Ditemukan 6388 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kempros kompres kaplres kemprus kempret kepres kempes keppra
Penelusuran terkait : Keppres nomor 74/p tahun 2006
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 13-12-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 61/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 9 April 2019 — Penuntut Umum:
1.RAHADIAN ARIF WIBOWO, SH.
2.ZAKARIA SULISTIONO, S.H.
Terdakwa:
ROBERTO,S.Sos Bin H.JUBAIR
62 — 24
  • Berau;Bahwa Pelaksanaan kegiatan pengadaan kapal motor wisatatersebut bernomorkan : 556/90/ProglII.3/2010 dengan waktupengerjaan selama 120 hari kalender dan kapal wisata tersebut padaumumnya berbahan dasar terbuat dari kayu;Bahwa pembuatan Kapal tersebut telah sesuai dengan spesifikasidari konsultan perencana sebagaimana tercantum dalam shopdrawing yang dibuat oleh konsultan;Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 95 tahun 2007perubahan ke tujuh atas keppres No. 80 tahun 2003 tentangpedoman
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 17-02-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 31-01-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 61/Pid.B/2017/PN Jkt.Sel
Tanggal 11 Juli 2017 —
77 — 36
  • SelBenar bersedia memberikan keterangan.Benar pernah diperiksa Penyidik Polda Metro Jaya dan dibuatkanBAP.Bahwa keterangan dalam BAP adalah benar keterangan yangdiberikan.Benar saksi belum pernah dihukum.Benar saat ini saksi adalah Anggota DPR RI aktif, menjadi AnggotaDPR RI sejak bulan Oktober 2014 dengan masa bakti 20142019berdasarkan Keppres No.92/P Tahun 2014.Benar saksi menjadi Anggota DPR RI dari daerah Pemilihan BogorKabupaten,.Benar menjadi Anggota DPR RI melalui jalur Partai PDI Perjuangan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2014 — Putus : 14-12-2014 — Upload : 08-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 69/Pid.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 14 Desember 2014 — Pidana Korupsi - Drs. AGUNG WRADSONGKO, M.P
171 — 21
  • Hal tersebut tidak sesuai dengan Keppres 70tahun 2012 pasal 66 ayat (4a) : penetapan HPS paling lambat28 hari kerja sebelum batas akhir pbemasukan penawaran.3) Disinyalir adanya rekayasa dalam penentuan nilai HPS olehPPK, dimana dalam penyusunannya yang bersumber darisurvey harga pasar diminta dari agen/distributor/pabrikan yangsudah diatur dan saling mengenal diantara mereka.4) Pengadaan light trap sebagaimana dimaksud dalam DokumenPengadaan adalah sebagai sarana pengamat dan pengendaliorganisme
    Haltersebut tidak sesuai dengan Keppres 70 tahun 2012 pasal 66 ayat (4a):penetapan HPS paling lambat 28 hari kerja sebelum batas akhir pemasukanpenawarDisinyalir adanya rekayasa dalam penentuan nilai HPS oleh PPK, dimanadalam penyusunannya yang bersumber dari survey harga pasar diminta dariagen/distributor/pabrikan yang sudah diatur dan saling mengenal diantaramerekaPengadaan light trap sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pengadaanadalah sebagai sarana pengamat dan pengendali organisme pengganggutanaman
    tanggal 10 dan 10 malam mengirim nodiskepada menteri pertanian tanggal 11, isi nota dinasdiantaranya adalah agar memperhatikan masukan daripeserta rapat terutama dari LKPP dan BPKP, InspekturJenderal agar merubah frasa dari Membatalkankontrak menjadi Memutuskan kontrak, karena kontraktelah berlangsung, jadi PPK akan memutus kontrakbila Dirjen merubah rekomendasi LHPnya terutamabutir 1 karena katakata batal kontrak (padahal kontraksudah berlangsung, padahal dalam Perpres menurutLKPP dan BPKP, dalam Keppres
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-02-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 460 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 20 Februari 2014 — H.MISRI JAYA LATIEF, SE.MM
64 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada Lampiran pada Bab I huruf A. poin 1.a nomor 3 huruf a KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor : 95 Tahun 2007 tentangPerubahan Ketujuh atas Keppres 80 Tahun 2003 yang menyatakan :Pengguna Barang / Jasa dilarang memecah pengadaan barang / jasamenjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan ;2.
