bank periode tanggal 3 Maret 2008 s/d 4 Juni 2009.Terlampir dalam berkas perkara Terdakwa.1. 1 (satu) unit DVD Player merk LG warna hitam dibeli bulan Juni 2008.2. 1 (Satu) reciver merk matrix bulan Juni 2008.3. 1 (satu) buah karpet warna merah bergambar mini the pooh dibeli bulanSeptember 2008.Dirampas untuk Negara.Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PengadilanNegeri Pekanbaru No. 55/Pid.Sus/Tipikor

No. 143 PK/Pid.Sus/2014Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :Adapun dasar dan alasan pengajuan permohonan/risalah Peninjauan Kembaliini adalah sebagai berikut :1.Bahwa pada tanggal 08 April 2014, Pemohon Peninjauan Kembalimenerima putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru No. 55/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR;Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon PK tidak melakukan upayahukum banding sehingga

pemanggilan Pemohon PK oleh pihak kepolisian jelasperbuatan pidana yang disangkakan adalah Penggelapan dalam jabatan.Bahwa berdasarkan point 6 di atas jelas Pemohon PK telah melakukantindakan indisipliner yang merugikan perusahaan yaitu penyimpangan danapenerimaan samsat Bagan Siapi api dan perbuatan tersebut merupakanpidana umum yaitu tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimanadiatur dalam Pasal 374 KUHPidana.Bahwa berdasarkan point 7 di atas jelas bukan kompetensi absolut dariPeradilan Tipikor

PUTUSANNo. 55 PK/Pid.Sus/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus Tipikor dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:Nama : M.

No. 55 PK/Pid.Sus/20144.Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin No. 16/Pid.Sus/TIPIKOR/2011/PN.Bjm tanggal 7 Februari2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa M.

Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin, tanggal 7 Februari2012 Nomor 16/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bjm yang dimintakan bandingtersebut;3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu limaratus rupiah);Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1223 K/Pid.Sus/2012 tanggal 31 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: M.

R@dAaKSI oo... cece ccceeeeee eee eee eee eees Rp. 10.000,Jumlah Rp. 206.000,(dua ratus enam riburupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/ V /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaan dariNarusllah (Pemohon).Banda Aceh, 09 Mei 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATANWIMAN SYAM, SH.NIP. 19610712 198203 1 004Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 94/Padt.P/2019/PN Bna.

Panitera, PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikutiHalaman 3 dari 7 hal. Put.

Hal tersebut di atas berdasarkan Putusan Pengadilan NegeriRuteng No.07/PID.B/2006/PN.RT tanggal 3 Mei 2006, yang amarputusannya menjatunkan Hukuman Pidana selama 10 Bulan,Penjara karena melakukan Tindak Pidana Korupsi karena melanggarPasal 3 jo Pasal 18 UU TIPIKOR sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana KorupSl. g.

Perlu dipahami bahwa Pasal 3 ayat (1) UU Tipikor ditujukan kepadasubjek yang merupakan seorang pegawai negeri atau pejabat publikyang memiliki kekuasaan, meskipun dalam UU Tipikor danperubahannya, tidak secara tegas menyatakan demikian, pada Pasaltersebut juga memiliki tiga unsur yaitu.

Dari rumusan deliknya, Pasal ini ditujukankepada pegawai negeri atau pejabat public yang memiliki kKewenangantertentu sehingga harus dipahami juga bahwa tindakan yang dilakukansebagaimana yang diatur pada Pasal 3 UU Tipikor adalah merupakanpenyalahgunaan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dandapat merugikan Keuangan Negara dan hal itu haruslah dapatdiketagorikan sebagai kejahatan jabatan.

Hal tersebut dapat dibuktikandengan dakwaan subsidair jaksa penuntut umum dalam putusanPengadilan NeQe@rl. 27222 22 nnn nnn n nnn nnn nnn nnnOleh karena itu ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN, ketentuanPasal 250 huruf b PP 11 Tahun 2017, adalah tepat dalam pengenaanpemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil dengandidasari ketentuan Pasal 3 UU TIPIKOR. .

