Ditemukan 6377 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kempros kaplres kompres kempret kemprus kepres kempes kepper
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-05-2019 — Upload : 13-06-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Gto
Tanggal 16 Mei 2019 — - RICKY NANGOY, A.Md
144 — 17
  • Tugas dan fungsi BPKP diatur dalam PeraturanPresiden (Perpres) No. 192 Tahun 2014 tentang BPKP yang menggantikan KeputusanPresiden (Keppres) No. 103 Tahun 2001 beserta perubahannya.Menimbang, bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf e Perpres No. 192Tahun 2014, fungsi BPKP antara lain melakukan audit investigatif terhadap kasuskasuspenyimpangan yang berindikasi merugikan keuangannegara/daerah, auditpenghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, danHalaman 316 dari 337 Putusan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-01-2017 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1490 K/PID.SUS/2016
Tanggal 23 Januari 2017 — LOUISA CORPUTTY
70 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 12 Ayat (2) Keppres Nomor 42 Tahun 2002, sehinggaperbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;8) Perobuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut yang telahmengakibatkan kerugian keuangan Negara sebagaimana hasil audit BPKPProvinsi Maluku telah memperkaya diri sendiri atau orang lain ataukorporasi, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsimelanggar Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001;Bahwa
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-02-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 31-01-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 61/Pid.B/2017/PN Jkt.Sel
Tanggal 11 Juli 2017 —
78 — 36
  • SelBenar bersedia memberikan keterangan.Benar pernah diperiksa Penyidik Polda Metro Jaya dan dibuatkanBAP.Bahwa keterangan dalam BAP adalah benar keterangan yangdiberikan.Benar saksi belum pernah dihukum.Benar saat ini saksi adalah Anggota DPR RI aktif, menjadi AnggotaDPR RI sejak bulan Oktober 2014 dengan masa bakti 20142019berdasarkan Keppres No.92/P Tahun 2014.Benar saksi menjadi Anggota DPR RI dari daerah Pemilihan BogorKabupaten,.Benar menjadi Anggota DPR RI melalui jalur Partai PDI Perjuangan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 13-12-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
1.RAHADIAN ARIF WIBOWO, SH.
2.ZAKARIA SULISTIONO, S.H.
Terdakwa:
ROBERTO,S.Sos Bin H.JUBAIR
65 — 24
  • Berau;Bahwa Pelaksanaan kegiatan pengadaan kapal motor wisatatersebut bernomorkan : 556/90/ProglII.3/2010 dengan waktupengerjaan selama 120 hari kalender dan kapal wisata tersebut padaumumnya berbahan dasar terbuat dari kayu;Bahwa pembuatan Kapal tersebut telah sesuai dengan spesifikasidari konsultan perencana sebagaimana tercantum dalam shopdrawing yang dibuat oleh konsultan;Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 95 tahun 2007perubahan ke tujuh atas keppres No. 80 tahun 2003 tentangpedoman
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 16-11-2011 — Upload : 01-10-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1969 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 16 Nopember 2011 — H. M. KHUDLORI, SH., M.Hum
51 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini berarti saksi Handoko Soelayman yang membuat pernyataanpalsu sehingga seharusnya kebijakan yang diambil oleh Terdakwa selakuPejabat Tata Usaha Negara yang tunduk pada ketentuan hukumAdministrasi Negara dan sesuai dengan Keppres No. 32 Tahun 1979 jo.Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-12-2015 — Putus : 09-05-2016 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 9 Mei 2016 — 1. SAMSUDIN Bin RIDWAN ILOEL ( Terdakwa )
108 — 29
  • Tahun 2000 s/d 2003 diatur dalam Keppres No. 18 Tahun 2000 TentangPedoman Pengadaan Barang /Jasa Instansi Pemerintah;b. Tahun 2004 s/d 2010 diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 TentangPedoman Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yang terakhir dirubahdengan Peppres No. 79 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketujuh AtasKeppres No. 80 Tahun 2000;c.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-03-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 28-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 64/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — NUR RIFA’I, SH. BIN U.SYAMSURI
56 — 14