    HLBADJURI ISA dan bersamaTerdakwa H.MISRI JAYA LATIEF, SE,MM dari Tahun Anggaran 2006sampai dengan Tahun Anggaran 2009 tidak sesuai dengan peruntukannya,bertentangan dengan :1.Pada Lampiran pada Bab I huruf A. poin 1.a nomor 3 huruf a KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Perpres Nomor : 95 Tahun 2007 tentangPerubahan Ketujuh atas Keppres 80 Tahun 2003 yang menyatakan
    tindakan sumber daya baik yang berupa personal(Sumber DayaManusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasidari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input)untuk menghasilkan keluar(output) dalam bentuk barang/jasa;Bahwa karena biaya makan dan minum rumah tangga dan tamu pimpinan KetuaDPRD Kabupaten Tanggamus bersumber dari APBD kabupaten TanggamusTahun Anggaran 2006 s/d Tahun Anggaran 2009, sehingga dalampelaksanaannya harus mengacu kepada Keppres
Pengadilan PT MALUKU UTARA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-07-2015 — Upload : 10-07-2015
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 06/PID.SUS-TPK/2015/PT TTE
Tanggal 10 Juli 2015 — ILHAM RAHAYU DJUNAIDI, SE, DK
45 — 22
  • c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 09 Juni 2010 Nomor 00193 / PPM-SMP / MU / 2010 anggran sebesar Rp. 11.891.550.000 (sebelas milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dasar pembayaran KEPPRES NO 42 TAHUN 2002 (01) DIPA No. 0245 / 023 03.3 / XXVIII / 2010 TANGGAL 31-12-2009. d.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-03-2016 — Putus : 23-06-2016 — Upload : 19-07-2016
Putusan PN TERNATE Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte
Tanggal 23 Juni 2016 — Drs. IMRAN YAKUB alias IM
95 — 48
  • Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu selaku Pengelola Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2010;c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) tanggal 09 Juni 2010 nomor 00193/PPM-SMP/MU/2010 anggaran sebesar Rp 11.891.550.000,00 (Sebelas milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dasar pembayaran Keppres
Pengadilan PN TANJUNG KARANG
Putus : 12-07-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 01/Pid.TPK/2011/PN.TK
Tanggal 12 Juli 2011 —
293 — 112
  • Apabila PLN melaksanakan pengadaanbarang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dari danaAPBN/APBD yang dilaksanakan sebelum tanggal 1Januari 2004 dasar hukumnya adalah Keppres No. 18Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang/Jasa Instansi Pemerintah dan perubahannya.2; Apablia PLN melaksanakan pengadaanbarang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dari danaAPBN/APBD yang dilaksanakan setelah tanggal 1Januari 2004 dasar hukumnya adalah Keppres No. 80Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanBarang
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 2 Desember 2015 — Rivarizal, ST., MM ( Terdakwa)
148 — 135
  • Sertifikat Lulus pelatinan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh DeputiBidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah RI nomor : LKPP/PSAL003/D.IV.3/03/2011 tanggal 25Maret 2011.Bahwa aturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam :(2) Tahun 2004 s/d 2010 diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 TentangPedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah denganPepres No. 79 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keppres No. 80Tahun 2003