AtauKurungan Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan dan Contoh KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS (fotokopi dari foto Kopi) ; Foto kopi contoh surat Keputusan Menteri / PimpinanLembaga Gubernur / Bupati / Walikota tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan (foto kopi dari foto kop) ;Foto kopi Daftar PNS Yang Terlibat Tipikor

., tanggal 09 April 2013, yangamar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;e Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda No. 09/Pid Tipikor/2012/PN.Smda., tanggal 23 Januari2013 yang dimintakan banding tersebut, dengan memperbaiki amar putusansepanjang mengenai status berkas perkara atas nama Terdakwa sehinggaselengkapnya berbunyi sebagai berikut :e Menyatakan penuntutan Penuntut Umum terhadap Terdakwa Drs.

dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonankasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :e Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dalampertimbangan putusannya pada halaman 36 alinea pertama yang kami kutipdan berbunyi : Menimbang, bahwa terhadap alasan Penuntut Umum didalam memori bandingnya sebagaimana tercantum dalam point I PengadilanTinggi Tipikor

beberapa kali Terdakwa hadir di sidang pengadilanwalaupun dalam keadaan sakit/stroke (vide putusan Mahkamah Agung atasnama Terdakwa Soeharto Presiden Republik Indonesia);Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atas MahkamahAgung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Samarinda Nomor : 06/PID.TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA., tanggal 09 April 2013,yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSamarinda No. 09/Pid Tipikor

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Samarinda Nomor : 06/PID.TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA., tanggal 09 April 2013,yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSamarinda No. 09/Pid Tipikor

PUTUSANNomor : 46/PID.SUS.K/2013/PTMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAann Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan,mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :0"Nama : INDRAMONO;Tempat lahir : Aek Nabara;Umur / tgl. Lahir : 39 tahun / 14 Januari 1974;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : JI.

Hakim Pengadilan Tipikor Medan (Tahanan Kota) sejak tanggal 01 Maret2013 s.d. 30 Maret 2013;3. Ketua Pengadilan Tipikor Medan (Tahanan Kota) sejak tanggal 31 Maret2013 s.d. 29 Mei 2013;4. Ketua Pengadilan Tinggi Tahap (Tahanan Kota) sejak tanggal 30 Mei2013 s.d. 28 Juni 2013;5.

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Medan selaku Ketua Majelis, KAREL TUPPU, SH.MH, sebagaiHakim Tinggi Tipikor, Dr. MANGASA MANURUNG, SH.

PUTUSANNOMOR : 14/PID.SUS.K/2012/PTMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkaraTindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam peradilan tingkat banding telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama Lengkap : GAT OT, SE.Tempat lahir : AmbonUmur / tanggal lahir =: 51 Tahun / 22 Desember 1960Jenis Kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Dusun II, Desa Dolok Sagala, Kecamatan DolokMasihul, Kabupaten

Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 04Oktober 2011 s/d tanggal 02 Nopember 2011 ;. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 03 Nopember 2011 s/d tanggal01 Januari 2012 ;. Perpanjangan Penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi SumateraUtara sejak tanggal 02 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari2012 ;Hal. 1 dari 52 Hal. Put. No.14/PID.SUS.K/2012/PTMDN.5.

perkara Nomor : 31/Pid.Sus.K/2011/PN.Mdn, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkasperkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat bandingoleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara sertasyaratsyarat yang ditentukan UndangUndang, maka permintaan banding tersebutsecara formil dapat diterima ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Hukum dalam Memori Bandingnyapada pokoknya mengemukakan bahwa dalam putusan Pengadilan Tipikor

No.14/PID.SUS.K/2012/PTMDN.MH., masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medansebagai HakimHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Maret 2012 Nomor : 52/Pen.Pid.Sus.K/ 2012/PTMDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkatbanding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari :SENIN, tanggal : 14 MEI 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatasdengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota serta:

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tgl. 23Pebuari 2016 s/d. itgl. 23 Maret 2016.3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSemarang sejak tgl. 24 Maret 2016 s/d. tgl. 22 Mei 2016.4. Diperpanjang yang ke1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejaktgl.23 Mei 2016 s/d. tgl. 21 Juni 2016.5. Diperpanjang yang ke2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejaktgl. 22 Juni s/d. 22 Juli 2016.6.

