Kepada debitur diingatkan untukmenggunakan KAP yang tercatat di BNI ;2) Agar diteliti dan diinformasikan dalam PAK secara detail serta dapatdipertanggungjawabkan kebenarannya ;3) Agar disyaratkan setoran Self Financing berasal dari setoran murnipemegang saham untuk kemudian didudukkan sebagai setoran modaldalam akta nota riil perusahaan atau hutang pemegang saham yangdiikat oleh akta SOL ;4) Agar diteliti dan di verifikasi serta diinformasikan dalam PerangkatAnalisa Kredit atas performance susunan

Atakana Company berupa Kebun seluas + 3.455 Hatelah disepakati seharga Rp 115.000.000.000,00 ;2) Pembayaran yang telah. dilakukan (Self Financing) sebesarRp 53.757.001.660 terdiri dari :1. Via Muhammad Aka Rp 11.732.001.660,002. Via Sardul Singh Rp 11.400.000.000,003. Via Yusuf AR Rp 2.000.000.000,00Hal. 17 dari 124 hal. Put. No. 756 K/PID.SUS/20144. Via Abdul Wahab Yahya Rp 8.500.000.000,005. Via Rusdy Rp 6.600.000.000,006. BPHTB Rp 3.000.000.000,007. PBB Rp 525.000.000,008.

Self Financing harus tercermin dalam Laporan Keuanganperusahaan. Buktibukti pemenuhan = Self Financing harusHal. 19 dari 124 hal. Put. No. 756 K/PID.SUS/201410.11.12.diverifikasi dan dalam kontrol atau dikuasai Bank, antara lainmelalui :2.1. Laporan Keuangan Home Statement/Audited Report ;2.2. Akta Pendirian/Perubahan ;2.3.

No. 756 K/PID.SUS/2014Pembayaran yang telah dilakukan (Self Financing) sebesarRp 53.757.001.660 terdiri dari :1. Via Muhammad Aka Rp 11.732.001.660,002. Via Sardul Singh Rp 11.400.000.000,003. Via Yusuf AR Rp 2.000.000.000,004. Via Abdul Wahab Yahya Rp 8.500.000.000,005. Via Rusdy Rp 6.600.000.000,006. BPHTB Rp 3.000.000.000,007. PBB Rp 525.000.000,008.

,maka benar ditemukan bangunan berupa tower pemancar guna penempatanperalatan telekomunikasi atau menara Antenna Self Supporting Tower (SST)setinggi 45 m. Jadi, PT. Batam Mitra Madani (PT. BMM) akan melakukan klaimdan pengecekan terhadap lahan tersebut, ketika itu Sdr. Mulkan Siregar, SH.,mendapatkan keterangan bahwa tower yang berdiri di atas lahan 12.267 m? danpada lokasi tanah seluas kurang lebih 10 m x 15 m adalah tower milik PT.Protelindo yang beralamat di Jalan MH.

HCPT seluruhnya senilai Rp. 75.000.000, (tujuhpuluh lima juta rupiah) untuk mendirikan sebuah tower pemancar guna penempatanperalatan telekomunikasi atau menara Antenna Self Supporting Tower (SST) setinggi 45m, dimana Terdakwa MARIDUK TOBING dalam menyewakan lahan tersebut telahmempergunakan suratsurat tanah miliknya sendiri berupa Sertifikat HGB No. 12130dan PL No. 24040523 dan Daftar Isian 307 No. 32579/2005, Daftar Isian 208 No.17557/2005 dan Surat Ukur No. 07822/2005 tertanggal 24 November 2005

W eBBbuiyeL.9z une yeles Yesidieq Yepns yebnfie, uep ye6ribbueq enyeg T 'yeWUNdmes yebBun yep: vebnbe) uep yefnGbueg Bueieyes ended ture) yepye ueSuap ynyburjes yeBnfBueg ynpnuew BuyesyeSribie, yebn66uee epedey ueyiqaliaq Buek nunquies Buyesyeanduel self Sued qeqes edue yeSnBbueg eved Jesey UepyesewYyaeuw = Baues yeBnbiel idnynoueu YyepH Bued 1Wouoyeumesew eualey Yyelepe Nye ekes Buek eAugegqesued emyeq dIPLES JEUlisves ued yeiny!

