RedakSi ......... 0.0. .cccccecesece cee cee eeeeeees Rp 10.000,00Jumlah Rp206.000,00(dua ratus enam ribu rupiah)Nomor : W1.U1/ /HK.02/ VII /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan ataspermintaan dari Yusi Lindafen (Pemohon).BandaAceh, Juli 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERAHala mar tan Sera Feggiapan Nomor 156/Pat.P/2019/PN Bna.NIP. 19610712 198203 1 004

(Seratus lima puluh satu ribu rupiah) ;Bengkulu, 5 Desember 2018Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 8(delapan) lembar diberikan untuk kepentingan DinasPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 394/Pat.P/2018/PN Bgl

Panitera/Panitera Muda Tipikor Pengadilan NegeriJakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yangmemuat alasanalasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeritersebut pada tanggal 13 Juni 2019:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaPemohon Kasasi II pada tanggal 12 Juni 2019, kemudian terhadapnya olehPemohon Kasasi Il, melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 6 Agustus 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Juni2019 sebagaimana

Kabupaten Sumba Timur ;Agama : Kristen Protestan ;Pekerjaan : Ketua Komite Sekolah/ PNS ;Pendidikan : S.1;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan:1 Penyidik sejak tanggal 19 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 08 Desember 2013;2 Kepala Kejaksaan Negeri Waingapu selaku Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember2013 sampai dengan tanggal 17 Januari 2014;3 Penuntut Umum, Sejak tanggal 12 Desember 2013 sampai dengan 02 Januari 2014;4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor

Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 3 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2014 ;5 Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 17 Januari 2014sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2014 ;6 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Kupang pada Pengadilan NegeriKupang, sejak tanggal 16 Pebruari 2014 sampaidengan tanggal 16 April 2014 ;7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR pada Pengadilan Tingi Kupang sejaktanggal 17 April 2014 s/d 16 Mei 2014

Halaman dari 57810Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR pada Pengadilan Tingi Kupang sejaktanggal 17 Mei 2014 s/d 15 Juni 2014;Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Kupang pasal 27 ayat (1) KUHAP sejak tanggal 10 Juni 2014 sd tanggal 09 Juli2014 ;Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kupang pasal 27 ayat (2) KUHAP sejak tanggal 10 Juli 2014 sdtanggal 07 September 2014 ;Terdakwa di persidangan

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi :e Penahanan Kota, sejak tanggal 13 November 2012 s/d tanggal 12Desember 2012;e Perpanjangan Penahanan Kota, oleh Ketua Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Jambi sejak tanggal 13 Desember 2012 s/d tanggal 10 Februari2013;e Perpanjangan Penahan Kota, oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TipikorJambi sejak tanggal 11 Februari 2013 s/d tanggal 12 Maret 2013;e Perpanjangan Penahan Kota kedua kalinya, oleh Wakil Ketua PengadilanTinggi Tipikor Jambi sejak tanggal

13 Maret 2013 s/d tanggal 11 April2013;e Perpanjangan Penahan Kota oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tipikor Jambisejak tanggal 24 April 2013 s/d tanggal 23 Mei 2013;e Perpanjangan Penahan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi TipikorJambi sejak tanggal 24 Mei 2013 s/d tanggal 22 Juli 2013;Pengadilan Tinggi tersebut ; ;Setelah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutanserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi Nomor :39/Pid.B/TPK/2012/PN,JBI tanggal 23 April 2013

BETTY DESNITA,SH.MH danARONTA, SH.MPA Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Jambi masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkanPenetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Jambi Nomor :12/PEN/PID/TPK/2013/PT.JBI tanggal 20 Mei 2013 untuk memeriksa dan memutus perkaraini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbukauntuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2013 oleh HakimKetua tersebut dengan dihadiri oleh hakim hakim anggota sertaELLY HERLINA

dan ayat (5) dan Pasal 80 ayat (1) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;Bahwa sekalipun BPK RI selaku lembaga yang secara konstitusionalberwenang menilai dan/atau menetapkan ada tidaknya kerugianNegara, tidak pernah mendeclare adanya kerugian negara terhadappaket pekerjaan Peningkatan Jalan dan Jembatan Kemiri Depapre(112) 24,00 KM (DAK), namun Badan Reserse Kriminal (Bareskrim)Polri Direktorat Tindak Pidana Korupsi melalui Suratnya Nomor :B/499/VII/2016/Tipikor

, tanggal 22 Juli 2016 Bukti P6 dan SuratNomor : B/712/1X/2016/Tipikor, tanggal 09 September 2016 Bukti P7,Hal. 3 dari 101 hal.

