(Lima Ribu Rupiah) ;Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum telahmenyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 Pebruari 2021sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN.Bgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukanHalaman 28 dari 88 Halaman Putusan Nomor 2/Pid.SusTPK/2021/PT BGLkepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Pebruari 2021sebagaimana akta pemberitahuan

permintaan banding Nomor2/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN.Bg;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah pulamenyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 Pebruari 2021sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN.Bgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukankepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Pebruari 2021 sebagaimana aktaPemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Akta.

Pid/Tipikor/2021/PN.Bgl;Menimbang bahwa berkaitan dengan permintaan banding tersebut,Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Pebruari2021 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 15Pebruari 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh JuruSita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Penasihat HukumTerdakwa pada tanggal 15 Pebruari 2021 sesuai Akta Pemberitahuan memoribanding Nomor 2/Akta.Pid/Tipikor/2021/PN.Bgl.Menimbang bahwa berkaitan

dengan permintaan banding tersebut,Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 17Pebruari 2021, dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Penuntut Umum tanggal 18Pebruari 2021 sesuai akta pemberitahuan memori banding nomor2/akta.Pid/Tipikor/2021 PN Bgl.Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasehat HukumTerdakwa masing masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkasperkara banding terhadap Putusan

Seberapa besar nilai kKeuntungan yang diperolehnya sebagai tujuan yangdicapai dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.maka Majelis Hakim Banding akan mengubah isi putusan Majelis Hakim tingkatpertama yaitu mengenai lamanya pidana penjara dan mengenai lamanyapidana penjara pengganti dari uang pengganti, sedang selebihnya MajelisHakim Banding sependapat dan menguatkan Putusan Majelis Hakim tingkatpertama Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu.

KADERI(Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribuRupiah);Permintaan banding yang diajukan olen Penasehat Hukum Terdakwa tanggalO06 Maret 2019, Nomor 6/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2019/PN Bjm., yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan permintaan banding dariPenasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara patutkepada Penuntut Umum Nomor 6/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2019/ PN Bjm padatanggal 21 Maret 2019,oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin ;Permintaan banding

yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Maret2019, Nomor 6/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2019/PN Bjm., yang dibuat olehPanitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan permintaan banding dariPenuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut kepada PenasehatHukum Terdakwa Nomor 6/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2019/PN Bjm pada tanggal19 Maret 2019,oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banjarmasin ;.

Maret 2019,yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak Pidana KorupsiBanjarmasin pada tanggal 21 Maret 2019, dan Memori banding banding dariPenuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara patut kepada PenasehatHukum Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2019 NomorHalaman 51 dari 85 Putusan Nomor 6/PID.SUSTPK/2019/PT BJM.6/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2019/PN Bjm, yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Banjarmasin ;Vil. Kontra.

Kontra Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 25 Maret2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi Banjarmasin pada tanggal 27 Maret 2019, dan Kontra Memoribanding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secarapatut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 April 2019 Nomor6/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2019/PN Bjm, yang dibuat oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Banjarmasin ;IX.

Surat mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) kepada PenasihatHukum Terdakwa tanggal 3 April 2019, Nomor W15.U1/1204/Pid/Tipikor/IV/2019 dan kepada Penuntut Umum tanggal 3 April 2019, NomorW15.U1/1205/Pid/Tipikor/IV/2019, yang dibuat oleh Panitera PengadilanNegeri Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin ;Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh PenasihatHukum Terdakwa dan Penuntut Umum masingmasing pada tanggal 06 Maret2019, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi BanjarmasinNomor

diterbitkan Saksi tidak tahu, yangSaksi ketahui hanya mengenai objek sengketa saja ; Bahwa, Saksi dapat mengetahui mengenai objek sengketa tersebut, karena Saksidiberitahukan oleh yang bersangkutan pada saat diminta untuk menjadi Saksi ; Bahwa, Saksi sudah tidak ingat waktu persisinya kapan Saksi diberitahukan mengenai objek sengketa dimaksud ; Bahwa, menurut yang disampaikan oleh Penggugat kepada Saksi, Penggugatdivonis dengan pidana penjara selama dua tahun delapan bulan oleh PutusanPengadilan TIPIKOR

