Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor2/PID.SUSTPK/2022/PT AMB tanggal 14 Januari 2022 tentang penunjukanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Ambon yang akanmemeriksa dan mengadili perkara tersebut;2. Penetapan Hakim Ketua Nomor 2/PID.SUSTPK/2021/PTAMB tanggal14 Januari 2022 tentang HariSidang;3. Berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi dari Kejaksaan Tinggi Ambonatas nama Tersangka IR.

,M.H) dalam hal ini berbeda pendapat (dissenting opinion)dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa Terdakwa selakau Kepala kepemerintahan Desa yangmerangkap menjadi Raja dalam melakukan tindak pidana korupsiberkaitan dengan jabatan yang diembannya, yang olehkarenanya Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannyasehingga mengakibatkan kerugian Negara; Bahwa dari fakta hukum tersebut tidaklah tepat terdakwadinyatakan terbukti bersalah dalamdakwaan primer Pasal 2UndangUndang Tipikor, sebab fakta hukum

Terdakwa telahmelawan hukum dalam arti menyalahgunakan wewenangnya(species) dalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor, yang bukanmelawan hukum secara umum (genus) sebagaimana diaturdalam dalam Pasal 2 UndangUndang Tipikor; Bahwa terlepas dari bentuk dakwaan yang diajukan JaksaPenuntut Umum di depan persidangan, patutlah dicermatikebiasaankebiasaan yang tidak professional dari para penegakhukum yang sangat sarat kepentingan, yang apabila adasesuatu,Terdakwa akan didakwakan denganbentuk alternatif,akan tetapi

kalau tidak ada sesuatu, maka akan didakwaansecara subsidair, yang seolaholah kalau hakim terlalu mengikutipola pendakwaan secara subsidair, maka apapun yangdidakwakan karena dakwaan Primer Pasal 2 UndangUndangTipikor, maka otomatis dalam unsur melawan hukum Pasal 2UndangUndang Tipikor semua sudah tercakup melawan hukum,termasuk dalam hal ini menyalahgunakan wewenangsebagaimana diatur dalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor;Halaman 103 dari 107 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2022/PT AMBBahwa ketidakkonsitenan

),karena untuk itulah penyalahgunaan wewenang sebagaiperbuatan melawan hukum khusus (species) diatur secarakhusus (species) dalam Pasal 3 UndangUndang Tipkor;Bahwa terlepas dari kontroversi politik hukum pembentukanundangundang tipikor, penyalahgunaan wewenang khusus(species) diatur dalam Pasal 3 UndangUndang Tipikor mempunyaimakna tersirat, bahwa apabila pejabat atau penyelenggaraNegara yang mempunyai wewenang melakukan korupsi akandihukum lebih berat, akan tetapi kenyataan dalam penegakanhukum,

Tipikor SmgDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilantingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : ABDUL MUCHID Bin ACHMAD JAMALUDDNN (Alm)Tempat lahir : BloraUmur /tanggal lahir : 50 tahun / 05 Maret 1961Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan : IndonesiaTempat tinggal : Desa Tempel Lemah Abang Lemahbang

,Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Sepaton Nomor 16 Semarang,berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Semarang No. 25/ Pid/Sus/2013/PN. Tipikor Smg tertanggal 28Pebruari 2013 ;Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan :. Penyidik, sejak tanggal 8 Oktober 2012 s/d tanggal 27 Oktober 2012;. Perpanjangan Penahanan Penyidik/ PU, sejak tanggal 28 Oktober 2012 s/d tanggal6 Desember 2012;.

Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Semarangsejak tanggal 15 Pebruari 2013 s/d tanggal 16 Maret 2013;. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PengadilanNegeri Semarang sejak tanggal 17 Maret 2013 s/d tanggal 15 Mei 2013;8. Perpanjangan penahanan ke1 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PengadilanTinggi Semarang, sejak tanggal 16 Mei 2013 s/d tanggal 14 Juni 2013;9.