PIHAK (PLURIUM LITISCONSORTIUM).Bahwa dalam Permohonan Praperadilan, Pemohon pada pokoknyamendalilkan: Bareskrim Polri telah melakukan penyelidikan sejak tanggal 23 Juni 2016,berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor: Sprin.Lidik/31/2016/Tipikor, tanggal 23 Juni 2016 yang menindaklanjuti Laporan InformasiNomor: R/LI17/V1/2016/Subdit Ill, tanggal 23 Juni 2016 atas perkara paketpekerjaan peningkatan jalan dan jembatan KemiriDepapre (112), 24,00KM (DAK).

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Surabaya Nomor : 21/TIPIKOR/2012/PT.PLG, tanggal 31 Oktober 2012yang amar lengkapnya sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;Hal. 18 dari 29 hal. Put.

No. 123 K/Pid.Sus/2013Membatalkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPalembang Nomor Nomor 09/Pid.SUS/2012/PN.PLG. tanggal 30 Juli 2012yang dimintakan banding tersebut;Mengadili Sendiri. Menyatakan Terdakwa ANTORIK Bin ALI HANAFIAH di atas terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secaraberlanjut ;.

tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,di mana salah satu unsurnya adalah merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara sehingga sudah sepatutnya Terdakwa dibebankanpengembalian kerugian Negara sebagai upaya recovery asset ;e Menimbang bahwa Mahkamah Agung RI telah membuat kaidah hukumdalam Putusan Nomor 060K/Pid/1984 dan Nomor 111 Dalam cara mengadilitidak dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang yakni dalam hal :Dalam putusan Pengadilan Tinggi Nomor : 21/TIPIKOR

., pada hari Senin, tanggal06 September 2010 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2010,bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten RejangLebong yang beralamat di Jalan Sukowati Nomor 48 Curup Kabupaten RejangLebong atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) padaPengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, telahmelakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan

CV/HENGKY MAXY periode01 Oktober 2010 sampai dengan 30 Desember 2010;Dikembalikan kepada Terdakwa Il Hengky Maxy alias Maxy binJemmy Manorek; Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat Peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan masingmasingsebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/Tipikor/2016/PN.Bgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa

Abdul Latif, S.H., M.Hdum. dan M.S.Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H., Panitera Penggantidengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan ParaTerdakwa;Ketua Majelis,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.HakimHakim Anggota,ttd./ Prof. Dr. H.

Penahanan oleh Hakim Tipikor sejak tgl. 11Desember 2015 s/d 9 Januari2016;4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor sejak tgl. 10 Januari 2016 s/d. tgl. 9Maret 2016;5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8April 2016;6.

Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi sejak tanggal 9 April 2016 sampai dengan tanggal 8 Mei2016;Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum YUDIYUSNADI,SH.DWI HARIYANTO,SH.ARMANTOHADI,SH DIANHARTAWAN,SH.dari Kantor Advokat "YUDI YUSNANDI & REKAN beralamatdi Jalan Patimura No,35,kel kupang Kota kec Teluk Betung Utara Kota BandarLampung 35211 bersarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 0 November 2015;Pengadilan Tipikor tersebut;Setelah membaca:e Penetapan Ketua

Adalah PengurusSerikat Pekerja Danamon, yang berkantor pusat di Gedung Bank DanamonPrapatan Lantai 2, Jalan Prajurit KKO Usman Harun d/h Jalan Prapatan No.50 Jakarta 10110, dan berkantor Cabang Bengkulu di Jalan Salak Raya No.105 Panorama Lingkar Timur Bengkulu 38226, berdasarkan surat kuasakhusus tanggal 08 November 2018 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri/PHI/Tipikor Bengkulu dengan register tanggal 08Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.SusPHI/2018/PN BglNovember

HUBUNGAN INDUSTRIAL TERSEBUT ;Telah membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara int ;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan bukti surat Penggugat maupun Tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan Tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 26Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial padaPengadilanNegeri/PHI/Tipikor

