Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kupang sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei2017;Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal22 Juni 2017;Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal22 Juli 2017;Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor : 17/PID.SUSTPK/2017/PT.KPGKetua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16Agustus 2017;Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiKupang berdasarkan pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 17 Agustus 2017sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;Terdakwa dalam perkara ini didampingi olen Penasihat Hukum NIKOLASKE LOMI, SH dan NOVAN ERWIN MANAFE, SH.

Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribusatusatusatusatusatu~S~ rr iTS iS i Tarr ((((((saturupiah);Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telahmenyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tipikor padaPengadilan Negeri Kupang Tanggal 18 Juli 2017 Nomor : 20/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara sahdan patut kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juli 2017 ;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum

Terdakwa telah menyatakan bandingpada tanggal 21 Juli 2017 Nomor : 20/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN.Kpg, danpernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan patut kepadaJaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2017;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan MemoriBanding tertanggal 25 Juli 2017, yang diterima di Kepaniteraan Tipikor pada tanggal27 Juli 2017 sesuai tanda terima Memori Banding Nomor : 21/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN Kpg dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/

diserahkansecara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Juli2017;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan KontraMemori Banding tertanggal 10 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Tipikorpada tanggal 15 Agustus 2017 sesuai tanda terima Memori Banding Nomor :20/Akta.Pid.SusTPK/2017/PN Kpg;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan MemoriBanding tertanggal 8 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Tipikor padatanggal 8 Agustus 2017 sesuai

Bahwa dalam uraian Eksepsi Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan NegeriMedan, Tidak Berwenang Mengadili Perkara sekarang ini/Perkara aquotelah dijelaskan bahwa Perkara aquo adalah perkara perdata dimanaperkara ini berasal dari adanya Perjanjian Kerja (Kontrak) antaraTerdakwa/Pembanding dengan Satker/PPK BRR Nias dalampembangunan Perumahan Type 36 sebanyak 58 Unit di Desa Tulumbahosekitarnya, Kecamatan Gido, Kabupaten Nias, sebagaimana tertuangdalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 29/P2P/BRR/APBN

perselisinan antara keduabelah pihak diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia,sehingga Pembanding telah mengajukan gugatan ke Badan ArbitraseNasional Indonesia (Vide Bukti T5) dan saat ini sedang tahap prosesJawab Menjawab, dan oleh karenanya jelas dan nyata bahwa perkaraaquo adalah murni perkara perdata yang penyelesaiannya ditempuhmelalui gugatan/Permohonan melalui Badan Arbitrase NasionalIndonesia (BANI) dan bukan diselesaikan melalui proses perkarapidana, sehingga Pengadilan Tipikor

Terdakwa telah mengajukangugatan ke BANI Perwakilan Medan yang terdaftar dengan RegisterNomor: 16/X/ARB/BANIMdn/2020, tanggal 26 Oktober 2020 (Vide BuktiT5), dan persidangan perkara ini sedang dalam tahap proses jawabmenjawab, oleh karenanya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap diriTerdakwa adalah Dakwaan yang premature, dan dakwaan yangpremature secara hukum harus lah dinyatakan tidak dapat diterima;Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2021/PT MDNBahwa akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

Bahwa Pembanding dalam persidangan pada tingkat pertama diPengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Medan telah mengajukanbuktibukti surat yang menjadi pendukung Nota Keberatan Eksepsi danNota Pembelaan (Pledoi) yakni :1.1. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) No.29/P2P/BRR/APBN/2006tanggal 23 Juni 2006 (Bukti T1);1.2. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor:47/Pdt.G/2009/PNGS, tertanggal 21 Juni 2010 (Bukti T2);1.3.

