Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri, sejaktanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 20 Februari 2014.5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri,sejak tanggal 21 Februari 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014.6. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi, sejaktanggal 11 April 2014 sampai dengan tanggal 10 Mei 2014.7.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi,sejak tanggal 11 Mei 2014 sampai dengan tanggal 09 Juli 2014.8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiau.b Ketua Muda Pidana No. 1851/2014/S.729.Tah.Sus/PP/2014/MAtanggal 23 Juli 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Juli 2014 sampaidengan tanggal 25 Agustus 2014.9.

Hard Disk Merk Western Digital, Type/ModelWD10EADS00L5B1, S/N : WCAU4D884300, Kapasitas 1 TB yangdigunakan sebagai media penyimpan CCTV Pengadilan Negeri/Niaga/Hub.Industrial/Tipikor Semarang .Hal. 57 dari 175 hal. Put.

No.1657 K/Pid.Sus/201411037.38.39.40.41.42.43.Pengiriman BA Tanda Terima SK Pemberhentian Sementara Hakim AdHoc Tipikor sdr. KARTINI MARPAUNG, S.H.1 (satu) lembar legalisir sesuai dengan aslinya PENETAPAN Nomor : 32/Pen.Pid.Sus/2012/PN.TIPIKOR.Smg tanggal 01 Maret 2012 tentangPenunjukan Hakim Majelis dan Panitera untuk menyidangkan danmengadili perkara atas nama M. YAENI, S.H. bin H.

Perbuatan Terdakwa mencederai Lembaga Peradilan pada umumnya danPeradilan Tipikor pada khususnya.4. Terdakwa berbelitbelit dalam memberikan keterangan di persidangan.Halhal yang meringankan :1. Bahwa Terdakwa sopan di persidangan.2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.3.

sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari2019;Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2019sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April2019;Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengantanggal 24 Mei 2019;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Takengon sejaktangga 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;Penahanan Plh Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor

Banda Aceh tanggal 27Juni 2019, Nomor 641/Pen.Pid/2019/PT BNA, sejak tanggal 17 Juni 2019sampai dengan tanggal 16 Juli 2019;Penahanan Plh Ketua Pengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh tanggal 28Juni 2019, Nomor 648/Pen.Pid/2019/PT BNA, sejak tanggal 17 Juli 2019sampai dengan tanggal 14 September 2019;PENGADILAN TINGGI tersebut ;Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Acehtanggal 28 Juni 2019,No.186/Pid/2019/PTBNA serta berkas perkara No.Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 186

Syamsudin dibebanibiaya perkara sebesar Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor 12/TIPIKOR/2014/PTBdg., tanggal 22 Oktober 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umumtersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung tanggal 5 Agustus 2014 Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg., yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai

Syamsudin tersebut;Membatalkan amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Bandung Nomor 12/TIPIKOR/2014/PT.Bdg., tanggal 22Oktober 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg.,tanggal 05 Agustus 2014;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa Deddy Kusriadi, A.Pi bin O. Syamsudin telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsisecara bersamasama;2.

Tentara Pelajar nomor 81 Merduati BandaAceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Februari 2018,untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula paraTergugat;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh tanggal 2 Oktober 2018 Nomor. 93/Pen.Pdt/2018/PT BNA, tentangpenunjukan Majelis Hakim, serta berkas perkara Nomor. 3/Pdt.G/2018/PN Jthdan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebutTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat

Rp 150.000,00Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, S.H.NIP. 19611231 198503 1 029Halaman 17 dari 17 PUTUSAN Nomor 93/PDT/2018/PT BNA

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang tersebut;- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 14/TIPIKOR/2019/PT.BDG tanggal 17 Juli 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Bdg tanggal 24 April 2019 tersebut mengenai pidana penjara, pidana pengganti denda, dan pidana penjara pengganti uang pengganti menjadi sebagai berikut

Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan Tinggi, masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SRI CHANDRA S.OTTOLUWA, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.HAKIM-HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA TTD. TTD.HJ. SRI HERAWATI, S.H., M.H. H.TOTOK PRIJO SUKANTO, S.H., M.H. TTD.H.