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak igl.27 Juni 2016 s/d. tgl. 26 Juli 2016.7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi JawaTengah sejak tgl. 27 Juli 2016 s/d. tgl. 24 September 2016;Halaman 1 putusan Nomor. 20/Pid.SusTP K/2016/PT SMGDalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Ahmad HadiPrayitno, SH.MH., Herry Utami, SH., Karyono,SH. dan Sugeng Riyadi,SH paraAdvokat yang beralamat di Jl.

,M.H dan Drs.Asadi AlMaruf, S.H, M.H, M.Si HakimHakim Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi Jawa Tengah, masing masing sebagai Hakim AnggotaMajelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 3 Agustus 2016 Nomor.20/Pen.Pid.SusTPK/2016/PT SMG ditunjuk menjadi Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebutdiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal29 Agustus 2016 oleh

diserahkan salinan Kontra Memori Banding tersebut kepada Penuntut Umum tertanggal 3 Juni 2021;Tanda terima Kontra Memori Banding Nomor: 4/Pid.SusTPK/2021/PN Sby dariPenasihat Hukum Terdakwa MOHAMAD HIDAYAT, S.Pd, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 31 Mei 2021Surat dari Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus Nomor: W.14.U.1/8981/HK.07/6/2021 tertanggal 2 Juni 2021 perihal: Permintaan Bantuan Kontra Memori Banding perkara Tipikor

No. 4/Pid.SusTPK/2021/PN.Sby atas namaTerdakwa MOHAMAD NUR HIDAYAT, S.Pd; yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi dan ditandatangani oleh Penitera Muda Tipikor Pengadilan Negeri Surabaya;Akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor: 4/Pid.SusTPK/2021/PN Sby yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banyuwangipada tanggal 25 Mei 2021 kepada Terdakwa ABDUL ROHIMdkk, telah diberikesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya;Surat dari Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus Nomor: W.14.U.1/8165/HK.07/5/2020, tertanggal 19 Mei 2020 perihal: Permintaan Relaas bantuanuntuk memeriksa berkas Perkara Tipikor No. 4/Pid.SusTPK/2021/PN.Sby atas nama Terdakwa ABDUL ROHIM Dkk, ditujukan kepada Pengadilan Negeri Banyuwangi yang ditanda tangani oleh Panitera Muda Tipikor;Surat dari Pengadilan Negeri Surabaya Kelas IA Khusus Nomor: W.14.U1/7924/HK.07/5/2021, tertanggal

,M.H., masingmasing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor selakuHakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalamperadilan tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh Ketua Majelis tersebutdengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta ISTYORINI TRI TJANDRASASI,S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa,HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,ttd ttd1.

AsingBerBadan Hukum Indonesia ;Bahwa dengan kata lain, Disnaker Kota Bandung, yang mewakiliPemerintah NKRI Cq Pemerintah Kota Bandung, telah tidak melaksanakandengan baik Politik Hukum NKRI sebagaimana yang tersebut dalam pembukaanUUD NKRI Tahun 1945, alinea ke4 ;Bahwa melalui gugatan Perselisihan Hubungan Industrial tentangPerselisihan Hak inilah, Penggugat selaku pekerja sekaligus pencari keadilaningin mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum dari PengadilanNegeri Hubungan Industrial/ TIPIKOR

aktifitas kerja yangdibekukan (frozen) secara sepihak oleh Tergugat I,IL,IIl menyebabkan Penggugatselaku pekerja (Haryanto Utomo pemegang ID 89151200), tidak berpenghasilanselama bulan: Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juni, daripadadigantungkan tanpa penyelesaian, maka lebih baik Pekerja Haryanto Utomomengajukan, PHK Efisiensi dan menuntut seluruh hakhaknormatifpekerjaselama 15 tahun bekeria pada Terqugat 1,11,111.Bahwa sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan PerselisihanHubungan Industrial/ TIPIKOR

PETITUM:Berdasarkan halahal yang telah diterangkan dan diuraikan dalam Posita,mohon sudilah kiranya Pengadilan Negeri Hubungan Industrial/ TIPIKOR, KelasIA Bandung, berkenan memutuskan:PRIMER:171. Menyatakan Pengadilan Negeri Hubungan Industrial/ TIPIKOR, Kelas IABandung adalah Pengadilan yang berwenang mengadili;2. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;3. Menyatakan Gugatan Penggugat adalah Gugatan mengenai Perselisihan Hakdengan Tergugat I,Il, Il;4.