PengadilanNegeri Gunungsitoli Nomor: 47/Pdt.G/2009/PNGS, tertanggal 21 Juni 2010(Bukti T2), dan jika seandainyapun (quod noon) Pembanding bersalah atasketerlambatan penyelesaian pembangunan Perumahan Type 36 sebanyak58 Unit di Desa Tulumbaho sekitarnya, Kecamatan Gido, Kabupaten Niastersebut, maka kesalahan Terdakwa/Pembanding adalah kesalahan ingkarjanjijwanprestasi yang penyelesaiannya harus dilakukan secara perdata danbukan secara pidana , sehingga seharusnya Majelis Hakim Judex FactiePengadilan Tipikor

kesempatan kepada para undangan memberikan usulsaran kepada pimpinan rapat mengenai pemilihan ketua umum LPMLasiana selanjutnya beberapa anggota rapat memberikan usul sarankepada saksi Yesriel Ochtofianus Henuk, SH selaku pimpinan rapatlalu terdakwa mengangkat tangan sehingga saksi Yesriel OchtofianusHenuk, SH memberikan kesempatan kepada terdakwa untukcememberikan saran atau usul lalu terdakwa berkata mengapa timFormatur memilih pak Selly yang TUKANG PENCURI yang sudahdiperiksa berulangulang oleh Tim Tipikor

Hilmy Setiawan (Pemohon).Banda Aceh, 11 Oktober 2018PENGADILAN NEGERI/ PHI /TIPIKOR BANDA ACEHWakil PaniteraDrs. Effendi, SHNip. 198302082009121003

mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 01 Oktober 2014 serta memori kasasinya telah diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 10 Oktober 2014 dengandemikian permohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalamtenggang waktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena itu permohonankasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa Majelis Hakim putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor

SYAFRUDDIN ADAM, SH HakimTinggi pada Pengadilan Tinggi BandaAceh sebagaiKetua Majelis,s EDDY RISDIANTO, SH.MH dan AMSARYOENAGA, SH masing masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Acehsebagai HakimHakim Anggota, yang di tunjuk untuk memeriksa dan mengadili sertamemutuskan,.............8memutuskan perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua PengadilanTinggi/Tipikor Banda Acah tanggal 10 Juli 2012, No. 54/Pdt/2012/PTBNA, danpada hari itu) juga di ucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang yangterbuka

H.SUNOTO) walaupun ada berkaitan dengan masalah Penggugat yangpernah melakukan tindak pidana Korupsi dan tuntutan akhir dari JaksaPenuntut Umum/ancaman pidana penjaranya 2 (dua) tahun dan telahdiputus oleh Majelis Hakim Tipikor Semarang a quo dengan dijatuhi(divonis) putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan(vide Putusan Pengadilan Tipikor Semarang Nomor95/Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg tanggal 19 Januari 2015 yang telahHalaman 4 dari 47 Putusan Nomor 22/Pdt.G/2016/PN Blamemperoleh

Putusan Tipikor a quo tidak ada yang melakukan upaya hukum,sehingga telah berkekuatan hukum tetap dan Penggugat juga telahselesai melaksanakan hukuman pidana penjara sebagaimana suratlepas kementrian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Jawa TengahLembaga Pemasyarakatan Klas Semarang atas nama Penggugattanggal 3 Oktober 2015 (vide bukti P9) atau dengan kata lain saatTergugat mengajukan calon pengganti antar waktu (PAW) anggotaDPRD Kabupaten Blora dari Partai golkar, Penggugat telahbebas/selesai melaksanakan

Tipikor. Smg (Vide bukti P7), sehingga dengan demikian perbuatan TERGUGAT tersebut jelasmerupakan tindakan yang bertetangan dengan kewajiban hukum;. Bertentangan dengan kesusilaan (qoede zeden ) :Bahwa berdasarkan doktrin hukum DR. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H.

SUNOTOtelah melakukan Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan PutusanPengandilan Tipikor Semarang Nomor : 95/Pid. Sus/2014/PN. Tipikor.Smg (Vide Bukti P7);2.

