positif menggunakan Narkotika(MDMA), tidak terindikasi terlibat jaringan lokal, nasional/internasional, dapat dilakukan pengobatan/rehabilitasi ;Bahwa selain buktibukti tersebut di atas, terdapat buktibukti lainatau bukti tambahan yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa,yang dilampirkan dalam Memori Kasasi PemohonKasasi/Terdakwa, yaitu buktibukti berupa:Surat dari Persatuan Pengasih Malaysia NomorPPM/426/46/16 tertanggal 15 Agustus 2016 yang sudahdisahkan oleh Philip Koh Tong Ngee selaku Notaris Public

Nomor 865 K/Pid.Sus/2017Terjemahan atas Surat Persatuan Pengasih Malaysia NomorPPM/426/46/16 tertanggal 15 Agustus 2016 yang sudahdisahkan oleh Philip Koh Tong Ngee selaku Notaris Public diPetaling Jaya Selangor Malaysia dan pengesahan TandaTangan oleh MD Suhaimi Ishak Kementerian Luar NegeriMalaysia pada tanggal 29 Desember 2016 serta disahkanoleh Victorina Hesti Dewani atas nama Kedutaan BesarRepublik Indonesia di Kuala Lumpur tertanggal 30 Desember2016, yang telah diterjemahkan dari bahasa Inggris

Bukti Tambahan T2) yangterjemahanya sebagai berikut:dengan ini kami menerangkan bahwa orang tersebut di atastelah berhasil mengikuti Program Pengembangan Manusia(Perawatan & Rehabilitasi) yang dilaksanakan mulai tanggal7 November 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2016,yaitu selama jangka waktu 6 bulan di fasilitas RumahPengasih Kami di Kuala Lumpur;Surat dari Persatuan Pengasih Malaysia NomorPPM/426/60/16 tertanggal 28 Desember 2016 yang sudahdisahkan oleh Philip Koh Tong Ngee selaku Notaris Public

( Bukti Tambahan T2) yangterjemahanya sebagai berikut:dengan ini kami menerangkan bahwa orang tersebut diatastelah berhasil mengikuti Program Pengembangan Manusia(Perawatan & Rehabilitasi) yang dilaksanakan mulai tanggal7 November 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2016,yaitu selama jangka waktu 6 bulan di fasilitas RumahPengasih Kami di Kuala Lumpur;Surat dari Persatuan Pengasih Malaysia NomorPPM/426/60/16 tertanggal 28 Desember 2016 yang sudahdisahkan oleh Philip Koh Tong Ngee selaku Notaris Public

Dalam Rutan;Bukti berupa Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen TimAsesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Balitertanggal 9 Juni 2016, dimana pada angka 4 (empat) dalamkesimpulanya menyatakan positif menggunakan Narkotika(MDMA), tidak terindikasi terlibat jaringan lokal, nasional/internasional, dapat dilakukan pengobatan/rehabilitasi,Bukti berupa Surat dari Persatuan Pengasih Malaysia NomorPPM/426/46/16 tertanggal 15 Agustus 2016 yang sudahdisahkan oleh Philip Koh Tong Ngee selaku Notaris Public

Tergugat sebagai seorang Kepala Daerahdalam mengeluarkan sebuah SuratKeputusan Tata Usaha Negara, seharusnyamelakukan sosialisasi dan menyerapserta mendengarkan aspirasi masyarakat( public hearing ) terlebih dahulu agarHalamani7 dari 90 hal Putusan Nomor 31/G/2008/PTUN.Smgkeputusan tersebut tidak menimbulkandampak dampak negatif yang merugikanmasyarakat21.

Apabila fungsi yang dilaksanakan itu berdasarkanperaturan perundang undangan merupakan suatu tugasurusan pemerintahan (public service) , maka yang berbuatdemikian itu menurut Undang Undang ini dapat dianggapsebagai Badan atau Pejabat.... (hal. 64) :dengan demikian, apa saja dan siapa saja tersebutmungkin sekali dan dapat tidak terbatas pada instansiinstansi resmi yang berada dalam lingkungan dan jajaranpemerintahan saja.