Judex Facti pengadilan tinggi tipikor pada pengadilan tinggi jawa barat telahsalah menerapkan hukum pembuktian dalam unsur memperkaya diri sendiriatau orang lain atau korporasi. In casu menyatakan Pemohon Kasasi telahmenerima uang dari saksi H.

Nomor 1289 K/Pid.Sus/2017ditingkat pusat maupun di daerah sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku bertujuan memberikan manfaat, kKemakmurandan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat tidakterpenuhi/tidak tercapai;Alasan Keberatan :Judex Factie Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Baratdi Bandung di dalam putusan Nomor = 1/TIPIKOR/2017/PT.Bdg.

Usman Effendi, demikian juga JudexFacti Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas A KhususHal. 169 dari 194 hal. Put.

Suherwanto, halaman 300,putusan Judex Facti Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Klas IA Knusus Bandung No mor57/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.

TerbandingTerdakwa memohon agar kiranya berkenan Majelis Hakim Agung diMahkamah Agung Republik Indonesia untuk menerima Permohonan Kasasiatas putusan Pengadilan Tinggi TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat diBandung Nomor 1/TIPIKOR/2017/PT .Bdg. Tanggal 27 Februari 2017 jo.putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Klas A Khusus BandungNomor 53/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.

Karsad bermaterai 6000;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Al,Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran UangPengganti;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 16/TIPIKOR/2016/PT.Bdg, tanggal 26 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak

memorikasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung padatanggal 30 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta denganalasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caramenurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secaraformal dapat diterimaMenimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Bandung Nomor 6/TIPIKOR

karenaberdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun200, uang pengganti hanya dibebankan sebanyak uang yang diperoleh darikerugian negara, sehingga Judex Facti tidak salah dalam penerapan hukumatas putusan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subangdapat dikabulkan, dan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Barat diBandung Nomor 16/TIPIKOR

Selanjutnya Hakim Anggota Ilmenghendaki Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun,denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam)bulan kurungan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamMajelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidaktercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP, Majelis Hakimsetelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaituPutusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 16/TIPIKOR

ayat (1) ke1 KUHPidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Subang tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor16/TIPIKOR

KEBERATAN PERTAMAJUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM TENTANG UNSUR DENGANTUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAUSUATU KORPORASI;Bahwa Judex Facti Judex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Pada Pengadilan TinggiBanjarmasin dan Pengadilan Tipikor Banjarmasin Pada Pengadilan NegeriBanjarmasin telah salah menerapkan hukum tentang unsur dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; sebagaimanadalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan:Menimbang, bahwa dengan

KEBERATAN KEDUAJUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM TENTANG' UNSURMENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN, ATAU SARANAYANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKANJudex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin danPengadilan Tipikor Banjarmasin Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah salahmenerapkan hukum tentang unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; sebagaimanapertimbangan hukumnya yang menyatakan sebagai berikut

KEBERATAN KETIGAJUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN HUKUM TENTANG UNSUR DAPATMERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasindan Pengadilan Tipikor Banjarmasin Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telahsalah menerapka hukum tentang unsur dapat merugikan keuangan negara atauperekonomian negara; sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya yangmenyatakan sebagai berikut:Hal. 93 dari 110 hal. Put.

No. 2953 K/Pid.Sus/2015berdamai tidaklah menimbulkan kerugian negara dan tidak ada potensi kerugiannegara, maka unsur dapat merugikan kKeuangan negara atau perekonomiannegara tidak terpenuhi.IV.KEBERATAN KEEMPATJUDEX FACT SALAH MENERAPKAN HUKUM TENTANG UNSUR YANGMELAKUKAN, YANG MENYURUH LAKUKAN DAN YANG TURUT SERTAMELAKUKAN PERBUATANBahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Pada Pengadilan TinggiBanjarmasin dan Judex Facti Pengadilan Tipikor Banjarmasin Pada PengadilanNegeri Banjarmasin telah salah

KEBERATAN KELIMAPERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI SALING BERTENTANGANBahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Tipikor Pada Pengadilan Tinggi Banjarmasindan Judex Facti Pengadilan Tipikor Banjarmasin Pada Pengadilan NegeriBanjarmasin yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:Menimbang bahwa dan nilai Tanah yang telah dibayarkan oleh PT.