PUTUSANNomor 750/Pdt.G/2019/PA.BjrZV +I %SELF)DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antara:Penggugat, tempat tanggal lahir, Ciamis, 19 Agustus 1996, agamaIslam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumahtangga, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal inimemberikan kuasa kepada Iwan Setiawan, S.H. danLela Siti Nuraladin

PUTUSANNomor 857/Pdt.G/2019/PA.BjrZV +I %SELF)DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antara:Penggugat, tempat tanggal lahir, Langensari, 5 November 1987, agamaIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga,tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikankuasa kepada Iwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti

Keterangan SahnyaHasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan Nota Angkutan, selanjutnya KM.Pangeran 2 muatan kayu olahan jenis meranti dikawal menuju Dermaga unitPolair Tebing Tinggi di Selat Panjang untuk proses pemeriksaan lebih lanjutoleh Penyidik Ditpolair Polda Riau.Dokumen yang harus dimiliki dan dilengkapi oleh terdakwa dalammengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan berupa kayu gergajianjenis meranti adalah Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SGKSHHK)yang diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara self

Nomor: 1865 K/Pid.Sus/2010seluruh dana pembiayaan sendiri/self financing dalam bentuk tunaiatau investasi fisik yang telah dibiayai dengan dana sendiri sesuaidengan ketentuanketentuan yang ditetapkan dalam SuratPemberitahuan Persetujuan Kredit. Dalam hal ini debitur' telahmelakukan investasi dengan dana sendiri, maka Business Unitharus memeriksa secara fisik dan menilai kebenarannya.

Pada keadaanseperti ini ijin penarikan hanya dapat diberikan apabilatelah terbukti penggunaan dana sendiri tersebut sesuai denganyang ditetapbkan dalam Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit danlin penarikan kredit hanya dapat dilakukan pada masa penarikankredit dan sesuai dengan perkembangan prestasi proyek sertamenyerahkan buktibukti penggunaan dana investasi (baik yangberasal dari self financing maupun kredit investasinya)" ;Bahwa fasilitas kredit yang diterima PT. KPP dari PT.

KPP mempunyai dana sendiri/self financing dan telah mengeluarkanpembiayaan untuk pelaksanaan proyek PLIU 2x7 MW = diHal. 17 dari 143 hal. Put. Nomor: 1865 K/Pid.Sus/2010Sampit, kenyataannya salah satu Contract Agreement Nomor : 02/CW/KPPKPN/VV04 tanggal 1 Juni 2004 antara PT. KPP dengan PT. KahanzaPrima Nusa tidak pernah ditandatangani oleh Ir. Mirza ZulkarnainMursalin selaku Direktur Utama PT. Kahanza Prima Nusa, hal tersebutbertentangan dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit PT.

Tahun 1999 Buku Ill Bab X Sub Bab C angka3,a,12) a). dan b). yang menyatakan "Syaratsyarat yang harus dipenuhisebelum penarikan kredit, adalah merupakan syarat ijin penarikankredit yang mutlak harus dipenuhi debitur sebelum pencairan kredit,yaitu Khusus untuk Kredit Investasi debitur telah menyediakanselurun dana pembiayaan sendiri/self financing dalam bentuk tunaiatau investasi fisik yang telah dibiayai dengan dana sendiri sesuaiHal. 35 dari 143 hal. Put.

Nomor: 1865 K/Pid.Sus/2010sendiri/self financing dan telah mengeluarkan pembiayaan untukpelaksanaan proyek PLTU 2x7 MW di Sampit, kenyataannya salah satuContract Agreement Nomor : 02/CW/KPPKPN/VV04 tanggal 1 Juni 2004antara PT. KPP dengan PTI. Kahanza Prima Nusa tidak pernahditandatangani oleh Ir. Mirza Zulkarnain Mursalin selaku Direktur Utama PT.Kahanza Prima Nusa, hal tersebut bertentangan dengan Buku PedomanPelaksanaan Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB);Faktur Angkutan Kayu Bulat (FAKB) adalah dokumen yang dipergunakanpengangkutan lanjutan atau pengangkutan secara bertahap KB/KBS/KBK yangberasal dari izin yang sah;FAKB diterbitkan oleh Penerbit FAKB secara self assesment, yaitu petugasperusahaan/pemegang izin yang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuaikompetensinya dan penetapannya oleh pemegang izin;Penggunaan FAKB:e Pengangkutan Kayu Hasil Pemanenan (KHP) dari TPn Utama atau TPKHutan ke semua tujuan, dilengkapi