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :61/G/2013/PTUN.SBY berwenang untuk mengadili dengan demikianputusan yudexfactie PengadilanTinggi Tata Usaha Negara SurabayaNomor : 22/B/2014/PT.TUN.SBY merupakan preseden buruk dalampraktek peradilan dan sangat mengecewakan pencari keadilan;Bahwa Putusan yudexfactie Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya Nomor : 22/B/2014/PT.TUN.SBY mengabaikan perlunyatransparansi dalam menjalankan pemerintahan bahkan secara khususdiatur dalam undangundang keterbukaan public

Halmanatidak dapat diterapkan dalam kasus ini karena fakta dalam keterangansaksisaksi menerangkan bahwa haknya sebagai warga Negara untukmendapatkan informasi berdasarkan undangundang' keterbukaaninformasi public dilanggar yaitu hak mendapatkan informasi secaralangsung kepada aparatur pemerintahan Kabupaten Gresik tidak dilayanidengan baik sehingga sangat beralasan hukum Pemohon barumengetahui tentang adanya obyek sengketa 25 Maret 2013;Bahwa setelah memperhatikan fakta dipersidangan alasan tersembunyiadanya

Unsur Dengan TerangTerangan Dan Dengan Tenaga BersamaMenggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang YangMengakibatkan LukaLuka :Menimbang, bahwa di muka umum maksudnya adalah di tempat yang dapatdilihat/ diketahui oleh orangorang banyak (masyarakat) atau tempattempat lain yangsecara umum merupakan tempat yang dapat dijangkau dan / atau disediakan untukmasyarakat (public space), bukan tempat yang disediakan untuk keperluan yang bersifatkhusus dan hanya untuk orang tertentu ;Menimbang, bahwa bersama

Unsur Dengan TerangTerangan Dan Dengan Tenaga BersamaMenggunakan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang YangMengakibatkan LukaLuka :15Menimbang, bahwa di muka umum maksudnya adalah di tempat yang dapatdilihat/ diketahui oleh orangorang banyak (masyarakat) atau tempattempat lain yangsecara umum merupakan tempat yang dapat dijangkau dan / atau disediakan untukmasyarakat (public space), bukan tempat yang disediakan untuk keperluan yang bersifatkhusus dan hanya untuk orang tertentu ;Menimbang, bahwa bersama

Paulus Effendi Lotulung, SH.(2010), adalah tindakan hukum yang didasarkan pada kewenangankewenangan yang diberikan oleh ketentuanketentuan hukum publik, yangmenunjukan adanya kedudukan yang tidak sejajar dan unilateral (dapatdipaksakan secara sepihak oleh Tergugat kepada Penggugat) dalam rangkapelayanan public (public service);.

PT.BANK DANAMON), Terlawan ill(KPKNL) serta Terlawan IV (BPN/Kantor Pertanahan Kab.Rembang),dan menurut hukum perbuatan hukum yang timbul atau ditimbulkansebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum sebelumnya adalahcacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum ;Bahwa terdapat perbuatan hukum sebelum diajukannya permohonaneksekusi pengosongan tanah dan bangunan oleh Terlawan , yang telahdilakukan oleh Terlawan Il (PT.Bank Danamon) terkait penampilan kerja(Performance Appraisal) dan pelayanan umum (public

PT.Bank Danamon (Terlawan Il) bukanyamembina dan menempuh jalan menyehatkan ekenomi, tapiyang terjadi justru malah melakukan pembodohan danpembunuhan ekonomi Pelawan, dan sebagai orang kecilPelawan tetap akan menuntut hakhak Pelawan ;Bahwa oleh karena sebelum diajukannya permohonan eksekusipengosongan tanah dan bangunan oleh Terlawan , telah terdapatPerobuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Terlawan Il(PT.Bank Danamon) terkait penampilan kerja (Performance Apprisal) danPelayanan Umum (Public

Majelis Hakim menyatakan menolak dan tidak sependapat terhadapnota pembelaan (pledooi) terdakwa yang memohon agar terdakwa dibebaskandari dakwaan Penuntut Umum, karena alangkah tidak adilnya apabila terdakwayang telah dinyatakan oleh Majelis Hakim terbukti bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana pasal yang telah dinyatakan terbukti dengan perbuatanterdakwa, dibebaskan dengan dasardasar yang dikemukakan oleh terdakwadalam nota pembelaan (pledooi) yang tentunya akan mengabaikan kepentinganumum (public

interest) dan ketertiban umum (public order) serta mencederainilainilai keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakatterutama rasa keadilan bagi korban ;Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segiedukatif, yaitu pidana yang dijatunkan kepada terdakwa bukanlah merupakanSuatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatupembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaikidiri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di

dapat langsungdiberikan:Bahwa adapun pelanggaran yang dilakukan para Penggugat/ TermohonKasasi/Termohon Peninjauan kembali antara lain:> Air gedung sempat terhenti + 35 menit;> Air yang keluar menjadi hitam dan kotor mengakibatkan semua toiletbold seluruh kamar harus dicuci kemball:> Terhentinya operasional di laundry;> Filter air ke mesin laundry menjadi kotor;> Mesin ide maker yang notabene masih baru menjadi rusak;> Semua pekerjaan dan operasional di Departement House Keeping darikamar sampai public