,Biaya ATK : Rp. 50.000,Relaas : Rp. 120.000.Redaksi : Rp. 5.000,Materai : Rp. 6.000,Jumlah: Rp. 211.000, (Dua ratus sebelas ribu rupiah);Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.SusPHI/2018/PN BglSalinan Resmi Putusan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 34 (tiga puluh empat) lembar di berikan kepada PENGGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 26/Pdt.SusPHI/2018/PN Bgl

Terdakwa tetap ditahan;

Salinan PU TUS ANNomor: 10/ PID.TIPIKOR / 2016 / PTBNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkaraTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara Terdakwa :NamaLengkap : Ir.ZAINAL HANAFI Bin M.ZAIN SULAIMANTempat Lahir : Banda AcehUmur/Tgl.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 10.000(sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda AcehNomor: 55/Pid.SusTPK/2015/PNBna, tanggal 25 April 2016 tersebut, PenasihatHukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera PengadilanNegeri/Tipikor Banda Aceh pada tanggal 25 April 2016, sebagaimana tertera dari AktaPermintaan Banding Nomor : 55/Akta.Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bna dan permintaanbanding tersebut telah diberitahukan

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanTinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016, oleh kami:H.MARATUA RAMBE, SH, MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/TIPIKOR BandaAceh sebagai Ketua Majelis, SYAIFONI, SH, M.Hum Hakim Tinggi pada PengadilanTinggi/TIPIKOR Banda Aceh dan SUNARDI, SH Hakim

Ad Hoc Tipikor padaPengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh masingmasing sebagai Hakim Anggota,berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh tanggal7 Juni 2016 No. 10/PIDTIPIKOR /2015/PTBNA, untuk memeriksa dan mengadiliserta memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hariKamis tanggal 14 Juli 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh HakimKetua Majelis, dengan didampingi HakimHakim anggota dan dibantu olehIWAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan

Tinggi / Tipikor Banda Aceh, tanpaHal 164 Putusan No. 10 /Pid.Tipikor/2016/PTBNAdihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat HukumTerdakwa.Hakim Anggota.

Umum, maka Pledoi Penasihat Hukum terdakwa haruslah ditolak;Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 8 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pidanayang dijatuhkan kepada terdakwa Raden Mayanio alias Mik Yot, adalah PidanaPenjara dan Pidana Denda yang akan dituangkan di dalam amar putusan ini; Halaman 65 dari 72Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2017/PN MtrMenimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 8 UU Tipikor

kepada pelaku,pidana yang dijatuhkan adalah paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Ro. 150.000.000, (seratuslima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000, (tujuh ratus limapuluh juta rupiah);Menimbang, bahwa adilkah bila dihubungkan dengan perkara aquo yangnilai korupsinya hanya sebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah) terdakwadihukum pidana penjara dan pidana denda yang berat sesuai yang termaktubdalam pasal 8 UU Tipikor

;Menimbang, bahwa secara filosofis tujuan berlakunya hukum bukanhanya terletak pada adanya kepastian hukum melainkan juga harus sesuaidengan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum secara sinergis;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakimakan menghubungkan nilai korupsi yang nilainya kecil (kurang dari Rp. 5 juta)tersebut dengan keberadaan Pasal 12A UU tipikor yang normanya berbunyisebagai berikut :Ayat (1) Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana dengansebagaimana dimaksud

Maria FaridaIndriati, SH.MH., tersebut maka untuk menentukan kwalifikasi delik yangterbukti dalam perkara aquo adalah telah memenuhi rumusan norma padapasal 8 UU Tipikor (yang telah dinyatakan terbukti) sedangkan straf dan pidanadendanya Majelis mengacu kepada pasal 12 A ayat (1) dan (2) UU Tipikor;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 A Ayat (2) UUTipikor straf yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa tidak ditentukan batasminimunya akan tetapi ditentukan batas maksimumnya yaitu paling lama

Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)dibebankan kepada terdakwa;Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram padaSenin, Tanggal 7 Agustus 2017 oleh kami A.ALPPUTU NGURAH RAJENDRA,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ABADI, SH. , dan FATHUR RAUZI,Halaman 71 dari 72Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2017/PN MtrSH.MH, Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota, putusan ini telahdiucapkan dalam sidang

Jadi harus ada kerugian yang riil abru menjadi tindak pidana ;Bahwa, Tipikor ini berkaitan dengan SEMA tentang perhitungan kerugiannegara oleh BPK. Kalua rekomendasi BPK turun bahwa ada kekurangan uang,Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 45 dari 57 Halamanharus dibayar dalam waktu 60 (enam puluh) hari. Jika tidak, perkara ini akandisidik terus. Tapi ini hanya untuk pejabat negara dan pns.

