RISET PERKEBUNAN NUSANTARA

Riset Perkebunan Nusantara di SelPutih;Bahwa Penggugat dimutasikan di Sikijang atau di Riau tapi tidakdilaksanakan oleh Penggugat maka Penggugat diberhentikan dari PT.Riset Perkebunan Nusantara;Bahwa pekerjaan Penggugat di PT. Riset Perkebunan Nusantarasebelum diberhentikan dari kerjaannya bekerja sebagai pengurus rumahtangga dikantor PT. Riset Perkebunan Nusantara;Bahwa Penggugat bekerja di PT. Riset Perkebunan Nusantara sejaktahun 2000;Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa PT.

Riset Perkebunan Nusantara di SeiPutih;Bahwa Penggugat dimutasikan di Sikijang atau di Riau tapi tidakdilaksanakan oleh Penggugat maka Penggugat diberhentikan dari PT.Riset Perkebunan Nusantara;Bahwa pekerjaan Penggugat di PT. Riset Perkebunan Nusantarasebelum diberhentikan dari kerjaannya bekerja sebagai pengurus rumahtangga dikantor PT. Riset Perkebunan Nusantara;Bahwa Penggugat bekerja di PT. Riset Perkebunan Nusantara sejaktahun 2000;Bahwa saksi mengetahui bahwa PT.

Riset PerkebunanNusantara sejak tahun 2011; Bahwa pekerjaan Penggugat adalah penyadap pohon karet di SungaiPutin Tanjung Morawa dan saksi juga sebagai karyawan diperusahaantersebut; Bahwa PT. Riset Perkebunan Nusantara di Sikijang merupakanPerkebunan Percobaan dan bagian dari PT. Riset Perkebunan Nusantara; Bahwa fasilitas yang diterima oleh Penggugat di PT. Riset PerkebunanNusantara uang saku, biaya perobatan, uang pindah dan rumah dinas; Bahwa setiap bulannya Penggugat menerima gaji dari PT.

Riset Perkebunan Nusantara; BahwaPenggugat sebagai karyawan tetap di PT. Riset PerkebunanNusantara sejak tahun 2011; Bahwa pekerjaan Penggugat adalah penyadap pohon karet di SungaiPutin Tanjung Morawa dan saksi juga sebagai karyawan diperusahaantersebut; Bahwa PT. Riset Perkebunan Nusantara di Sikijang merupakanPerkebunan Percobaan dan bagian dari PT.

Riset Perkebunan Nusantara; Bahwa Penggugat bekerja sebagai penyadap pohon karet mulai bekerjapukul 06.00 wib sampai pukul 12.30 wib; Bahwa saksi bekerja di PT.

NAJAMUDDIN SIREGAR;MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA;

vo MELAWAN: vr(MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIKa Spad INDONESIA, Berkedudakan di Jalan Jenderal SudirmanSe uggs > >y eyor oray Hal 1 dari 6 hal Put No.26/B/2017/PT.TUN.JKT>oeRobertus Ulu Wardana, S.H.

Ah; ee ee ee a ee eee eee eee eeon FP 7 FF BKesemuanya waanegara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Saorpada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiRepuiiik Indonesia, beralamat di Gedung D e ,Kore Kementerian Pendidikan Dan Kebudeyaan, Jalany Venderal Sudirman Pintu Satu, Senayai, Jakarta,ga berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 2222/A@HK/2016 tanggal 20 Juli 2016, untuk selanjutnya " disebut sebagaiOo TERGUGAT/TERBANDING : e weneaeenenenenenenennnnnnenenenens 26/B/2017/PT.TUN.JKT tertanggal 30

Penggugat:
1.Carel Triwiyono Hamonangan
2.Desi Heryati
3.Argalia Sinta Nugrahini
4.Dwi Oktavi Abdiyana
5.Mela Isnaeni
6.Dwi Harya Gustina
Tergugat:
1.Menteri Riset dan Teknologi cq. Panitia Pelaksana Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter UKMPPD
2.Menteri Riset dan Teknologi cq. Ketua Pangarah Panitia Ujian Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter
3.Menteri Riset dan Teknologi cq.

Direktur Penjaminan Mutu
4.Menteri Riset dan Teknologi cq. Direktur Janderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
5.Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia cq. rektur Jenderal Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
6.Menteri Riset dan Teknologi Republik Indonesia

., DKK VS MENTERI RISET TEKNOLIGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI;

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi;pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalamperkara:1.MUH.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi;dengan dalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:Objek Permohonan;Halaman 2 dari 45 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/2018Adapun yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil dalampermohonan ini adalah:1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi;2.

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 18 TahunHalaman 3 dari 45 halaman.

Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RINomor 18 Tahun 2015 (Bukti P1);2. Fotokopi Surat Edaran Dirjen Pembelajaran dan KemahasiswaanKementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1053/B/SE/2015, tanggal 27 November 2015 (Bukti P2);Halaman 21 dari 45 halaman. Putusan Nomor 35 P/HUM/20183.

Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan TinggiNomor 11 Tahun 2016 tentang Sertifikat Profesi Dokter atau Dokter Gigi(Bukti T6):7. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 48 P/HUM/2018 (Bukti T7);8.

YAYASAN PENDIDIKAN GAMA CENDEKIA SURABAYA ; MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Menyatakan batal atau tidak sah terhadap Keputusan Menteri Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13/M/KPT/2016,tertanggal 15 Januari 2016 tentang Penutupan Seluruh Program Studi DanPencabutan Izin Pendirian Universitas Tritunggal Surabaya YangDiselenggarakan oleh Yayasan Universitas Tritunggal Surabaya ;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Riset, Teknologidan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 13/M/KPT/2016, tertanggal15 Januari 2016 tentang Penutupan Seluruh Program Studi Dan PencabutanZin Pendirian Universitas Tritunggal Surabaya Yang Diselenggarakan olehYayasan Universitas Tritunggal Surabaya selambatlambatnya 10 (sepuluh)hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap ;4.

Menyatakan sah Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia Nomor 13/M/KPT/2016, tertanggal 15 Januari tentangPenutupan Seluruh Program Studi dan Pencabutan Izin Pendirian UniversitasTritunggal Surabaya Yang Diselenggarakan oleh Yayasan UniversitasTritunggal Surabaya ;3.

(fotokopi sesuai dengan salinan resmi);Surat Ketua Yayasan Pendidikan Gama CendekiaSurabaya Nomor : 005/KaYPGCS/SP/I/2016, tertanggal5 Februari 2016 Perihal : Kekeliruan dan PelaksanaanKeputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan RINomor : 13/M/KPT/2016. (fotokopi dari fotokopi)Lampiran : Tanda Terima Pengiriman Surat.

Sedangkantugas utama negara dalam Pengelolaan Perguruan Tinggi adalah untukmenjamin agar otonomi Perguruan Tinggi dapat diwujudkan ; Pada tanggal 31 Desember 2015 Menteri Riset, Teknologi, danPendidikan Tinggi Republik Indonesia menerbitkan PermenristekdiktiNomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, PembubaranPerguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan IzinPerguruan Tinggi Swasta.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKANTINGGI cq UNIVERSITAS RIAU VS IR. WANDRI NASUTION, S.T.

PUTUSANNomor 3170 K/Pdt/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara:KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKANTINGGI cq UNIVERSITAS RIAU, berkedudukan di KampusBina Widya, Km 12,5, Simpang Baru Pekanbaru, dalam hal inimemberi kuasa kepada Ermindawati, S.H., dan kawankawan,Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau,beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 375, Pekanbaru,berdasarkan

., DK VS MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI;

PUTUSANNomor 41P/HUM/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa BidangKesehatan pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagaiberikut, dalam perkara:1.Ns.

Bahwa dalam pelaksanaannya ketentuan Pasal 16 UndangUndangNomor 38/2014 secara keseluruhan telah ditafsirkan oleh Pemerintahdengan diterbitkannya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, DanPendidikan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan UjiKompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan..

Bahwa Para Pemohon merupakan peserta yang gagal (tidak lulus)dalam uji kompetensi perawat yang diselenggarakan berdasarkanPeraturan Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi MahasiswaBidang Kesehatan (selanjutnya disebut Permeristekdikti Nomor12/2016) (Lampiran Tl).

terbuktiPara Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki /egalstanding dalam mengajukan permohonan a quo karena haknya dirugikan atasberlakunya Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa Bidangyang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil, oleh karena itusecara yuridis Para Pemohon mempunyai /ega/ standing untuk mengajukanpermohonan keberatan hak uji materiil atas Peraturan Menteri Riset

UndangUndang Nomor 38Tahun 2014 (obyek permohonan) dan justru Peraturan Menteri Riset, Teknologidan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara PelaksanaanUji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan tersebut merupakan petunjukteknis (Tata Cara dan Mekanisme) penyelenggaraan Kegiatan UjiKompetensi sebagaimana dalam dictum menimbang point a PeraturanMenteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2016tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kompetensi Mahasiswa BidangKesehatan adalah

Penggugat:
ALIF ANANDIKA PUTRA
Tergugat:
Ketua Tim Pengadaan CPNS Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2021 cq Sekertaris Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek),

Terbanding/Tergugat : Menteri Riset, Teknologi Dan Perguruan Tinggi

Pembanding/Penggugat : Binoto Nadapdap
Terbanding/Tergugat : Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

PT MAWATINDO ROAD CONTRUCTION VS KEMENTERIAN RISET, TEKONOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI CQ UNIVERSITAS RIAU

Penggugat:
Polaris Siregar
Tergugat:
Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbudristek)

GUSTI HAFIZIANSYAH, M.Si VS MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI;

., kewarganegaraanIndonesia, tempat tinggal di Jalan Benuaq Blok J Nomor 15, RT19, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara,Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan PegawaiNegeri Sipil (PNS);Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat;melawan:MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGIREPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan JenderalSudirman, Gedung D, Lantai 8, Pintu Satu, Senayan, Jakarta10270;Dalam hal ini memberi kuasa kepada:(1).

;Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia,kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Gedung D Lantai 8,Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 426/A4/HK/2015,tanggal 2 Oktober 2015;Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding

Putusan Nomor 476 K/TUN/2016persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Objek Sengketa adalah Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Republik Indonesia Nomor 36135/A4.2/KP/2015 tentang Pemberhentiantidak dengan hormat sebagai Pegawai negeri Sipil atas nama Ir. H, GustiHafiziansyah, M., Si.

Bahwa walaupun Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS), namunPenggugat lebih dispesifikasi dalam hal ini adalah DOSEN, jadi yanglebih tepat dipergunakan untuk memproses Penggugat adalah denganmenggunakan UndangUndang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru danDosen bukannya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 TentangAparatur Sipil Negara; Bahwa UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur SipilNegara diundangkan dan diberlakukan pada tanggal 15 Januari 2014sedangkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 36135/A4.2/KP/2015Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Ir. H. Gusti Hafiziansyah, M.Si., NIP 196311251990021001tertanggal 12 Mei 2015;3.

Pembanding/Tergugat : Menteri Pendidika, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia
Terbanding/Penggugat : Elektison Somi

DARWIS RAHMAN, M.Si ; DIREKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, DirektoratJenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan TinggiNomor:5188/C5/KL/2016 tanggal 25 Agustus 2016 Perihal: PembentukanTim Penyehatan UKDM, dan;2.

Mewajibkan TERMOHON untuk membatalkan: Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, DirektoratJenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan PendidikanTinggi Nomor:5188/C5/KL/2016 tanggal 25 Agustus 2016 Perihal:Pembentukan Tim Penyehatan UKDM, dan; Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, DirektoratJenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan PendidikanTinggi Nomor:2182/C.C4/KL/2016 tanggal 22 November 2016 Perihal:Permohonan Pengaktifan PD Dikti UJKDM;Halaman

, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor :1654/C.C5/KL/2016 tanggal 09 September 2016 tentangLaporan Audiensi DPP LVRI ; (Foto kopi) ;Surat dari Markas Besar Legiun Veteran RepublikIndonesia kepada Menteri Riset, Teknologi dan PendidikanHalaman 45 dari 62 Halaman Putusan Nomor : 6/P/FP/2017/PTUN.JKT.9.

Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, DirektoratJenderal Kelembagaan IImu Pengetahuan Teknologi dan PendidikanTinggi Nomor : 5188/C5/KL/2016 tanggal 25 Agustus 2016 Perihal :Pembentukan Tim Penyehatan UKDM (vide bukti P9) dan;2.

Surat Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, DirektoratJenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan PendidikanTinggi Nomor : 5188/C5/KL/2016 tanggal 25 Agustus 2016 Perihal :Pembentukan Tim Penyehatan UKDM (vide bukti P9) dan;2.

., Akt VS MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI RI;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiilterhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi DosenDan Tunjangan Kehormatan Profesor, pada tingkat pertama dan terakhir telahmemutuskan sebagai berikut, dalam perkara:Prof. Dr.

Bahwa pada tanggal 2/7 Januari 2017, Termohon telah menetapkanPeraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan ProfesiDosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor yang memuat aturan tentangpemberhentian sementara tunjangan kehormatan Profesor apabila tidakmemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, PeraturanMenteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik IndonesiaNomor 20 Tahun 2017.

Dosen yang memiliki jabatan akademikProfesor dan (2) Dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala,maka dapat disimpulkan dan dinyatakan bahwa Peraturan Menteri Riset,Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2017 bertentangan dengan (1) asas pembentukan yang ada dalam PasalHalaman 8 dari 27 halaman.

Menyatakan bahwa Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan PendidikanTinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang PemberianTunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor tidak sahdan batal demi hukum;4. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Peraturan Menteri Riset,Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan TunjanganKehormatan Profesor;Halaman 17 dari 27 halaman.

Mengenai Pokok Permohonan;1.Bahwa dalam Permohonan, Pemohon meminta Majelis Hakim untukmelakukan uji formil dan uji materiil terhadap Peraturan Menteri Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentangPemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan(Lampiran T1), yang selanjutnya disebut Permenristekdikti 20/2017;B.

