Ditemukan 5561 data
31 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
PIB Nomor: 496357 tanggal 7 Desember 20132. Purchase Order Nomor: PO 3822 tanggal 14 November 2012 senilaiUSD17,124.463. Proforma Invoice Nomor: PED/12/00080 tanggal 12 November 2012senilai USD17,124.464. Sales Contract Nomor: SC3902 tanggal 16 November 20125. Letter of Intent dari supplier tanpoa nomor tanggal 2 Desember 20126. Confirmation Letter dari United Impact tanpa nomor tanggal 19Desember 20127. Invoice Nomor: PED/12/00080 tanggal 26 November 2012 senilaiCNF USD17,124.468.
46 — 25
./2013/PN.Bgr. tgl30 Des 20132. Terdakwa II bernama Edy Machali Alias Papi; Bahwa Terdakwa II.
70 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor277/B/PK/PJK/20132/7. Bahwa sebagai bahan petimbangan, kami sampaikan pendapat ahihukum tentang Yurispudensi. M. Yahya Harahap SH dalam bukunyaHukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktiandan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, hal. 832834, adabeberapa syarat yang harus dipenuhi jika suatu putusan Hakim menjadiyurisprudensi, yaitu :a.
181 — 69
B. 687/DKKCP/ADK/09/2013 tgl 30 September 20132 SP II No. B. 706/IXKCP/ADK/10/2013 tgl 08 Oktober 20133 SP III No.
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal Pajak1 738/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.IV/16/20132 739/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.IV/16/20133 741/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46893/PP/M.IV/16/20134 742/B/PK/PJK/2014 22 Desember 2014 PUT.46898/PP/M.IV/16/2013 Halaman 35 dari 39 halaman.
29 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.747 K/Pdt/20132. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untukmembayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlahRp500.000. (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMahkamah Agung pada hari: Rabu, tanggal 30 Oktober 2013 olehProf. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff, S.H., M.A., Hakim Agung yangditetapbkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,Syamsul Maarif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. H. Hamdan, S.H., M.H.
120 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
olehkarenanya gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapatditerima;e Dalam Rekonvensi:1.Bahwa apaapa yang Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi IIsampaikan dalam konvensi baik dalam eksepsi maupun dalam pokokperkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagianrekonvensi, sehingga terhadap halhal yang Penggugat Rekonvensi danPenggugat Rekonvensi I sampaikan dalam konvensi tidak akan diulang lagipada bagian rekonvensi;Hal. 16 dari 34 hal.Put.Nomor 495 K/Pdt.SusPHI/20132
38 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tanggal Pajak1 738/B/PK/PJkK/2014 22 Desember 2014 PUT.46895/PP/M.1V/16/20132 739/B/PK/PJkK/2014 22 Desember 2014 PUT.46897/PP/M.1V/16/2013 Halaman 34 dari 39 halaman.
83 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
putusan Pengadilan,maka Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uangpaksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap harinya atasketerlambatan melaksanakan isi putusan Pengadilan ;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusansebagai berikut:Dalam Provisi1 Menerima dan Mengabulkan Tuntutan Provisi Para Penggugat ;Hal. 9 dari 27 hal.Put.Nomor 291 K/Pdt.SusPHI/20132
193 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 46/B/PK/PJK/20132 Bahwa alasanalasan butir B, C, D, dan E juga tidak dapat dibenarkan karenapertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan Mengabulkanseluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP249/WPJ.20/2008 tanggal 24 April 2008 mengenaikeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan TahunPajak 2005 Nomor : 00025/206/05/004/07 tanggal 22 Maret 2007, atas namaPemohon Banding sekarang
358 — 189
Surat Penyerahan Sebidang Tanah Tertanggal 04 Januari 20132. Surat Pernyataan Kesaksian Kepemilikan Tertanggal 07 Februari 20133. Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah Tertanggal O07 Februari 2013dan4. Surat Pernyataan Tertulis Juara Saogo Tertanggal 28 Juni 2014Bahwa namun ternyata buktibukti Penggugat tersebut tidak memenuhisyarat formal dan materiil maka tidak memiliki nilai pembuktian denganalasan sbb:1.
136 — 169 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 42 K/Pdt.Sus/20132. Hukum Acara Tingkat Banding (vide halaman 2 angka 2), dalam perkarakeberatan terhadap putusan BPSK tidak ada hukum acara tingkatbanding;3. Pasal 118 HIR vide halaman 2 alinea pertama), HIR tidak berlakudiwilayah Sumatera;Bahwa terhadap keberatan Pemohon incasu perkara a quo, secara khusustelah diatur dalam ketentuan khusus untuk itu yaitu antara lain:1. Undangundang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:Pasal 56 jo Pasal 58;2.
Terbanding/Terdakwa : NUNUNG BUDIANA, S.P BIN DIDI SURYANA
232 — 78
Foto Copy Legalisir Surat Permintaan PembayaranLangsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor =:642/SPP/Setda/HibahKeu/LS/2013 Tahun Anggaran 2013Tanggal 18 November 20132. Foto Copy Legalisir Surat Permintaan PembayaranLangsung Belanja Pengeluaran Nomor642/SPP/Setda/HibahKeu/Ls/2013 Tanggal 18 November2013 Tahun Anggaran 2013 Senilai Rp.880.000.000,(delapan ratus delapan puluh juta rupiah);3.
Kwitansi asli Pembelian Gedung SAJIDA senilai Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) Tertanggal 11Desember 20132. Kwitansi asli Pembelian Gedung SAJIDA senilai Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) Tertanggal 25 Maret20143.
Kwitansi Asli Penyerahan Uang sejumlah Rp.266.000.000,(dua ratus enam puluh enam juta rupiah) Tertanggal 02Desember 20132. Asli Penyerahan Uang sejumlah Rp.100.000.000,(Seratusjuta rupiah) Tertanggal O9 Desember 20133. Asli Penyerahan Uang sejumlah Rp.88.000.000,(delapanpuluh delapan juta rupiah) Tertanggal 03 Januari 20144.
Kwitansi asli Pembelian Gedung SAJIDA senilai Rp.400.000.000, (empat ratus juta rupiah) Tertanggal 11Desember 20132. Kwitansi asli Pembelian Gedung SAJIDA senilai Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) Tertanggal 25 Maret20143. Kwitansi asli Pembelian Gedung SAJIDA senilai Rp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) Tertanggal 03November 2014.Laporan Pemasukan Dan pengeluaran Uang Yayasan SAJIDABulan Desember 2013 (Asli)Putusan Nomor 3/TIPIKOR/2016/PTBdg. Halaman 129 dari 17024.
251 — 204 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 355 K/PID.SUS/20132. Sertifikat Keselamatan Telepon Radio Kapal Barang NomorB958/PK.651/890/AD.TPK2009, habis masa berlakunya tanggal 30Juni 2009 ;3. Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Minyak NomorB958/PK.890/70/AD.TPK2009 yang berlaku sampai dengan tanggal30 Juni 2009;4.
170 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 943/B/PK/PJK/20132. Atas transaksi sebesar Rp495.415.352,00 Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) menyatakan uang masuk tersebutmerupakan uang dari pengembalian barang yang dibeli dari DaidoKogyoJepang, Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding)meragukan transaksi tersebut karena:a. Termohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding)tidak menunjukkan invoice pembelian dan PIB atas barangyang diretur,b.
34 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Parman Kelurahan Temindung Permai,Kecamatan Samarinda llir, Kota Samarinda, tersebut;Hal. 21 dari 34 hal.Put.No. 161 K/Pdt/20132.
61 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1222 K/Pid.Sus/20132:di Kecamatan Bua Kabupaten Luwu beserta bukti terimanya masingmasing ;= 12 (dua belas) Berita Acara serah terima beras miskin ke 12 Desa diwilayah Kecamatan Bua yang dibuat satker raskin sub.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : PALUPI WIRYAWAN, SH
78 — 54
(SimpanPinjam Perempuan) Perguliran pada Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Pebounang KecamatanHalaman 6 dari 32 halaman Putusan Perkara Nomor 2/Pid.SusTPK/2016/PT PALPalasa Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2012 2013 sebagai berikut:18 x Angsuran TunggakanNo Nama Jumlah JumlahKelompok Pinjaman (Rp) Tgl Tgl Pokok Bunga (Rp) TunggakanCair Lunas (Rp) 9 P Keseluruhan(Rp)1 Kelompok Rp.50.000.000 22/03/ 22/09/ Rp. 13.506.000 Rp.13.506.000SPP Polu Ilo 2012 20132
48 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 112/B/PK/PJK/20132) SuratTergugatNomor$322/WPJ.01/BD.0401/2009 yangdiajukan gugatan tidak mengembalikan kelebihan pembayaranpajak sudah mengarah kepada pengambilalihan hak milikPenggugat, sehingga perbuatan tersebut telah melanggar Pasal28H ayat (4) UUD 1945 Amandemen Kedua (melanggar HakAsasi Manusia);Rekapitulasipenerapanketentuanperundangundanganyangnyatanyata tidak sesuai dengan undangundang perpajakan yangberlaku adalah: NoUndangUnd Pasal Muatan Materi Ssang1 UU KUP2000 Ps.17C
124 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2618 K/Pdt/20132 Bahwa, dalam Akte Sewa menyewa tersebut Tergugat I telah menyewakankepada Para Penggugat atas Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat HakMilik Nomor 691/Sanur, seluas 825 m?