Perpanjangan penahanan ke2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi Semarang, sejak tanggal 15 Juni 2013 s/d sekarang;PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSITERSEBUT :Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Semarang No.25/Pen.Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg. tanggal 15Pebruari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara iniTelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No: 25/Pen.Pid.Sus/2013/PN.TIPIKOR.Smg. tertanggal

Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp. 5. 000, (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 07/TIPIKOR/2013/PT.PDG tanggal 3 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima Permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum dandari Penasihat Hukum Terdakwa;Hal. 23 dari 48 hal. Put.

MELKADIKA SEMESTA telahmengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 167.503.620,Bahwa Perbuatan Terdakwa memenuhi unsurunsur Pasal 2 ayat (1)UndangUndang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makaPermohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum beralasan untuk dikabulkan,42karenanya Putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 07/TIPIKOR/2013/PT.PDGtanggal 3 Juli 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang

UndangUndang No. 20 Tahun2001, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: TerdakwaSYAFRIZAL, S.Sos., tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut;44Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 07/TIPIKOR

,HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh KetuaMajelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh BudiPrasetyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh PemohonKasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.AnggotaAnggota KetuaTtd/ Ttd/Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,Ttd/MS. Lumme, S.H.,Panitera PenggantiTtd/Budi Prasetyo, S.H.,M.H.

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat hokum tersebut; Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 30 Nofember 2016, Nomor : 19/Pid.Sus/Tipikor/2016/ PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan ,sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut ; Menyatakan Terdakwa ALFIAN, S.STP Bin H.

Penahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada PengadilanNegeri Banjarmasin sejak tanggal 26 Mei 2016 s /d tanggal 24 Juni2016.4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri.Banjarmasin sejak tanggal 25 Juni 2016 s/d tanggal 23 Agustus2016 ;5. Perpanjangan ke Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Banjarmasin sejak tanggal 24 Agustus 2016 s/d tanggal 22September 2016 ;halaman 1 dari 1003 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2017/PT.BJM6.

Perpanjangan ke Il Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi.Banjarmasin sejak tanggal 23 September 2016 s/d tanggal 22Oktober 2016.7. Sekarang Terdakwa sudah diluar tahanan .Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum masingmasing bernama1. MUHAMAD FAZRI, S.H.MH., 2. H. HAMDANI, SH.,MH., 3. MUHAMMADMAULIDDIN AFDIE, A.Md, SH., 4. RIZALDI NAZARUDDIN, SH. 5. DARULHUDA MUSTAQIM, SH. 6 SYAHRANI, SH., 7. RACHMAD SURYADI, SH.M.Kn,8. LUKMAN KALUA, SH. dan 9.

pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 30 Nofember2016, Nomor : 19/PID.SUS/TIPIKOR/2016/PN.Bjm. ; 22222 =Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat: pertimbangan dalamputusan sudah tepat dan benar karena pertimbangan tersebut dibangun secarakomprehensif dengan saling menghubungkan seluruh fakta tentang Terdakwayang saling berkaitan, sehingga dengan pertimbangan tersebut putusanhalaman 691 dari 1003 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS TPK/2017/PT.BJMmenyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan

pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 30 Nofember2016, Nomor : 19/PID.SUS/TIPIKOR/2016/PN.Bjm., sudah tepat dan benar,sehingga harus dikuatkan ;ppm crt Menimbang, bahwa sedangkan mengenai lamanya hukumanPengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pengadilan Negeri, menurutketentuan pasal 3 Undangundang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa :ancaman hukuman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (duapuluh ) tahun

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin tanggal 30 Nofember 2016, Nomor19/Pid.Sus/Tipikor/2016/ PN.Bjm., yang dimohonkan banding tersebuthalaman 694 dari 1003 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUS TPK/2017/PT.BJMdengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkanssehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut ;3. Menyatakan Terdakwa ALFIAN, S.STP Bin H.

harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

pada Pengadilan NegeriPadang dan Pengadilan tingkat Banding sama sekalii tidak memasukan haltersebut dalam pertimbangan hukumnya, malah sebaliknya MAJELISHAKIM TIPIKOR PADA PENGADILAN NEGERI PADANG DANHAKIM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TINGKAT BANDINGMENYALIN SEMUA DAKWAAN SERTA TUNTUTAN DARI JAKSAPENUNTUT UMUM SEBAGAT DASAR PERTIMBANGAN;Bahwa untuk melihat KETIDAK BENARAN PENERAPAN PASAL olehHakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang dan hakim tingkat Banding,maka saya akan bahas kembali unsurunsur

dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18ayat (1) huruf b, Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahanatas Undangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi.Pembahasan tiaptiap unsur tersebut di atas adalah sebagai berikut:Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan NegeriPadang yang di kuatkan oleh Hakim tingkat Banding terhadap unsurunsurdalam pasal primair tersebut yang termuat dalam Putusan Majelis HakimTipikor Pengadilan Negeri Padang yang di kuatkan oleh

Hakim tingkatBanding pada hal 132 sampai dengan halaman 141 adalah terlihat denganjelas Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang hanya menyalin semuaHal. 117 dari 128 hal.

No. 1944 K/Pid.Sus/2013118pembahasan unsurunsur dalam dakwaan primair dari Jaksa PenuntutUmum, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang sama sekalitidak menerapkan ketentuan yang sebagaimana mestinya, malah terkesanMajelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Padang adalah perpanjangantangan atau mewakili kepentingan Jaksa Penuntut Umum, karena semuapertimbangan hukum dalam perkara a quo bersumber pada dakwaan dantuntutan Jaksa Penuntut Umum saja, sepertinya Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan

Tarminta, MM adalah subjek hukum yang dimaksud, ...dst "Kemudian Jaksa Penuntut Umum berpendapat dalam uraiannya bahwa Drs.Tarminta, MM adalah "Setiap orang" itu, dan Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Negeri Padang menyalin habis pendapat Jaksa Penuntut Umumtersebut;Sekarang mari kita uji apakah keyakinan atau pendapat Majelis HakimTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang tersebut adalahbenar adanya;Terlepas dari faktafakta yang diuraikan Sdr Jaksa Penuntut Umum yangdisalin habis oleh

Pemohon Tidak Pernah Diperiksa Oleh KPK Akan Tetapi LangsungDitetapbkan Sebagai Tersangka.a.Bahwa sebagaimana diketahui, penetapan Pemohon sebagaiTersangka dalam dugaan tindak pidana Suap terkait pemenangansengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 diMahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana, tidak

Dengan demikiantindakan yang dilakukan oleh KPK dengan menjadikan PemohonTersangka dalam dugaan tindak pidana Suap terkait pemenangansengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2011 diMahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksud dalam Pasal6 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana, dengan tanpa adanya pemeriksaan sebelumnyakepada Pemohon merupakan tindakan

proses hukum praperadilan inikami bertanyatanya proses hukum yang ditegakkan oleh KomisiPemberantasan Korupsi, apakah memang benarbenar penegakanhukum atau terdapat motif lain dalam penetapan TersangkaPemohon dengan dugaan tindak pidana Suap terkaitpemenangan sengketa Pemilinan Kepala Daerah (Pilkada) tahun2011 di Mahkamah Konstitusi (MK), sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 Ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tipikor

No. 32 PK/PID.SUS/2016Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto 55 Ayat (1) Ke1KUHPidana, sampai dengan adanya Putusan Praperadilanberkekuatan hukum tetap. Akan tetapi Komisi Pemberantasan Korupsitidak menghargai proses hukum praperadilan yang akan berlangsung,yakni dengan melakukan Penahanan terhadap diri Pemohon padatanggal O08 Juli 2015.

