. ; Nomor : LP/42/M/2001 Siaga II Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia,tanggl 29 Maret 2001 ; Nomor : LP/63/VI/2004/Reskrim, tanggal 6 Mei 2004 ; Nomor : 10/Pid.Pra/PN. Sby. ; Bahwa dalam hal kepemilikan saham Penggugat dan adanya sengketa mengenaiperalihan hak kepemilikan sahamsaham dan perubahan susunan pengurus PT.Perusahaan Perkebunan Pulusari dan PT.

Delima Sari Oesman binti OesmanNo.B/74B/X/2011 dan selanjutnya disebut bukti ( T 17);Foto cofy Surat Perintah Pengeluaran tahanan Nomor : Sp.Han/74.a/X/2011/DitReskrim Um an.Delima Sari Binti Oesman tertanggal 21 Oktober 2011 danselanjutnya disebut bukti (T 18)Fotocofy Putusan perkara Pra Peradilan di Pengadilan Negeri PalembangNo.06/Pid.Pra/2011/PN.Plg tertanggal 21 Oktober 2011 dan selanjutnya disebutbukti (T 19);Foto cofy Berita acara penyitaan Bukti penerimaan jaminansementara sertifikatNO.1163

Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 01 Oktober 2015dengan Nomor Register: 102/SK/2015/PN.GS;Selanjutnya disebut TERMOHON;PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara;Setelah mempelajari suratsurat bukti dan mendengar keterangan parasaksi yang diajukan Pemohon dan Termohon;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanya tertanggal23 September 2015, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan NegeriGunungsitoli, dibawah Register Nomor.02/Pid.Pra

bandingnya Penasehat hukumTerdakwa menyatakan keberatan terhadap putsan Pengadilan Negeri nomor59/Pid.SusTPK/2016/PN Bgl tanggal 16 Februari 2017 yang telah melakukankekeliruan dalam penerapan hukum acara yaitu memeriksa dan mengadiliperkara yang berkas perkaranya didasarkan kepada surat perintah penyidikannomor print14/N.7/F.D.1/01/2013 tangggal 15 Januari 2013 yang sudah tidaksah dan tidak berkekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan PengadilanNegeri Bengkulu dalam perkara Praperadilan nomor 11/Pid.Pra

perkara illegal yang tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatdan tidak berdasarkan hukum ;Menimbang , bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanKontra) memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakanhalhalsebagai berikut ;Bahwa Penasehat hukum terdakwa telah keliru menafsirkan putusan,Penasehat hukum terdakwa tidak mencermati,mempelajari,menganalisaisi dari putusan Prapradilan dari terdakwa H Joresmen Nuryadin SH binMurman Effendi tersebut karena karena didalam putusan Prapradilannomor 11/Pid.Pra

Fotokopi Salinan Putusan PN Sidoarjo No. 2/Pid.Pra/2020/PN.Sda, diberitanda TIII6;Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dandicocokan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T III2, berupa fotokopi darifotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;Menimbang, bahwa dilain pihak Kuasa Tergugat IV telah pulamenyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi suratsurat sebagai berikut :1.

134/V1/2017/Reskrim (tembusan kepada si pelapor),bahwa Penggugat Rekonpensi mengetahui atas nama TergugatRekonpensi (YAUW SONG BUN, YAUW SENG WIE, JAUW HOKGOAN) statusnya sudah naik jadi TERSANGKA dugaan Tindak Pidanamemasuki pekarangan orang lain tanpa ijin yang berhak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 167 KUHP;89.Bahwa atas penetapan Tersangka tersebut, Tergugat Rekonpensi(YAUW SONG BUN, YAUW SENG WIE, JAUW HOK GOAN)mengajukan permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Tangerangdengan Nomor: 14/Pid.Pra

134/VI/2017/Reskrim (tembusan kepada sipelapor), bahwa Penggugat Rekonpensi mengetahui atas namaTergugat Rekonpensi (YAUW SONG BUN, YAUW SENG WIE,JAUW HOK GOAN) statusnya sudah naik jadi TERSANGKA dugaanTindak Pidana memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin yangberhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP;88.Bahwa atas penetapan Tersangka tersebut, Tergugat Rekonpensi(YAUW SONG BUN, YAUW SENG WIE, JAUW HOK GOAN)mengajukan permohonan Praperadilan di Pengadilan NegeriTangerang dengan Nomor: 14/Pid.Pra

134/V1/2017/Reskrim (tembusan kepada si pelapor),bahwa Penggugat Rekonpensi mengetahui atas nama TergugatRekonpensi (YAUW SONG BUN, YAUW SENG WIE, JAUW HOKGOAN) statusnya sudah naik jadi TERSANGKA dugaan Tindak Pidanamemasuki pekarangan orang lain tanpa ijin yang berhak sebagaimanadimaksud dalam Pasal 167 KUHP;88.Bahwa atas penetapan Tersangka tersebut, Tergugat Rekonpensi(YAUW SONG BUN, YAUW SENG WIE, JAUW HOK GOAN)mengajukan permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Tangerangdengan Nomor: 14/Pid.Pra