PRINT 2 / 0.5.22 / Ft.1 / 01 /2015 sejaktanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2015;4.Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 Pebruari 2015. No.28/Pid.Sus/TPK/2015/PN. Sby. sejak tanggal 03 Pebruari 2015 sampai dengan 04 MaretHal dari 63 Putusan No. 28 /Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby5.Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13Pebruari 2015. No. 28/Pid.Sus/TPK/2015/PN .

Buduran Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 24 Pebruari 2015 ; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ; Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya, tanggal 03 Pebruari 2015, Nomor 28 / Pid.Sus / Tpk / 2015 /PN.

Sby. tentang penujukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya, tanggal 04 Pebruari 2015, Nomor 28 / Pid.Sus / Tpk / 2015 /PN.

Yahya Harahap, SH., PembahasanPermasalahan dan Penerapan KUHAP, , Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2006halaman 120);222225 =Bahwa memperhatikan butir tersebut, maka Mahkamah Agung dalam memberimakna unsur secara melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor akanmemperhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwaunsur secara melawan hukum dengan tindak pidana korupsi adalah mencakupperbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dan mengenai perbuatanmelawan

Panitera PenggantiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh SAMSUL HADI,SH. Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Blitar dan Terdakwa dengan didampingioleh Penasehat Hukumnya;HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISAHMAD, SH. MH H.MOESTOFA, SH.MHTITI SANSIWI , SHPANITERA PENGGANTIHj ERNA PUJI LESTARI SH.MH.Hal 63 dari 63 Putusan No. 28 /Pid.Sus/Tpk/2015/PN.Sby

TPK /2014/PN.TjkDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan NegeriTanjungkarang di Bandar Lampung yang mengadili perkara pidana dengan acarapemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamperkara Terdakwa :Nama lengkap : YANTOTITIS Bin TITIS SANG RATUTempat lahir : MenggalaUmur / tgl.lahir : 43 Tahun /05 Februari 1971Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Jalan Cemara Komplek Pemda

RinaldiPendidikan : SD (tidak tamat)PENAHANAN :e Oleh Penyidik Polres Tulang Bawang TIDAK DILAKUKAN PENAHANAN.e Oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala dengan jenis penahananRUTAN sejak tanggal 04 November 2014 sampai dengan tanggal 23 November2014.e Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala dengan jenispenahanan rutan sejak tanggal 24 November 2014 sampai dengan dilimpahkan kePengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.e Majelis Hakim Tipikor Tanjungkarang

sejak tanggal 11 Desember 2014 sampaidengan tanggal 09 Januari 2015e Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor sejak tanggal 10 Januari 2015 sampaidengan tanggal 10 Maret 2015.e Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Tanjungkarang Sejaktanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 April 2015.e Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor TanjungkarangSejak tanggal 10 April 2015 Sampai dengan tanggal 09 Mei 2015.Terdakwa didamping oleh Penasehat Hukum yang bernama Oktonoventa, SH

April 2015 dengan susunan Majelis, MARDISON,SH. sebagai Hakim KetuaMajelis, SURISNO, SH, MH (Hakim Ad Hoc Tipikor) sebagai hakim anggotaI, danA.BAHARUDDIN NAIM,SH.MH.

TIPIKOR) Hakim anggota I3. ABAHARUDDIN NAIM SH. MH (Ad Hoc. TIPIKOR) Hakim anggota IIDarmawati Panitera Pengganti134135

menjadi hancur;Sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan bukanlah meringankanakan tetapi memberatkan hukuman Terdakwa dimana Mahkamah Agungadalah sebagai Leading Sector yang dapat memberikan efek jera bagiTerdakwa dan memenuhi tuntutan rasa keadilan yang tumbuh ditengahtengah masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat KotaPadangsidimpuan khususnya;Alasanalasan kasasi Pemohon Kasasi Il/Terdakwa:Bahwa Putusan Pengadilan TIPIKOR

No. 124 K/PID.SUS/201531 Tahun 1999 tentang TIPIKOR menyebutkan Pembayaran UangPengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta bendayang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi atau dengan kata lain UangPengganti adalah uang yang harus dibebankan kepada Terdakwa sebesarapa yang dinikmatinya dari hasil Tindak Pidana Korupsi tersebut;Bahwa sesuai dengan surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimanaTerdakwa didakwa bersamasama melakukan tindak pindana Korupsidengan saksi HADI ASHARI, S.Sos., MM