  • ribudelapan ratus sembilan puluh delapan rupiah).Menimbang, bahwa dengan demikian kerugian negara tersebut terjadi, karenahilangnya kekayaan negara berupa uang sejumlah tersebut diatas, sehingga merupakankerugian negara yang nyata (actual loss);Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa dalam pleidooinya halaman 39menyatakan hitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Banjaruntuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD bersumber dari dana APBNyang menurut UndangUndang BPK dan Keppres
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 27-11-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PN AMBON Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 26 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.SENDA TABERIMA .SH.MH
2.DHIMAS SAPUTRA,SH
3.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
4.MEGGU SALAY,SH
5.SESCA TABERIMA, SH
Terdakwa:
ARENS WEHTABTABA ALIAS ARENS
92 — 48
  • pelaku tindak pidanakorupsi, yaitu: (a) menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yang melekat padajabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakanyang diperlukan agar tugasS pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan balk,kewenangan tersebut tercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitandengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantumdalam Keppres
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 14-02-2019 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 30-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 90/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 15 April 2019 — Pembanding/Tergugat I : Camat Cikalongkulon
Terbanding/Penggugat I : Rd. Euis Wahyuni Permasih Binti R. Obing Mukorobin
Terbanding/Penggugat II : R.E Kondariah Binti R. Obing Mukorobin
Terbanding/Penggugat III : Rd. Y. Suryaman Bin R. Obing Mukorobin
Terbanding/Penggugat IV : Rd. Nana Lasmana Bin R. Obing Mukorobin
Terbanding/Penggugat V : Rd. E. Marliah Binti R. Obing Mukorobin
Terbanding/Penggugat VI : Rd. Tustiawati Binti R. Obing Mukorobin
Terbanding/Penggugat VII : Dadang Suryadi Bin Rd. Dudung Mulyana
Terbanding/Penggugat VIII : R.M. Dadang Samsu Tajudin bin Rd. Asep Mulyadi
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Cianjur
Terbanding/Turut Tergugat II : Bupati Kabupaten Cianjur
Turut Terbanding/Tergugat II : Yato Mustaram Bin Supardi
Turut Terbanding/Tergugat III : DIdin Rosidin
57 — 58
  • TIDAK SINGKRON antara bukti yangdiajukan Para Pembanding dengan dalil dalam eksepsi/duplik yangdisampaikan Para Pembanding.Bahwa berdasar fakta persidangan Para PEMBANDING TIDAKDAPAT MEMBUKTIKAN DAN MENGAJUKAN ALAT BUKTIPEROLEHAN HAK MELALUI RUILSLAG, sebagaimana ketentuanUndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara, Peraturan Pemerintan (PP) Nomor 38 Tahun 2007, yangHalaman 130 dari 158 halaman Putusan No: 90/Pdt/2019/PT.BDG.1.18.1.19.1.20.1.21.sebelumnya diatur melalui ps. 13 Keppres
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-03-2013 — Putus : 14-08-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 21/Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.PBR.
Tanggal 14 Agustus 2013 — Ir.H. AMRIZAL Bin ABDUL MUNAF
69 — 26
  • uang muka yang akandiberikan, fungsi dari jaminan uang muka tersebut adalahuntuk memberikan kepastian kepada PPK bahwa penyediamenjamin uang muka yang diberikan, sehingga jika sewaktuwakitu. penyedia wan prestasi/cidera janji maka jaminantersebut dicairkan dan dimasukkan ke kas daerah ;e Bahwa pencairan uang muka tanpa adanya dokumen rincianpenggunaan uang muka dari penyedia barang dan jasa wajibdi tolak oleh PA dan PPTK ;e Bahwa peraturan yang mewajibkan adanya rincian uang mukatersebut adalah Keppres
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-06-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 28 Oktober 2015 — SISKA FUJIYANTI, SE.
66 — 95
  • 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sekalipun dalam dakwaan Jaksa PenuntutUmum mencantumkan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telahdiuraikan di atas, perintah atasan terdakwa tersebut tidak bersifat rinci, makaterdakwalah yang merealisasikan perintah itu dalam bentuk tindakan penggunaananggaran yang tidak sesuai ketentuanUU Nomor 15 Tahun 2011tentang PenyelenggaraHalaman149 Putusan No. 109/Pid.SusTPK/2015/PN.BdgPemilihan Umum, Keppres
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Waris
Register : 28-12-2012 — Putus : 06-05-2014 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 587/PDT.G/2012/PN.JKT.PST.