; Bahwa, Saksi mengetahui, apakah terhadap putusan tersebut Penggugatmengajukan Banding atau tidak ; Bahwa, yang Saksi ketahui adalah putusan tersebut dijalankan oleh Penggugat dan pasa saat ini yang bersangkutan sudah bebas ; Bahwa, kelerangan yang Saksi berikan pada persidangan hari ini sama dengan keterangansebagai Saksi, yang Saksi berikan pada persidangan di Pengadilan TIPIKOR ; Bahwa, Saksi tidak tahu apakah keterangan yang Saksi berikan pada persidangandi Pengadilan TIPIKOR dipertimbangkan

atau tidak oleh Majelis Hakim TIPIKOR pada saat itu ;Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan Ahli, dan Tergugattidak menghadirkan Saksi maupun Ahli, walaupun telah diberi Kesempatan secara patut ;Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan Kesimpulan, dengan suratnya masingmasing tertanggal 22 Februari 2016 ;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaanterhadap sengketa a quo, merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapandan Berita Acara Persidangan sengketa a quo, yang

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3Desember 2016 ;7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru sejak tanggal 3 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1Januari 2017;8. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Pekanbaru sejak tanggal6 Desember 2016 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017 ;9.

Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat BandingPekanbaru sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 Maret2017 ;10.

Nomor : 153/KEP/2018 Tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil YangTelah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan YangBerkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan, secara tegas memerintahkan kepada Bupati selakuPejabat Pembina Kepegawaian untuk memberhentikan tidak denganhormat kepada PNS yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi dantelah diputus oleh Pengadilan Tipikor

dijelaskan oleh Tergugat pada huruf a di atas, jelasjelas Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidakdidasarkan pada perintah Kitab UndangUndang Hukum Pidana atauKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturanperundang lain yang bersifat pidana, tetapi pada peraturanperundangundangan di bidang kepegawaian dan pemerintahanBahwa setiap lembaga negara/pemerintah mempunyai peran, tugas,fungsi dan kewenangan masingmasing, begitu juga halnya denganpengadilan (pengadilan negeri/pengadilan tipikor

Cakupan bidang atau materi wewenang ; Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor mempunyai cakupan bidangatau materi wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara perdatadan pidana (tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi), tetapitidak mempunyai cakupan bidang atau materi wewenang di bidangkepegawaian sehingga tidak mungkin Pengadilan memutus perkara dibidang kepegawaian karena memang bukan kewenangannya, apalag!

Bahkan Penggugat juga telah membuat surat pernyataanuntuk tU; 2222222 n2 nono n nn nnn nnn nnnTergugat sebagai pimpinan daerah sangat prihatin dan memberikansimpati yang sedalamdalamnya terhadap kondisi yang menimpaPenggugat dan kawankawan, karena sejak awal sesungguhnyaTergugat tidak ingin untuk mengambil keputusan sesuai ketentuandalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Apartur Sipil Negara, dan telah mengambil kebijakan untukmengaktifkan semua PNS yang terkena kasus tipikor

Pengadaan PLTMH Elelim Tahun 2011 dan Surat Perjanjian(Kontrak) Nomor: 602/17/KONT/KPLTMH/AIRDPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 tentangpekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro Kabupaten Yalimo TA. 2011, pada tanggal 31Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktutertentu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Yalimo atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalamdaerah hukum Pengadilan Tipikor

