sebagaimana tercantum dalam berita acarapersidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dariputusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pada sihari sidang yang ditentukanPemohon datang menghadap dipersidangan dan Termohon tidakdatang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggilseara sah dan patut sedang ketidak hadirannya tidakdisebabkan alasan yang sah ;Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipilyang

kekuatanhukum tetap maka oleh karenanya maka Pencatatan Kelahiran anak Pemohon yakni RizkaFadillah wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan aktaPencatatan Sipil untuk itu in casu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan SipilKabupaten Mandailing Natal paling lambat 30 ( tiga puluh hari ) sejak diterimanya salinanpenetapan Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berkekuatan hukum tetap in casuuntuk didaftarkan dalam register akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipilyang

NAGESWARARAOMANDAVILLI di Rumah Sakit Budi Mulia Surabayapada tanggal 6 Oktober 1982 jam 21.20 Wib ;e Bahwa tentang kelahiran anak pemohon karena kesibukan sertakealpaan, hingga kini belum pernah Pemohon laporkan ke KantorCatatan Sipil yang bersangkutan ;e Bahwa Pemohon baik pada saat sekarang maupun disaat mendatangsangat membutuhkan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon tersebut ;e Bahwa oleh karena keterlambatan Pemohon dalam hal melaporkantentang kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipilyang

Memerintahkan kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untukmencatat tentang Kematian tersebut di dalam buku Register catatan sipilyang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkanAkta Kematian atas nama alm Widji Santoso;3.

belumdidaftarkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga belum mempunyaiAkte Kelahiran, dan untuk dapat diterbitkan akta kelahiran bagi Pemohon dari DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan, maka terlebih dahulu harusada Penetapan dari Pengadilan Negeri ; Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkanPenetapan Pengadilan Negeri tentang Akta Kelahiran bagi Pemohon, agar dapatnyaditerbitkan Akta Kelahiran bagi Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang

Elmunif padatanggal 21 Januari 2019, Mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 21 Januari 2019,dan menyatakan medisi tidak berhasil, dengan demikian maksud PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon danberdasarkan pendakuan Pemohon, Pemohon adalah seornag pegawai Negeri Sipilyang apabila ingin menceraikan istri maka Pemohon terikat dengan peraturanPemerintah, yaitu Pemohon harus terlebih dahulu mendapat surat izin dari atasanuntuk

Nomor 25 tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilpada pokoknya menyebutkan pembetulan akta pencatatan sipil dilakukanoleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD InstansiPelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif PejabatPencatatan Sipil atau diminta oleh Penduduk dan ketentuan Pasal 101Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentangPersyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyang

., tanggal 02 Sepember 2000, adalah anak yang dilahirkandari pernikahan sah antara Pemohon (NUR KHALIMAHdengan AN T ON; 3 Memerintahkan Panitera mengirimkan turunan resmi daripenetapan kelahiran anak tersebut yang telah berkekuatanhukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipilyang berwenang guna dicatat dan didaftar dalam buku registerkelahiran yang disediakan untuk keperluanitu; 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biayapermohonan ini; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang

AMARULLAH karena telahmelampaui batas waktu sejak tanggal kelahiran sebagaimanayang ditetapkan Undangundang;Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkarapermohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekkuensi darihasil tersebut hanya mengingat pihak yang bertindak sebagaipemohon, akan tetapi dalam permohonan penerbitan aktakelahiran ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihaklain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukanundangundang, aquo dinas kependudukan dan pencatatan sipilyang

mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;Menetapkan bahwa di rumah, Kabupaten Bogor pada tanggal 12012010 telah meninggal dunia seorang lakilaki bernama Sodiq NIK32.03.09.060763.01196 karena sakit dan dikebumikan di SlemanYogyakarta;Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian atasnama almarhum Sodiq.Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapokan kepada kantor DinasKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor di Cibinong untukmencatat tentang kematian tersebut dalam buku register catatan Sipilyang

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepadaInstansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipilyang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan DanPencatatan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan palinglambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinanPenetapan ini ; 4. Memerintahkan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan DanPencatatan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatanmemberikan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;5.

lainnya tidaklah perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa mengenai buktibukti Surat yang diajukan oleh Pemohonagar tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena dalam undangundang administrasikependudukan menganut asas stelsel aktif bagi penduduk, serta dihubungkandengan ketentuan Pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentangpenambahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipilyang

Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Pengadilan Negeri Ketapanguntuk mencatat tentang Penggantian nama anak pemohon tersebut, aktakelahiran No 6104LT 11112016 0041, serta pada Register Catatan Sipilyang bersangkutan ;4.

telah memperoleh faktafakta sebagai berikut: Bahwa Pemohon adalah tercatat sebagai penduduk dan bertempat tinggal dibertempat tinggal di Tambakrejo No.29, RT.001, RW.008, Desa Tambakrejo,Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo ;e Bahwa Pemohon adalah anak ke3 (tiga) dari pasangan suami istri AFWANALI dan UMI HANIK , lahir di Sidoarjo pada tanggal 07 September 1989 ;e Bahwa ternyata kelahiran Pemohon tersebut hingga sekarang belum pernahdiiaporkan dan dicatatkan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang

KetuaPengadilan Negeri Kota Kediri berkenan memeriksa permohonan Pemohon danselanjutnya menetapkan sebagai berikut:1.Mengabulkan permohonan Pemohon dan membatalkan Penetapan No.44/Pdt.P/2018/PN.Kadr;Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon darinama semula AHMAD PURYONO menjadi nama HADI PURWANTO;Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Kediri di Kediri untukmencatat tentang penggantian nama pemohon tersebut Akta KelahiranNomor 3571LT130220180003 serta pada Buku Register Catatan Sipilyang

Pada wakiu pendaftaranulang Pegawai Negeri Sipil tersebut saya sedang tugas belajar diUniversitas Indonesia di Jakarta sampai tamat;Pada nomor 3 Peringatan Bagi Pegawai : setiap Pegawai Negeri Sipilyang tidak mengisi kartu pendaftaran ulang, akan dihentikan gajinya dandianggap tidak lagi mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil;Jadi kelalaian atasan langsung saya tersebut di atas menyebabkansaya tidak memperoleh gaji dan tidak mempunyai status sebagaiPegawai Negeri Sipil lagi.

Kementerian PendidikanNasional tidak mau melihat bahwa saya mantan Pegawai Negeri Sipilyang diangkat kembali menjadi Calon Pegawai Nengeri Sipil, sehinggaPasal 15 Peraturan Pemerintah Tahun 1976 tentang pengadaan PegawaiNegeri Sipil yang dipergunakan untuk menghitung masa kerja saya untukpenetapan gaji pokok pada pengangkatan saya kembali menjadi CalonPegawai Negeri Sipil.

Atasan langsung saya di FakultasUniversitas Hasanuddin tidak pernah menyampaikan kepada saya KartuPendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil;Pada Nomor 3 Peringatan Bagi Setiap Pegawai Negeri Sipil padaangka VI Petunjuk Umum, dikemukakan bahwa : Pegawai Negeri Sipilyang tidak mengisi kartu pendaftaran Pegawai, akan dihentikangajinya dan ia dianggap tidak lagi mempunyai status sebagai PegawaiNegeri Sipil.

Gugatan Kurang Pihak;Bahwa apabila yang dipermasalahkan oleh Penggugat itu adalah FormulirModel D3 (Formulir Peninjauan Masa Kerja) yang diterbitkan pada tanggal31 Maret 1981 atau Pengisian Kartu Pendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipilyang diadakan pada tanggal 16 Maret 1974 atau Surat Keputusan PensiunNomor C0023/KEP/13/96 tanggal 19 Januari 1996 yang diterbitkan olehTergugat (dahulu Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara), yangmana apabila mencermati proses terbitnya Surat Keputusan objek

Pada waktuPendaftaran Ulang Pegawai Negeri Sipil tersebut Penggugat sedangtugas belajar di Universitas Indonesia di Jakarta sampai tamat;Pada nomor 3 Peringatan Bagi Pegawai : setiap Pegawai Negeri Sipilyang tidak mengisi Kartu Pendaftaran Ulang, akan dihentikan gajinya dandianggap tidak lagi mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil;Jadi kelalaian atasan langsung Penggugat tersebut di atasmenyebabkan Penggugat tidak memperoleh gaji dan tidakmempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil lagi.

yangseadiladilnya ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugattidak pernah datang dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmidan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkantidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halanganyang sah menurut hukum;Menimbang bahwa, Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Penggugat harus tetapmembuktikan bahwa gugatannya telah cukup beralasan berdasarkan hukum.Menimbang bahwa, Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang digugat cerai oleh istrinya, terikat dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta penjelasannya, yakni harusmendapat Surat Keterangan dari Pejabat.Halaman 8 dari 17 halaman Putusan.Nomor

yangseadiladilnya ;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugattidak pernah datang dan tidak juga mengutus orang lain sebagai wakil ataukuasanya yang sah di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmidan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkantidak ternyata bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yangsah menurut hukum;Menimbang bahwa, Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang

Penggugat harus tetapmembuktikan bahwa gugatannya telah cukup beralasan berdasarkan hukum.Menimbang bahwa, Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang digugat cerai oleh istrinya, terikat dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1)Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan danPerceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, serta penjelasannya, yakni harusmendapat Surat Keterangan dari Pejabat atasannya.Menimbang bahwa, oleh karena

;Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga agarmengirim turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas PendidikanKota Sibolga dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan SipilKabupaten Humbang Hasundutan di Dolok Sanggul terhitung sejakputusan ini telah berkekuatan hukum tetap agar dicoret dari RegisterCatatan Sipilyang ada sesuai ketentuan hukum yang berlaku.;Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga agarmengirim turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas PendidikanKota Sibolga dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan SipilKabupaten Humbang Hasundutan di Dolok Sanggul terhitung sejakputusan ini telah berkekuatan hukum tetap agar dicoret dari RegisterCatatan Sipilyang ada sesuai ketentuan hukum yang berlaku.;5.

pengadilan negeri tempat pemohon;Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal pemohon berada di wilayahhukum Pengadilan Negeri Surabaya beralasan hukum Pengadilan Negeri Surabayaberwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 52 ayat (2)Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UndangundangNomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka pencatatan perubahannama Pemohon wajib dilaporkan Pemohon ke Dinas Kependudukan dan catatan sipilyang