Berdasarkan Pasal 10 ayat(5) Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 Tentang PerubahanKeempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan tugas,wewenang, dan tanggungjawab pejabat/panitia pengadaan /unit layananpengadaan (procurement unit) meliputi sebagai berikut: a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan sertalokasiEST ACIA GT fi m mmm mn nner taeb. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS) ; c.

penyedia barang pada kegiatan pengadaanPakaian Linmas dan atribut Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong TA.2007akan dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung dan yang akanditunjuk adalah Koperasi Primer Praja Mukti Departemen Dalam Negeridengan alasan Hak Paten Pakaian Linmas adalah Departemen Dalam Negeridan sebagai distributor adalah Koperasi Primer Praja Mukti DepartemenDalam Negeri dan berdasarkan Pasal 1 ayat (4) huruf e Peraturan PresidenRI Nomor 79 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima atas Keppres

Yang dimaksuddalam keadaan tertentu berdasarkan ketentuan Pasal angka 1 PenjelasanPasal 17 ayat (5) huruf d Peraturan Presiden RI Nomor 79 Tahun 2006tentang perubahan kelima Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalahpekerjaan yang hanya dapat dilakukan pemegang Hak Paten atau pihakyang telah mendapat izin., selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal angka 4 huruf e Peraturan Presiden RI Nomor 79 Tahun 2006 tentangperubahan kelima Keppres RI

Berdasarkan Pasal 10 ayat(5) Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2006 Tentang PerubahanKeempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang PedomanPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, disebutkan tugas,wewenang, dan tanggungjawab pejabat/panitia pengadaan /unit layananpengadaan (procurement unit) meliputi sebagai berikut: a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan sertalokasiDENGAdAAN ; 2 wow nnn nn non nnn nnn non nnn ne nnn nen nnn nnn nnn nee nne nnn nee neeb.

Kemudian Siti Fadilah Supari selakuMenkes RI menyetujui pengadaan tersebut dilakukan dengan metodepenunjukkan langsung sesuai surat rekomendasi penunjukan langsungdari Menkes RI Nomor:409/Menkes/VI/2006 tanggal 12 Juni 2006, Halini bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) Keppres RI No. 80 tahun 2003yang menentukan bahwa pemilihan penyedia barang/jasa padaprinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum dan Lampiran Ihuruf C.l.a.4 Keppres RI No. 80 tahun 2003 yang menentukanpenunjukkan langsung hanya

Tatan Saefuddin,Sp.Rad selaku ketua panitia pengadaan, hal inibertentangan dengan Pasal 9 ayat (3) huruf c Peraturan PresidenRepublik Indonesia (Perpres RI) No. 8 Tahun 2006 tentang PerubahanKeempat Atas Keppres RI No. 80 Tahun 2003 yang menentukan bahwaPPK yang seharusnya menetapkan dan mengesahkan HPS yang disusunpanitia pengadaan dan Pasal 13 ayat (1) Keppres RI No. 80 Tahun 2003yang menentukan bahwa pengguna barang/jasa wajib memiliki HPSyang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data

RI no. 80 tahun2003 yang menentukan etika pengadaan yang harus dipatuhi oleh penggunabarang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalampelaksanaan pengadaan barang/jasa serta Pasal 17 ayat (1) Keppres RI No. 80tahun 2003 yang menentukan bahwa pemilihan penyedia barang/jasa padaprinsipnya dilakukan melalui metode pelelangan umum dan Lampiran I hurufC.1.a.4 Keppres RI No. 80 tahun 2003 yang menentukan penunjukkan langsunghanya dapat dilaksanakan dalam keadaan tertentu atau dalam

Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan Pasal 3 huruf c dan eKeppres RI No. 80 tahun 2003 yang menentukan mengenai prinsip dasarpengadaan barang/jasa yang wajib menerapkan prinsip terbuka dan bersaing sertaprinsip adil/tidak diskriminatif serta Pasal 5 huruf c, e, dan g Keppres RI no. 80tahun 2003 yang menentukan etika pengadaan yang harus dipatuhi olehpengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalampelaksanaan pengadaan barang/jasa serta Pasal 17 ayat (1) Keppres RI No

Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan ketentuan Pasal 3 huruf cdan e Keppres RI No. 80 tahun 2003 yang menentukan mengenai prinsip dasarpengadaan barang/jasa yang wajib menerapkan prinsip terbuka dan bersaing sertaprinsip adil/tidak diskriminatif serta Pasal 5 huruf c, e, dan g Keppres RI no. 80tahun 2003 yang menentukan etika pengadaan yang harus dipatuhi olehpengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalampelaksanaan pengadaan barang/jasa serta Pasal 17 ayat (1) Keppres

/pembukaan Surat Penawaran,Berita Acara Penawaran, Berita Acara evaluasi/klarifikasi dan negosiasi tidakpernah dilaksanakan atau fiktif dan hal tersebut hanya untuk memenuhiadministrasi sebagaimana ketentuanm Keppres No. 80 Tahun 2003, sehinggapenawaran yang diajukan CV.