Pengadaan PLTMH Elelim Tahun 2011 dan Surat Perjanjian(Kontrak) Nomor : 602/17/KONT/KPLTMH/AIRDPU/2012 tanggal 31 Oktober 2011 tentangpekerjaan Pengadaan Listrik Tenaga Mikro Hidro Kabupaten Yalimo TA. 2011, pada tanggal 31Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktutertentu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas PekerjaanUmum Kabupaten Yalimo atau setidaktidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalamdaerah hukum Pengadilan Tipikor

dari Akta Permintaan Banding Nomor: 26/Akta.Pid.SusTPK/2015/PN Jap dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secaraseksama dan patut kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Nopember 2015 danpermintaan banding Terdakwa tersebut telah pula diberitahukan secara seksama dan patutkepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Nopember 2015 sebagaimana ternyata dari masingmasing Akta Pemberitahuan Banding Nomor 26/Akta.Pid.Sus/2015/PN Jap oleh JurusitaPengganti Pengadilan Tindak Pidana Tipikor

sedangkan pekerjaanpabrikasi turbin dan pipa pesat belum di pasang atau dikerjakan, namun barang barang tersebutsudah berada di gudang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Yalimo, atas dasar pemikiran ituPengadilan Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atas dasarpertimbangan rasa keadilan dan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagaimanaakan disebutkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan PengadilanTindak Pidana Tipikor

Perjanjian tertanggal 16 Desember 2005 antara Syafrizal,Ssosdan Arija Budhiman;31.Kuitansi tanggal 24 Maret 2006, dari Syafrizal,Sos kepada ArdaWangsa senilai 7.000.000,00;32.Surat Pernyataan tanggal 24 Maret 2006, antara Arda Wangsadengan Syafrizal;Seluruhnya dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalamperkara lain;Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 7/TIPIKOR

telah mengakibatkan kerugian keuangannegara sebesar Rp167.503.620,00, sesuai audit investigasi BPKP ProvinsiSumatra Barat Nomor LKAI037/PW03/5/2012 tanggal 20 Februari 2012,sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsurunsur Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 7/TIPIKOR

No. 1840 K/Pid.Sus/2014Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 7/TIPIKOR/2014/PT.PDG tanggal 18 Agustus2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2013/PN.PDG tanggal 05Mei 2014;MENGADILI SENDIRI:1. Menyatakan Terdakwa: M.

TIPIKOR.01.6/VI/2015 ;Menimbang, bahwa karena permohonan pengajuan pernyataanbanding tersebut telah diajukan sesuai dengan syaratsyarat dan tenggangwaktu yang diatur oleh Undangundang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), makapermohonan banding oleh Jaksa / Penuntut Umum maupun Penasihat hukumTerdakwa tersebut secara formal telah memenuhi syarat untuk diterima ;Menimbang, tata cara mengadili Pengadilan TingkatPertama/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSamarinda dalam memeriksa Terdakwa Drs

tersebutdiatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda Nomor: 29/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 11 Februari2015 dapat dipertanankan dan harus dikuatkan ;Mengingat, Pasal 3 UndangUndang No.31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55Ayat 1.ke 1 KUHP dan UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor

Tipikor/2014/PN.Smda Tgl. 11 Februari 2015atas nama Terdakwa Drs. H. Fachrodin, M.Si. Bin Ahmad yang dimintakanbanding tersebut; ;3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkatperadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.500, (Dua Ribu LimaRatus Rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarindapada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 oleh RANGKILEMBA LAKUKUA,SH., MH,.

Hakim Tinggi Tipikor sebagai Hakim Ketua Majelis, BINSARSIREGAR, SH., M.Hum, Hakim Tinggi Tipikor dan MOCHAMAD ILYAS, SH.,MH.

Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TinggiSamarinda No.14/Pid.Tipikor/2015/PT.SMR, tanggal 28 September 2015untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusanmana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum padahari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut serta dibantu olehHalaman 54 dari 54 Putusan No.14/PID.TIPIKOR

No. 17 PK/Pid.Sus/2017Alasan Keberatan Ketiga;Putusan Judex Juris Mahkamah Agung Inlitis Maupun Putusan Judex FactiPengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Hakim Tingkat Pertama denganjelas memperlihatkan kekhilafan dan Kekeliruan Yang Nyata MengkualifikasikanPerbuatan Pemohon Peninjauan Kembali Memenuhi Unsur Pasal 2 ayat (1)UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tipikor;A.