Jadi harus dijelaskan penyimpangan karena melawan hukum ataupenyimpangan administrasi.Bahwa, dinyatakan praperadilan tidak sahnya penangkapan jika Cuma 1 (satu)alat bukti yang diajukan polisi atau penuntut umum ;Bahwa, jika hanya ada 1 (satu) alat bukti dan untuk gugur karena daluarsanya.Jika perkara di pengadilan tipikor sudah dimulai pemeriksaan yaitu pada saatsidang dibuka dan dibacakan dakwaan ;Bahwa, ketika hakim menyatakan dibuka, dan identitas dibacakan maka sudahtermasuk dalam pemeriksaan

Dan saksi jugamelakukan hubungan melalui telepon kami selalu bertanya dimana bapak,ada panggilan, beliau selalu menjawab sedang ada tugas di Makasar;Bahwa, Pada saat itu saksi mengantar surat tersebut 2 kali namun yangbersangkutan beralasan sedang keluar dan dirumah tidak ada orang, dansaksi melakukan sesuai ketentuan untuk menitipkannya kepada KepalaLingkungan;Bahwa, Perkara pemohon sudah dilimpahkan kepada Penuntut Umum danPenuntut Umum telah melipahkan perkara ke Pengadilan Tipikor dan perkarapemohon

CORNELES GEEB PAULUS HEYDEMANS menerangkan pada pokoknya sebagaiberikut : Bahwa, saksi sebagai sebagai Penuntut Umum dalam perkara pemohon dalamkorupsi pemecah ombak ; Bahwa, saksi telah melimpahkan perkara ke Pengadilan Tipikor Manado padahari Senin dan untuk hari ini Kamis tanggal 26 Juli 2018 mulai disidangkan ; Bahwa, perkara tersebut telah disidangkan dan Sidang dinyatakan dibuka,Majelis Hakim memeriksa identitas terdakwa, kemudian terdakwa mintaditunda karena tidak ada penasihat hukum, tapi

FENLY FEBRIAN WARIKI menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa, perkara pemohon sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Manado dan telah disidangkan dimana saksi berada dalam persidangan tersebut ; Bahwa, yang diterangkan oleh saksi Corneles Geeb Paulus Heydemans benarbahwa belui yang menyidangkan perkara pemohon di Pengadilan TipikorManado ;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi termohon tersebut Pemohondan Termohon akan menanggapinya dalam kesimpulan ;Putusan Praperadilan No. 2/Pid.

TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA tidak cukup beralasan menurut hukum.Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor :20/PID.

TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA pada halaman 70 menyatakan sebagaiberikut :Tentang keberatan point ke3 :Bahwa pada pertimbangan putusan Pengadilan Tipikor tingkat pertamapada Pengadilan Negeri Samarinda incassu, yang beranggapan unsurdengan sengaja memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi,tidak terbukti dilakukan Terdakwa, adalah merupakan alasan yang tidakfaktual (faktafakta yang tidak terbantahkan), mengingat dalam faktapersidangan Terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa perbuatannyaselaku

TIPIKOR/2013/PT.KT.SMDA pada halaman 70 menyatakan sebagaiberikut :Tentang keberatan point ke4 :Bahwa pada keberatan menyoal unsur yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara, Pengadilan Tinggi Kalimantan Timursependapat dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Samarinda, mengingat secarayuridis pengertian keuangan daerah/dana APBD yang telah dipisahkansebagaimana ditetapkan dalam UUNRI No. 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dantanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dandibantu oleh MARIANA SONDANG PANDJAITAN, S.H. M.H. PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd/Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H. Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.ttd/M.S.