Bahwa rangkaian kegiatan penetapan Tersangka atas namaPemohon yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana telahdiuraikan sebelumnya telah dilakukan sebagaimana ketentuandalam KUHAP, UndangUndang Tipikor maupun dalam UndangUndang KPK sehingga tidak ada kesewenangwenangan yangdilakukan oleh Termohon karena Termohon telah mempunyailebih dari 2 (dua) alat bukti yang dapat digunakan sebagai dasaruntuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;Berdasarkan uraian di atas, dalil Pemohon yang menyatakanpenetapan

Re@dakSi oo... cece cee cee eee eee eees Rp. 10.000,JUMI AN... ccc cccccccceeeeeeeeeees Rp. 206.000,(dua ratus enam ribu rupiah).Nomor : W1.U1/ /HK.O02/IV/2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Pemohon (SRI RAHAYU).Banda Aceh, 29 April 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATANWIMAN SYAM, SH.NIP . 19610712 198203 1 004 Nomor : W1.U1/ /HK.02/1/2016.Untuk salinan yang sama, diberikan untuk danatas permintaan dari FAUZAN ROSMAN,(Pemohon).BandaAceh, Mei 2017Untuk

Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri SemarangNomor:. 14 / Banding / Akta.Pid.SusTPK / 2016 / PN.Smg jo NO.157 /Pid.SusTPK/2015/PN.Smg tanggal 4 April 2016, yang menerangkanbahwa Terdakwa telah mengajukan banding atas Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut di atas,dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada JaksaPenuntut Umum pada tanggal 4 April 20166.

Pemberitahuan yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, kepada JaksaPenuntut Umum dengan surat tanggal 21 April 2016, Nomor.

Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tipikor,d. Melakukan tindakantindakan pencegahan tipikor, e. Melakukan monitorterhadap penyelenggaraan pemerintahan negara ;Bahwa karena Tergugat Ill dan IV tidak melaksanakan tugasnyasebagaimana diamanatkan undangundang sebagaimana telah disebutkandiatas, khususnya terhadap pengelolaan Kantor Bersama Samsat di Kab.Madiun yang intinya mendapatkan pemasukan berapa dan dikeluarkanuntuk apa saja.

Membebankan biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.06/Akta Kasasi,No.17/PID.SUS/2012/PT.MDO jo No.03/PID.SUS/2012/PN.MDO yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Agustus 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai

Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana ;Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiManado telah salah melakukan :a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimanamestinya yakni dalam hal Bahwa Judex Facti dalam putusannya tidakmenerapkan ketentuan yang telah ada dalam Pasal 197 ayat (1) dan ayat(2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP) ;Hal.19 dari 19 hal. Put. No.1933 K/Pid.Sus/2012b.

ZULLISMAN.Menghukum para Terdakwa dengan membayar biaya perkara masingmasing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor : 04/ Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PN.PBR. tanggal 12Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:1.Menyatakan Terdakwa RAMDANI, S.E. dan Terdakwa Il INDRAGUNAWAN, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan TINDAK PIDANA KORUPSI S.E.CARA BERSAMASAMA;Menghukum Terdakwa RAMDANI, S.E

Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masingmasingsebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pekanbaru Nomor : 16/TIPIKOR/2014/PTR. tanggal 25 Agustus 2014,yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa danTerdakwa Il;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pekanbaru tanggal 12 Juni 2014 Nomor 04/Pid.Sus/Tipikor/ PN.PBR,yang dimohonkan

Bahwa keliru dan salah Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Pekanbarudan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru yang memutus dan mengadili Terdakwa /Pemohon Kasasi,yaitu tentang pendapatnya mengenai laporan taksasi jaminan tanggal04 September 2008 oleh Terdakwa Il INDRA GUNAWAN, S.E. danTerdakwa RAMDANI, S.E. bertentangan dengan Surat KeputusanDireksi PT.

Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum karena telahmengabaikan keterangan saksi:Bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaruyang dikuatkan Pengadilan Tinggi Tipikor Pekanbaru telah mengabaikanketerangan Saksi Khairul Ihsan, Amd. selaku Pelaksana Operasional KreditBank Riau Kepri Cabang Bagansiapiapi, yang menyatakan jika penulisannilai jaminan tambahan berupa Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanahseluas + 1.660 m2 beserta bangunan rumah permanen seluas 750 m2 yangterletak

Setiap Orang;Secara melawan hukum;Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu Koorporasi;Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;ao fF ONSebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikutmelakukan;Bahwa dari unsurunsur tindak pidana tersebut Terdakwa/PemohonKasasi menilai bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan TindakHal. 80 dari 93 hal Putusan Nomor 1927 K/Pid.Sus/2014Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang diambil aliholeh Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor

., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri olehPenuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim ad hoc Tipikor, Ketua Majelis,Ttd./H.Syamsul Rakan Chaniago,S.H.,M.H. Ttd./Dr.Salman Luthan,S.H.,M.H.Ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H.M.H.Panitera Pengganti,Ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Pidana KhususSuharto, SH.,M.HumNip. 19600613 198503 1 002 Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 2603 K/Pid. Sus/2018

PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL / TIPIKOR BANDUNGJL. L.L.R.E. MARTADINATA 7480 Telp. (022) 4231827 Fax.(022) 4217945 Bandung40114Web Site : www.pnbandung.go.id Email : pnbdg@yahoo.com PUTUSANNomor :1255/PID.B/2014/PN.BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri KL.IA Bandung yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertamadengan acara pemeriksaan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalamperkara terdakwa :WM PWNPNama lengkap : KUSNADI Als.

XXX/Pid.Sus/20XX/PN.Tipikor.Smg dipengadilan tipikor Semarang dengan vonis 4 tahun 6 bulan;4. Bahwa selama mempunyai tanah dan bangunan seperti terurai padaposita no. 2, bahwa buku sertifikat hak milik no.XXXX atas nama penggugatdi bawa oleh istri syah dari penggugat;5.

PUTUSANNomor : 09/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BkIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yangmengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertamamenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :oOo ao fF WwW YP =NN. Nama lengkap : Drs. DAHARI HANAFI, M.Pd Bin HANAFI;. Tempat lahir : Kota Donok;. Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 07 Agustus 1957;. Jenis kelamin : Lakilaki;.

PP cabang Il Palembang mengajukan permohonan pembayaransebesar 19,547 % sebesar Rp 7.684.084.109, (tujuh milyar enam ratus delapanpuluh empat juta delapan puluh empat ribu seratus Sembilan rupiah) denganHalaman 15 dari152 Putusan Nomor 09/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKLsurat No. : 54/Ext/PP/CAB/IV/XIV/2009 yang ditujukan kepada Kuasa PenggunaAnggaran Kegiatan Pembangunan GOR terpusat Kabupaten Lebong.Bahwa Terdakwa Drs.

Hidayat,STMashuri,STArpendaBahwa pada tanggal 07 Mei 2009 HARY SUBAGYO, ST Selaku ProjectManager PT PP ( Persero) membuat Surat yang ditujukan kepada ManagemenHalaman 16 dari152 Putusan Nomor 09/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKLkontruksi PT.

Lebong.Halaman 57 dari152 Putusan Nomor 09/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKLBahwa atas hal tersebut Dinas Diknaspora Kab. Lebong menyatakan dalamsuratnya bahwa uang titipan tersebut bukan milik PT PP sehingga memintaagar Saksi menarik atau menyetor kembali ke rekening umum Kas DaerahKab. Lebong, dan tanggal 18 Juni 2010 Dinas PPKAD Kab.

DAHRUN (Alm) :Bahwa saksi sebagai PNS di Dinas pengelolaan keuangan dan aset daerahHalaman 60 dari152 Putusan Nomor 09/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKLKab.

: Lakilaki; Kebangsaan Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Pahlawan Gg.VIII No.72.Keluranan DalpenangAgama : ISlAM 22 nn nnn nnn nn nnn nnn nnn neePekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan danPerkebunan Kabupaten Sampang;Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan: 1.2.Penyidik, tidak dilakukan penahanan) Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21Desember 2015: 22222 nnn nnn nn nnn nnn n nn en nnn nnn nnn een nnn nnn nennn nn neeMajelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejaktanggal 10 Desember 2015 sampai dengan tanggal 8 Januari 2016; Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal9 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Maret 2016;Perpanjangan ke Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 9 Maret 2016 sampai dengan tanggal7 April 2016; 2nnn noone nnn nnn ence cencePerpanjangan keIl Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Surabaya

Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSurabaya sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal tanggal 14 Juni8. Perpanjangan Penahanan Plh.Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal13 Agustus 2016;9.