Yurisprudensi MA Nomor 42/K/66 Tanggal 8 Januari 1966 danYurisprudensi MA Nomor 81/K/73 Tanggal 30 Maret 1973, yang padapokoknya menerangkan:Walaupun ada perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakankewenangan sepanjang negara tidak dirugikan, kepentingan umumterlayani dan terdakwa tidak mendapatkan keuntungan, Perbuatantersebut bukan Tipikor;:e.

No. 17 PK/Pid.Sus/2017terlayani dan terdakwa tidak mendapatkan keuntungan, Perbuatantersebut bukan Tipikor;B. Majelis Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama keliru MempertimbangkanPerbuatan Pemohon Peninjauan Kembali Melawan Hukum KarenaMenunjuk PT.

Dapat diilustrasikan, jika logika penegak hukum diterapkan dalam situasi yang lain,maka, "setiap orang yang lalai membayar rekening telepon atau PAM,akan dapat dituntut melakukan Tipikor"; bahkan, orang yang tidakmembayar makan waktu di restoran juga akan dituntut melakukan Tipikorkarena dalam tagihan tersebut ada komponen pajak yang merupakanhak Negara;54.

Bahwa dalam perkara a quo, tidaklan mungkin Tipikor dalam kegiatanPengadaan Barang dilaksanakan secara sendiri oleh Pemohon PeninjauanHal. 71 dari 89 hal. Put. No. 17 PK/Pid.Sus/201776.TT.Kembali yang bekerja berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Keppres Nomor 80Tahun 2003. Pasti melibatkan pihakpihak lain yang juga ikut bertanggungjawab dalam Pengadaan Barang ini, yaitu :a.

Ap Alias ACE dinyatakan gugur maka perkaranya dikembalikan kePengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon ;Memperhatikan Pasal 141 KUHAP (UndangUndang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana) dan peraturan lain yang berkenaan denganperkara ini.MENETAPKAN:1. Menyatakan perkara atas nama Terdakwa MARCE MUSKITA, S. Ap AliasACE gugur;2. Mengembalikan berkas perkara atas nama Terdakwa MARCE MUSKITA, S.Ap Alias ACE ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Ambon;3.

M ATEF Ala eee eeee tees eset estes Rp 6, 000,JUMI AN... ccc eeeeeeeeeees Rp176. 000,(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);Nomor : W1.U1//HK.02/III/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Meidi Septiana; (Pemohon).Banda Aceh, Maret 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATANWIMAN SYAM, S.H.NIP. 19610712 198203 1 004 Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No. 69/Pdt.P/2019/PN BnaHalaman 8 dari 7 halaman Penetapan No. 69/Pdt.P/2019/PN Bna

+ x nacemtna + + ne canes cave x0 4 Rp. 80.000,PNBP Panggilan.... 02.02. cc ee ee ee ee RP. 5.000,REAKSI 0.0... ee ee ee ee ee eee ee ee RIP. 5.000,Meteral ...... 0.00.0 ccecec ccc cee een nee cee eases eaenenees Rp. 6.000,JUMIAN Loci ccc ccc nec cn cee enececeseeeeeeeteneeeneesanes Rp. 176.000,(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Dina Mardiana (Pemohon).Banda Aceh, 25 Oktober 2018PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR

Hafidh; (Pemohon).Banda Aceh, April 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATanwiman Syam, SH.NIP. 19610721 198203 1 004Halaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2019/PN/BnaHalaman 6 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2019/PN/Bna