FAKO) adalah dokumen angkutan yangdipergunakan dalam pengangkutan untuk hasil hutan kayu olahan;Kayu Olahan (KO) adalah produk hasil pengolahan KB/KBS/KBK yang diolah diIndustri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) atau Industri Pengolahan KayuTerpadu (IPKT) berupa kayu gergajian (termasuk kayu gergajian yang diserutsatu sisi atau lebih), kayu lapis (termasuk block board dan barecore), veneer,serpih/chip (termasuk wood pellet) dan Laminated Veneer Lumber (LVL).FAKO diterbitkan oleh Penerbit FAKO secara self

Nota Angkutan;Nota Angkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk pengangkutanarang kayu, kayu daur ulang, KBK yang berasal dari pohon tumbuh alami padaAPL sebelum terbitnya alas titel dan digunakan untuk tiang pancang, tiangjermal, cerucuk, pengangkutan lanjutan kayu olahan hasil lelang sertapengangkutan langsiran KB/KBS/KBK dari pelabuhan/dermaga ke tujuandokumen asal;Nota Angkutan diterbitkan secara self assessment oleh petugas pemegang izinyang memiliki kualifikasi GANISPHPL sesuai kompetensinya

PT. 1 I/BPHP.XI3/2017 tanggal 27 Pebruari 2017.Bahwa dokumen angkutan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu(SKSHHK) adalah sebuah dokumen yang digunakan untuk menyertaipengangkutan kayu bulat dari TPK hutan, TPK antara, TPKKB danindustry primer serta kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer danserpih dari industry primer yang berasal dari hutan alam.Bahwa SKSHHK diterbitkan oleh karyawan pemegang izin yang memilikikualitas GANISPHPL selaku penerbit SKSHHK sesuai kompetensinyasecara self assessment

BjrANN *SELF SDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai talak antara:Pemohon, tempat dan tanggal lahir Langensari, 29 Desember 1986,agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, PendidikanSekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman diKota Banjar. dalam hal ini memberikan kuasa kepadalwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti Nuraladin

PUTUSANNomor 362/Pdt.G/2020/PA.BjrZV +I %SELF)DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antara:Penggugat, tempat tanggal lahir, Ciamis, 4 Januari 1982, agama Islam,pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediamandahulu beralamat di Kota Banjar, sekarang beralamat diKota Banjar (Bapak XXXXX), sebagai Penggugat;melawanTergugat

Divisi Self Employed Mass Market (SEMM)Regional Collection Kanwil Semarang, pada angka 7, sebagaiberikutSebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berda diatasnya tersebut dalam SHM Nomor: 5071, atas nama Suprayitno ,Surat Ukur Nomor : 394 / Wonosobo / 2006, luas : 147 m2, terletak diKelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, KabupatenWonosobo, Limit Lelang : Rp. 724.500.000, dan Sebidang tanahpekarangan tersebut dalam SHM Nomor: 2595 , atas nama Suprayitno ,Surat Ukur Nomor : 220

Divisi Self Employed MassMarket (SEMM) Regional Collection Kanwil Semarang , pada angka /7,sebagaiberikut : Sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatuyang berda di atasnya tersebut dalam SHM Nomor: 5071, atas namaSuprayitno , Surat Ukur Nomor : 394 / Wonosobo / 2006, luas : 147 m2,terletak di Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, KabupatenWonosobo, Limit Lelang : Rp. 625.000.000, dan Sebidang tanahpekarangan tersebut dalam SHM Nomor: 2595 , atas nama Suprayitno ,Surat Ukur Nomor :

Divisi Self Employed Mass Market (GEMM)Regional Collection Kanwil Semarang, pada angka 7, sebagaiberikut :Sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatu yang berda diatasnya tersebut dalam SHM Nomor: 5071, atas nama Suprayitno ,Surat Ukur Nomor : 394 / Wonosobo / 2006, luas : 147 m2, terletak diKelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, KabupatenWonosobo, Limit Lelang : Rp. 724.500.000, dan Sebidang tanahpekarangan tersebut dalam SHM Nomor: 2595 , atas nama Suprayitno ,Surat Ukur Nomor : 220

Divisi Self Employed MassMarket (SEMM) Regional Collection Kanwil Semarang , pada angka 7,sebagaiberikut : Sebidang tanah dan bangunan beserta segala sesuatuyang berda di atasnya tersebut dalam SHM Nomor : 5071, atas namaSuprayitno , Surat Ukur Nomor : 394 / Wonosobo / 2006, luas : 147 m2,terletak di Kelurahan Wonosobo Timur, Kecamatan Wonosobo, KabupatenWonosobo, Limit Lelang : Rp. 625.000.000, dan Sebidang tanahpekarangan tersebut dalam SHM Nomor: 2595 , atas nama Suprayitno ,Surat Ukur Nomor :

orang tua/ayah dariTergugat (WA ODE SELFIN Alias SELFl), dimana menurt pengakuanTergugat I (LA UBO) ketika itu, bahwa oleh karena Tergugat II telah membeliTanah Objek Sengketa tersebut dari almarhum LA ODE SAMUDIN yakni orangtua/ayah Tergugat (WA ODE SELFIN Alias SELFI), maka pada TAHUN 2011kemudian Tergugat Il (LA UBO) telah membuatkan Surat Jual Beli Tanahterhadap Tanah Objek Sengketa a quo tertanggal 9 September 2011 yangHal. 8 dari51 hal.Putusan.No. 18/Pat.G/2018/PN Psw.ditandatangani oleh SELF

Tergugat II (LA UBO) mengakui bahwa dalam pertemuan padatahun 1999 dan pada tanggal 28 Januari 2018 yang lalu bertempat di KantorDesa Nambo, Kecamatan Lasalimu, yakni bahwa Tergugat Il (LA UBO) telahmembeli Tanah Objek Sengketa a quo dari almarhum LA ODE SAMUDIN yakniOrang tua/ayah dari Tergugat (WA ODE SELFIN Alias SELFI) pada tahun 1982yang kemudian pada tanggal 9 September 2011 Tergugat II telah membuatkankembali Surat Jual Beli Tanah atas Tanah Objek Sengketa a quo denganditandatangani oleh SELF

sendiri dalam melakukanperbuatan hukum jual beli atas Tanah Objek Sengketa a quo;29.Bahwa yang lebih aneh lagi adalah setelah adanya fakta bahwa Tergugat Il (LAUBO) yang semula mengakui kalau Tergugat Il memperoleh Tanah ObjekSengketa a quo dengan jalan membeli dari almarhum LA ODE SAMUDIN yakniorang tua/ayah Tergugat (WA ODE SELFIN Alias SELFI) pada tahun 1982yang kemudian dilanjutkan pula dengan adanya perbuatan hukum jual beli atasTanah Objek Sengketa a quo antara Tergugat (WA ODE SELFIN Alias SELF

Menyatakan hukum bahwa jual beli atas Tanah Objek Sengketa a quo dari orangtua (ayah) Tergugat (almarhum LA ODE SAMUDIN) kepada Tergugat II adalahtidak sah dan karenanya batal demi hukum;Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat (WA ODE SELFIN Alias SELF)yang telah menjual Tanah Objek Sengketa kepada Tergugat II (LA UBO) dengantanpa seizin/persetujuan Para Penggugat selaku ahli waris almarhumah WATATA dan almarhum LA ODE ASA adalah merupakan perbuatan melawanhukum dan sangat merugikan Para Penggugat

Citra Aditya Bakti, 2014), hal 196telah menyatakan bahwa Transaksi Self Dealing tidak langsung,misalnya:1. Transaksi antara anggota family dari direksi dan perseroan.2. Transaksi antara dua perseroan dan direksi yang sama.3. Transaksi antara perseroan dan perseroan lain dalam perusahaanmana pihak direksi mempunyai kepentingan financial tertentu.4.

TCSubaru) dan Pelawan Il (incasu TC Subaru Sdn Bhd) yangmempunyai direktur yang sama, maka perjanjian antara keduanya yangmenjadi dasar hubungan juali beli mobil Subaru XV 2.0i AWD CVT14MY dengan nomor rangka PLPHP7KC5EA307672 yang telah disitaoleh Terlawan adalah suatu Transaksi Self Dealing yang telahmengakibatkan transaksi yang tidak fair karena adanya benturankepentingan.25.Bahwa dalam kondisi yang demikian, maka mohon kiranya kepadaYang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yangmemeriksa

Bahwa UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang kepabeanansebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndng Nomor 17Tahun 2006 menganut konsep self assessment. Melalui konseptersebut maka importir menghitung, membayar, dan memberitahukansendiri Bea Masuk yang terutang termasuk keterangan mengenaibarang yang diimpornya.b. Bahwa importir memberitahukan barang yang diimpornya melaluiPmberitahuan Impor Barang (PIB) yang dibuktikan dengan dokumenpelengkap seperti invoice dan bill of lading.c.