SOLIH PULUNGAN, MM.disidangkan oleh Pengadilan Negeri Padangsidimpuan sebelum adanyaPengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Medan, sedangkan perkaraTerdakwa disidangkan oleh Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriMedan dan seharusnya Jaksa/Penuntut Umum mengungkapkan kejadiantersebut sehingga Putusan Pengadilan TIPIKOR tidak salah dalammenerapkan hukum mengenai Uang Pengganti, sehingga karena tidakdikaitkan perkara Terdakwa dengan perkara sebelumnya maka putusanperkara Terdakwa telah melanggar

pada Pengadilan NegeriMedan sedangkan yang lainnya disidangkan di Pengadilan NegeriPadangsidimuan sebelum ada Peradilan Tipikor di Medan adalah kalau itualasannya adalah hal yang tidak mempunyai dasar hukum, sehinggaputusan tersebut tidak memperhatikan masalah disparitas dalammenjatuhkan hukuman;Bahwa atas putusan tersebut maka sebagai rujukan lain yang menyinggunglangsung pemidanaan yang tidak proporsional adalah Putusan MahkamahAgung Nomor 143 K/PID/1993 yang dipimpin oleh M.

Dr.Krisna Harahap, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, S.H., M.H. Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi l/Jaksa/Penuntut Umum danPemohon Kasasi II/Terdakwa.HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ttd. ttd.MS. Lumme, S.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.ttd.Prof. Dr.

Pengadaan Buku pada 34 SD di KabupatenTTU Tahun Anggaran 2010 Tahun Pelaksanaan 2011 tidak ditemukankerugian negara yang harus ditagih untuk dikembalikan kepada Negara/Kas Daerah dengan demikian atas dasar apakah Termohon Praperadilanmenyatakan adanya kerugian negara dan Pemohon Praperadilan adalahpelakunya, sebab Kejaksaan bukannya lembaga Auditor Negara yangberhak menentukan ada tidaknya kerugian negara, apalagi membatalkanHasil Audit BPK tanggal 29 Juni 2012;Bahwa di dalam Pasal 2 UndangUndang Tipikor

melawan hukum melakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ............... dst;Tentang ada tidaknya perbuatan Pemohon Praperadilan yang melawanhukum untuk memperkaya diri sendiri, harus didasarkan pada PerjanjianKerja (Kontrak) antara Pemohon dan Dinas PPO Kabupaten TTU apakahdari 14 pasal perjanjian tersebut Pemohon tidak melaksanakan pasalyang mana akan tetapi Pemohon telah menerima pembayaran yangmengakibatkan kerugian Nagara;Bahwa di dalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor

Bahwa sahnya perubahan tahun kelahiran Pemohon tersebutadalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri PHITipikor Kelas IA Kendari;Bahwa berdasarkan uraianuraian dan alasanalasantersebut diatas maka Pemohon memohon kepada PengadilanNegeri PHI Tipikor Kelas IA Kendari atau Majelis Hakim yangmemeriksa permohonan ini untuk berkenan memutus penetapansebagai berikut :1 Mengabulkan permohonan Pemohon;2.Memberi izin kepada Pemohon untuk tahun kelahiran Pemohondari tahun 1952 menjadi tahun 1957;3.

kepada TermohonBanding oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sudahmemenuhi rasa keadilan dan sudah sesuai dengan UndangUndangyang berlaku.Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas maka kamiPenasihat Hukum Termohon Banding BONI SAPUTRA BIN RAZALI sangatkeberatan atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kami PenasihatHukum Termohon Banding BONI SAPUTRA BIN RAZALI sependapat denganputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut untuk dikuatkandan Pengadilan Tinggi/Tipikor

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No:37/Pid.Sus/2020/PNLSK tertanggal 21 April 2020.MENGADILI SENDIRI :Menyatakan bahwa Termohon Banding BONI SAPUTRA BIN RAZALIterbukti bersalan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan NarkotikaGolongan bagi diri sendiri.AtauBila Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain, mohonputusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) :Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh PenuntutUmum tertanggal 6 Mei 2020 maupun kontra memori banding