Putusan No.227/PID/2019/PT MKSPanitera Muda Tipikor,H. SYAHRIL DAHLAN, SH NIP. 19651120 198903 2 004SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH NIP. 19570904 198401 2 001Halaman 9 dari 7 hal. Putusan No.227/PID/2019/PT MKSTURUNAN SESUAI ASLINYAPENGADILAN TINGGI MAKASSARPANITERA,Halaman 10 dari 7 hal. Putusan No.227/PID/2019/PT MKSSINTJE TINEKE SAMPELAN, SH NIP. 19570904 198401 2 001Halaman 11 dari 7 hal. Putusan No.227/PID/2019/PT MKSHalaman 12 dari 7 hal. Putusan No.227/PID/2019/PT MKSHalaman 13 dari 7 hal.

PUTUSANNOMOR : 788/PID.SUS/2014/PN.JKT.PST.DEMIKEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri/HAM/TIPIKOR/NIAGA/Hub.

Zaenur kundji sejumlah Rp.10.000.000,00Bahwa berdasarkan pengakuan bendahara (Mukmin Marjun,A.Md, uang titipanPerkara Tipikor sudah dicairkan sebesar Rp.444.000.000,00 (empat ratusempat puluh empat juta rupiah), tidak disetorkan ke Kas Negara ataudieksekusi berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ,akan tetapi dipergunakan sendiri oleh Terdakwa selaku BendaharaPengeluaran Kajaksaan Marisa ;Bahwa uang titipan Perkara Tipikor dicairkan sebanyak 4 (empat) kali olehTerdakwa yaitu :

Rp.44.000.000,00 (empat puluh empat jutarupiah), dan dalam keterangan penarikan uang tersebut adalah PencairanAnggaran TUP (Tambahan Uang Persediaan) dan GU (Ganti Uang) , padahalPutusan Nomor 5/Pid.Sus.TPK/2018 Hlm.81316uang titipan Perkara Tipikor bukan merupakan anggaran oprasional kanitor,sehingga tidak dapat dicairkan untuk keperluan GU ataupun TUP;Bahwa mekanisme pencairan uang titipan Perkara Tipikor adalah :1) Harus ada surat perintah untuk pelaksanaan putusan pengadilan dansurat penarikan

CFB 407932 sebesar Rp. 44.000.000, (empat puluh empatjuta rupiah), tertanggal 04122015;Putusan Nomor 5/Pid.Sus.TPK/2018 Hlm.145316 Ke 4 (empat) cek tersebut adalah asli tanda tangan saksi, namunsaksi tidak tahu bahwa pencairannya dari nomor rekening uang titipanperkara Tipikor Nomor : 064801000151304 ;Bahwa Terdakwa MUKMIN MARDJUN yang mengajukan cek tersebutkepada saksi untuk ditandatangani, namun terdakwa tidak menerangkancek tersebut diambil dari rekening titipan perkara Tipikor.

Program penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana khusus,HAM Berat dan Tipikor sekitar Rp.580.000.000,00 ;7.

(521211) dengan anggarankeseluruhan sebesar Rp. 50.000.000,2 (dua) SPTJB tertanggal 30 Juni 2016 untuk belanja 1 (satu) kegiatanprapenuntutan (PRATUT) perkara Tipikor an.

(Terlampir); Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor banda Aceh Nomor :20/PID/2016/PTBNA tanggal 10 Februari 2016. (Terlampir) dan PutusanMahkamah Agung RI Nomor : 805 K/PID.SUS/2016 tanggal 22 Juni 2016.

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakimberkeyakinan bahwa keterangan yang diberikan oleh terdakwa sepanjangmengenai beberapa penambahan keterangan yang diberikan Terdakwa yangsama sekali berbeda dengan keterangan saksisaksi dan tidak termuat dalamsurat dakwaan yang telah dibenarkannya, dimana keterangan saksisaksitersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Putusan Pengadilan NegeriKuala Simpang Nomor : 253/Pid.Sus/2015/PN.Ksp tanggal 14 Desember 2015,Putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

diPengadilan Negeri Kuala Simpang dan putusannya telah memperolehkekuatan hukum yang tetap tersebut saksi RUDI ARDIANSYAH dinyatakanbersalah melakukan tindak pidana Penyelah guna Narkotika bagi diri sendiri,dimana barang bukti Narkotika berupa sabusabu dalam perkara saksi RUDIARDIANSYAH diperoleh dari Terdakwa ROZI ALFAHMI Alias ROZI BinSAIFUL BAHRI;Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala SimpangNomor : 253/Pid.Sus/2015/PN.Ksp tanggal 14 Desember 2015 jo PutusanPengadilan Tinggi/Tipikor

di Pengadilan NegeriKuala Simpang dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yangtetap tersebut saksi RUDI ARDIANSYAH dinyatakan bersalah melakukantindak pidana Penyelah guna Narkotika bagi diri sendiri, dimana barangbukti Narkotika berupa sabusabu dalam perkara saksi RUDI ARDIANSYAHdiperoleh dari Terdakwa ROZI ALFAHMI Alias ROZI Bin SAIFUL BAHRI;Bahwa benar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala SimpangNomor: 253/Pid.Sus/2015/PN.Ksp tanggal 14 Desember 2015 jo PutusanPengadilan Tinggi/Tipikor

yang mempunyai harkat,martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum , artinya Tersangkadapat menjadi objek Praperadilan;Bahwa ditetapbkan PEMOHON sebagai Tersangka atas dugaan Tindak PidanaKorupsi dan/atau Turut Serta dugaan melakukan perbuatan Korupsi padaPekerjaan Pencucian Danau Desa Gema Kecamatan Kampar denganmenggunakan dana yang bersumber dari APBDP Kabupaten Kampar TahunAnggaran 2012 sesungguhnya persoalan hukum Perkara aquo pada Tahun2016 yang lalu telah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor

Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.Kali Paket Pencucian Danau Desa Gema Kecamatan Kampar Kiri Huluberdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan KerugianKeuangan Negara oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau Nomor : SR:141/PW04/5/2016 tanggal 28 April 2016 yang telah terjadi kerugian Negarasejumlah Rp. 300.000.465, 90 ( Tiga ratus juta empat ratus enam puluh limarupiah koma Sembilan puluh sen) dengan segala Pertimbangan hukumMajelis Hakim Tipikor pada waktu itu Terdakwa FERA SISWANDI, STdinyatakan

Putusan No.05/Pid.Pra/2018/PN Bkn.2012 hal ini telah dipertimbangkan didalam Pertimbangan Hukum JudexFactie* Majelis Hakim Tipikor didalam putusan Nomor : 73/Pid.SusTpk/2016/PN.

Kemudian, merujukpada pasal 2 UndangUndang Tipikor serta penjelasannya, antara laindiketahui bahwa unsur dapat merugikan negara dalam tindak pidanakorupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukupdengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukandengan timbulnya akibat. Dengan demikian, suatu) perbuatan yangberpotensi merugikan keuangan negara sudah dapat dikategorikan sebagaihal. 20 dari 41 hal.

Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secaraformal dapat diterima;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal27 Juli 2016 telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Makassar No.104/Pid.Sus.TPK.2014/PN.Mks. tanggal 29Juni 2016 dengan alasanalasan sebagai berikut :Adapun alasanalasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Tipikor

Yang dibacakan pada Hari Rabutanggal 29 Juni 2016.Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri TipikorMakassar yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa BACHTIAR BinMATTAROANG,B.Sc, SAID ABD.GANI Bin ABD RAHIM dan MUSTAINA MUINBinti MUIN PILI yang secara lengkap termuat dan terurai dalam Putusan PengadilanNegeri Tipikor Makassar Nomor : 104/Pid.sus/TPK/2016/PN.Mks tanggal 29 Juni 2016,kami selaku Penuntut Umum telah sependapat dengan dasar hukum dan argumentasiyuridis

yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Makassardalam pertimbangan putusan tersebut, namun dalam hal penjatuhan hukuman pidana(straafmat) terhadap diri terdakwa BACHTIAR Bin MATTAROANG,B.Sc, SAIDABD.GANI Bin ABD RAHIM dan MUSTAINA MUIN Binti MUIN PILI, kami selakuPenuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang telah memeriksa danmengadili perkara a quo, dimana dalam amar putusan perkara a quo tersebut MajelisHakim Pengadilan Negeri Tipikor Makassar menjatuhkan

Dalam PutusanPengadilan Negeri Tipikor Makassar Nomor : 104/Pid.sus/TPK/2016/PN.Mks tanggal 29 Juni 2016 menurut kami belumlah dapat memenuhitujuan pencegahan karena hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwabelum memenuhi rasa keadilan dan tidak dapat memberi efekpencegahan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat umum lainnya,khususnya dalam hal penjatuhan hukuman pidana penjara, pidanatambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti (subsidair)pembayaran denda.Hal ini adalah untuk memberikan efek

Pkr. 07/G/2017/PTUN.PLKmasing masing selama 3 ( tiga ) bulan , yang sangat tidak cocok dengan amarputusan Hakim Tipikor. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 652 Tahun 2016, tanggal05 Desember 2016 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PegawaiNegeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung MasAn.

Petunjuk secara administratif telah ditempuh oleh Tergugat sebelumputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangka Rayamelalui surat Nomor 800/436/BKD/V/2015 tanggal, 28 Mei 2015 kepadaBadan Kepegawaian Negara (BKN) dan selanjutnya Badan KepegawaianNegara (BKN) melalui suratnya Nomor Cl 2611/V 784/53 tanggal,3 Agustus 2015 bahwa dalam memberhentikan ASN (Aparatur SipilNegara) sesuai pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d danpasal 88 huruf c UndangUndang No. 5 Tahun 2014 tentang

PLKHakim Tipikor Palangka Raya seolah olah menginput data dari PutusanHakim selanjutnya dimuat dalam konsidiran menimbang sebagai pokokpokok pikiran (Objek sengketa) dengan cara mengubah dan menaikanatau meninggikan hukuman tanpa dasar hukum yang benar untuk dasarPemberhentian terhadap Penggugat, hal ini cukup kuat perbuatan olehTergugat sebagai Pelayanan yang tidak baik bagi semua orangkhususnya dalam pelaksanaan azas Pelayanan Yang Baik, karena telahmelakukan perbuatan manifulasi data putusan Hakim

Bahwa Pemberhentian Penggugat sebagai PNS mengacu kepada hasilputusan pengadilan Tipikor Nomor 47/Pid.SusTPK/2015/PN Plk yangsudah berkekuatan hukum tetap. Apa yang telah diputus oleh lembagaperadilan, segi kepbegawaian Penggugat ditindaklanjuti oleh Tergugat. b. Prosedur pemberhentian PNS di lingkungan Pemerintah DaerahKabupaten Gunung Mas sudah dilakukan berdasarkan ketentuanpemberhentian pegawai negeri sipil yang digariskan dalam UndangHal. 28 dari 59 hal. Put. Pkr. 07/G/2017/PTUN.

PLK10.11.P3P4P6P7P9P10P11Surat Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 652 Tahun 2016Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai NegeriSipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas a.n.Fanelson/NIP. 19631115 199803 1 003, Tertanggal 5 Desember 2016 (foto copy sama dengan asli);Petikan Putusan Perkara Tipikor Nomor 47/Pid.SusTPK/2015/PN.P Ik (foto copy sesuai dengan foto copy); Surat Badan Kepegawaian Negara, Nomor : Cl 2611/V 784/53Perihal Mohon penjelasan status kepegawaian, yang ditujukankepada