MengabaikanFaktaFakta Hukum Dan Melanggar Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Dan (2)Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/Per/

Wyasa SantosaKolopaking dan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor290/MENKES/PER/III/2008, Pasal 7 ayat (1) dan (2) isinya menyatakansebagai berikut:Halaman 29 dari 38 hal.Put.

Jakarta di dalammemeriksa dan memutus perkara a quo telah bertentangan denganketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/ PER/III/2008,Pasal 7 ayat (1) dan (2) tentang Rekam Medis, maka sudah sepatutnyaPutusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 280/PDT/ 2016/PT DKI.,tanggal 1 Agustus 2016 harus dibatalkan;Judex Facti Pada Tingkat Banding Di Dalam Perkara A Quo Telah MengabaikanFaktaFakta Hukum Dan Hanya Mengutip Sebagian (Partial) Keterangan AhliProf. Dr.

sebagian akan di jual untuk keperluanmembiayai hidupnya dan kakeknya yang sedang sakit dan sebagian akanTerdakwa pergunakan/konsumsi sendiri.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris KriminalistikNomor : 745/NNF/2021 Tanggal 19Maret2021 disimpulkan bahwa barangbukti berupa 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip warna hitam bertuliskanBUSTER HOPPS berisi irisan daun dengan berat bersih 9,85 Grammengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar dalamGolongan nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes

sebagian akan dijual untuk keperluan membiayai hidupnya dan kakeknya yang sedang sakitdan sebagian akan Terdakwa pergunakan/konsumsi sendiri.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Nomor : 745/NNF/2021 Tanggal 19 Maret 2021 disimpulkanbahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna hitambertuliskan BUSTER HOPPS berisi irisan daun dengan berat bersih 9,85Gram mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar dalamGolongan nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yangberwenang dalam mengkonsumsi tembakau sintesis.Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Nomor : 745/NNF/2021 Tanggal 19 Maret 2021 disimpulkanbahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip warna hitambertuliskan BUSTER HOPPS berisi irisan daun dengan berat bersih 9,85Gram mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar dalamGolongan nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun2021 tentang Perubahan

5264222070530167,8. 1 (Satu) buah timbangan digital kecil warna abuabu.Menimbang, bahwa disamping itu Penuntut Umum juga mengajukanNbukti Surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor :745/NNF/2021 Tanggal 19 Maret 2021 disimpulkan bahwa barang buktiberupa 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip warna hitam bertuliskanBUSTER HOPPS berisi irisan daun dengan berat bersih 9,85 Grammengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar dalamGolongan nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik Nomor : 745/NNF/2021 Tanggal 19 Maret 2021 disimpulkanbahwa barang bukti berupa 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip warna hitambertuliskan BUSTER HOPPS berisi irisan daun dengan berat bersih 9,85Gram mengandung senyawa sintetis MDMB4en PINACA terdaftar dalamGolongan nomor urut 182 dalam Peraturan Menkes RI Nomor 4 Tahun2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UURINo.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Daftar obat keras adalah berisi obatobatan yang mempunyai khasiatmengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksikan tubuhmanusia baik dalam bungkusan maupun tidak; Bahwa Obat Keras yang termasuk dalam Daftar G tidak boleh dijual ditokoatau kios rumahan atau toko kelontong, karena berdasarkan KeputusanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1331/MENKES/SK/X/2002perihal obat yang boleh dijual oleh toko obat berijin obat yang boleh dijualditoko obat berijin hanyalah obat yang bungkus luar dan

Perdagangan Besar Farmasi : Dasar Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor : 1191/MENKES/SK/IX/2002 tanggal 24September 2002; = 2 =n wn nn nnn nn nn nn nn naed. Apotik : Dasar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002; e.

Toko Obat : Dasar Keputusan Menteri Kesehatan Republik IndonesiaNomor : 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002, khususuntuk toko..../1414Putusan No. 102/Pid.Sus./2013/PN.TG. untuk toko obat hanya boleh menjual obat bebas dan obat bebasterbatas; 2a nnn nao nan nan tn nn en nn een nnn nee one nee nnn Bahwa menurut pendapat Ahli (Saksi) bahwa obat keras daftar G yang disitaperlu dilakukan pengujian karena meskipun obat tersebut sudah jelas tampakdari luar adalah obat keras daftar G sesuai dengan

Pasal 5, Pasal22, Pasal 43 dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor : 69 Tahun 1999 jo.Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor:722/Menkes/Per/IX/88 tentang Bahan Tambahan Pangan, sehingga SuratEdaran tersebut telah menyesatkan/merugikan konsumen pemakainya;Adapun isi pasalpasal dari peraturan perundangundangan tersebut di atasadalah sebagai berikut :* UndangUndang Nomor: 7 Tahun 1996;Pasal 33 ayat (1) :"Setiap label dan atau iklan tentang pangan yangdiperdagangkan harus

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 722/Menkes/Per/IX/88 :Pasal 15 ayat (1) :ayat (2) :"Makanan yang mengandung bahan tambahanmakanan, pada labelnya harus dicantumkan namagolongan bahan tambahan makanan.Selain yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, labelmakanan yang mengandung bahan tambahan makanangolongan antioksidan, pemanis buatan, pengawet,pewarna dan penguat rasa harus dicantumkan pulaHal. 4 dari 12 hal. Put.

Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 722/ Menkes/Per/IX/88;. Bahwa keberadaan Surat Edaran tersebut dapat dijadikan alasan untukmenghindar dari konsekwensi hukum atas pelanggaran yang dilakukan olehprodusen/importir/distributor terhadap peraturan perundangundangan diatas;.

THAMRIN PODUNGGE, M.Sc. sebagai KepalaDinas Kesehatan Provinsi Gorontalo yang juga bertindak selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) yang diangkat berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kesehatan RI Nomor 637/MENKES/SK/IV/2005 tanggal 25 April 2005tentang Penetapan Pejabat KPA, Pejabat yang diberi wewenang untukmelakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja(Pembuat Komitmen), Pejabat Pengujian dan perintah pembayaran, danbendahara pengeluaran satuan kerja sementara peningkatan pelayanankesehatan

merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagaiberikut: Bahwa pada tahun 2005 Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo terdapat danaSisa Hasil Tender (SHT) dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara TahunAnggaran 2005 sebesar Rp3.022.414.700,00 (tiga miliar dua puluh dua jutaempat ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah); Bahwa pada tanggal 25 April 2005 Menteri Kesehatan Republik Indonesiadengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor637/MENKES

Karena yang mengusulkan pengadaantersebut adalah Gubernur dengan menunjuk panitia yang dibentuk untukpengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2005 serta SK MenteriKesehatan Nomor 637/MENKES/SK/IV/2005 yang tertuang dalamPEMBELAAN ATAS SURAT TUNTUTAN NOMOR REG.PERK : PDS01/GORONTALO/12/2011 (DALAM LAMPIRAN), " tidak lagi membentukpanitia knusus" Cukup Jelas bahwa SK Panitia Berlaku untuk satu Tahunpada Tahun Anggaran berjalan.

"Kecakapan untuk membuat suatu perikatan" dalam hal ini kecakapanpara pihak di dalam perjanjian telah memenuhi syarat sah karena PejabatPembuat Komitmen Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo merupakaninstansi pemerintah yang disahkan berdasarkan SK Menteri KesehatanNomor 637/MENKES/SK/IV/2005 dan Direktur CV Daya Prima telahmemenuhi syarat cakap menurut undangundang yang berlaku;3.

Thamrin Podungge, M.Sc.) sesuai dengan lampiran SKMenteri Kesehatan Nomor 637/MENKES/SK/IV/2005;Dan Terdakwa sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo hanyasebagai bawahan Gubernur melakukan perintah dengan menindak lanjutiSurat Usulan tersebut. Sedangkan secara teknis yang mengurus proyekpengadaan tersebut adalah Hj. Suwarti Ismail, S.Pd. selaku PejabatPembuat Komitmen Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo (Pihak I).

IV Polda Kalbar ataspermintaan Penyidik PomAU Lanud Supadio dengan hasiltest urine negatif () mengandung zat AmphetamineBahwa jika apabila dikaitkan dengan Kep Menkes Nomor522/Menkes/SK/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 tentangpenunjukan Laboratorium pemeriksaan Narkotika danPsikotropika yang merupakan pencabutan dari Kep Menkesnomor 1175/Menkes/SK/X/1998 dan Kep. Menkes nomor1352/Menkes/SK/XII/2004 khusus untuk wilayah Kalbarpemeriksaan spesimen Psikotropika dan Narkotika sesuaidengan lampiran Kep.

Menkes nomor522/Menkes/SK/V1I/2008 pada angka romawi II nomor urut15 adalah pada Unit Laboratorium Kesehatan PropensiKalimantan Barat di jalan Dr.

dan BerdasarkanhasilPemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (SesuaiBerita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1107/NNF/2021,tanggal 19 April 2021), telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu)bungkus plastik warna merah berisi irisan daun yang disita dari terdakwa AMARROMZI KHADAFI Bin BECHIT adalah benar POSITIF mengandung senyawasintetis MDMB4enPINACA terdaftar dalam Narkotika Golongan (Satu) Nomorurut 182 (Seratus delapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes

danBerdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri PoldaJawa Tengah (Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik,Nomor : 1107/NNF/2021, tanggal 19 April 2021), telah melakukanpemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi irisandaun yang disita dari terdakwa AMAR ROMZI KHADAFI Bin BECHITadalah benar POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMB4enPINACAterdaftar dalam Narkotika Golongan (satu) Nomor urut 182 (Seratusdelapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes

danBerdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri PoldaJawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik,Nomor : 1107/NNF/2021, tanggal 19 April 2021), telah melakukanpemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisi irisandaun yang disita dari terdakwa AMAR ROMZI KHADAFI Bin BECHITadalah benar POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMB4enPINACAterdaftar dalam Narkotika Golongan (satu) Nomor urut 182 (sSeratusdelapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes

daun yang disita dari terdakwa AMAR ROMZI KHADAFI Bin BECHITadalah benar POSITIF mengandung senyawa sintetis MDMB4enPINACAterdaftar dalam Narkotika Golongan (satu) Nomor urut 182 (Seratusdelapan puluh dua) dalam Peraturan Menkes RI No. 4 tahun 2021 tentangPerubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UndangUndangRepublik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangandiatas dimana terdakwa memesan tembakau gorilla untuk dikonsumsi

sehingga tablet warna putihberlogo LL yang diedarkan oleh Terdakwa tidak diporoduksi oleh pabrikanresmi atau obat tanpa ijin edar atau obat palsu ; Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan, karenasebagaimana dimaksud dalam UURI No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan,semua sediaan farmasi sebelum diedarkan haruS mempunyai nomorpendaftaran/ijin edar dan diproduksi oleh Industri farmasi denganmenerapkan cara produksi obat yang baik (CPOB) ; Bahwa sesual surat Keputusan Menteri Kesehatan1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor1448/Menkes/Per/VI/2011, yang diberi yin untukmendistribusikan/menjual/menyerahkan obat khususnya daftar G adalahpedagang besar Farmasi dan Apotik, Rumah sakit dan Puskesmas ; Bahwa sesuai ketentuan UndangUndang No.38 Tahun 2007 tentangPembagian urusan pmerintahan anatara Pemerintah Daerah Provinsi danPemerintah daerah Kabupaten / Kota, Dinas Kesehatan diberi wewenangmemberikan perijinan dan pembinaan, pengendalian dan pengawasandistribusi sediaan farmasi

Menurutpenjelasan tersebut Sengaja (opzet) sama dengan willens en wetens ataudikehendaki dan diketahui;Menimbang, bahwa definisi mengedarkan dalam unsur ini menurutKamus Besar Bahasa Indonesia adalah membawa (menyampaikan) sesuatudari orang yang satu kepada orang yang lain, sedangkan dalam konteksperkara a quo yang ditinjau berdasarkan Pasal 1 angka 13 Peraturan MenteriKesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obatditafsirkan sebagai setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran

Selain itu, berdasarkan Pasal106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan dalam Pasal2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/ 2008tentang Registrasi Obat diatur bahwa obat yang diedarkan di wilayah Indonesia,sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin edar dari BadanPengawas Obat dan Makanan (BPOM);Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin edar menurut

Karenasebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor522/Menkes/SK/V 1/2008 tanggal 6 Juni 2008 menerangkanbahwa yang berwenang melakukan pemeriksaanpsikotropika dan narkotika di lingkungan DepartemenKesehatan pada wilayah Jawa Barat adalah BalaiPengembangan Labotarium Kesehatan Provinsi .JawaBarat. Dengan demikian pemeriksaan yang dilakukanoleh Dinas Kesehatan Kota Bandung adalah tidakberwenang dan tidak tidak sah.

Karenasebagaimana Surat Keputusan lifenteri KesehatanNomor 522/Menkes/SK/V1/2008 tanggal 6 Juni 2008menerangkan bahwa yang berwenang melakukanpemeriksaan psikotropika dan narkotika dilingkungan Departemen Kesehatan pada wilayah JawaBarat adalah Balai Pengembangan LabotariumKesehatan Provinsi Jawa Barat. Dengan demikianpemeriksaan yang dilakukan oieh Dinas KesehatanKota Bandung adalah tidak berwenang dan tidaktidak sah.

Karena sebagaimanaSurat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor:522/Menkes/SK/V 1/2008 tanggal 6 Juni 2008menerangkan bahwa yang berwenang melakukanpemeriksaan psikotropika dan narkotika dilingkungan Departemen Kesehatan pada wilayah JawaBarat adalah Balai Pengembangan LabotariumKesehatan Provinsi Jawa Barat.

yang termuat data hasil tes urine Pembandingdan pengakuan Pembanding sendiri dan nyata Pembandingtelah menikmati psikotropika berdasarkan hasil tesurine Pembanding.Dari penjelasan tersebut Terbanding berpendapatPutusan Majelis Hakim Pengadilan Tngkat Pertamatelah tepat dan benar dalam hal pembuktian unsurtindak pidana.Bahwa bila alat bukti berupa surat yang Terbandingajukan dalam persidangan dianggap tidak syah olehPenasehat Hukum Pembanding dengan adanya SuratKeputusan Menteri Kesehatan Nomor.522/Menkes