Bahwa pada saat melakukan importasi, secara self assessmentTerlawan Il telah memberitahukan importasi barangnya dalam dokumenkepabeanan, sebagai berikut:a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) nomor 313995 tanggal 30 Juli2012 untuk mobil Imprezza 4d 2.5 STI AWD 5AT dengan nomorrangka JF1GVFKV5C G0221 34; danb. PIB nomor 170789 tanggal 29 April 2014 untuk mobil Subaru 2.0iAWD CVT14MY dengan nomor rangka PLPGP7KC5EA307672.8.

untuk iituMajelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa Pemberitahuan Impor Barang adalahpemberitahuan oleh pemberitahu atas barang yang akan diimpor berdasaarkandokumen pelengkap pabean sesuai prinsip self asessment, dimana biasanyasipemberitahu adalah Perusahaan Pengurus Jasa Kepabeanan (PPJK) danditujukan kepada Importir, dalam bukti T.l 22.a PPJKnya adalahPT.MUTIARA CAHAYA INDOBARI, dan balam bukti T. 22.6 PPJKnyaadalah PT.

PUTUSANNomor 311/Pdt.G/2020/PA.BjrZV +I %SELF)DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara cerai gugat antara:Penggugat, tempat tanggal lahir, Jakarta, 21 Februari 1998, agamaIslam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga,tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikankuasa kepada Iwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti Nuraladin

Adanyaketerbukaan untuk mengungkapkan informasi penting mengenai diri pribadikepada orang lain (self disclosure) menjadi elemen utama dari keintiman.Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka patut dinyatakan anakPemohon berpacaran hanya untuk saling mengenal dan melihat kesesuaianantara satu sama lain sebelum melangsungkan perkawinan;Menimbang, bahwa sesuai dengan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

AdanyaHalaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 272/Padt.P/2019/PA Sjketerbukaan untuk mengungkapkan informasi penting mengenai diri pribadikepada orang lain (self disclosure) menjadi elemen utama dari keintiman.Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, maka patut dinyatakan berpacaranhanya untuk saling mengenal dan melihat kesesuaian antara satu sama lainsebelum melangsungkan perkawinan;Menimbang, bahwa alasan pernikahan dini sebaiknya tidak terjadi,karena dapat menyebabkan halhal berikut ini,

No.207/PDT/2015/PT.PBR16.17.18.19.20.sehingga Pelawan tidak memiliki hak untuk mengajukan gugatan selakupihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam UU PPSP;PELAWAN BUKAN PIHAK KETIGA BERDASARKAN DOKTRIN SELFDEALINGBahwa dalam bidang hukum bisnis, dikenal suatu doktrin yang disebutsebagai self dealing. Munir Fuady di dalam bukunya yang berjudul DoktrinDoktrin Modern Dalam Corporate Law Dan Eksistensinya Dalam HukumIndonesia, (Bandung: PT.

Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 196, telahmenyatakan bahwa "Transaksi Self Dealing tidak langsung, misalnya :1. Transaksi antara anggota family dari direksi dan perseroan;2. Transaksi antara dua perseroan dan direksi yang sama;3. Transaksi antara perseroan dan perseroan lain dalam perusahaan manapihak direksi mempunyai kepentingan financial tertentu;4.

Bahwa UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 menganut konsep self assessment.Melalui konsep tersebut maka importir menghitung, membayar, danmemberitahukan sendiri Bea Masuk yang terutang termasukketerangan mengenai barang yang diimpornya;b. Bahwa importir memberitahukan barang yang diimpornya melaluiPemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dibuktikan dengandokumen pelengkap seperti invoice dan bill of lading;c.

Bahwa pada saat melakukan importasi, secara self assessmentTerlawan Il telah memberitahukan importasi barangnya dalamdokumen kepabeanan, sebagai berikut : DalamNo . . Dok.Jenis Mobil No. Rangka PPETZ/PIBDengan No. PengajuanHal 44 dari 63 hal. Put.