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 16-08-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 29-01-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 3 Januari 2019 — Penuntut Umum:
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
I WAYAN SUMADI
154 — 255
  • tersebut di distribusikan kepada KepalaSeksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan selanjutnya Saksimendistribusikan permohonan tersebut kepada Kasubsi PenataanPertanahan (Konsolidasi tanah/KT) untuk ditindak lanjuti / proses,setelah di proses dan dilalukan pengecekan mengacu pada :Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokokagraria ;Undang Undang No. 56 /Prp/1960, tentang penetapan luas tanahpertanian ;PP No. 224 Tahun 1961tentang pelaksanaan pembagian tanah danpemberian ganti rugi ;Keppres
    No. 55 Tahun 1980 tentang panitia pertimbangan Landreform ;Keppres No. 34 Tahun 2003 tentang kebijakan nasional dibidangpertanahan ;Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala badan PertanahanNasional No. 11 Tahun 1997 tentang penertiban tanah tanah objekredistribusi / landreform.Serta melakukan penelitian lapang dan kroscek dengan data datayang ada pada register wajib lapor di buku penerimaredistribusiperdesa.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-07-2014 — Upload : 11-11-2014
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 51/Pid.TPK/2013/PN.TK
Tanggal 14 Juli 2014 — I. Muhammad Nasir, S.E., M.M. Bin Hi. Basri Jaya Negara 2. Yusman Bin Lahmudin 3. Haryono bin Sadjiman
138 — 20
  • Secara umum yang tahu aturan pembebasantanah adalah Sekretaris P2T;Bahwa sebelum dibentuk P2T tidak ada pembekalan;Bahwa Saksi tidak menguasai Keppres No.65 Tahun 2006 tentang PengadaanTanah untuk kepentingan umum;Bahwa selain honor Saksi tidak pernah dapat lainnya;Bahwa Saksi pernah membuat surat tugas ke tim inventarisasi dan identifikasi;Bahwa yang ditandatangani lebih dulu adalah daftar nominatif sampul kuning;Bahwa saksi tidak tahu tulisan pakai tinta merah dalam daftar nominatif sampulhiyau
    Terakhir menjadi UU No.2 Tahun 2012.Tetapi dalam pelaksanaannya mengacu kepada Peraturan Kepala BPN No.3Tahun 2007;e Bahwa sebelum berlakunya UU No.2 Tahun 2012 tidak ada kepmen, keppres,perpres atau peraturan lainnya yang mengatur ganti rugi hanya tanam tumbuhdan bangunan untuk pembebasan tanah untuk kepentingan umum;e Bahwa berdasarkan Perpres No.65 Tahun 2006 yang diganti rugi itu adalah tanahdan segala sesuatu di atasnya;e Bahwa bila ada surat yang berisi peraturan bertentangan dengan peraturan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-07-2015 — Putus : 02-12-2015 — Upload : 15-11-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 2 Desember 2015 — Ir. Indra Helmi, MTP ( Terdakwa)
144 — 22
  • Dasar Nomor 040822701495701tanggal 12 Mei 2012 dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pengembangan danPembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah RI.190 Sertifikat Lulus pelatinan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah oleh DeputiBidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah RI nomor : LKPP/PSAL003/D.IV.3/03/2011 tanggal 25Maret 2011.Bahwa aturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam :(2) Tahun 2004 s/d 2010 diatur dalam Keppres