Hakim Ad Hoc Tipikor Pada Pengadilan Tinggi, masingmasing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016 oleh Majelis Hakim tersebut,Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 4/PID.SUSTPK/2016/PT.GTOdengan dibantu oleh SRI CHANDRA S.OTTOLUWA, S.H. sebagai Panitera Pengganii,tanoa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.HAKIMHAKIM ANGGOTA HAKIM KETUATTD. TTD.HJ. SRIHERAWATI, S.H.,M.H.

ALAMSYAH oleh PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh, kami Jaksa Penuntut Umum merasa putusantersebut masih dirasa sangat tidak adil, sebab apa yang terjadi dengan saksikorban adalah puncak dari permasalahan dari sikap arogan Terdakwa I. TEUKUHALIM, SE. bin T.

No. 18 K/Pid/2016 Bahwa Terdakwa jelas tidak bersalah yang memulai pertengkaran adalahsaksi korban yang telah membenturkan kursi ke arah Terdakwa sehinggameja Terdakwa pecah dan kaca berantakan semua; Bahwa Terdakwa II mencoba melerai perkelahian antara Terdakwa dansaksi korban, dengan menghimbau dengan katakata tidak ada kontak fisikdengan Terdakwa II sehingga Terdakwa telah membayar uang pengobatanRp2.000.000,00 (dua juta rupiah); Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh

Bahwa Penggugat adalah guru honorer pernah ditangkap pihakKepolisian dan ditahan tanggal 14 Agustus 2018 dikarenakan menerimauang masuk dari orangtua murid yang nilainya dibawah standarpenerimaan/kasus suap/tipikor di SMPN XBatam, sehingga Penggugat harus masuk penjara selama 13 (tiga belas) bulan, dan disidangkan di Pengadilan Tipikor di Tanjung Pinang,selama Penggugat di penjara, Tergugat tidak pernah bekerja ( pemalas )dan tidak pernah mau membantu orangtua lakilaki Penggugat yang sakit sakitan

Penggugat yang dilakukan olehTergugat selama dari tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018 yaitu sebesarRp 58.573.729.13 ( Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tujuh PuluhTiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Tiga Belas Rupiah )Bahwa selain itu Pelawan juga mempunyai kerugian secara Materil akibatperbuatan Terlawan biaya selama pengurusan di Dinas Tenaga KerjaKabupaten Sukabumi dan biaya persidangan dalam perkara 134 / Pdt.SusPHI/2017/PN.Bdg di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus HubunganIndustrial / Tipikor

sepantasnya Ketua Majelis Hakim yang menanggani perkara inimenyatakan kalau Terlawan wajib mengganti kerugian yang di alami olehPelawan akibat perbuatan TerlawanPERMOHONAN SITA JAMINAN Melakukan Sita Jaminan assetasset yang bergerak maupun tidakbergerak dan uang Tabungan atas nama Terlawan yaitu Nani MarlinaYang berada di Republik IndonesiaBerdasarkan halhal dan dalildalil hukum Penggugat diatas, Maka Penggugatmemohon dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA KhususHubungan Industrian dan Tipikor

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor sejaktanggal 24 Juli 2012 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2012, jenistahanan Kota ;3. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tipikor sejaktanggal 23 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 21 September2012, jenis tahanan Kota ;4. Hakim Pengadilan Tipikor, jenis tahanan Kota sejak tanggal 3September 2012 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2012 ;5.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 3Oktober 2012 sampai dengan tanggal 1 Desember 2012 ;Hal. 1 dari 83 hal. Put. No. 1287 K/Pid.Sus/20137. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggisejak tanggal 2 Desember 2012 sampai dengan tanggal 31Desember 2012 ;8. Perpanjangan Penahanan Il oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggisejak tanggal 1 Januari 2013 sampai dengan tanggal 30 Januari2013 ;9.

Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi sejaktanggal 23 Januari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2013 ;10. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikorpada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2012 sampaidengan tanggal 22 April 2013 ;11.

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor : 12/TIPIKOR/2013/PT.Bdg., tanggal 8 April 2013 yangamar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandungtanggal 21 Januari 2013 Nomor : 55/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. atasnama Prof. DR. H.

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiHakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantuHal. 82 dari 83 hal. Put. No. 1287 K/Pid.Sus/2013oleh Djuyamto, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.Hakim Hakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.ttd./M.S.

Bahwa terdapat kualifikasi delik yang berbeda antara putusan hakimPengadilan Tinggi dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sesuai denganketentuan Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam tuntutan Penuntut Umumadalah menyuruh melakukan, sedangkan dalam Putusan HakimPengadilan Tinggi Tipikor Semarang adalah bersamasama.2.