/V1I/2017/Reskrim (tembusan kepada sipelapor), bahwa Penggugat Rekonpensi mengetahui atas namaTergugat Rekonpensi (YAUW SONG BUN, YAUW SENG WIE, JAUWHOK GOAN) statusnya sudah naik jadi TERSANGKA dugaan TindakPidana memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin yang berhaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP;88.Bahwa atas penetapan Tersangka tersebut, Tergugat Rekonpensi(YAUW SONG BUN, YAUW SENG WIE, JAUW HOK GOAN)mengajukan permohonan Praperadilan di Pengadilan NegeriTangerang dengan Nomor: 14/Pid.Pra

Mdn21.22.23:24.Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut nomorB/116/VII/2020/Ditreskrimum tanggal 8 Juli 2020, bukti T21;Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut nomorB/1547/1X/2020/Ditreskrimum tanggal 15 September 2020, bukti T22;Putusan nomor 46/Pid.Pra/2020/PN.Mdn tanggal 14 Agustus 2020,bukti T23;Putusan nomor 47/Pid.Pra/2020/PN.Mdn tanggal 14 Agustus 2020,bukti T24;Keseluruhan bukti Surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telahdisesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T3, T4

Bukti baru Putusan Pra Peradilan Nomor 01/Pid.Pra/2015/PN.MKS inconcreto Duplik Kapolrestabes Makassar yang mengungkap pengakuanjujur Termohon Kasasi III halaman 4 alinea pertama, sebagai berikut:5) Per. Loa Tjhae HwaHalaman 31 dari 36 hal. Put.

., diberitanda T.26;Foto copy Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan tertanggal 10Desember 2018 dari Polrestabes Surabaya yang ditujukan kepadaTERMOHON, diberi tanda T.26.1;Foto copy Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan NegeriSurabaya, Informasi Detail Perkara Nomor : 5/Pid.Pra/2019/PN.Sby,Pemohon VERONICA WIWAYA NG, Termohon KEPALA KEPOLISIANHalaman 37 Putusan Nomor : 1/Pdt.SusPailit/2019/PN.

Indonesia No. 35 tahun2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa terhadap pledoi dari Penasehat HukumTerdakwa mengenai tindakan Penyidik melakukan penangkapan,penggeledahan dan penyitaan dalam perkara agou tidak menurutprosedur yang diatur dalam Undangundang, Majelis berpendapatbahwa materi pledoi ini merupakan kewenangan Lembaga Praperadilandan hal inipun telah diajukan oleh Terdakwa dalam perkaraPraperadilan di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dan terhadapmateri pledoi aqou dalam Putusan Nomor : 03/Pid.Pra

Bahwa Penggugat baru mengetahui keberadaan Akta Kelahiran a quo (ObyekSengketa) pada tanggal 4 Agustus 2017, pada saat Persidangan PraperadilanNo. 9/Pid.Pra/2017/PN.MTR, di Pengadilan Negeri Mataram, sesuai DaftarPutusan Nomor : 164 /G/2017/PTUN.MTRHalaman 3Bukti yang diajukan oleh Polda NTB cq.Subdit II Reskrimum sebagai PihakTermohon, Yang membuktikan bahwa NI WAYAN SUARTINI adalahanakkandung dari SuamiIsteri NENGAH GIMPES dan NI LUH MERTHA, sesualdengan Surat Keputusan No. 702 (Tujuh Ratus Dua

Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Purwokerto No. 02/Pid.Pra/2015/PN. PWT tanggal 10 Maret 2015;. Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Sumedang No.01/Pid.Pra/2015/PN.Smd tanggal 24 Maret 2015;. Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Bengkulu No. 02/Pra.pid/2015/PN.BGL tanggal 17 Maret 2015;. Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 1 April2015 dengan Ade Sutisna selaku Pemohon melawan Kepolisian ResortBogor selaku Termohon; dan.

Selain itu tindakan tergugat yang menurut Pemohon merupakantindakan penyitaan, telah diuji dalam sidang Praperadilan nomor:04/Pid.Pra/2018/PN.Bks, dimana hakim tunggal yangmemeriksa, mengadili, dan memutus perkara Praperadilantersebut menolak Permohonan Praperadilan yang diajukanoleh Para Pemohon (dhi.Penggugat).e.

S2907/WBC.08/PP.MP.01/20162.S2908/WBC.08/PP.MP.01/2016 (foto copy sesuai dengan foto copy) ;: Foto copy Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri BekasiNomor 04/Pid.Pra/2018/PN.Bks. (foto copy sesuai dengan fotoGEDDY) jesesssscentssesensneeecminmennnneccemarrnnrennnneaseerencctneennenensest: Foto copy Surat Permohonan Pra Peradilan tertanggal 26 April2018 yang diajukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasioleh Pemohon (Alamsyah selaku Direktur PT. Sarana VenturaSselaras dhi.

