Ditemukan 6377 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kempros kaplres kompres kempret kemprus kepres kempes kepper
Pengadilan PN BANDUNG
Register : 17-02-2011 — Putus : 26-05-2011 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 26 Mei 2011 —
30 — 6
  • ditandatangani ole PA.e SPM tersebut kemudian diteruskan ke bagian Keuangan DinasPendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Depok untuk diterbitkanSP2D.e $P2D kemudian diambil oleh Bendahara Pembantu untuk dibawa keBank Jabar untuk pencairan uang .e Setelah uang cair maka diserah.kan kepada Bendahara PengeluaranPembantu untuk dibayarkan kepada para pekerja UPS Pasar KerniriMuka dan Pasar Cisalak .Bahwa Terhadap Belanja Pegawai Honorarium tersebut memang tidakdilakukan pelelangan atau tender sesuai dengan Keppres
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-10-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 01-03-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 10 Februari 2016 — HENDRI ALISMAN GULTOM, ST
58 — 25
  • NTT dalam bentuk Keppres ataupun Inpresbelum ada. Yang ada hanya Keputusan MenteriPerumahan Rakyat yang menindaklanjuti instruksiinstruksi lisan dari Presiden kepada MenteriPerumahan Rakyat dalm sidangsidang kabinetmaupun dalam kunjungan kerja pada saat hari PersNasional di NTT.Bahwa peraturan yang menjadi rujukan dalampelaksanaan Penyediaan Rumah Untuk MBR DirektifPresiden di Prov.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 31 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN – Amb
Tanggal 23 Juni 2016 — Dra. Hj. Maimunah Kabalmay
82 — 42
  • Jayanti Karya tanpa melalui panitiapengadaan adalah bertentangan dengan Keppres Nomor : 80 Tahun 2003tentang pedoman pelaksanaan barang dan jasa pemerintah sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2007 tentangperubahan ketujuh Keppres Nomor : 80 Tahun 2003.Hal 248 dari 954 Hal ( Putusan Nomor : 31 / Pid.
    dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan, danpembuatan berita acara penjelasan;pemasukan penawaran;evaluasi penawaran;negosiasi baik teknis maupun biaya;penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa;4 NN NNpenandatanganan kontrak.Bahwa dalam penjelasan Pasal ini dirumuskan bahwa Pengumuman pemilihanpenyedia barang/jasa harus dapat memberikan informasi secara luas kepadamasyarakat dunia usaha baik pengusaha daerah setempat maupun pengusahadaerah lainnya.Bahwa selanjutnya, dalam Lampiran Keppres
    Keppres 80 Tahun 2003 yang beberapakalimengalami perubahan, dalam pemahaman Saksi bahwa tidak semuapengadaan barang dan jasa Pemerintah itu mutlak sifatnya harus dalam bentuklelang, ada bidangbidang tertentu itu dimungkinkan untuk penunjukanlangsung, misalnya Alat Kesehatan yang pusatnya hanya di Surabaya dan tidakada ditempat lain, maka dapat dilakukan penunjukan langsung, demikian.Hal 505 dari 954 Hal ( Putusan Nomor : 31 / Pid.
    Selanjutnyadalam Lampiran Keppres tersebut dirumuskan bahwa Penunjukan Langsungterhadap 1 (satu) Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya dapatdilakukan dalam hal : keadaan tertentu; dan / atau pengadaan Barang khusus /Pekerjaan Konstruksi khusus / Jasa Lainnya yang bersifat knusus.on= Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 17 butir 5 tersebut, makaterdapat dua frasa yang perlu mendapat penjelasan, yakni keadaan tertentu dankeadaan khusus.