TangerangPendidikan :S1Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:1.2.3.Penyidik tidak ditahan.Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2015 s.d 24 Juni 2015Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Serang sejak tanggal 25 Juni 2015s.d 24 Juli 2015Hakim Pengadilan Tipikor Serang pada Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal09 Juli 2015 s.d 7 Agustus 2015Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serangsejak tanggal 8 Agustus 2015 s.d 06 Oktober 2015.Perpanjangan Penahanan

menandatangani dokumendokumen lelang e KTP.Bahwa tidak tau yang mencantumkan nama perusahaan sebagai peserta lelang.Bahwa saksi kenal Doni membantu mencari order.Bahwa berkasberkas perusahaan dipinjam Dony untuk mendapat pekerjaan.Bahwa saksi tidak melapor kepada berwajib perusahaannya digunakan mengikutilelang printer knusus EKTP.Tanggapan terdakwa: cukup.11.Saksi Drs.Hj.Ena karlina, Msi Binti Ahdi Supriadi alm.Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Kota Tangerang dalam kasusdugaan tipikor

seluruhnya sudah dikirim oleh penyedia sesuai pesanan dan sesuaikebutuhan.Bahwa spesifikasi dan kebutuhan barang yang diminta dalam lelang pengadaanprinter e KTP TA 2012 termuat di Permendagri no.6 tahun 2011.Tanggapa terdakwa terhadap keterangn saksi :Terdakwa Oong Sugihartono : Cukup.Halaman 30 dari 96 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK2015/PN.SrgTerdakwa AseoZaenal alah : Cukup.12.Frans Hartono Arief ad Antony Arief.Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Kota Tangerang dalam kasusdugaan tipikor

PT.Len punya staf ahli yang saksi training.Bahwa terdapat 4 item yang saksi jual ke PT.Lan.Bahwa harga seluruh barang kepada PT.Lan sekitar Rp.2 m.Terdakwa Oong Sugihartono : Cukup.Terdakwa AseoZaenal alah : Cukup.13.Saksi Dedi Karim Bin Sodu Karim.Bahwa Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Polres Kota Tangerang dalam kasusdugaan tipikor pengadaan printer khusus eKTP Kabupaten Tangerang tahun 2012dan keterangannya benar.Bahwa saksi marketing PT.Noah Persero.Bahwa cara PT.Len Industri membeli printer

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp5.000(Lima ribu rupiah) ;Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanNegeri/PHI/TIPIKOR Serang pada hari jumat tanggal 27 November 2015 olehEFIYANTO D, SH MH sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD SAINAL, SHMHum dan Hakim Ad Hoc PARIS EDWARD NADEAK, SH MH masingmasingsebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yangterbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 30 November 2015 ., oleh HakimKetua

(Dua ratus sebelas ribu rupiah) ;Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 9 (Sembilan) lembar diberikan kepada PEMOHONPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluAn. PaniteraKoordinator PTSP,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 133/Pat.P/2019/PN Bgl

RedakSi ...... eee ee cee eee eee eeeeeeeeeeeeeeess Rp. 10.000,00Jumlah Rp 216.000,00(dua ratus enam belas ribu rupiah);Nomor : W1.U1/ /HK.02/ V /2019Untuk salinan yang sama, diberikan untuk dan atas permintaandari Marzuki Yahya (Pemohon).Banda Aceh, Mei 2019PENGADILAN NEGER/PHI/TIPIKOR BANDA ACEHPANITERATANWIMAN SYAM, SH.NIP. 19610712 198203 1 004Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor103/Pdt.P/2019/PN Bna

peradilan ini dibebankan kepada Negara ;Mengingat pasalpasal dan peraturan perundangundangan yang berkaitan denganperkara ini ;M EN GA DILL: =" Menerima permintaan banding dari Jaksa Penutut Umum ;= Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 19 Maret 2013,No. 97/Pid.B/2012/PNIDI yang dimintakan banding tersebut ;=" Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Demikian, ......Demikian diputuskan pada hari RABU, tanggal 11 September 2013, dalam rapatpermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor

Tipikor/2013/PN.Kdi.,tanggal 11 September 2013 terbukti fakta hukum,bahwa Pembanding dahulu Penggugat (Abu Nuru, S.Pd.,) terbukti secara sahdan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dihukum pidana penjaraselama 1(satu) tahun dan i1(satu) bulan dan pidana denda sebesarRp. 50.000.000, (Lima puluh juta rupiah) jabatan sebagai Kepala bidangKemasyarakatan dan Sosial Budaya Inspektorat Kab.