Ditemukan 2150 data
Ferry Anwar
Tergugat:
1.MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
2.DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
Intervensi:
PT ANTAM Tbk
128 — 99
ESDM RI.eterangan:Burat iniementerian ESDM RI Minerba (Tergugat Il) disampaikan kepada MenteriPenggugat membuat surat Nomor:072/DIROEA/XI/2020 tanggal 25 November 2020Hengan perihal Permohonan Pendaftaran IUP OP PT Oti Eaya Abadi ke dalam BasisData IUP Aktif Ditjen Minerba Kementerian ESDM RI, ditujukan kepada Menter FridakTanggapan Danepastian HukumAda Penggugat m@mbuat suratNomor:076/DIROEA/X1/2020 ES tanggal 9 Defember 2020 dengan perihal Kebdratan, ditujukepada Menteri ESDM RI.Halaman 22 dari
Keputusan Menteri ESDM Nomor 3412 K/30/MEM/2015tentang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus OperasiProduksi di Daerah Matarape, Kabupaten Konawe Utara,Provinsi Sulawesi Tenggara;Bahwa dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pengelolaan usahapertambangan mineral dan batubara, dilakukan perubahan terhadapKeputusan Menter ESDM Nomor 3407 K/30/MEM/2015 tentangWilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksimelalui Objek Sengketa I;Bahwa Gubernur Sulawesi Tengah mengirimkan surat Nomor540/175/
Bahodopi Utara;Bahwa pada 16 Maret 2018, Direktur Jenderal Mineral dan Batubaramengirimkan surat kepada Gubernur Sulawesi Tengah dan BupatiMorowali melalui Surat Nomor 540/30/DJB/2018 Perihal PermintaanNama Anggota Tim Panitia Lelang WIUPK yang berisi permohonan satunama dari masingmasing Pemerintah Daerah untuk dimasukkan kedalam Tim Panitia Lelang WIUPK Bahodopi Utara;Bahwa tindak lanjut pembentukan Panitia Lelang WIUPK Bahodopi Utara,pada tanggal 15 Mei 2018 Menteri ESDM menetapkan Keputusan Menter
Surat Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 545/1395 tanggal 18 Maret2015 Perihal Pengelolaan Eks Wilayah KK PT Vale Indonesia Tbk diSulawesi Tenggara;Bahwa atas dasar rekomendasi tersebut serta menindaklanjuti KeputusanMenteri ESDM Nomor 255.K/30/DJB/2015 tentang Penciutan IV KontrakKarya PT Vale Indonesia, Direktur Jenderal Mineral dan Batubaramengusulkan kepada Menter' ESDM untuk menerbitkan KeputusanMenteri yang menetapkan eks Wilayah Kontrak Karya PT Vale Indonesia(d/n PT INCO) menjadi WIUPK Operasi
Menter' atau Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuaikewenangannya memproses permohonan pencadangan wilayahpertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9berdasarkan hasil pengujian wilayah pertambangan yangdimohon;(2).
13 — 4
Pasal 8 Peraturan Menter!
14 — 13
Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka permohonanPemohon cukup beralasan dan tidak melawan hak sehingga patut untukdikabulkan;14Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
30 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keputusan Menter!Keuangan RI No. Kep271/MK/7/4/1971 tanggal 26 April 1971 telah diserahkanoleh Turut Tergugat kepada Turut TergugatII vide surat No.Kridit/2051/89tanggal 27 Juli 1989. Dengan telah diserahkannya penagihan piutang macettersebut oleh Turut Tergugat! vide surat tanda terima surat penyerahan piutangNegara No.TT372/WPN.04/BG.0103/1989 tanggal 2 Agustus 1989, makasecara hukum Turut Tergugat!
10 — 6
Pasal 8 Peraturan Menter!
33 — 12
Fotokopi Surat Keterangan Gaib Nomor: , tanggal 13Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Kemuning, Kelurahan KelurahanKemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter!
17 — 2
Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Qaidah UshulFigih yang berbunyi sebagai berikut :arbadh bois ac JI We pLYl 9 paiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, makapermohonan para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menter!