Bahwa sesuai dengan faktafakta di persidangan adalah sebagaiberikut:Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang didalam pertimbangannya menyampaikan bahwa mengambil alih seluruhpertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Semarang yaitu salah satugolongan pelaku yang disebutkan di dalam pasal 55 ayat (1) keI tersebutadalah turut serta melakukan atau medeplegen;Menimbang bahwa untuk dapat mengatakan adanya orang yangturutserta melakukan perbuatan haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yaitu

bekerja sama dengan orang lain, dansebaliknya orang yang melakukan penarikan pemungutan tersebutmengetahui dan menyadari bahwa pungutan yang dilakukannya adalahberdasar perintah Terdakwa;Menimbang bahwa dengan mengingat hal yang sedemikian itu Majelisberpendapat bahwa antara mereka terdapat kesadaran bekerja samasehingga Turut Serta Melakukan telah terpenuhi.Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TipikorSemarang tersebut di atas kami tidak sepakat karena Hakim PengadilanTinggi Tipikor

No. 583 K/Pid.Sus/2014Xi.melakukan tindak PIDANA Dengan menyatakan bahwa (alinea ke 3halaman 46 putusan Pengadilan Banding) dengan menyatakan bahwa:...Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang telah tepat,dan benar kecuali....Bahwa pada halaman 46 Putusan Banding Majelis Hakim Bandingmenyatakan bahwa dalam alasan banding Penasihat Hukum poin ke 3menyatakan (halaman 46 bagian atas): ...karena Terdakwa justru melarangadanya pungutan di luar PNBP."

H.SURACHMIN, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada MahkamahHal. 73 dari 74 hal. Put. No. 583 K/Pid.Sus/2014Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh TETY SITIROCHMAT SETYAWATI, S.H., Panitera Penggantidengan tidak dihadiri olen Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota, Ketua,Ttd. Ttd.Prof. Dr. KRISNA HARAHAP, S.H., M.H. Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.Ttd.Dr.

-- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 18 Juni 2019 Nomor 11/Pid.Sus/Tipikor

tanggal 24 Juli2019 s/d 21 September 2019;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelahn membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbarutanggal 1 Agustus 2019 Nomor : 14/PID.SUS.TPK/2019/PT.PBR tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini danPenunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbarutanggal 1 Agustus 2019;Telanh membaca berkas perkara dan suratsurat yang bersangkutanserta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 18 Juni 2019Nomor 11/Pid.Sus/Tipikor

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp 10.000, (Sepuluh ribu Rupiah).Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusannya tanggal 18 Juni 2019Nomor 11/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.PBR. yang amarnya sebagai berikut :Menyatakan terdakwa SABAR STEFANUS P.

sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum maupunTerdakwa telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage)sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : W4U1/3721/HK.01.TPK/VI/2019dan Nomor : W4U1/3722/HK.01.TPK/VI/2019 masingmasing tanggal 12 Juli2019 ;Menimbang, bahwa putusan pengadilan tindak pidana korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 11/Pid.Sus/Tipikor

Pekanbaru,dengan alasan amar putusan terrsebut merupakan putusan yang sangat ringandisbanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARABERSAMASAMA;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru meneliti dan mencermati dengan seksamaberkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 18 Juni 2019 Nomor11/Pid.Sus/Tipikor

Put.No.14/PID.SUSTPK/2019/PT.PBR Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru tanggal 18 Juni 2019 Nomor 11/Pid.Sus/Tipikor/2019/PN.PBR. yang dimohonkan banding tersebut ; Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500, (dua ribu limaratus rupiah) ;Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019dalam musyawarah Majelis Hakim

Sidik / 184 / VII / RES Unit Tipikor 2.1 /2019 /Satreskrim tanggal 11 Juli 2019;8.Bahwa serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Termohon, sebagaimanayang telah diuraikan oleh Pemohon tersebut di atas, dimana banyaktindakantindakan yang melanggar undangundang dan peraturan yangberlaku, tentunya telah mencederai rasa keadilan serta tidak mencerminkanperilaku penyidik yang seharusnya melakukan proses hukum acara pidanasecara benar, dan tidak bersikap professional dan obyektif.sebagaimanaPeraturan Kapolri