Tanggal 30 Oktober 2017 Hakim Pengadilan Negeri Stabatmembacakan Putusan Praperadilan Nomor 5/Pid.Pra/2017/PN.stbdengan Putusan Mengabulkan Gugatan kami Tulis Ginting dan Arifin EdiGinting Sebagai Penggugat dan Memerintahkan Agar SegeraMengeluarkan kami (TULIS GINTING dan ARIFIN EDI GINTING) dariTahanan Rumah Tahanan Tanjung Pura namun kami tidak jugadikeluarkan dari Rumah Tahanan Tanjung Pura oleh Tergugat IV.3.

., yang diberi tandabukti T.II.5.A;fotocopy Putusan Nomor 772/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr, yang diberi tanda buktiT..5.B;fotocopy Putusan Nomor 817/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. yang diberi tanda buktiT.IL.5.C;fotocopy Putusan Nomor 791/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr. yang diberi tanda buktiT.I.5.D;fotocopy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/2 105/II/2015/Ditreskrimum,tanggal 23 Februari 2015 tentang Penghentian Penyidikan, yang diberitanda bukti T.1I.6.A;fotocopy Nomor 148/Pid.Pra/2019/PN.

Jkt Sel, Putusan Pra Peradilan dariPengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang diberi tanda bukti T.1I.6.B;fotocopy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/224CSubDit I/X1/2019/Dit Tipidum,tanggal 26 November 2019 tentang Penghentian Penyidikan, yang diberitanda bukti T.II.6.C;fotocopy Nomor 160/Pid.Pra/2019/PN.

.; Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Desmon Uli Simanjuntak.SP tertanggal 17Juni 2013, yang selanjutnya bukti ini diberi tanda T2;e Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Desmon Uli Simanjuntak.SP tertanggal 17Juni 2013, yang selanjutnya bukti ini diberi tanda T3;e Fotocopy Putusan Pengandilan Negeri Bengkalis No.01/Pid.Pra/2013/Pn.Bks tanggal 22Januari 2013, yang selanjutnya diberi tanda T4;Menimbang bahwa terhadap buktibukti yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwamaka Majelis Hakim

diperolehfakta bahwa benar saksi Ruwi Julsi,SH. sebagai Notaris telah pernah membuatAkta Pengakuan Hutang Nomor 06 tanggal 26 Juli 2012, akan tetapi AktaPengakuan Hutang Nomor 06 tanggal 25 Juli 2012 tidak dijadikan sebagaibarang bukti untuk dilampirkan dalam berkas perkara a quo, terhadap tindakanyang sedemikian ini merupakan tindakan yang tidak fair, dan apabila AktaPengakuan Hutang Nomor 06 tanggal 25 Juli 2012 dilampirkan dalam berkasperkara ini dapat dipastikan putusan Pra Peradilan Nomor 2/Pid.Pra

(Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, 2009, himn. 256)10)Bahwa penetapan Tersangka bukanlah lingkup kewenanganPraperadilan sejalan dengan pertimbangan Hakim dalamPutusan Praperadilan Nomor: 02/Pid.Pra/2015/PN.Pwt,Bahwa dengan telah diaturnya secara limitatif mengenaiwewenang praperadilan dalam Pasal 1 angka 10 jo. Pasal 77 jo. Pasal95 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP jo.

yangmenyatakan bahwa penetapan Tersangka olehPenyidik dinyatakan tidak sah.Bahwa Pemohon juga menggunakan putusan praperadilan No. 04/Pid/Prap/2015/ PN Jaksel tanggal 16 Pebruari 2015 (Bukti T3) sebagaidasar untuk mengajukan praperadilan atas penetapan Tersangka yangdilakukan oleh Termohon, padahal setelan putusan tersebut, telahterdapat putusan praperadilan lainnya yang bertentangan yang materipermohonannya sama sebagaimana tercantum dalam putusanPraperadilan pada Pengadilan Negeri Purwokerto No: 02/Pid.Pra

Foto copy Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri PurwokertoNo. 02/Pid.Pra/2015/PN. PWT tanggal 10 Maret 2015 (T.4)6.

No.367/Pdt.G/2016/PN.Mdn TANGGAL 21DESEMBER 2016Membaca Putusan Praperadilan Nomor 61/Pid.Pra/2016/PN.Mdn yangdiajukan Pemohon tanggal 9 Agustus 2016, dan telah diputus tanggal 6September 2016 yang amarnya sebagai berikut :MENGADILI1. Menolak Permohonan Praperadilan dari pemohon untukseluruhnya;2.

Gugatan Penggugat error in persona;Bahwa Penggugat telah salah mencantumkan Pengawasan SumberDaya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Batam sebagai Tergugatkarena pengawasan perikanan maupun pengawasan sumber dayakelautan dan perikanan merujuk pada suatu jenis kegiatan dan bukanmerupakan nama orang maupun badan hukum yang dapat menjadisubjek hukum yang dapat didudukkan sebagai pihak Tergugat;Bahwa seharusnya yang berhak mengajukan permohonan gantikerugian atas perkara Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2017