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah (Bukti T.22) ;23 Foto copy Penghargaan Adiwiyata Sekolah Peduli dan BerbudayaLingkungan dari Menteri Negara Lingkungan Hidup dan MenteriPendidikan Nasional kepada SMKN Losarang (Bukti T.23) ;SELURUHNYA TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA ; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Bandung No. 13/TIPIKOR

No. 1450 K/PID.SUS/201138Jadi apabila tidak ada perbuatan melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, makahalhal di atas adalah merupakan alasan pembenar sehingga Terdakwa tidak dapatdihukum atas perbuatannya ;Apabila SK No. 972/Kep.09.A.Disdik/2008 tersebut tidak berdasarkan denganPermendagri No. 13 Tahun 2006, maka kesalahan Terdakwa tersebut hanyalahkesalahan administratif belaka dan tidak dapat dipidana ;Bahwa sehingga dengan demikian layak dan patut putusan Pengadilan TinggiBandung No. 13/TIPIKOR

Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah jelas menunjukan tidak dilaksanakannya caracara mengadili menurut undangundang ;Bahwa sehingga dengan demikian layak dan patut putusan putusan PengadilanTinggi Bandung No. 13/TIPIKOR/2011/PT.BDG. tanggal 03 Mei 2011 jo. putusanPengadilan Negeri Indramayu No. 336/Pid.B/2010/PN.Im. tanggal 14 Februari 2011layak dan patut serta berdasar hukum untuk dibatalkan oleh Mahkamah Agung ;C PENGADILAN TELAH MELAMPAUI BATAS WEWENANGNYABahwa Judex Facti telah melampaui batas wewenangnya

tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009, Majelistelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut dibawah ini ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agungberpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Bandung No. 13/TIPIKOR

NAWAWI tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Bandung No. 13/TIPIKOR/2011/PT.BDG. tanggal 03 Mei 2011 yangmenguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu No. 336/Pid.B/2010/PN.Im. tanggal14 Februari 2011 ;MENGADILI SENDIRI1 Menyatakan Terdakwa Drs. H. SUHAELI, M.Si. bin (alm.)

,SIK selaku Penyidik, untuk menghadap kepada BripkaHusain Noho di ruangan Unit Tipikor Polres Gorontalo Kota pada hariJumat tanggal 24 Juni 2016 jam 10.00 Wita untuk diminta keterangansebagai SAKSI dalam perkara dugaan Tindak Pidana PencemaranNama Baik yang terjadi pada hari kamis tanggal 9 Juni 2016 di wilayahKelurahan Biawao Kec. Kota Selatan Kota Gorontalo, sebagaimanadimaksud dalam rumusan pasal 310 KUHPidana.

,SIKselaku Penyidik untuk menghadap kepada Bripka Husain Noho diruangan Unit Tipikor Polres Gorontalo Kota pada hari Rabu tanggal 27Juli 2016 jam 10.00 Wita untuk dimintai keterangan tambahan sebagaiSAKSI dalam perkara dugaan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baikmelalui media elektronik yang terjadi pada hari kamis tanggal 9 Juni2016 di wilayah Kelurahan Biawao Kec.

,SIK selaku Penyidik untuk menghadap kepada BripkaHusain Noho di ruangan Unit Tipikor Polres Gorontalo Kota pada hariKamis tanggal 11 Agustus 2016 jam 10.00 Wita untuk dilakukanpemeriksaan Tambahan sebagai SAKSI dalam perkara dugaan TindakPidana Pencemaran Nama Baik melalui media elektronik yang terjadipada hari kamis tanggal 9 Juni 2016 di wilayah Kelurahan Biawao Kec.Kota Selatan Kota Gorontalo, sebagaimana dimaksud dalam rumusanpasal 310 KUHPidana atau Pasal 27 (3) UU No.11 Tahun 2008 tentangInformasi

Kalengkongan No.31 Gorontalo di ruang Unit Il (tipikor) pada hari Jumat tanggal 16Desember 2016 jam 09.00 Wita untuk dimintai keterangan Tambahansebagai SAKSI dalam perkara dugaan Tindak Pidana PencemaranNama Baik, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 27 (3) UUNo.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik jo pasal 310 KUHPidana.