Tanggal 6 Mei 2014 — Moh.Halwie alias Moh.Haluwi bin Saiyun,Cs >< Aminah.cs atau ahli warisnya
244 — 81
  • PST.bahwa Eigendom Verponding No.4926 berdasarkan UU No.5/1960 joPMA No.2/1960 jo Keppres No.3/1979 telah dimatikan karenapelepasan hak, dan menjadi tanah yang langsung dikuasai olehNegara. Oleh karena itu, para keturunan ahli waris dari Nyai Jasientasecara hukum tidak lagi memiliki hak atas tanah tersebut. Hal inibertentangan dengan pengakuan hak kepemilikan atas tanah sengketa olehPara Penggugat.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-02-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 20 Februari 2014 — H.MISRI JAYA LATIEF, SE.MM
66 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada Lampiran pada Bab I huruf A. poin 1.a nomor 3 huruf a KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor : 95 Tahun 2007 tentangPerubahan Ketujuh atas Keppres 80 Tahun 2003 yang menyatakan :Pengguna Barang / Jasa dilarang memecah pengadaan barang / jasamenjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan ;2.
    HLBADJURI ISA dan bersamaTerdakwa H.MISRI JAYA LATIEF, SE,MM dari Tahun Anggaran 2006sampai dengan Tahun Anggaran 2009 tidak sesuai dengan peruntukannya,bertentangan dengan :1.Pada Lampiran pada Bab I huruf A. poin 1.a nomor 3 huruf a KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor : 95 Tahun 2007 tentangPerubahan Ketujuh atas Keppres 80 Tahun 2003 yang menyatakan
    tindakan sumber daya baik yang berupa personal(Sumber DayaManusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasidari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input)untuk menghasilkan keluar(output) dalam bentuk barang/jasa;Bahwa karena biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu pimpinan KetuaDPRD Kabupaten Tanggamus bersumber dari APBD kabupaten TanggamusTahun Anggaran 2006 s/d Tahun Anggaran 2009, sehingga dalampelaksanaannya harus mengacu kepada Keppres
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2014 — Putus : 14-12-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/Pid.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 14 Desember 2014 — Pidana Korupsi - Drs. AGUNG WRADSONGKO, M.P
176 — 21
  • Hal tersebut tidak sesuai dengan Keppres 70tahun 2012 pasal 66 ayat (4a) : penetapan HPS paling lambat28 hari kerja sebelum batas akhir pbemasukan penawaran.3) Disinyalir adanya rekayasa dalam penentuan nilai HPS olehPPK, dimana dalam penyusunannya yang bersumber darisurvey harga pasar diminta dari agen/distributor/pabrikan yangsudah diatur dan saling mengenal diantara mereka.4) Pengadaan light trap sebagaimana dimaksud dalam DokumenPengadaan adalah sebagai sarana pengamat dan pengendaliorganisme
    Haltersebut tidak sesuai dengan Keppres 70 tahun 2012 pasal 66 ayat (4a):penetapan HPS paling lambat 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukanpenawarDisinyalir adanya rekayasa dalam penentuan nilai HPS oleh PPK, dimanadalam penyusunannya yang bersumber dari survey harga pasar diminta dariagen/distributor/pabrikan yang sudah diatur dan saling mengenal diantaramerekaPengadaan light trap sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pengadaanadalah sebagai sarana pengamat dan pengendali organisme pengganggutanaman
    tanggal 10 dan 10 malam mengirim nodiskepada menteri pertanian tanggal 11, isi nota dinasdiantaranya adalah agar memperhatikan masukan daripeserta rapat terutama dari LKPP dan BPKP, InspekturJenderal agar merubah frasa dari Membatalkankontrak menjadi Memutuskan kontrak, karena kontraktelah berlangsung, jadi PPK akan memutus kontrakbila Dirjen merubah rekomendasi LHPnya terutamabutir 1 karena katakata batal kontrak (padahal kontraksudah berlangsung, padahal dalam Perpres menurutLKPP dan BPKP, dalam Keppres
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-03-2015 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 11 Maret 2015 — H. M. KHUDLORI, SH., M.Hum
120 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian sesuai dengan SuratKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2005tentang Standard Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayananmengenai kelengkapan syaratsyarat obyek tanah yang berasal daritanah negara (Keppres No. 32 Tahun 1979), maka jelas tidakdiperlukan lagi dokumen peralinan hak dari pemegang hak yang lamayaitu NV.