Sidik / 184 / Vil / RES Unit Tipikor 2.1 /2019 / Satreskrimtanggal 11 Juli 2019 yang dilakukan serta serangkaian tindakanTERMOHON terhadap PEMOHON untuk dimintai Keterangannya sebagaiSaksi di Polsek Kebunsari, Madiun tanpa prosedur pemanggilan dahulusebagai Saksi dan TERMOHON yang juga melakukan penggeledahandan penyitaan tanpa adanya Surat Izin dari Ketua Pengadilan Negerisetempat, lebih lebin PEMOHON ditangkap dan dimintai keterangansebagai saksi kemudian tidak diperkenankan pulang dan tidur mushollaPolres

Sidik / 184 / VII. / RES Unit Tipikor 2.1 /2019 / Satreskrimtanggal 11 Juli 2019 yang dilakukan oleh Termohon adalah sah menuruthukum?2. Apakah tindakan TERMOHON terhadap PEMOHON untuk dimintaiKeterangannya sebagai Saksi di Polsek Kebunsari, Madiun tanpaprosedur pemanggilan dahulu sebagai Saksi tidak sah menurut hukum?3.

Sidik / 184 / VII / RES Unit Tipikor 2.1 /2019 / Satreskrim tanggal 11 Juli 2019 yang dilakukan oleh Termohon.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 Kitab UndangundangHukum Acara Pidana dihubungkan dengan Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 21/PUUXII/2014 serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah AgungNomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali PutusanPraperadilan mengenai sah atau tidaknya proses Penyidikan tidak menjadibagian dari obyek praperadilan sehingga permohonan Para PemohonHalaman

Sidik / 184 / VII / RES Unit Tipikor 2.1 /2019 /Satreskrim tanggal 11 Juli 2019 yang dilakukan oleh Termohon tidakberalasan hukum dan harus ditolak;Mengenai sah atau tidaknya tindakan Termohon terhadap Pemohon untukdimintai Keterangannya sebagai Saksi di Polsek Kebunsari, Madiun tanpaprosedur pemanggilan dahulu sebagai SaksiMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 Kitab UndangundangHukum Acara Pidana dihubungkan dengan Putusan Mahkamah KonstitusiNomor 21/PUUXII/2014 serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan

Bahwa dalamPeraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor6 Tahun 2012 tidak menyebutkanadanya kewajiban perusahaan untuk menanggung biaya proses hukum terhadapDireksi yang melakukan Tindak Pidana Korupsi.Selain itu tindakan Penggugat tersebut justru merugikan keuangan PT.KARYAKARIMUN MANDIRI dan telah terbukti serta berkekuatan hukum tetap (inkraacht) berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tipikor Tanjung Pinang Nomor:17/Pid.SusTPK/2016/PN.Tpg Tanggal 8 November 2016 dimana Penggugatterbukti bersalah melakukan

,(Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah); serta denda, initidak bisa dibebankan kepada Tergugat selaku Direktur Utama PT.KARYAKARIMUN MANDIRI untuk membantu atau ikut bertanggungjawab, karenaperobuatan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi terhadap penggugat sewaktumasih menjabat sebagai Direktur Utama PT.Karya Karimun Mandiri, adalahperbuatan penggugat sendiri yang menyebabkan terjadi penyalahgunaanwewenang yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan daerah.Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tipikor

Karya KarimunMandiri dalam hal ini kerugian keuangan Badan Usaha Milik Daerah ataukerugian keuangan daerah, dan perbuatan tersebut dilakukan secaraberlanjut, karena perobuatan tersebut dilakukan oleh penggugat makakonsekwensinya penggugatlah yang harus mempertanggung jawabkan atasperbuatan yang dilakukan, seperti konsekwensi haruSs membayar uangpengganti dan denda.Hal ini diperkuat dengan amar putusan PengadilanNegeri Tipikor Tanjung Pinang Nomor: 17/Pid.SusTPK/2016/PN.Tpg tanggal8 November 2016

Berdasarkan PutusanPengadilan Negeri Tipikor Tanjung Pinang Nomor :17/Pid.SusTPK/2016/PN.Tpg Tanggal 8 November 2016 bahwa penggugat terbuktibersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut yang diatur dalamPasal 3 Jo Pasal 18 UU RINo.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat 1 Ke1 KUHP.