pernahmengarahkan PEMOHON untuk meminta maaf melalalui Koran danmembuat pernyataan akan tetapi ditolak oleh PEMOHON sebabPEMOHON merasa tidak pernah melakukan perbuatan pencemarannama baik yang disangkakan tersebut.Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017 PEMOHON menerima SuratPanggilan Nomor : S.Pgl/55/I/2017/ResGtlo Kota dari TERMOHON yangditandatangani Ajun Komisaris Polisi Tumpal Alexander Sillagan, SIKselaku Penyidik untuk menghadap kepada Brigadir Adi Junaidi Botutihe,SH di satuan reskrim unit TIPIKOR

TIPIKOR.01.6/VI/2015 ;Menimbang, bahwa karena permohonan pengajuan pernyataanbanding tersebut telah diajukan sesuai dengan syaratsyarat dan tenggangwaktu yang diatur oleh Undangundang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), makapermohonan banding oleh Jaksa / Penuntut Umum maupun Penasihat hukumTerdakwa tersebut secara formal telah memenuhi syarat untuk diterima ;Menimbang, tata cara mengadili Pengadilan TingkatPertama/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSamarinda dalam memeriksa Terdakwa Drs

tersebutdiatas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Samarinda Nomor: 29/Pid.Tipikor/2014/PN.Smda tanggal 11 Februari2015 dapat dipertanankan dan harus dikuatkan ;Mengingat, Pasal 3 UndangUndang No.31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55Ayat 1.ke 1 KUHP dan UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tipikor

Tipikor/2014/PN.Smda Tgl. 11 Februari 2015atas nama Terdakwa Drs. H. Fachrodin, M.Si. Bin Ahmad yang dimintakanbanding tersebut; ;3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkatperadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp.2.500, (Dua Ribu LimaRatus Rupiah) ;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Samarindapada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2015 oleh RANGKILEMBA LAKUKUA,SH., MH,.

Hakim Tinggi Tipikor sebagai Hakim Ketua Majelis, BINSARSIREGAR, SH., M.Hum, Hakim Tinggi Tipikor dan MOCHAMAD ILYAS, SH.,MH.

Hakim Ad Hoc Tipikor masingmasing sebagai Hakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan TinggiSamarinda No.14/Pid.Tipikor/2015/PT.SMR, tanggal 28 September 2015untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusanmana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum padahari Kamis tanggal 12 Nopember 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut,dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut serta dibantu olehHalaman 54 dari 54 Putusan No.14/PID.TIPIKOR

Kendari, sejak tanggal 02 Oktober 2018sampai dengan 31 Oktober 2018;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari, sejak tanggal O01November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi SulawesiTenggara, sejak tanggal 31 Desember 2018 sampai dengan 29 januari 2019;Ketua Pengadilan Tipikor Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi SulawesiTenggara, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019;Terdakwa didampingi oleh

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Kendari Nomor 53/Pen.Pid.SusTPK/2018/PN.Kdi tanggal 2 Oktober 2018 tentang Penunjukan dan SusunanMajelis Hakim untuk perkara Tipikor atas nama Terdakwa Agus Feisal Hidayat;2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kendari Nomor 53/Pen.Pid.SusTPK/2018/PN.Kdi tanggal 2 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang ;3.

Tetapiseperti pada pasal 3 UU Tipikor meskipun tidak ada kata melawanhokum tetapi itu melekat pada kata menyalahgunakan kewenangan,maka unsur melawan hukumnya ada disitu dan harus dibuktikanmenyalahgunakan kewenangannya itu.

Bahwa pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, pasangannya dengan Pasal 5ayat (2) UU Tipikor dilihat dari kedekatannya, walaupun ada pasal lainnyayang jauh hubungan pasalnya yaitu Pasal 12 huruf a dan huruf b.

Bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b UU Tipikor adalah untuk pemberisuap, menurut hubungan terdekatnya maka pasangannya adalah Pasal 5ayat (2) UU Tipikor, Tetapi kalau dilihat dari hubungan sejarannya makaPasal 5 ayat (1) huruf a dan b pasangannya adalah Pasal 12 huruf a.

Adapun uang yangditerima Pemohon Kasasi/Terdakwa sendiri sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluhjuta rupiah) juga telah diserahkan dan disita oleh penyidik, dengan demikian,adalah tidak adil dan tidak sepatutnya terhadap Pemohon Kasasi/Terdakwadijatuhi pidana tambahan uang pengganti;Bahwa namun demikian, pertimbagan hukum Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya yang sepenuhnya diambil alin oleh PengadilanTipikor pada Pengadilan Tinggi a quo tersebut diubah dan PemohonKasasi/Terdakwa dijatuhi pidana

tambahan uang pengganti sebesarRp463.494.968,00 (empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilanpuluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan rupiah) yang jugaberdasarkan pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 201 telah dipertimbangkan secara seksama danobjektif oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dalamputusannya halaman 19, namun oleh Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi

(cetakmiring dan hurup tebal ditembahkan);Bahwa dari rumusan pasal 18 Ayat (1) hurup b Undangundang No. 31 Tahun1999 tentang Pemberatan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUU No. 20 Tahun 2001 jika dinubungkan dengan fakta persidangan yang telahdi pertimbangan secara cermat dan objektif oleh Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya, bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sama sekalitidak memperoleh kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang didakwakankepadanya, sedangkan uang Rp10.000.000,00

2001 yangmenghukum Pemohon Kasasi/Terdakwa membayar uang pengganti sebesarRp463.494.968,00(empat ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilanpuluh empat ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah);Bahwa begitu pula halnya dengan pasal 5 Peraturan Mahkamah AgungRI No. 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam TindakPidana Korupsi telah diterapbkan secara salah atau diterapkan tidaksebagaimana mestinya terhadap diri Pemohon Kasasi/Terdakwa oleh MajelisHakim Tinggi Pengadilan Tipikor

No. 2819 K/PID.SUS/2016Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi a quojuga salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimanamestinya pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2014 tentangPidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi yangberbunyi sebagai berikut:"Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmatioleh Terdakwa dan telah dialinkan kepada pihak lain, uang pengganti tetapdijatunkan kepada Terdakwa sepanjang

Karsad bermaterai 6000;Tetap terlampir dalam berkas perkara;Al,Uang tunai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Dirampas untuk Negara untuk diperhitungkan sebagai pembayaran UangPengganti;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 16/TIPIKOR/2016/PT.Bdg, tanggal 26 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak

memorikasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung padatanggal 30 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta denganalasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caramenurut undangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secaraformal dapat diterimaMenimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Bandung Nomor 6/TIPIKOR

karenaberdasarkan Pasal 18 Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun200, uang pengganti hanya dibebankan sebanyak uang yang diperoleh darikerugian negara, sehingga Judex Facti tidak salah dalam penerapan hukumatas putusan a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subangdapat dikabulkan, dan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Jawa Barat diBandung Nomor 16/TIPIKOR

Selanjutnya Hakim Anggota Ilmenghendaki Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun,denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam)bulan kurungan;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalamMajelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapi tidaktercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHAP, Majelis Hakimsetelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaituPutusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor 16/TIPIKOR

ayat (1) ke1 KUHPidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun2009, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Subang tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung Nomor16/TIPIKOR

Penegakan Hukum Terhadap PegawaiNegeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana KejahatanYang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, secara tegasmemerintahkan kepada Bupati selaku Pejabat PembinaHalaman 26 dari 68 halaman Putusan No.57/G/2019/PTUNKPGKepegawaian untuk memberhentikan tidak dengan hormat kepadaPNS yang tersangkut kasus tindak pidana korupsi dan telah diputusoleh Pengadilan Tipikor

tidakdidasarkan pada perintah Kitab UndangUndang Hukum Pidana atauKitab UndangUndang Hukum Acara Pidana atau peraturanperundang lain yang bersifat pidana, tetapi pada peraturanperundangundangan di bidang kepegawaian dan pemerintahandaeral. 22 nne anne nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn enceHalaman 30 dari 68 halaman Putusan No.57/G/2019/PTUNKPGBahwa setiap lembaga negara/pemerintah mempunyai peran, tugas,fungsi dan kewenangan masingmasing, begitu juga halnya denganpengadilan (pengadilan negeri/pengadilan tipikor