Pemohon PeninjauanKembali akibat kesalahan fatal yang dilakukan para Penggugat/TermohonKasasi/Termohon Peninjauan Kembali antara lain:> Air gedung sempat terhenti + 35 menit;> Air yang keluar menjadi hitam dan kotor mengakibatkan semua toiletbold seluruh kamar harus dicuci kemball:> Terhentinya operasional di laundry;> Filter air ke mesin laundry menjadi kotor;> Mesin ide maker yang notabene masih baru menjadi rusak;> Semua pekerjaan dan operasional di Departement House Keeping darikamar sampai public

PERTAMINA (Persero) yangmendapatkan penugasan dari Pemerintah (PSO/Public Service Obligation) untukmenyalurkna BBM bersubsidi dalam hal ini Solar bersubsidi dan Premium14bersubsidi untuk transportasi darat, disamping itu SPBU juga menyalurkan BBMNon Subsidi milik PT.

menyalurkan BBM Premium dan Solar denga harga Rp.4.500/ liter Kepada konsumen pengguna khusus kendaraan bermaotor, makadapat dikatakan SPBU tersebut menyalurkan BBM premium dan Solar yang diSubsidi oleh pemerintah.Bahwa pada dasarnya pengecer BBM bukanlah merupakan konsumen penggunaBBM bersubsidi dan pada dasarnya BBM berusbsidi tidak dapat diperjual belikansecara bebas kecuali melalui penyalur resmi yang ditunjuk oleh Badan Usaha (PT.PERTAMINA) dan badan usaha lainnya (yang mendapatkan penugasan PSO/Public

PERTAMINA (Persero) yangmendapatkan penugasan dari Pemerintah (PSO/Public Service Obligation) untukmenyalurkna BBM bersubsidi dalam hal ini Solar bersubsidi dan Premiumbersubsidi untuk transportasi darat, disamping itu SPBU juga menyalurkan BBMNon Subsidi milik PT.

menyalurkan BBM Premium dan Solar denga hargaRp.4.500/ liter kepada konsumen pengguna khusus kendaraan bermaotor, maka20dapat dikatakan SPBU tersebut menyalurkan BBM premium dan Solar yang diSubsidi oleh pemerintah.Bahwa pada dasarnya pengecer BBM bukanlah merupakan konsumen penggunaBBM bersubsidi dan pada dasarnya BBM berusbsidi tidak dapat diperjual belikansecara bebas kecuali melalui penyalur resmi yang ditunjuk oleh Badan Usaha (PT.PERTAMINA) dan badan usaha lainnya (yang mendapatkan penugasan PSO/Public

Bahwa memang benar dalil gugatan Para Penggugat pada point 5 yangmenyatakan pada tanggal, 1 April 2020 Tergugat melakukan penutupanperusahaan dengan alasan selain Pandemic Covid 19 Perusahaan jugamengalami kerugian selama 3 ( Tiga ) Tahun berturut turut, namun Tergugat tidakpernah memperlihatkan hasil audit akuntan public laporan keuangan ...dst.Bahwa tidak dapat dipungkiri dan para Penggugat mengetahui persis BahwaPerusahaan PT.Makassar Golden Hotel Telahn mengalami kerugian selama 3(tiga) tahun

berturut turut, dan pihak Tergugat juga telah berusaha untukmempertahankan Para Karyawan, dengan cara menjual beberapa asset berupaRuko, namun hal tersebut tidak dapat bertahan lama terlebih lebih denganadanya bencana Pandemic Covid 19 ini yang sangat mempengaruhi pada sektorUsaha Perhotelan.Bahwa adapun Tergugat tidak melakukan Audit akuntan public / AkuntanIndependen hal tersebut disebabkan oleh karena kondisi perusahaan yang tidakmemungkinkan dengan pertimbangan DARIPADA UANG YANG DIBAYARKANKEPADA

dalam hal ini PT.Makassar GoldenHotel benarbenar tidak melakukan kegiatan operasional(penerima tamu hotel)tauberkurangnya tingkat hunian akibat Pandemi Covid 19 , maka secara otomatisPerusahaan tidak dapat Pemutusan Hubungan Kerja tersebut .Menimbang , bahwa Tergugat dalam jawabannya juga menjelaskan tidakmelakukan Audit Akuntan Publik / Akuntan Independen hal tersebut disebabkan olehkarena kondisi Perusahaan yang tidak memungkinkan dengan pertimbangan daripadauang yang dibayarkan kepada akuntan public