Karya KarimunMandiri dalam hal ini kerugian kKeuangan Badan Usaha Milik Daerah ataukerugian keuangan daerah, dan perbuatan tersebut dilakukan secaraberlanjut, karena perbuatan tersebut dilakukan oleh penggugat makakonsekwensinya penggugatlah yang harus mempertanggung jawabkan atasperbuatan yang dilakukan, seperti kKonsekwensi harus membayar uangpengganti dan denda.Hal ini diperkuat dengan amar putusan PengadilanNegeri Tipikor Tanjung Pinang Nomor: 17/Pid.SusTPK/2016/PN.Tpg tanggal8 November 2016

., sebagai Kepala Desa PangaubanPeriode 20132019 pada Kecamatan Batujajar, Kabupaten BandungBarat;Dikembalikan ke Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaraRolansta, Rosmini, Reni Santoni dan Boyke Johehanan Nairiggolan,bilamana dilakukan penyidikan;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor 25/TIPIKOR/2015/PT.BDG. tanggal 26 Oktober 2015yang amar lengkapnya

Pangauban yang keduakalinya merupakan keuntungan secara immaterial yang ingin membuktikankeberadaannya sebagai Kepala Desa yang baru dilantik dan selain itu Terdakwajuga telah menguntungkan pihak lain atau orang lain dalam hal ini pihakpenyedia material yang ditunjuk Terdakwa tanpa melalui persetujuan darikelompok penerima barang yang merupakan kumpulan masyarakat yangmenrima bantuan sesuai dalam SK PPK;Sesuai dengan uraianuraian tersebut di atas Pemohon Kasasiberpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan NegeriBandung Nomor 55/Pidsus/TPK/2015/PN.Bdg tanggal 13 Juli 2015 danPutusan Pengadilan Tinggi Tipikor Bandung Nomor 25/TIPIKOR/2015/PT.

tigaratus tiga puluh lima ribu dua ratus tujunh puluh satu rupiah), sehinggaterhadap Terdakwa sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan masyarakatapabila diterapbkan Pasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Jo.Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana dakwaan PrimairPenuntut Umum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum danmembatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor 25/TIPIKOR

sebagaimana yangtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan PerubahanKedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturanperUndangUndangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon KasasiIVTerdakwa LILI SADELI, AM.Pd. tersebut; Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Bandung tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bandung Nomor 25/TIPIKOR

TRANGGONA PRATIKNO tanggal 07 Januari 2020, diberi tandabukti T117;Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tipikor Pangkalpinang Nomor18/Pid.SusTPK/2019/PN.Pgp. atas nama Terdakwa Ir. SURANTOWIBOWO, M.Si Bin Dr. TRANGGONA PRATIKNO tanggal 26 Maret 2020,diberi tanda bukti T118;Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka BelitungNomor 6/PID.TPK/2020/PT.BBL atas nama Terdakwa Ir. SURANTOWIBOWO, M.Si Bin Dr.

Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tipikor Pangkalpinang Nomor18/Pid.SusTPK/2019/PN.Pgp. atas nama Terdakwa Ir. SURANTOWIBOWO, M.Si Bin Dr. TRANGGONA PRATIKNO tanggal 26 Maret2020, diberi tanda bukti T29;10.Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka BelitungNomor 6/PID.TPK/2020/PT.BBL atas nama Terdakwa Ir. SURANTOWIBOWO, M.Si Bin Dr.

(dua) set PJUTS setelah barangbarang tersebut dibawa dan diserahkanoleh pihak Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke Penyidikbertempat di kantor Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung padatanggal 21 Agustus 2019 sebagaimana pada bukti surat T2.4;Bahwa lebih kurang seminggu setelah dilakukan penyitaan terhadap 2(dua) set PJU Tenaga Surya, Penyidik mengajukan permohonanHalaman 27 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Padt.G/2020/PN Tdnpersetujuan penyitaan kepada Ketua Pengadilan Tipikor

padaPengadilan Negeri Pangkalpinang sebagaimana bukti Surat T2.5;Bahwa pengajuan permohonan persetujuan penyitaan ditujukan kepadaKetua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang olehkarena penyitaan tersebut terkait barang bukti dalam perkara TindakPidana Korupsi sebagaimana ketentuan UndangUndang Nomor 46Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan jugamengacu kepada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis PeradilanPidum dan Pidsus Mahkamah Agung RI Buku II Edisi 2007 yang