Pengadilan Negeri/Pengadilan Tipikor mempunyai cakupan bidangatau materi wewenang untuk memeriksa dan memutus perkaraperdata dan pidana (tindak pidana umum atau tindak pidana korupsi),tetapi tidak mempunyai cakupan bidang atau materi wewenang dibidang kepegawaian sehingga tidak mungkin Pengadilan memutusperkara di bidang kepegawaian karena memang bukankewenangannya, apalagi sampai dengan memutuskan dalam amarPutusannya dengan memerintahkan untuk memberikan hukumandisiplin berupa pemberhentian kepada

BahkanPenggugat juga telah membuat surat pernyataan untuk itu.Tergugat sebagai pimpinan daerah sangat prihatin dan memberikansimpati yang sedalamdalamnya terhadap kondisi yang menimpaPenggugat dan kawankawan, karena sejak awal sesungguhnyaTergugat tidak ingin untuk mengambil keputusan sesuai ketentuandalam Pasal 87 ayat (4) huruf b UndangUndang Nomor 5 Tahun2014 tentang Apartur Sipil Negara, dan telah mengambil kebijakanuntuk mengaktifkan semua PNS yang terkena kasus tipikor denganHalaman 40 dari

.::::::11000 Rp. 50.000, PANngGIlAan .......2. cee cee ee cece eee eee eeeeeeeeeeees Rp. 100.000,PNBP excises sas cxnenenn as maaan Rp. 5.000,MGIC Al casera 151 nesnencme 165 aemneneneneenannwanionann Rp. 6.000,RECGAaKSI nsec cece sees eee eee eee eeseeeeeeeeeeeees Rp. 5.000,Jumlah Rp. 176.000,(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/X/2018Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Fitriani (Pemohon).BandaAceh, Oktober 2018PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA

Redaksi : Rp 5.000,00Jumlah Rp196.000,00(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/ II /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaan dariSuci Rahmadhana (Pemohon).Banda Aceh, Februari 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERADrs. EFFENDI, SH.NIP. 196612261990031003Halaman 7 dari 7 PenetapanNomor 23/Padt.P/2019/PN Bna

Putusan Tipikor Nomor9/Pid.SusTP,K/2020/P.

SUTIKNO secara lisan.Bahwa saksi tidak tahu siapa semua yang diambil/oungut biayapengurusannya untuk Semua warga/pemohon sertifikat Prona, namun ia hanyamengetahui beberapa warga/pemohon yang melakukan pembayaran biayasertifikat antara Ratsan Tipikor Nomor9/Pid.SusTPK/2020/PN Mksa.

SUNARMGan Tipikor Nomor9/Pid.SusTPK/2020/PN Mksd.H. MU Palin 64 dari 103e. ANJARSARI, dan masih ada lagi beberapa warga yang ia lupanamanya, yang jelasnya jumlah sertifikat yang terdaftar pada saat itusebanyak 50 Persil.Bahwa yang menjabat sebagai kepala desa tahun 2016 adalah PJS KepalaDesa Sukaraya LK.

Luwu Utara;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan uraian faktafakta tersebutdiatas oleh Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan maksud menguntungkan dirisendiri atau orang lain telah ternyata terpenuhi terhadap diri terdakwa ;Putusan Tipikor NomorAd.3.

Panitera Pengganti,Sugeng,SH.MHPutusan Tipikor Nomor9/Pid.SusTPK/2020/PN MksHalaman 103 dari 103

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada PN Banjarmasin sejak tanggal 24Agustus 2016 s/d tanggal 22 September 2016.4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN Banjarmasin sejaktanggal 23 September 2016 s/d tanggal 21 Nopember 2016.5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PT.Banjarmasinsejak tanggal 22 Nopember 2016 s/d tanggal 21 Desember 2016.Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : DR (cand) DIAN KORONARIADISH.,MH., AKHMAD MUNAWAR,SH.,MH., SAMSUL BAHRI,SHI.,MH.