INDAH SARI, SH
Terdakwa:
ALBERT KURNIAWAN Bin KARIM
14 — 2
kePolsek Seberang Ulu Palembang;Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 983/Pid.Sus/2018/PN Pig Bahwa, benar Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan LaboratorisKriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.LAB : 659/NNF/2018 tanggal 06 Maret 2018 dengan kesimpulan bahwaterhadap barang bukti yang didapat dari Terdakwa berupa Kristalkristal putihdengan berat netto 0,070 gram dan urine mengandung metamfetamina yangterdaftar sebagai golongan (Satu) nomor urut 61 lampiran peraturan Menter
11 — 8
dengan Termohon;Halaman 3 dari 15Putusan Nomor 274/Pdt.G/2018/PA.BjbMenimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan denganpembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan olehPemohon,;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: tanggal 22 Juni2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telahdilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter
18 — 4
diajak bicara baikbaik, sehingga membuatPenggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersamaTergugat;Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan,namun karena pokok perkara aquo adalah perceraian yang hukum materiilnyatidak tunduk kepada kemauan atau persetujuan kedua belah pihak, makaPenggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian.Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat, yakni P, yangtelah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menter
62 — 21
tersebut mempunyai utangkepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukanmerupakan utang, Perbuatan terdakwa dilakukan dengancara sebagai berikut Bahwa sebagai upaya peningkatan aksesbilitas danpeningkatan mutu pendidikan merupakan salah satuprioritaS pembangunan nasional untuk mendorongPemerintah Kabupaten/Kota melakukan ~~ tindakannyata dalam mewujudkan peningkatan aksesmasyarakat terhadap pendidikan yang lebihberkualitas, berdasarkan hal tersebut diatas,pemerintah mengeluarkan Peraturan Menter
menurutpikiran orang yang memberikan hadiah atau janjitersebut ada hubungan dengan jabatannya, perbuatanterdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut Bahwa sebagai upaya peningkatan aksesbilitas danpeningkatan mutu pendidikan merupakan salah satuprioritas pembangunan nasional untuk mendorongPemerintah Kabupaten/Kota melakukan ~~ tindakannyata dalam mewujudkan peningkatan aksesmasyarakat terhadap pendidikan yang lebihberkualitas, berdasarkan hal tersebut~ diatas,pemerintah mengeluarkan Peraturan Menter
jabatan atau) kedudukanyang dapat merugikankeuangan...keuangan negara atau perekonomian Negara, perbuatanterdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut Bahwa sebagai upaya peningkatan aksesbilitas danpeningkatan mutu pendidikan merupakan salah satuHal.prioritas pembangunan nasional untuk mendorongPemerintah Kabupaten/Kota melakukan ~~ tindakannyata dalam mewujudkan peningkatan aksesmasyarakat terhadap pendidikan yang lebihberkualitas, berdasarkan hal tersebut~ diatas,pemerintah mengeluarkan Peraturan Menter
26 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menter i Keuangan cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq.
19 — 2
Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menter!
12 — 3
Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan;Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yangpada pokoknya dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugatmengajukan surat bukti, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomorwenn ne ne en nnn anne nnn n nn ne nn = tertanggal O07 Juni 2004 yang dikeluarkan oleh KepalaKantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah,yang telah dilakukan pemeteraian kemudian berdasarkan Peraturan Menter
MEILANY MAGDALENA M, SH
Terdakwa:
Rusman alias Mang bin Tura
12 — 3
Industri farmasi, pedagangbesar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagimanadimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin Knusus penyalur Narkotika dan Menter!
36 — 9
., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antaraTergugat dengan Penggugat dijatunkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalampersidangan Pengadilan Agama Mamulju, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2)huruf (c) Buku Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menter!
Desmilita.SH
Terdakwa:
AZRIADI AMBRIZON als JON bin AMIR HAMZAH
34 — 4
setelan mendapatkanpersetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan.Bahwa pengertian tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangandengan hukum yang berlaku secara formil, sebagaimana ketentuan Pasal 7 danPasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam jumlahterbatas Narkotika Golongan dapat digunakan untuk kepentinganpengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi dan untuk reagensiadiagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menter
ARDHI PRASETYO, S.H., M.H.
Terdakwa:
Soponias Dentri Alias Deden Anak Dari Hilarius Lintas Alm
103 — 30
pengembangandan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatanpascatambang sedangkan Penambangan adalah kegiatan memproduksimineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya; Bahwa untuk dapat melakukan usaha pertambangan harus memiliki ijinberupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat(IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Surat IzinPenambangan Bantuan (SIPB); Bahwa untuk dapat melakukan usaha pertambangan harus memiliki izinberupa IUP dari pemerintah pusat yaitu Menter
, IPR dari Menter, IUPKdari Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah, dan SIPB dariMenteri; Bahwa apabila kegiatan usaha pertambangan dilakukan yang bukanwilayah pertambangan rakyat maka dikategorikan melakukan kegiatanpertambangan tanpa izin; Bahwa Tahapan agar dapat melakukan usaha pertambangan yaitu IPRdiberikan setelah ditetapkannya wilayah pertambangan rakyat olehpemerintah pusat, untuk mendapatkan IPR pemohon harus mengajukanSurat permohonan, Komoditas tambang yang dimohon, Kartu TandaPenduduk
1.BILLIE ADRIAN, SH.
2.MUHITH NUR, S.H., M.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD HATTA Alias HATTA Bin LUKMAN KASENG
62 — 25
0,1825 gram (kode G 0,46) diberi nomor barang bukti 9008 /2019 / NNF;8. 1 (Satu) botol kaca berisi urine milik MUHAMMAD HATTA AliasHATTA Bin LUKMAN KASENG yang diberi nomor barang bukti 9009/ 2019 / NNF;Dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor barang bukti9002/2019/NNF, 9003/2019/NNF, 9004/2019/NNF, 9005/2019/NNF,9006/2019/NNF, 9007/2019/NNF, 9008/2019/NNF, dan 9009/2019/NNFkesemuanya Positif (+) mengandung Metamfetamina yang terdaftarterdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menter
9 — 3
Pasal 8 Peraturan Menter!