padaPengadilan Negeri Pangkalpinang sebagaimana bukti Surat T2.5.Bahwa pengajuan permohonan persetujuan penyitaan ditujukan kepadaKetua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang olehkarena penyitaan tersebut terkait barang bukti dalam perkara TindakPidana Korupsi sebagaimana ketentuan UndangUndang Nomor 46Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan jugamengacu kepada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis PeradilanPidum dan Pidsus Mahkamah Agung RI Buku II Edisi 2007 yang

sampaidengan 17 April 2013 jenis penahanan Kota ; Surat perpanjangan Penahanan II (Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi)No. 30 / Pen.Pid / 2013 / PN.Bwi tanggal 18 April 2013 sejak tanggal18 April 2013 sampai dengan 17 Mei 2013 jenis penahanan Kota ; Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan 20 Mei 2013 jenis penahanan kota ; Surat perpanjangan Pengadilan Negeri Banyuwangi tingkat Penuntut sejaktanggal 21 Mei 2013 sampai dengan tanggal 19 Juni 2013 dengan jenis penahanan kota ; Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal31 Mei 2013 sampai dengan 29 Juni 2013 dengan jenis penahanan kota ; Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 30 Juni 2013 sampai dengan28 Agustus 2013 ; Penetapan Perintah Penahanan dalam tahanan kota dari Ketua PengadilanTinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor : 13 /Pen.Pid.Sus / 2014 / PT.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.Membaca, putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Juli 2013 Nomor : 54 / Pid.Sus / 2013 / PN TIPIKOR Sby, yang amamya sebagai berikut :1. Menolak Keberatan (Eksepsi) dari Penasihat Hukum TerdakwaIr. DWINTA INDAWATI dan Terdakwa II RISKYANTO DODYPRAMONDO 77 772 nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn cece 2. Memerintahkah Jaksa Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkaraNomor : 54 / Pid.Sus / 2013 / PN.

pada Pengadilan Negeri Surabaya NomorW.14.U.1 / 2890 / Hk.07 / IV / 2014 tanggal 29 April 2014 tentangpermintaan banding Penuntut Umum untuk diberitahukan kepadaTerdakwa I dan Terdakwa II ; Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya pada tanggal 28 April 2014 yang salinan resminya untukdiserahkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II melalui delegasiPengadilan Negeri Jember sesuai surat Pengadilan TIPIKOR

padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor : W.14.U.1 / 2890 / Hk.07 / IV /2014, tanggal 29 April 2014 ; Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara, yang dibuat olehJurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya bahwa pada tanggal 09 Juni 2014 kepada PenuntutUmum telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut ;Surat pemberitahuan memeriksa perkara dari Pengadilan TIPIKOR padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor : W.14.U.1 / 4227 / Hk.07 / VII /

Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak TindakPidana Korusi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejaktanggal 02 Juli 2018 s/d tanggal 01 Agustus 2018;Perpanjangan Hakim pada Pengadilan Tinggi tipikor sejak tanggal 30 Jull2018 s/d tanggal 28 Agustus 2018 ;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jayapurasejak tanggal 29 Agustus 2018 s/d tanggal 27 Oktober 2018 dalam RutanJayapura.Terdakwa pada saat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsitingkat

Pemberitahuan Banding Nomor 17/Pid.SusTPK/2018/PN Japoleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana korupsi pada Pengadilan NegeriJayapura ;Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umumtelah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 30 Agustus 2018 yang diterimadi Kepaniteraan pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri KlasIA Jayapura pada tanggal 30 Agustus 2018 yang mana memori banding tersebuttelah diberitahukan dan diserahkan secara seksama dan patut oleh PaniteraPengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura kepada Terdakwapada tanggal 2 Agustus 2018 sebagaimana dengan Akta Pemberitahuan danpenyerahan Memori Banding Untuk Terdakwa Nomor: 17/Pid.SusTPK/2018/PNJap tanggal 5 September 2018;Menimbang , bahwa atas memori Banding dari Penuntut Umum tersebut,Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 7 September2018, yang mana Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dandiserahkan secara seksama dan patut oleh Panitera Pengadilan Tipikor padaPengadilan

BPDPapua KC Jakarta pada tahun 2012 s.d. 2016.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalamperkara Terdakwa Aris Liem;.Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,(lima ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan TinggiJayapura pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 oleh kami Supriyono,S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Tipikor sebagai Ketua Majelis, Sukadi, S.H.,M.H.