;Menimbang, bahwa berdasarkan ketetuan Pasal 90 ayat (1) dan ayat (2)serta Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) tersebut di atas Majelis Hakim berpendapatbahwa jika pada dasarnya Tergugat tidak membayar upah Para Penggugat sesuaiupah minimum kota Makassar karena sebab mengalami kerugian maka mengenai Putusan No.23 /Pdt.SusPHI/2021/PN.Mks Hal 37hal kerugian tersebut harus dibuktikan dengan laporan keuangan yang telah diauditoleh akuntan public, dan mengajukan permohonan penangguhan pembayaransesuai upah

., yang manaketerangannya dibacakan didepan persidangan, yang pada pokoknya memberikanpendapat sebagai berikut :Bahwa dalam hal pendistribusian BBM Bersubsidi yang berhak melakukankegiatan pendistribusian tersebut adalah badan usaha yang ditunjukberdasarkan Public Service Obligasi (PSO) dan petunjuk para peyalurnyaberdasakan pasal 69 PP No.386 Tahun 2014, tentang kegiatan usaha hilirMigas, sehingga apabila satu badan usaha atau perseorangan yang bukanmerupakan penyalur yang ditunjuk oleh BUPIUNU,

Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untukdiproses lebih lanjut.Bahwa pada saat penangkapan tersebut Terdakwa membawa 6 (enam) buah drumplastic berwarna biru yang berisikan minyak solar @ 200 liter dengan jumlah + 1200liter;e Bahwa dalam hal pendistribusian BBM Bersubsidi yang berhak melakukankegiatan pendistribusian tersebut adalah badan usaha yang ditunjukberdasarkan Public Service Obligasi (PSO) dan petunjuk para peyalurnyaberdasakan pasal 69 PP No.386 Tahun 2014, tentang kegiatan usaha

perkara ini adalah perdata perceraian, maka materinya harus diperiksa lebihlanjut dengan membebankan Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalildalilgugatannya akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas perselisinanrumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap dibebani beban pembuktian,hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya agreement todivorce (kesepakatan cerai) yang tidak dibenarkan peraturan perundangundanganyang berlaku karena bertentangan dengan public

LIEM HERRY HASLIMNomor: 127/73.09/P2T/I/2019 tertanggal 24 Januari 2019, selanjutnyadiberi tanda bukti P3 ;d) Fotocopy Surat dari penilai atau penilai public perihal nilai ganti kKerugian,selanjutnya diberi tanda bukti P4 ;e) Fotocopy Surat Penyampaian Berita Acara dari Sekretariat PengadaanTanah Kantor Pertanahan Kabupaten Maros Nomor147/73.09/P2T/XII/2018 tertanggal 21 Desember 2018 mengenai bidangtanah yang Pemilinya tidak diketahui keberadaannya dan Fotocopy BeritaAcara Hasil Musyawarah Penetapan

Fotocopy To All To Whom These Presents Shall Come, 25" day of May2019, Which Attest LEE MIN SEN, Notary Public Singapore, diberi tandaP6;Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor : 830 / PDT. P/ 2019/ PN Btm7. Fotocopy terjemahan Surat Keterangan Pernyataan yang di Saksikan dandibuat Oleh Notaris LEE MIN SEN, tanggal 25 Mei 2019, diberi tanda P6;8.

201510.11.12.13.14.15.16.Bahwa oleh karena RUPS yang rencananya diselenggarakan tanggal 4 April2012 tersebut Termohon tidak hadir maka Pemohon kembali mengundangTermohon untuk datang pada RUPS kedua dengan agenda yang samapada tanggal 24 April 2012, namun demikian untuk yang kedua kalinyatanpa pemberitahuan apapun Termohon tidak hadir dalam RUPS tersebut;Bahwa penyimpangan/penyelewengan yang dilakukan oleh Termohontersebut didukung oleh hasil audit yang dilakukan oleh Audit Independendari kantor KBAA Certified Public

LEKAT ABDUL KUNCI Alias KUNCI Bin ZAINAL ARIFIN;

• 1 (satu) unit alat tensi meter air raksa warna hitam dengan merk MDF Instruments

Dikembalikan kepada PSC (Public Safety Center) Kabupaten Rejang Lebong;

• 1 (satu) buah kotak handphone warna merah merk Redmi 6A dengan nomor IMEI1: 866381047968984 dan MEID : 99001151898449

Dikembalikan kepada saksi INDAH PERMATA SARI Alias INDAH Binti RIDWAN.

LEKAT ABDUL KUNCI Alias KUNCI Bin ZAINALARIFIN; 1 (Satu) unit alat tensi meter air raksa warna hitam dengan merk MDFInstrumentsDikembalikan kepada PSC (Public Safety Center) Kabupaten Rejang Lebong;Halaman 28 dari 29 hal. Putusan Nomor : 143/Pid.B/2021/PN Crp 1 (satu) buah kotak handphone warna merah merk Redmi 6A dengan nomorIMEI1: 866381047968984 dan MEID : 99001151898449Dikembalikan kepada saksi INDAH PERMATA SARI Alias INDAH Binti RIDWAN.6.

kemudian kosmetik kosmetik tersebut diatas yang tidak memilikiizin edar, terdakwa jual melalui jasa online antara lain kosmetik yang dipesanoleh agen diantar melalui kurir, ada juga agen langsung yang mengambil dariterdakwa, sedang untuk konsumen yang memasan kepada terdakwa diarahkanterdakwa langsung ke agen.Bahwa berdasarkan hasil pengamatan/pemeriksaan terhadap barangbukti Lulur Alfa Arbutin, Hand Body Glucogen, Hand Body Super Cepat, CreamRacikan, tersebut di atas tidak memiliki izin edar (public

Bahwa berdasarkan hasil pengamatan/pemeriksaan terhadap barangbukti Lulur Alfa Arbutin, Hand Body Glucogen, Hand Body Super Cepat,Cream Racikan, tersebut di atas tidak memiliki izin edar (public warning)Badan POM RI.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 84/Pid.B/2019/PN Pal (Kesehatan)Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa

Bahwa dengan demikian PENGGUGAT adalah yang pertama kalimengumumkan (to make public) lukisan BADAK tersebut yang digunakandalam perdagangan larutan penyegar, yang melekat pada Merek CAP KAKITIGA;6. Bahwa lukisan BADAK PENGGUGAT secara terus menerus dipergunakanoleh PENGGUGAT, sebagaimana ternyata dalam berbagai pengumumandalam bentuk iklan surat kabar, yaitu antara lain pada harian (Bukti P3);a.

MCL., mengajukan pendapat yang berbeda (DissentingOpinion) dengan alasanalasan sebagai berikut :1) Bahwa dari sudut pandang Hak Cipta telah terbukti bahwa Termohon Kasasi/ WEN KEN DRUG, adalah pemilik Hak Cipta dengan karya lukis atas merektersebut karena pertama kali yang mengumumkan (to make public). Hakmerek tetap melekat pada hak cipta tersebut.

Majelis Hakim yang memeriksaperkara berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;3.2 Kehadiran pihakpihakBahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernahhadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patutmelalui media massa Radio Public Batang Hari pada tanggal 08 April 2015 dantanggal 08 Mei 2015 untuk hadir di persidangan;3.3 Proses mediasi dan upaya damai oleh Majelis hakimBahwa

tentang Peradilan Agamasebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009;4.4 Kehadiran para pihakMenimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidakpernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagaiwakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilanNomor 0093/Pdt.G/2015/PA.Mbl melalui Radio Public

Nomor 412 K/Pdt.SusHKI/2013Sederhana Nomor Paten: ID00008778 dengan tanggal PendaftaranPaten 24 September 2007 untuk Mesin Potong Pertanian atas nama Sadr.Handoyo Laymanto (buktibukti dokumentasi kegiatan terlampir); BBP Mekanisasi Pertanian menganggap bahwa alat mesin potongpertanian sejak awal adalah merupakan public domain (Lampiran 1: Point6), jadi BPP Mekanisasi Pertanian sejak awal memang tidak berniatuntuk mendaftarkan Hak Paten Teknologi tersebut, karena produktersebut sudah banyak terjual

1969 di USA adalah sama, sehingga Tergugat telahberitikad tidak baik telah mengajukan permohonan Paten Nomor:$00200700177 yang telah didaftarkan di Departemen Hak Kekayaan danIntelektual:Bahwa unsur essensial dalam perolehan Hak Paten adalah unsurkebaharuan dari invensi;Bahwa dalam perkara a quo sebagaimana bukti P.2, P.3, P.4 dan P.5 secaragaris besar memberi gambaran bahwa Hak Paten yang diberikan kepadaTergugat tidak mengandung kebaharuan dari invensi karena produk tersebuttelah menjadi domain public