Pengadilan PN DEPOK Perdata Waris
Putus : 18-10-2010 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 133/Pdt.G//2009/PN. Dpk
Tanggal 18 Oktober 2010 — (Geraid Tugo Faber ; WL. Samoel De Meyyer DKK VS Hotma P.D. Sitompoel, ; Ruth A.M. Pasaribu DKK
384 — 262
  • Keppres No. 32 Tahun 1979 Tentang Kebijaksaan Dalam Rangka PemberianHak Baru Atas Tanah Asal Konversi menjadi Hak Guna Bangunan dimana dalamketetuan sebagaimana tersebut di atas pada pokoknya menentukan semua Hak Atas Atasasal konversi hak barat akan berakhir pada tanggal 24 September 1980. Oleh sebab itu hakAtas Tanah yang didalikan oleh penggugat adalah milik nenek moyangnya sebagaimanatersebut dalam Eigendom verponding No. 448 Afschrift 279 WL Desa Curug Cimanggisseluas + 2.188.603 M?
Pengadilan PN TANJUNG KARANG
Putus : 12-07-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 01/Pid.TPK/2011/PN.TK
Tanggal 12 Juli 2011 —
300 — 112
  • Apabila PLN melaksanakan pengadaanbarang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dari danaAPBN/APBD yang dilaksanakan sebelum tanggal 1Januari 2004 dasar hukumnya adalah Keppres No. 18Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Instansi Pemerintah dan perubahannya.2; Apablia PLN melaksanakan pengadaanbarang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dari danaAPBN/APBD yang dilaksanakan setelah tanggal 1Januari 2004 dasar hukumnya adalah Keppres No. 80Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-10-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 19/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.SRG
Tanggal 25 Oktober 2016 — DADANG PRIJATNA, ST.
173 — 115
  • Panitia Pengadaan Barang/jasa,Pejabat pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kota Tangerang SelatanTahun Anggaran 2010 yang ditanda tangani oleh Saksi sendiri;Bahwa berdasarkan laporan panitia pengadaan seluruh tahapan pelelangansudah dilaksanakan sesuai aturan;Bahwa Saksi menetapkan dan mengesahkan HPS yang diusulkan olehPanitia Pengadaan;Bahwa sepengatahuan Saksi HPS tersebut hasil koordinasi antara Neng Ulfahdan Yuni Astuti Alias Yuni Soejono ;Bahwa sesuai dengan peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Keppres
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 09-05-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb
Tanggal 14 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Ardhi Haryoputranto
Terdakwa:
AWALUDDIN Bin TULUS
188 — 183
  • Kewengan BPKP juga dipertegas dengan Keppres nomor 103 tahun2001 tentang kedudukan, fungsi, kKewenganan, Susunan organisasi dan tatakerja lembaga pemerintahan non departemen yang menyebutkan BPKP berhakmenghitung kerugian negara.Menimbang, bahwa sesuai keterangan ahli dari BPKP PerwakilanPropvinsi Jambi, Simson Girsang, SE berdasarkan Laporan Hasil Audit dariBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi JambiNomor : SR244/PW05/5/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Laporan Auditdalam
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 21-10-2016 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 253/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 13 Juni 2017 — PT. NUNUKAN JAYA LESTARI ; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
489 — 2301
  • Indonesia dan Malaysia, tertanggal 11Mei 1967 (Exchange of Letters wth reference to ArticleI, VIl and Annex 1 of the Basic Arrangements on Tradeand Economic Relations between Indonesia andMalaysia, signed on 11 May 1967);Perjaniian Dasar mengenai Kerjasama Ekonomi danTeknik antara Pemerintah Republik Indonesia danPemerintah Malaysia (Basic Agreement on Economicand Technical Cooperation between the Governmentof the Republic of Indonesia and the Government ofMalaysia) yang telah diratifikasi melalui Keppres