., Akt;MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Joko Widodo menjadi Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan TinggiRepublik Indonesia ; Bahwa oleh karena telah dilantiknya Prof. Drs. Mohammad Nasir, Msi., Phd.,Akt., sebagai Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia (sebagai calon Rektor dengan suara terbanyak) maka menuruthukum berarti Prof. Drs.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Riset, TeknologiDan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 251/MPK.A4/KP/2014, tanggal12 November 2014, tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor UniversitasDiponegoro ; mann 4.

Drs.Mohammad Nasir, Msi., Phd., Akt sebagai Menteri Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi (sebagai calon Rektor dengan suara terbanyak) makamenurut hukum berarti Prof. Drs.

Menyatakan Keputusan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor :251/MPK.A4/KP/2014, tanggal 12 November 2014, sah menurut hukum ; 3.

, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perubahan keadaan hukumberdasarkan Keputusan Presiden tersebut diatas, dimana Kementerian Pendidikan danKebudayaan tidak lagi mengurusi persoalan pendidikan tinggi dan selanjutnya dialihkankepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, maka sejak dibentuknyaKementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi maka sejak saat itu kewenanganMenteri Pendidikan dan Kebudayaan yang terkait dengan pendidikan tinggi secaramutatis

YAYASAN PENDIDIKAN GAMA CENDEKIA SURABAYA;MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKTMENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIKINDONESIA. Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu,Senayan, Jakarta (10270), Telepon : (021) 57946100 (Hunting), Laman :kemristekdikti.go.id. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 573/A4/HK/2015, tertanggal 26 Oktober 2015, memberi kuasakepada :1. Ani Nurdiani Azizah, S.H., M.Si. ;2. Polaris Siregar, S.H. ;3. Robertus Ulu Wardana, S.H., L.L.M. ;4. Reno Ghanes Satria, S.H. ;5.

;Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,beralamat di Gedung D, Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu,Senayan, Jakarta, Telp. (021) 57946093.

Pasal 2 Peraturan Presiden RINomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, danPendidikan Tinggi menentukan :Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugasmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, danpendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakanpemerintahan negara.Terkait dengan urusan pengesahan perubahan Badan PenyelenggaraPTS dan perubahan nama PTS sebagaimana yang dimohon olehPEMOHON sebagaimana diuraikan dalam OBJEK PERMOHONAN

Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggimenyebutkan :Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugasmenyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, danpendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakanpemerintahan negara.Terkait dengan urusan pengesahan perubahan Badan Penyelenggara PTS danperubahan nama PTS sebagaimana yang dimohon oleh Pemohon sebagaimanadiuraikan dalam objek

,dalam jabatannya sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Surabaya,dan surat tersebut ditujukan kepada Menteri Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi RI in casu Termohon, dalam uraian surat tersebut pada angka 1 Pemohondengan jelas menguraikan bahwa sebelumnya untuk maksud mendapatkanpengesahan tersebut Pemohon telah beberapa kali mengirimkan surat kepadaTermohon yaitu :a. Surat Nomor Sek/29/IV/ 2007/Rektor/UTS tanggal 30 April 2007;b.

ONESIMUS KAMBUAYA, M.Si VS MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI;

Dalam hal ini Pemohon mohonMenteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi diberitahu oleh MahkamahAgung atau PTUN Jakarta untuk membatalkan proses pemilihan RektorUniversitas Papua periode 20162020 yang sedang berlangsung.

Fotokopi Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri (bukti P1);2.

Bahwa objek permohonan pertama, yakni Pasal 11 Peraturan MenteriRiset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 sudahtidak berlaku, mengingat karena ketentuan pasal tersebut telah diubahdalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi DiktiNomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset,Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentangPengangkatan dan Pemberhentikan Rektor/Ketua/Direktur PadaPerguruan Tinggi Negeri (Bukti T6).

Pada halaman 2 permohonan, Pemohon mendalilkan untukmembatalkan Pasal 11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, danPendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015, sebaliknya di dalam angka2 Petitum, Pemohon justru meminta perbaikan Pasal 4, Pasal 10dan Pasal 11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan PendidikanTinggi Nomor 1 Tahun 2015;Bahwa di satu sisi Pemohon meminta pembatalan Pasal 11Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan PemberhentianRektor/Ketua

Bahwa ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, danPendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan danPemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri,sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi,dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2016, memuat ketentuan apabilaterjadi pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur sebelum masa jabatannyaberakhir, Menteri menetapkan salah satu Pembantu Rektor/Ketua/Direktur atau. sebutan lain sebagai Rektor/Ketua/

Penggugat:
Binoto Nadapdap
Tergugat:
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi