Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 24Oktober 2013 sampai dengan 22 Nopember 2013 ; 4. Hakim Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tantggal 31Oktober 2013 sampai dengan 29 Nopember 2013 ; 5.

Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang No. 367/Pen.Pid/TPK/2013/PT.Smg tertanggal 25Nopember 2013, sejak tanggal 30 Nopember 2013 sampai dengan tanggal28 Januari 2014 ; Terdakwa dalam persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang didampingi oleh Team Penasehat Hukumnya H. ArifN.S, SH, MH Advokat/Pengacara berkantor di Kantor Advokat/Pengacara H.

Tipikor. Smg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa NETTY HERAWATY BINTI SUDARSONO tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsiyang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamdakwaan Primair yaitu Pasal 2 ayat(1) jo.

Smg jo Nomor : 39/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg, danpernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2013 ;Telah membaca, relas pemberitahuan untuk mempelajari berkasperkara masingmasing tertanggal 13 Nopember 2013, sehingga dengandemikian Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatanuntuk membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakanbanding di kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang dalam tenggang waktu 7

DJAMIAN, SH.MH.CN sebagai HakimAd Hoc Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSemarang masingmasing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebutdiucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal18 Desember 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi olehhal 56 dari 57 hal Put.No.89/Pid.Sus/2013/PT.TPK.SmgPara Hakim Anggota serta dibantu oleh MUSTOFA, SH.

MENGADILI : - Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I Herman Sasawe, S.Sos alias Herman dan Penuntut Umum tersebut;- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 29/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL tanggal 4 September 2014 pada amar putusan Nomor 2 sehingga amar putusan selengkapnya menjadi sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa I.

Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palu Il, sejak tanggal 19 Agustus2014 sampai dengan tanggal 17 September 2014 (Tahanan Kota) ;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor29/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL. tanggal 4 September 2014;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut UmumNo. Reg.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu telah menjatuhkan putusan Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL.tanggal 4 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:1Menyatakan terdakwa I. HERMAN SASAWE S.Sos Alias HERMAN danterdakwa Il.

Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor : 29/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PLtanggal 4 September 2014, Terdakwa Herman Sasawe, S.Sos alias Hermanmelalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dihadapanPanitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu padatanggal 8 September 2014, sesuai Akta Permintaan

Banding No.26/Akta.Pid.SusTPK/2014/PN Pal dan permintaan banding tersebut telahdiberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 September 2014sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No.26/Akta.Pid.SusTPK/2014/PN Pal sedangkan Terdakwa Il tidak mengajukan banding dalamperkara ini;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan bandingterhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriHalaman 46 dari 60 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2015/PT PALPalu Nomor : 29/Pid.Sus/Tipikor

September 2014;Menimbang, bahwa Penuntut Umum didalam memori bandingnyamengajukan alasan banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsitingkat pertama tersebut belum menyentuh rasa keadilan masyarakat karenapara Terdakwa belum mengembalikan kerugian Negara selama prosespersidangan;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari denganseksama putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalu Nomor : 29/Pid.Sus/Tipikor

Membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masingmasing sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBanda Aceh Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT.BNA, tanggal 4 Juli 2018 yangamar lengkapnya sebagai berikut :1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;2.

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiBanda Aceh Nomor 10/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PT.BNA yang menguatkanPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda AcehNomor 66/Pid.SusTPK/2017/PN.Bna., tanggal 30 April 2018 tersebut mengenailamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa dan pidanadenda penjara uang pengganti untuk Terdakwa II menjadi sebagai berikut :1.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa . HUSNA binti M.

TPK/2018/PT.Mks, tertanggal 24 September 2018, kami JaksaPenuntut Umum menyatakan bahwa putusan tersebut sudah sesuaidengan peraturan perundangundangan, telah mempertimbangkanfaktafakta persidangan yang terungkap dalam pemeriksaan padasidang Pengadilan Negeri Tipikor Makassar, serta telah setimpaldengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.Bahwa apa yang diuraikan oleh Terdakwa tidak mempunyai dasar hukumyang jelas, dalam memori banding terdakwa yang menyebutkan "perbuatanterdakwa tidak pernah

Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Makassarselaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari dan tanggal itu pula olen Hakim Ketua Majelis dengan dihadirioleh hakimhakim anggota serta Hj. DARMAWATI, SH.,MH.Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa/Penasihat Hukumnya danJaksa Penuntut Umum ;HAKIM HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISYANCE BOMBING, S.H.,M.H. MAKKASAU, S.H.,M.H.H. M. IMRAN ARIEF, S.H.,MH. PANITERA PENGGANTI,Hj. DARMAWATI, S.H.

Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;Bahwa perlawanan (verset) pelawan dalam tenggang waktu yang masihdibenarkan Hukum Acara Perdata yang mengatur untuk itu, yaituselama 14 (empat belas) hari, terhitung tanggal surat relaspemberitahuaan Putusan Verstek terhadap pelawan;Bahwa relas pemanggilan sidang yang disampaikan oleh juru Sitapengganti Pengadilan Negeri/TIPIKOR/Hubungan Industrial PalangkaRaya kelas 1A, perkara perdata Nomor: 50/Pdt.G/2018/PN.PLK,tertanggal 15 maret 2018 dan

persidangan diselenggarakan pada hari Rabu,tanggal 28 Maret 2018, relas panggilannya disampaikan oleh Jurusitapengganti, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 kepada pelawan danditerima serta langsung ditandatangani oleh pelawan, relas panggilanterlampir;Bahwa sebelum hari rabu, tanggal 28 Maret 2018, yaitu pada hariselasa, tanggal 27 Maret 2018, pelawan telah mengirim surat dengannomor lepas, lampiran 1 lembar, perihal : permohonan perubahanjadwal panggilan sidang yang ditujukan kepada PengadilanNegeri/Tipikor

No. 689 PK/PDT/2014Negeri/Niaga/Ham/Tipikor dan HI Jakarta Pusat Nomor W10.UI.369.Pdt.02.1.2009.04.BIL., tertanggal 15 Januari 2009, Jalan Gajah Mada Nomor17, Jakarta 10130, Perihal: Mohon Bantuan Pemberitahuan Isi PutusanPerkara Nomor 129/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst., yang ditujukan Kepada Yith.

Bahwa oleh Departemen Luar Negeri, Republik Indonesia, melalui DirektoratJenderal Protokol Dan Konsuler, Direktorat Perlindungan WNI dan BHI,dalam suratnya Nomor 048/PK/I/2009/65, tanggal 21 Januari 2009, Perihal:Pemberitahuan Isi Putusan, dengan hormat meminta dan memohon bantuanKBRI Singapura untuk meneruskan surat dari Kantor Pengadilan Negeri/Niaga/Ham/Tipikor dan HI Jakarta Pusat, untuk menyampaikan SuratHal 2 dari 60 hal.Put.

Surat = dari Pengadilan Negeri/Niaga/Ham/Tipikor = dan HIJakarta Pusat Nomor W10.UI.369.Pdt.02.1.2009.04.BIL., tertanggal 15Januari 2009;2. Surat = dari Direktorat Jenderal Protokol Dan Konsuler,Direktorat Perlindungan WNI dan BHI, dalam suratnya Nomor048/PK/I/2009/65, tanggal 21 Januari 2009, Perihal: Pemberitahuan IsiPutusan;yang disampaikan kepada Mr.

Surat Panggilan Sidang Pertama yang diberitahukan oleh PengadilanNegerl/Niaga/Ham/Tipikor dan HI Jakarta Pusat, dalam surat NomorW7.Dc.Ht.5292.IV.2008.04.BIL, tanggal 23 April 2008, supayaTergugat datang menghadap dimuka persidangan Pengadilan NegeriJakarta Pusat, Jalan Gajah Mada Nomor 17, Jakarta Pusat, pada hariSelasa, tanggal 22 Juli 2008, Jam 09.00 WIB, yang hanyaberlandaskan tanda terima dari Departemen Luar Negeri tertanggal 24April 2008;3.2 Surat Panggilan Sidang Kedua yang diberitahukan

oleh PengadilanNegeri/Niaga/Ham/Tipikor dan HI Jakarta Pusat, dalam surat NomorW7.Dc.Ht.5877.VII.2008.04.BIL, tanggal 23 Juli 2008, supaya Tergugatdatang menghadap dimuka persidangan Pengadilan Negeri JakartaPusat, Jalan Gajah Mada Nomor 17, Jakarta Pusat, pada hari Selasa,tanggal 2 September 2008, Jam 09.00 WIB; yang hanya berlandaskanTanda Terima dari Departemen Luar Negeri tertanggal 24 Juli 2008;Sedangkan ternyata Tergugat (sekarang: Pelawan) tidak pernah menerimakedua Surat Panggilan Sidang

Penuntut Umumberpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggarPasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor juncto Pasal 64ayat (1) KUHPIdana;2. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan,oleh karena putusan judex facti tidak salah menerapkan hukum;Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 2896 K/Pid. Sus/20183.

Hasil audit investigasi yang dilakukan oleh BPKP PerwakilanPropinsi Jawa Timur menemukan ada penyimpangan dalam penggunaandana komite sekolah, Block Grant Kota Mediun mengakibatkanterjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp749.138.655,32 (tujuhratus empat puluh sembilan juta seratus tiga puluh delapan ribuenam ratus lima puluh lima rupiah tiga puluh dua sen):Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, judex facti tidaksalah dalam menerapkan ketentuan Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor

3 ayat (1) UU Tipikor sudah masukke perbuatan, jadi jika dikaitkan dengan pasal 55 ayat (1) keleKUHP, maka pasal 55 ayat (1) kele KUHP nyaharusterpenuhi;Bahwa, pasal 3 ayat (1) UU Tipikor penyelahgunaan wewenangkarena jabatan, tidak perlu dicaricari dan dibuktikan karenamenyalahgunakan wewenang itu adalah perbuatan melawanhukum, dan masalah perbuatan melawan hukum bisadisubsidairkan ;Bahwa, pasal 3 ayat (1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) keleKUHP sudah terbukti salam perkara yang lainnya, apakah

diajuga bisa dikenakan pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat(1) kele KUHP ?

, menurut pendapat saksi kalau pasal 2 ayat (1)UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) kele KUHP bisa disubsiderkandengan pasal 3 ayat (1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) keleKUHP, tapi kalau pasal 3 ayat (1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1)kele KUHP tidak bisa disubsiderkan ke pasal 2 ayat (1) UUTipikor jo pasal 55 ayat (1) kele KUHP ;Bahwa, jika sipat melawan hukum tidak terbukti di pasal 3 ayat(1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) kele KUHP, tapi terbuktinyadi pasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat

, menurut pendapat saksi karena dipasal 2 ayat (1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) kele KUHPmelawan hukumnya itu terhadap apa dulu dan harus dibuktikan,tapi kalau di pasal 3 ayat (1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1)ke1le KUHP jelas penyalahgunaan wewenang ;Bahwa, untuk pasal 55 ayat (1) kele KUHP tidak kenal ituapakah harus bertemu ?

Pihak yang membujuk melakukan perbuatanBahwa, jika turut sertanya terpisah dimana yang 2 orangterbukti dipasal 3 ayat (1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) keleKUHP, apakah yang 1 orang lagi itu harus sama dipasal 3 ayat(1) UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) kele KUHP juga ?

Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwapermintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa padatanggal 27 Desember 2013 ;3. Memori banding tertanggal Januari 2014 yang diajukan oleh PenuntutUmum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya pada tanggal 28 Januari 2014, telah diserahkan salinanresminya kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2014 ;5.

Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat olehJurusita Pengganti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya ,bahwa pada tanggal 24 Januari 2014 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa .............Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaratersebut ;Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telahdiajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syaratsyaratsebagaimana yang ditentukan dalam wundangundang, oleh karenanyapermintaan banding tersebut

Raden Amas Sungkalang, M.M (Sekretaris bukanAnggota Panitia IX Pengadaan Tanah) yang sekarang sudahmenjadi Terpidana Kasus Tipikor Pengadaan Tanah untukpembangunan rumah dinas Pemerintah Kabupaten Kapuas Huluyang dilakukan secara melawan hukum menyebabkandibayarkannya sejumlah uang sebagai ganti rugi tanah yangHalaman 10 dari 17 hal. Put.

Bahwa dalil kepemilikan tanah gugatan perkara a quo oleh Penggugattersebut didasarkan atas 13 Surat Keterangan Tanah yang fakta hukumyang sudah terbukti dan putusannya sudah mempunyai kekuatan hukumtetap (inkracht van gewijsde) yaitu Putusan Tipikor Nomor 55/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PNPTK adalah untuk memanipulasi data kepemilikan danpenguasaan tanah yang sebenarnya atas tanah seluas 21 Ha dalam alashak berupa Pernyataan Penyerahan Tanah tersebut yang telah dibuat dandicantumkan bahwa ke 13 orang

Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/HI JambiPertama, tanggal 10 Agustus 2017, No. : 270/Pen.Pid/2017/PN.Jmb, sejaktanggal 15 Agustus 2017 s/d tanggal 13 September 2017;Halaman 14. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor/H JambiKedua, tanggal 08 September 2017, No. : 270/Pen.Pid/2017/PN.Jmb, sejaktanggal 14 September 2017 s/d tanggal 13 Oktober 2017;5.

Tipikor/2015/PN.PTK tanggal 8 Desember 2015 denganmengajukan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut;1.

Tipikor/2015/PN.PTKtanggal 8 Desember 2015, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana KorupsiPada Pengadilan Tinggi Pontianak sependapat dan menyetujuinya karenadalam pertimbangannya telah diuraikan secara tepat dan benar menuruthukum dan oleh karena itu pertimbanganpertimbangan hukum tersebut diambilalin oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pontianak dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding demikianjuga alasanalasan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkarapada semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ditetapkansebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor3/Akta.Pid/Tipikor/PK/2019/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yangHal. 15 dari 20 hal Putusan Nomor 217 PK/Pid.Sus/2019menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2019 Terpidana mengajukanpermohonan peninjauan kembali

Putusan Judex Facti dan Judex Jurissudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, lagi pula keberatanPemohon tersebut tidak dapat mengalahkan fakta hukum persidanganyang telah dipertimbangkan secara yuridis dan relevan denganperbuatan Terpidana yang memenuhi unsurunsur delik dalam Pasal 3Juncto Pasal 18 UndangUndang Tipikor yang didakwakan sebagaimanadimaksud dalam putusan Judex Facti dan Judex Juris a quo;. Bahwa terhadap Bukti PK1 berupa: fotocopi Putusan PT.

M Atel A lus eee ee ee ee settee eee Rp 6. 000,JUMI AN)... cece eeee ees Rp 216. 000,(dua ratus enam belas ribu rupiah);Nomor : W1.U1/ /HK.02/ IV /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari AZHARI (Pemohon).Banda Aceh, April 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATANWIMAN SYAM, SH.NIP. 19610712 198203 1 004Halaman 6 dari 6 halaman penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PN BnaHalaman 7 dari 6 halaman penetapan Nomor 85/Pdt.P/2019/PN Bna

Sejak tanggal, 25September 2011 s/d tanggal 23 Nopember 2011.Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi tersebut :Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 26Januari 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim tindak pidana Korupsi yangmemeriksa perkara tersebut ;PENGADILAN TINGGI TIPIKOR TERSEBUT:Telah membaca berkas pidana dan suratsurat yang bersangkutan serta turunanresmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 25 Agustus 2011.

(seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;Salinan Resmi Penetapan ini Sesuai dengan aslinya sebanyak 7(tujuh) lembarDiberikan untuk kepentingan DinasPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPlt. Panitera,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 28/Pat.P/2018/PN Bgl

Kalijaga Kec.Harjamukti Kota CirebonIslamPNS (Staf Tata Lingkungan Bidang Cipta KaryaDinas PUPESDM Kota Cirebon)Pendidikan SMATerdakwa berada dalam tahanan/ditahan ;Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 02 September2013 ; Ditangguhkan Penahanannya oleh Penyidik tanggal 16 Agustus 2013 ; Penuntut Umum tidak dilakukan Penahanan ; Penahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 01April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014 ; Perpanjangan Penahanan

Kota oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejaktanggal 01 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014; Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TipikorBandung sejak tanggal 30 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juli 2014 ; Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TipikorBandung sejak tanggal 30 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2014 ;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu DAN BILDANSYAH, SH.Dkk. kesemuanya para Advokat yang beralamat

Sus - Tipikor / 2014 / PN Dps

Sus Tipikor / 2014 /PN DpsDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana korupsi pada tingkat pertamadengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut,dalam perkara Para Terdakwa :Nama LengkapTempat lahirUmur / Tgl lahir WAYAN BUDIASA, SE. ;Angantaka Badung ;50 Tahun / 10 Nopember 1964. ;Jenis kelamin Lakilaki. ;Kebangsaan Indonesia ;Tempat tinggal Link.

TIPIKOR. Smg

TIPIKOR. Smg.DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam tingkatpertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, atas nama para terdakwa :1. Nama lengkap : K.H.NURUL HUDA,MA Bin M.SAKDULLAH.

Menyatakan bahwa Pengadilan TIPIKOR Semarang tidak berwenangmengadili perkara ini, atau Dakwaan tidak dapat diterima.atau surat Dakwaandinyatakan batal demi Hukum.;3. Menyatakan perkara tidak diperiksa lebih lanjut dan membebaskan TerdakwaI dari Dakwaan ;4. Menyatakan bukan perkara pidana, dan Majelis tidak berwenangmengadilinya ;5.

Menyatakan Pengadilan Tipikor pada Pangadilan Negeri Semarangberwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor98/Pid.Sus/2011/PN,Tipikor Smg atau nama Para Terdakwa 1. K.H.M.115NURUL HUDA,M.A bin M.SAKDULLAH. dan Terdakwa 2.MOCHAMAD GHOFAR bin H.HUFRON.3: Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No,Rrg Perk.Pds04/03.31./FT,1/12/2011 atas nama Para Terdakwa ; 1. K.H.M. NURULHUDA,M.A bin M.SAKDULLAH. dan Terdakwa 2.

diterima.Bahwa menurut ahl, kewajiban user yang menggunakananggaran dapat dianggap selesai karena sudah melaporkanpenggunaannya kepada pemilik anggaran dalam hal iniEksekutif, karena tidak ada teguran maka sebetulnya tidak adamasalah dan sudah disetujui, dapat disimpukkan bahwapertanggung jawaban disetujui karena tidak ada keberatan daripihak Eksekutif selaku pemilik anggaran.Bahwa menurut ahli, untuk menentukan adanya kekeliruandalam suatu Keputusan Pejabat Negara, maka bukanmerupakan wewenang Pengadilan Tipikor

TIPIKOR. Smg

TIPIKOR. Smg.DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara tindak pidana korupsi dalam tingkatpertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, atas nama Terdakwa :Nama lengkapTempat lahirUmur/ Tgl.LahirJenis kelaminKebangsanTempat tinggalAgamaPekerjaanPendidikan: Tanti Ambar Susanti, ST binti Suwandi ;: Semarang ;: 32 tahun/ 29 Mei 1978 ;: Perempuan ;: Indonesia ;: Jl.