,Hakim Tinggi Tipikor dan Dr. Josner Simanjuntak, S.H., M.Hum Hakim Ad HocTipikor masingmasing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalamPut No.35/Pid.Sus46persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018 olehHakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu olehE.S Soelastri S.H, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umumdan Terdakwa;HakimHakim Anggota Hakim Ketua1. Sukadi, S.H.,M.H. Supriyono, S.H., M.Hum.2.

Trans Irian Wasur IH, KabupatenMerauke;Agama : Kristen Katholik;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;Pendidikan : S1 (Sarjana Hukum);Terdakwa ditahan oleh :1278Penyidik, tidak ditahan;Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan Tanggal 27Desember 2014 dengan Tahanan Rutan;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Merauke, sejak tanggal28 Desember 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014 dengan TahananRutan;Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jayapura, sejaktanggal

sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengantanggal 12 April 2015 dengan Tahanan Rutan ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 13 April2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 dengan Tahanan Rutan;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi TingkatBanding pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 13 Mei2015sampai tanggal 12 Juni 2015 dengan tahanan Rutan;Penahanan Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Tinggi Jayapura,Halaman I dari 58 Hal.Put.No.21/PID.SusTPK/2015/PT JAP.sejak tanggal 08 Juni 2015 sampai dengan 07 Juli 2015 dengan tahanan Rutan;9 Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Jayapura, sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan 05September 2015 dengan tahanan Rutan;Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh M.

Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Missi No. 10 Kelurahan Mandala, DistrikMerauke, Kabupaten Merauke, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari2015 yang telah didaftakan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor/ PHIpada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan Nomor.

W 30.UI/36/HK02.04/01/2015 tanggal 21 Januari 2015;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapuratersebut ;Setelah membaca dan meneliti :I Surat Penetapan Ketua Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan TinggiJayapura Nomor: 21/Pen.Pid.SusTPK/2015/PT JAP, tanggal 20Agustus 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini;II Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR PengadilanTinggi Jayapura Nomor: 12/Pen.Pid.SusTPK/2015/PT JAP tanggal 20Agustus 2015

Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp 5.000,00, ( lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Palembang Nomor : 04/TIPIKOR/2012/PT.PLG., tanggal 23Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima Pemintaan Banding dari TerdakwaTerdakwa dan permintaanbanding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pagar Alam ; Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 28 Nopember 2011,Nomor:086/Pid.Sus/2011/PN.LT, yang

Judex Facti salah dalam menerapkan peraturan hukum atau diterapkantidak sebagaimana mestinya : Judex Facti keliru dalam menerapkan hukum formal Pasal 236 Ayat 2KUHAP ;Bahwa Judex Factie pada hAlaman 38 Surat Putusan No. 04/Tipikor/2012/PT.Plg, tanggal 23 Februari, yang mana Judex Facti membuatpertimbangan sebagai berikut :menimbang bahwa kepada TerdakwaTerdakwa dan kepada PenuntutUmum semuanya telah diberitahu dan diberi kesempatan untukmempelajari berkas perkara, sebelum berkas perkara dikirim kePengadilan

Bahwa sesuai Buku Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MahkamahAgung RI Tahun 2012, huruf C, butir 1.6 bilamana kerugian keuanganNegara jumlahnya lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diterapkanketentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 JoUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 ;Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas oleh karena Judex Facti telahsalah dalam menerapkan peraturan hukum putusan Pengadilan TinggiPalembang Nomor 04/Tipikor/2012/PT.PLG., yang mengubah putusanPengadilan

ANGGA FIRNANDES, S.Kom tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Palembang Nomor : 04/TIPIKOR/2012/PT.PLG., tanggal 23Februari 2012 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 086/Pid.Sus/2011/PN.Lt., tanggal 28 November 2011 ;MENGADILI SENDIRI :1. Menyatakan Terdakwa CANDRA NOVA, ST Bin H. RUBAMAN, Terdakwall ALAND OHERA, ST Bin AHMAD DERAM dan Terdakwa Ill.

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengantidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum dan ParaTerdakwa ;Hakim Hakim Anggota : Ketua :ttd./ ttd./Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.ttd./MS. Lumme, S.H.Panitera Pengganti :ttd.