    Sus / TPK / 2015 / PN Amb).diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.Selanjutnya dalam Lampiran Keppres tersebut dirumuskan bahwa PenunjukanLangsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnyadapat dilakukan dalam hal : keadaan tertentu; dan / atau pengadaan Barangkhusus/Pekerjaan Konstruksi knusus /Jasa Lainnya yang bersifat khusus.on= Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 17 butir 5 tersebut, makaterdapat dua frasa yang perlu mendapat
Pengadilan PN JEMBER Pidana Khusus
Putus : 25-10-2010 — Upload : 22-05-2015
Putusan PN JEMBER Nomor 485/Pid.Sus/2010/P.N.Jr.
Tanggal 25 Oktober 2010 — Drs. H. SJAHRAZAD MASDAR, MA
83 — 31
  • baru, kalau asumsi Bupati baru mengetahuikesalahannya.e Bahwa yang bertanggung jawab kalau Bupati yang baru tidak menyetop, menurut saksikarena ini yang pertama dasar perjanjian surat yang lama yang berdasarkan surat dariusulanusulan tadi, dari panggilan Polisi jadi kronologisnya mulai sejak awal.e Bahwa data saksi adanya kerugian dasarnya kontrak bulan Juli 2005;e Bahwa wewenang BPKP tetap melakukan perhitungan kerugian negara yangdidasarkan kerja sama dengan kepolisian, UU No. 2 tahun 2003 juga Keppres
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-03-2013 — Upload : 02-07-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 40/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 5 Maret 2013 — Drs. H.RUSTAM MAGE BIN ALI MAGE
103 — 11
  • Bahwa pemilik tanah untuk pembangunan Cold Storage adalahSdr.Kamarudin dan Sdr.Ngawe dan saksi tahu karena saksi membaca dariSurat pelepasan tanah ;Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan pemilik tanah Sdr.Kamarudin danSdr.Ngawe ;Bahwa pembayaran ganti rugi kepada pemilik tanah dilakukan melalui Kuasapemilik tanah yaitu Sdr.RUSTAM MAGE ;Bahwa saksi kenal dengan Sdr.RUSTAM MAGE adalah seorang tukang fotodanse seorang yang mengurus pembentukan perusahaan Bulungan Lestarimandiri (BLM) ;Bahwa sesuai Keppres
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 01-09-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2405 K/PID.SUS/2015
Tanggal 1 September 2016 — Ir. IRWANSYAH bin MANSYUR, dkk
171 — 87 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Agung RI tidak membenarkantentang calo proyek/sub pekerjaan yaitu: dalam pelaksanaan proyek pengadaan sarana angkutan lautyaitu pengadaan 1 (satu) unit kapal penumpang cepat, Terdakwatidak menjalankan fungsi sebagai penyedia barang/jasa tetapisebagai calo dan dalam kualitasnya sebagai calo Terdakwamendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu jutarupiah); Bahwa berdasarkan halhal sebagaimana dikemukakan di atas,perbuatan Terdakwa telah terbukti tersebut bertentangan denganketentuan Pasal 31 Keppres
    Bangun CiptaSarana), Mahkamah Agung RI, menyatakan: bahwa Terdakwa adalah pelaksana pekerjaan rehabilitasi JalanUsaha Tani di daerah Air Telatang, Kecamatan Kerkap,Kabupaten Bengkulu Utara; bahwa sebenarnya Terdakwa tidak boleh mengerjakan pekerjaan tersebut karena Keppres Nomor 18 Tahun 2000, pekerjaantersebut merupakan pekerjaan utama yang tidak boleh disubkontrakkan; bahwa di dalam mengerjakan pekerjaan tersebut, Terdakwatidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tertuangdalam Surat Perjanjian
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Upload : 28-11-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg
ENDANG APANDI, S.Sos
77 — 10
  • ENDANG APANDI karena sama bekerjamenjadi PNS di Poltekes Tasikmalaya namun dengan Saksi tidak ada hubungankeluarga.Bahwa terdakwa H ENDANG AFANDI adalah PPK dalam pelaksanaan paketpekerjaan pembangunan Gedung Pendidikan jurusan baru kampus CirebonPoltekes Tasikmlaya Tahun 2013;Bahwa dalam proyek pembangunan tersebut saksi menjabat sebagai Ketua PPHP( Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) ;Halaman 69 dari 134Putusan No. 52/Pid.SusTPK/2018/PN.BdgBahwa saksi bekerja berdasarkan Keppres no.54 Tahun 2010
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-04-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 158/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg
Tanggal 21 April 2014 — Drs.SUMADI,MM bin ATMO DIHARJO
57 — 16
  • Argumen argumen nota pembelaan yang belum seluruhnya ditanggapi secara memadai olehPenuntut Umum antara lain:mengenai pembahasan yuridis sesuai dengan surat dakwaan, dan nota pembelaan ;terutama sekali mengenai adanya perubahan atau pembelokan substansi surat dakwaan,adanya fakta fakta hukum yang disimpulkan oleh Penuntut Umum yang saling bertentang an,mengenai alasan hukum tentang tidak digunakannya Keppres No.80 tahun 2003 sertaperubahannya, dan proses pembuktian yang semata mata berdasarkan bukti
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 16-02-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 30-03-2021
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 18/PDT-LH/2021/PT BNA
Tanggal 30 Maret 2021 — Pembanding/Penggugat I : Sulaiman Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat II : Abdul Mutaleb Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat III : Boinom Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat IV : Nurjani Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat V : Zulbaidah Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat VI : Nandra Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat VII : Nurmala Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Pembanding/Penggugat VIII : Tgk. Neh Diwakili Oleh : Ibeng Syafruddin Rani,S.H, Dkk
Terbanding/Tergugat I : Kementrian Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat II : PT.Kalista Alam
Terbanding/Turut Tergugat : Yayasan Hutan, Alam dan Lingkungan Aceh
176 — 118
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2016,sebagaimana yang dikutip diatas, maka dengan demikian Pengadilan NegeriMeulaboh yang menerima permintaan permohonan eksekusi dari Terlawan / Terbanding dan menerbitkan penetapan tanggal 22 Januari 2019sebagaimana pertimbangan Judex a quo halaman 99 putusan, adalah nyatanyata melanggar Keppres Nomor 14 Tahun 2016 ;.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-08-2015 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 27-02-2017
Putusan PN AMBON Nomor 32 / Pid. Sus / TPK / 2015 / PN – Amb
Tanggal 23 Juni 2016 — Ade Ohoiwutun, S. AP
100 — 66
  • Jayanti Karya tanpa melalui panitiapengadaan adalah bertentangan dengan Keppres Nomor : 80 Tahun 2003tentang pedoman pelaksanaan barang dan jasa pemerintah sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2007 tentangperubahan ketujuh Keppres Nomor : 80 Tahun 2003.Bahwa Saksi tidak pernah membuat Surat Kuasa kepada pihak lain untukmenggunakan atau meminjam perusahaan saksi.Bahwa Saksi tetap menyerahkan perusahaan kepada pihak Sekretariat DPRDuntuk melaksanakan kegiatan penyediaan
    dokumen prakualifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan, danpembuatan berita acara penjelasan;pemasukan penawaran;evaluasi penawaran;negosiasi baik teknis maupun biaya;penetapan/penunjukan penyedia barang/jasa;KN NNNpenandatanganan kontrak.Bahwa dalam penjelasan Pasal ini dirumuskan bahwa Pengumuman pemilihanpenyedia barang/jasa harus dapat memberikan informasi secara luas kepadamasyarakat dunia usaha baik pengusaha daerah setempat maupun pengusahadaerah lainnya.Bahwa selanjutnya, dalam Lampiran Keppres
    Selanjutnya dalam Lampiran Keppres tersebutdirumuskan bahwa Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal :Y keadaan tertentu; dan/atauY pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnyayang bersifat knusus.Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 17 butir 5 tersebut, maka terdapat dua frasayang perlu mendapat penjelasan, yakni keadaan tertentu dan keadaan khusus.Terhadap hal ini, peraturan ini secara limitatif telah mengidentifikasikan
    Barang dan Jasa Pemerintahsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor : 95 Tahun 2007tentang Perubahan Ketujuh Kepres 80 Tahun 2003 yaitu dalam Pasal 17 butir 5,Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang / jasadapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyediabarang / jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehinggadiperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.Selanjutnya dalam Lampiran Keppres
    Selanjutnya dalam Lampiran Keppres tersebut dirumuskan bahwaPenunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang / Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal : keadaan tertentu; dan / atau pengadaanBarang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus / Jasa Lainnya yang bersifat knusus.on= Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 17 butir 5 tersebut, makaterdapat 2 (dua) frasa yang perlu mendapat penjelasan, yakni keadaan tertentudan keadaan khusus.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-12-2016 — Putus : 21-04-2017 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 263/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 21 April 2017 — Penuntut Umum:
NUR HALIFAH, SH
Terdakwa:
EKI SATRIYOMI AKBARTO, SH Bin BAMBANG HERMANTO
455 — 341
  • dAdministration Publique, section Gestion Budgetaireet Ressources Financieres (Manajemen Anggaran Negara), Paris, 1983 ;Universite de Paris Il, Pantheon, (Faculte de droit) DEA de FinancesPubliques et Fiscalite (Hukum Keuangan Negara dan Perpajakan), Paris,1987 ;Institut Internationale dAdministration Publique, Technique de Negociation(cycle court), Paris, 1999 ; Bahwa Aktivitas di luar jabatan dinas yang terkait keahlian saksi dibidangkeuangan negara antara lain :1Sebagai Sekretaris Tim Penyempurnaan Keppres
    16/1994 (TimPenyusunan Keppres 17/2000) pada Direktorat Jenderal Anggaran ;Anggota Tim Penyempurnaan RUU Perbendaharaan pada DirektoratJenderal Anggaran ;Ketua Tim Kecil Penyusunan Paket RUU bidang Keuangan Negara padaDepartemen Keuangan ;Ketua Tim Kerja Komite Penyempurnaan Manajemen Keuangan (KPMk)pada Departemen Keuangan ;Ketua Tim/ Anggota pada berbagai kegiatan penyusunan ketentuanperundangundangan maupun ketentuan turunannya terkait denganHal. 443 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.pengelolaan
    Disamping itu digunakan pula ketentuantentang pengadaan barang dan jasa sebagai pendamping pedomanpelaksanan APBN, yaitu Keppres No. 80 Tahun 2003.
    Sebelumnya KeppresNo. 16 Tahun 1994 dan beberapa Keppres perubahannya ;5 Berbagai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran terkait denganpelaksanaan anggaran ;Sedangkan pada saat setelah berlakunya Paket UndangUndang BidangKeuangan Negara adalah :1 UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara ;2 UU No.1/2004 tentang perbendaharaan negara ;3 UU No.15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaaan dan TanggungJawab Keuangan Negara ;Serta berbagai ketentuan pelaksanaan baik yang berupa Perpres,PermenkKeu, maupun Perdirjen
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 19-04-2007 — Upload : 06-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 18P/HUM/2006
Tanggal 19 April 2007 — S. Sinansari Encip (Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia)
139 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Konstitusi berpendapat bahwa dalam sistemketatanegaraan Indonesia istilah lembaga negara tidakselalu. dimaksudkan sebagai lembaga negara yangdisebutkan dalam UUD yang keberadaannya atas dasarperintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara yangdibentuk atas perintah undangundang dan bahkan adalembaga negara yang dibentuk atas dasar Keppres.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 01-12-2016 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 259/Pid.Sus-TPK/2016/PN SBY
Tanggal 18 April 2017 — Penuntut Umum:
MOHAMAD FATIN, SH
Terdakwa:
DEWI KURNIAWATI, SKM.
145 — 93
  • Sby Bahwa dasar Saksi bekerja adalah berdasarkan Keppres 54 Tahun 2010 ,selain itu Saksi tidak ada mendasarkan pada Juklak dan Juknis lain. Bahwa ada dan Saksi menyetujui Pakta Integritas untuk tidak ikut atau terlibatdalam tindak pidana korupsi , Kolusi dan Nepotisme dalam PelaksaanKegiatan penambahan daya listrik tahun 2013 atau kegaiatan lainnya yangmenggunakan keuangan Negara atau menyetujui untuk tidak ikut atauterlibat dalam tindak perkara.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 24-10-2012 — Upload : 04-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1728 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 24 Oktober 2012 —
40 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pendidikan tahun anggaran 2007;5 Bahwa sesuai petunjuk teknis pelaksanaan DAK Bidang Pendidikan tahun 2007sebagaimana termuat dalam Permendiknas No. 4 Tahun 2007 tanggal 29 Januari2007 dan Surat Edaran Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah No.643/C/KU/2007 tanggal 15 Februari 2007 tentang tata cara pelaksanaan DAKbidang pendidikan tahun anggaran 2007, bahwa kebijakan DAK BidangPendidikan tahun 2007 adalah DAK bidang pendidikan dilaksanakan secaraswakelola, dimana sesuai pasal 39 ayat 1 Keppres
    No. 1728 K/Pid.Sus/2012swakelola, dimana sesuai pasal 39 ayat 1 Keppres Nomor : 80 Tahun 2003tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang telahbeberapa kali diubah dan terakhir dengan Perpres Nomor : 8 tahun 2006, bahwayang dimaksud dengan swakelola artinya pelaksanaan pekerjaan yangdirencanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri, dimana sesuai juknis pelaksanaanDAK Bidang Pendidikan tahun 2007 bahwa sekolah adalah penerima hibahDAK bidang pendidikan tahun 2007, sehingga pihak
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-05-2015 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 06-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 36/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 1 Oktober 2015 — Pidana - HASBI HASIBUAN, SH. MSC
203 — 251
  • Honor untuksetiap anggota Tim berkisar antara Rp. 15 juta Rp. 20 juta untuk pekerjaanselama 3 (tiga) bulan.e Bahwa cara Tim membuat perencanaan pengadaan Busway Paket dan Paket IItahun 2012 adalah sebagai berikut :Untuk perencanaan spesifikasi Teknis Tim melakukan kajian terhadapspesifikasi teknis yang sudah ada dan melihat kondisi busway yang sudahberoperasi kemudian Tim melakukan perubahan/penyempurnaan terhadapspesifikasi yang ada tersebut;Untuk RAB dan HPS penyusunannya mengacu kepada Keppres
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 11-02-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 48 / Pid.Sus / Tipikor / 2013/ PN.Bjm.
Tanggal 11 Februari 2014 —
43 — 5
  • Keppres Nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan APBNPasal 12 ayat (2) bahwa belanja atas beban anggaran belanja negaradilakukan berdasarkan atas hak dan buktibukti yang sah untukmemperoleh pembayaran;Bahwa Akibat yang ditimbulkan dengan adanya penyimpangan penyimpangan tersebut adalah terjadinya kerugian keuangan negara sebesarRp. 994.684.630, (sembilan ratus sembilan puluh empat juta enam ratusdelapan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah), sebagaiamanaterlampir dalam hasil audit
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 12-02-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 53/Pid.Sus/TPK/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 12 Februari 2014 — ABDUL LATIF, S.E., MBA
126 — 40
  • Dalam pasal 54 huruf f, Keppres 103 Tahun 2001, BPKPmempunyai kewenangan sebagai berikut :1) Memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempattempat penimbunan, dan sebagainya;2) Meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku perhitungan,suratsurat bukti, notulen rapat panitia dan sejenisnya, hasil surveilaporanlaporan pengelolaan, dan suratsurat lainnya yangdiperlukan dalam pengawasan;3) Pengawasan kas, suratsurat berharga, gudang persediaan dan lainlain;4) Meminta keterangan tentang