,dan RUNIK ERWANTO,SH., semua dari LKBH KORPRI Kabupaten Banjar yangberalamat di Jalan Ahmad Yani Km.40 no.2 Martapura Kabupaten Banjar,berdasarkan penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada PN.Banjarmasintanggal 05 September 2016.Putusan Nomor 31/Pid.Sus/ Tipikor/2016/PN.Bjm Hal1dari106Pengadilan Tipikor tersebut,Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berkenaan denganperkara ini;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Banjarmasin tanggal 24 Agustus 2016

Membebankan biaya perkara kepada Negara; atauApabila Majelis Hakim Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalamperkara a quo berpendapat lain, mohon sudi kiranya menjatuhkan putusanterhadap Terdakwa dengan seadiladilnya.Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat HukumTerdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik tertanggal 15 Nopember2016 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menolak semua argumentasi yangdikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana NotaPembelaan

Tidak benar menggunakan nilai kerugian Negara :Halaman 100 dalam putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang a quoMajelis Hakim menyatakan bahwa :Menurut perhitungan BPKP Perwakilan Jawa Tengah justru Negara/Daerah dalam hal ini Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang telahmengalami kerugian sebesar Rp.3.181.550.000, (total loss) yaitu nilaipembayaran yang telah diterima oleh Terdakwa dikurangi pajakpajak ;Saya menolak nilai kerugian ini karena :1.

Halaman 65putusan Pengadilan Negeri Tipikor Semarang ;2. Bahwa Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang tidak merencanakanpekerjaan ini dengan baik dengan tidak ada Konsultan Perencanatetapi menggunakan Konsultan Pengawas ;3. Hartana mengundurkan diri bukan karena tidak setuju digantinyaPerusahaan Pabrikan Pendukung tetapi bahwa mengundurkan dirikarena beban pekerjaan.

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebutkepada saksisaksi dan Terdakwa, oleh yang bersangkutan telahmembenarkannya ;Kami nyatakan bahwa Pernyataan tersebut tidak benar karena MajelisHakim Pengadilan Negeri Tipikor untuk Pengadilan Tingkat Pertama danPengadilan Banding tidak sama sekali menghadirkan dalam persidanganbarangbarang :1. Mobil Pompa Sedot Lumpur ;2. Uang sitaan senilai total Rp.23.500.000. ;3. Toyota Hardtop milik Pengguna Anggaran Ir.

Tidak memperhatikan kesalahan pencairan dana dan pembayarandana proyek ;Menunjuk keputusan Pengadilan Negeri Tipikor halaman 107 yangmenyatakan pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :Menimbang, bahwa rapat pada tanggal 17 Desember 2010 di RuangKerja Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang tersebut diikutioleh Ir. FAUZI, MT., HENING SWASKITO, SH., MARYONO, SH.,INDRIANA PUSPITA W, ST., MT., MUDASIR, ST dan SARTANA., PPKIr. GATOT SUHENDRO, MM., PPTK SUTRISNO, SH., KonsultanPengawas Ir.

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariitu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut, dandibantu oleh Emilia Djajasubagia, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidakdihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.ttd./MS. Lumme, SH.Panitera Pengganti :tid./Emilia Djajasubagia, SH., MH.

PUTUSANNomor : 46/PID.SUS.K/2013/PTMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAann Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan,mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :0"Nama : INDRAMONO;Tempat lahir : Aek Nabara;Umur / tgl. Lahir : 39 tahun / 14 Januari 1974;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : JI.

Hakim Pengadilan Tipikor Medan (Tahanan Kota) sejak tanggal 01 Maret2013 s.d. 30 Maret 2013;3. Ketua Pengadilan Tipikor Medan (Tahanan Kota) sejak tanggal 31 Maret2013 s.d. 29 Mei 2013;4. Ketua Pengadilan Tinggi Tahap (Tahanan Kota) sejak tanggal 30 Mei2013 s.d. 28 Juni 2013;5.

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tindak PidanaKorupsi Medan selaku Ketua Majelis, KAREL TUPPU, SH.MH, sebagaiHakim Tinggi Tipikor, Dr. MANGASA MANURUNG, SH.