    No. 80 Tahun 2003 TentangPedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah denganPepres No. 79 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketujuh Atas Keppres No. 80Tahun 2003.(8) Tahun 2010 s/d sekarang diatur dalam Perpres No. 54 Tahun 2010 TentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan Perpres No.70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010.Bahwa kontrak Pekerjaan Lampu Hias Arena MTQ oleh Dinas Tata Kota KotaBatam Tahun Anggaran 2014 menggunakan dasar
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 03-04-2018 — Putus : 12-02-2019 — Upload : 11-06-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Dps
Tanggal 12 Februari 2019 — Penuntut Umum:
Desak Putu Megawati, SH
Terdakwa:
I WAYAN RUBAH
201 — 112
  • Saksimendistribusikan permohonan tersebut kepada Kasubsi PenataanHal 158 dar 348 halaman, putusan perkara pidana Tipikor Nomor : 09/Pid.Sus/TPK/2018/PN Dps.Pertanahan (Konsolidasi tanah/KT) untuk ditindak lanjuti / proses,setelah di proses dan dilalukan pengecekan mengacu pada :Undang Undang No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokokagraria;Undang Undang No. 56 /Prp/1960, tentang penetapan luas tanahpertanian ;PP No. 224 Tahun 1961tentang pelaksanaan pembagian tanah danpemberian ganti rugi ;Keppres
    No. 55 Tahun 1980 tentang panitia pertimbangan Landreform ;Keppres No. 34 Tahun 2003 tentang kebijakan nasional dibidangpertanahan ;Surat Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala badan PertanahanNasional No. 11 Tahun 1997 tentang penertiban tanah tanah objekredistribusi / landreform.Serta melakukan penelitian lapang dan kroscek dengan data data yangada pada register wajib lapor di buku penerima redistribusi perdesa.Selanjutnya dokumen risalah pertimbangan teknis pengaturan danpenataan pertanahan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-03-2015 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 11 Maret 2015 — H. M. KHUDLORI, SH., M.Hum
113 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian sesuai dengan SuratKeputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2005tentang Standard Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayananmengenai kelengkapan syaratsyarat obyek tanah yang berasal daritanah negara (Keppres No. 32 Tahun 1979), maka jelas tidakdiperlukan lagi dokumen peralinan hak dari pemegang hak yang lamayaitu NV.
Pengadilan PN DEPOK Perdata Waris
Putus : 18-10-2010 — Upload : 08-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 133/Pdt.G//2009/PN. Dpk
Tanggal 18 Oktober 2010 — (Geraid Tugo Faber ; WL. Samoel De Meyyer DKK VS Hotma P.D. Sitompoel, ; Ruth A.M. Pasaribu DKK
375 — 257
  • Keppres No. 32 Tahun 1979 Tentang Kebijaksaan Dalam Rangka PemberianHak Baru Atas Tanah Asal Konversi menjadi Hak Guna Bangunan dimana dalamketetuan sebagaimana tersebut di atas pada pokoknya menentukan semua Hak Atas Atasasal konversi hak barat akan berakhir pada tanggal 24 September 1980. Oleh sebab itu hakAtas Tanah yang didalikan oleh penggugat adalah milik nenek moyangnya sebagaimanatersebut dalam Eigendom verponding No. 448 Afschrift 279 WL Desa Curug Cimanggisseluas + 2.188.603 M?
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-10-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 19/Pid.Sus-Tpk/2016/PN.SRG
Tanggal 25 Oktober 2016 — DADANG PRIJATNA, ST.
