Ditemukan 4030 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : order ordi ode ortu oord onde ordo orda orie ordem orre
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN SEMARANG Nomor 60/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 10 Desember 2019 — dr. M. TEGUH IMANTO, Sp.B. (ONK), M.Kes. Bin H. MUNIR CHOLIL
967 — 1571
  • diancam pidanadalam Pasal 12 huruf f UndangUndang Nomor 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Hal. 473 dari 531 Perkara Nomor 60/Pid.SusTPK/2019/PN.SmgPerkara Tindak Pidana Korupsitentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55ayat (1) ke1 KUH Pidana;Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada surat dakwaan JaksaPenuntut Umum yang disusun secara Alternatif Subsidairitas (Kombinasi)seperti tersebut di atas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana(process orde
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2012 — Putus : 06-02-2013 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 59/PID.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst
Tanggal 6 Februari 2013 — Jacob Purwono - Kosasi Abbas
289 — 111
  • dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 yangdidakwakan dalam Dakwaan Primer tersebut, Dakwaan Primer a quo haruslahdinyatakan tidak terbukti menurut hukum.Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer dari Surat Dakwaan dalamperkara ini tidak terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dibebaskandari Dakwaan Primer dimaksud.Menimbang, bahwa oleh karena dalam Surat Dakwaan perkara a quoTerdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka dengan tidak terbuktinyaDakwaan Primer, sesuai dengan prosess orde
    pidana sebagaimanadiatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan atas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun dalam bentuk subsidiaritasmaka sesuai dengan tertib asas pembuktian dalam hukum acara pidana atauprocess orde
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 08-06-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 8 Juni 2015 — ANAS URBANINGRUM
1903 — 2215 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sejarah keruntuhan orde baru yang mewarisi masalah politik, keamanan danekonomi dikarenakan rezim yang korup dalam mengelola pemerintah dannegara. Amanat reformasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih danKKNI harus sejalan dengan prinsip dan tujuan hukum pidana danmengawalnya dengan cara penindakan represif yustisial, oleh karena itupemberantasan korupsi juga harus memberikan efek deterrence, preventif &protektif untuk mewujudkan daya cegah dan tangkal dari ancaman korupsipolitik.6.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Register : 17-01-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg
Tanggal 28 Mei 2019 — M. HABIB SHALEH
695 — 473
  • Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi.Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada surat dakwaan JaksaPenuntut Umum yang disusun secara Alternatif seperti tersebut di atas, makasesuai dengan tertib hukum acara pidana (process orde
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 04/Pid.Sus/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Nopember 2016 — Pidana Korupsi - ALEX USMAN
330 — 431
  • KUHP)Subsidair: Melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidanasebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kitab UndangUndangHukum Pidana (KUHP).Hal 364 Putusan No. 04/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PSTMenimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengandakwaan subsidaritas, maka sesuai dengan tertib hukum acara pidana atauproces orde
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-07-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Juli 2012 — DR. RENE SETYAWAN, MA BIN MOH. NUH
175 — 71
  • Pasal 55 ayat (1)ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;Menimbang, Bahwa, dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan Dakwaan KombinasiSubsidaritas Alternatif yang didalamnya mengandung Dakwaan Subsidaritas dan Alternatif,maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Pidana atau proces orde yang berlaku, pertamatamaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas DakwaanKesatu Primair, yang apabila Dakwaan Kesatu Primair terbukti, maka Dakwaan KesatuSubsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-07-2012 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Juli 2012 — DR. RENE SETYAWAN, MA BIN MOH. NUH
188 — 75
  • Pasal 55 ayat (1)ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;Menimbang, Bahwa, dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan Dakwaan KombinasiSubsidaritas Alternatif yang didalamnya mengandung Dakwaan Subsidaritas dan Alternatif,maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Pidana atau proces orde yang berlaku, pertamatamaMajelis Hakim akan mempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas DakwaanKesatu Primair, yang apabila Dakwaan Kesatu Primair terbukti, maka Dakwaan KesatuSubsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-03-2016 — Putus : 27-06-2016 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 22/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Juni 2016 — Pidana Korupsi - Ir. WAGIMAN, MT bin TUAH
88 — 17
  • Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangundangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001.Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dakwa dengandakwaan disusun dalam bentuk subsidaritas, maka sesuai dengan tertib hukumacara pidana atau proces orde yang berlaku, pertamatama majelis akanmempertimbangkan dan memberikan penilaian hukum atas dakwaan primair,yang apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu lagidipertimbangkan sebaliknya apabila
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-02-2014 — Putus : 30-06-2014 — Upload : 21-10-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 10/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Juni 2014 — M.AKIL MOCHTAR.
2040 — 1703
  • UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.Atau :Kedua =: Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang UndangNo. 31 Tahun 1999 jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.Menimbang bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut disusundalam bentuk alternatif, sesuai orde
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-10-2013 — Putus : 12-03-2014 — Upload : 08-01-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 50/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR
Tanggal 12 Maret 2014 — HM. RUSLI ZAINAL
596 — 215
  • peranan Terdakwa mengenai uang yang kemudian dilakukan penangkapan oleh KPKtersebut dan saksi tidak tahu dari perkembangan dalam peradilan danmedia massa bahwa terdakwa menyuruh Lukman untuk mengurusPerda namun Lukman Abbas tidak ada cerita itu pada saksi ; Bahwa mengeai pembangunan Main Stadium itu apa adanya tidakselesai sama sekali tetapi masih bisa digunakan ; Bahwa didalam BAP saksi No. 15 ada katakata kok masih tidakynberubah ya , maknanya adalah saksi disitu sekarang kan erareformasi zaman orde