. 5.151.901.288, Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lainatas nama GADA RAHMATULAH ; Membebankan biaya perkara sebesar Rp.10.000, (Sepuluh ribu rupiah) kepadaTer akwWa ; 2n2 nnn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn enn nn nen nn cence nnn ene ne nna n enna ne nenennenenaeeHalaman 52 dari 68 Putusan Nomor 56/PID.SUSTPK/2016/PT SBYMembaca berturutturut: 020202 0n none nn nn nn nn nn nn nn nnn ene nnn enenenenene1.Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tipikor

,MMHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Surabaya masingmasing sebagaiHakim Anggota dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hariKamis tanggal 25 Agustus 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengandidampingi HakimHakim Anggota serta Budi Sudiyarto, SH.MHum., PaniteraPengganti tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa sertaPenasihat HUKUMNY; neon encom nnn nn nnn nen nnn ne nnn nnn enna nana nnn nna nannn nna nanasHakim Anggota, Ketua Majelis,TTD, TTD,Intan

(enam ratusmeter perseg));Dirampas untuk Negara guna untuk menutupi uang pengganti;Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banda Aceh Nomor 01/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA., tanggal 2Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut;1.2.Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banda Aceh tanggal 9

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimanamestinya;Bahwa Majelis Hakim dalam seluruh pertimbangannya telah menguatkanputusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh, dengan oleh karena itu adalahberalasan untuk mengajukan permohonan kasas! ini;2.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dirasa tidakmemenuhi rasa keadilan, dimana sumber dana yang disalangunakanmerupakan dana bantuan bencana alam;Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehtelan salah melakukan dalam hal yaitu tidak menerapkan atau menerapkanperaturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal memutuskan perkaraatas nama Terdakwa tersebut di atas:Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah

Perbuatan Terdakwa menyebabkan sarana dan pra sarana yang seharusnyadiperbaiki dan dapat dipergunakan menjadi terhambat karena dana yangdiperuntukan untuk kegiatan tersebut tidak dipergunakan dengan baik olehTerdakwa:Menimbang bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 01/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA., tanggal 2 Maret 2017 yang menguatkan putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 24/PID.SusTPK/2016/PN.Bna

Putusan Nomor 1673 K/PID.SUS/2017MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Simeulue tersebut;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Banda Aceh Nomor 01/PID.SUS/TIPIKOR/2017/PT.BNA., tanggal 2 Maret2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 24/PID.SusTPK/2016/PN.Bna., tanggal9 Desember 2016, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepadaTerdakwa, sehingga

PUTUSANNomor : 873 K/PID.SUS/2014DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : ZULKARNAIN Bin BAHRITempat lahir : Bengkulu;Umur / tanggal lahir : 52 Tahun/ 05 Januari 1960;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jl.

diuraikan di atas dakwaanJaksa/Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatifKesatu melanggar Pasal 12 huruf e UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999yang diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 atau keduamelanggar Pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 lebih tepat diterapkanterhadap Terdakwa dakwaan alternatif kesatu, bahwa berdasarkanpertimbangan di atas putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yangmemperbaiki putusan Pengadilan Tipikor

HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada MahkamahAgung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dibantu oleh Purwanto, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri olehPemohon Kasasi I/Jaksa/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ MS. Lumme, S.H. ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.Panitera Pengganti ;ttd./Purwanto, S.H., M.H.

/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL. tanggal 09 Juni 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut :15612Menyatakan Terdakwa Ferizan Harmedi Bin Syahril tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 02 (dua) tahun dan 04 (empat) bulan dan denda sejumlahRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan

No. 2127 K/Pid.Sus/2014Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bengkulu Nomor 11/PID.SUSTPK/2014/PT.BGL tanggal 04 September2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :e Menerima permintaan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;e Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan NegeriBengkulu Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl tanggal 09 Juni 2014 yangdimintakan banding tersebut;e Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan

;e Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah) ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 13/Akta.Pid/Tipikor/2014/PN.Begl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan

Manurung, S.H., M.M., HakimAgung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., dan Sophian Marthabaya, S.H., HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengandihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut serta Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.