168 — 115
  • Panitia Pengadaan Barang/jasa,Pejabat pengadaan Barang/Jasa Dinas Kesehatan Kota Tangerang SelatanTahun Anggaran 2010 yang ditanda tangani oleh Saksi sendiri;Bahwa berdasarkan laporan panitia pengadaan seluruh tahapan pelelangansudah dilaksanakan sesuai aturan;Bahwa Saksi menetapkan dan mengesahkan HPS yang diusulkan olehPanitia Pengadaan;Bahwa sepengatahuan Saksi HPS tersebut hasil koordinasi antara Neng Ulfahdan Yuni Astuti Alias Yuni Soejono ;Bahwa sesuai dengan peraturan Pengadaan Barang dan Jasa Keppres
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 21-10-2016 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 253/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 13 Juni 2017 — PT. NUNUKAN JAYA LESTARI ; MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG / KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
482 — 2277
  • Indonesia dan Malaysia, tertanggal 11Mei 1967 (Exchange of Letters wth reference to ArticleI, VIl and Annex 1 of the Basic Arrangements on Tradeand Economic Relations between Indonesia andMalaysia, signed on 11 May 1967);Perjaniian Dasar mengenai Kerjasama Ekonomi danTeknik antara Pemerintah Republik Indonesia danPemerintah Malaysia (Basic Agreement on Economicand Technical Cooperation between the Governmentof the Republic of Indonesia and the Government ofMalaysia) yang telah diratifikasi melalui Keppres
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 09-05-2018 — Putus : 14-08-2018 — Upload : 06-09-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb
Tanggal 14 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Ardhi Haryoputranto
Terdakwa:
AWALUDDIN Bin TULUS
184 — 183
  • Kewengan BPKP juga dipertegas dengan Keppres nomor 103 tahun2001 tentang kedudukan, fungsi, kKewenganan, Susunan organisasi dan tatakerja lembaga pemerintahan non departemen yang menyebutkan BPKP berhakmenghitung kerugian negara.Menimbang, bahwa sesuai keterangan ahli dari BPKP PerwakilanPropvinsi Jambi, Simson Girsang, SE berdasarkan Laporan Hasil Audit dariBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi JambiNomor : SR244/PW05/5/2017 tanggal 20 Oktober 2017 Perihal Laporan Auditdalam
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-05-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 25 September 2017 — SOFYANSYAH, SE., MM. Bin H. DARMI RASAD
73 — 15
  • rupiah);Demikian juga Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan Pembelaantertanggal 11 September 2017 disampaikan pada persidangan hari Senintanggal 11 September 2017 pada pokoknya menyatakan, bahwa kami tidaksependapat apabila hasil pekerjaan dalam pengadaan barang/jasa ataskeuntungan tidak diakui oleh Jaksa PU hanya membenarkan dari keterangandari ahli BPKP Parluhutan Sinaga ada Peraturan Kepala BPKP Tahun 2012Keuntungan bila ada perbuatan melawan hukum tidak diakui, sedangkan BPKPdibentuk dengan Keppres
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-04-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 05-11-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 175/Pdt.G/2018/PN Bdg
Tanggal 9 April 2019 — Maman Jusmana, DKK LAWAN Dirut PT. KAI Cq. Kepala Daerah Operasi Dua Bandung, DKK
155 — 36
  • saksi menempati Rumah dinas membayar sewa yang dipotongsetiap bulan dari gaji saksi sebesar Rp. 175, (seratus tujuh puluh limarupiah);Bahwa saksi bekerja sebagai Perakit tata usaha bagian keuangan;Bahwa uang sewa yang dipotong diserahkan kemana saksi tidak tahu;Bahwa Surat Penunjukan Rumah yang asli ada pada saksi;Saksi bekerja di Batu Bara dan tinggal di Batu Api berjarak kurang lebih100 meter;Rumah Dinas dengan Rel Kereta Api jaman dahulu kurang lebih 200Meter;Bahwa saksi tidak tahu kalau ada Keppres
Restatement Batasan Umur
Author : Ade Maman Suherman; J. Satrio;
Batasan Umum (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak berdasarkan Batasan Umur)
5655 — 31538
  • 1. Perlu sekali adanya keseragaman istilah dan pengertian : kewenangan hukum, kecakapan bertindak, dan kewenangan bertindak.2. Dalam hubungannya dengan kecakapan bertindak, yang dikaitkan dengan umur dewasa, kita telah mempunyai patokan usia dewasa ... [Selengkapnya]
  • Keppres RIS No. 33 Tahun Pasal 11950 tentang Persetudjuan Dalam arti peraturan ini jang disebut dewasa ialah merekaPerihal Pembagian War jang berumur delapan belas tahun penuh atau jang telahganegara. kawin lebih dahulu. Djika telah terlangsung pemutusanLampiran, LN. 19502 pertalian kawin sebelum mereka berumur delapan belas tahunpenuh maka mereka itu tetap dewasa.4.