Aceh Barat,yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu Keppres No. 80 Tahun2003 Jo Keppres No. 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keppres No. 80Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasaPemerintah dan PP No. 105 Tahun 2000 tentang pengelolahan danpertanggungjawaban keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 44ayat (1) menyebutkan " setiap kerugian daerah baik yang langsung maupuntidak langsung akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus digantioleh

No. 80 Tahun 2003 JoKeppres No. 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keppres No. 80 TahunHal. 9 dari 39 hal.

No. 975 K//PID.SUS/201 1yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu Keppres No. 80 Tahun2003 Jo Keppres No. 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keppres No. 80Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang/jasaPemerintah dan PP No. 105 Tahun 2000 tentang pengelolahan danpertanggungjawaban keuangan daerah sebagaimana tercantum dalam pasal 44ayat (1) menyebutkan " setiap kerugian daerah baik yang langsung maupuntidak langsung akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian, harus

Menanda tangani fakta integeritas sebelum pelaksanaan pengadaanbarang/jasa di mulai.Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (5) Keppres Nomor 80 tahun2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerintahtersebut, sudah cukup jelas dan tegas bahwa Panitia/pejabat pengadaanmelekat padanya kewajibankewajiban yang harus memperhatikanketentuanketentuan yang telah ditentukan oleh Keppres Nomor 80 tahun2003 apakah harus dilakukan dengan perlelangan atau denganHal. 23 dari 39 hal. Put.

Pemohon Peninjauan Kembali merasa perlu. memberikanpenjelasan mengenai fasilitas penundaan pembayaran PPN sebagaimanayang diatur dalam Keppres No. 22 /1989 jo.

(Keppres No. 49/1991") (Lampiran P16) (Dalam perkara a quo, Keppres No. 49/1991tidak diterapkan karena Kontrak Bagi Hasil Sakala Timur tidak berkaitan denganeksplorasi dan eksploitasi sumber daya panas bumi untuk pembangkit energi/listrik) ;21 Bahwa pada dasarnya didalam bagian menimbang (konsideran) dariperaturanperaturan tersebut di atas (terutama Keppres No.22/1989) sudah sangat jelasbahwa fasilitas penundaan pembayaran pajak bagi kontraktor yang belum berproduksiadalah dalam rangka meningkatkan

Surat ini juga menyebutkan bahwa"Rekomendasi ini diberikan untuk pihakpihak yang berkepentingan";29 Bahwa berdasarkan berdasarkan Keppres No. 22/1989 dan Pasal 5 (2)KMK No. 572/1989, seluruh persyaratan bagi Pemohon PeninjauanHal. 37 dari 49 hal. Put.

Bahwa ketentuan Pasal 1233 dan 1339 KUHPer, ketentuan dalam Keppres No.41.22/1989, KMK No. 572/1989 dan ketentuan Keppres No. 49/1991, Section V,Point 1.2 (5) dan Section V, Point 1.3 (b) Kontrak Bagi Hasil (KPS) SakalaTimur serta Surat Rekomendasi Pertamina untuk Sakala Timur secarakeseluruhan telah menegaskan maksud yang nyata dari para pihak (termasukPemerintah) untuk menyatukan peraturan dan perundangundangan yangberlaku sebagai ketentuan yang berlaku di dalam Kontrak Bagi Hasil (KPS)Sakala TImur

No. 131/B/PK/PJK/20044653.52.2 Untuk jasajasa yang diberikan pada periode Januari 2000, PemohonPeninjauan Kembali tidak akan mendapatkan fasilitas penundaan danpengecualian penerapan PPN untuk pemberian jasajasa yangdikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan Keppres No.22/1989, KMK No. 572/1989, Keppres No.49/1991 dan ketentuanKMK No.7 66/1992 selain dari Pasal 7(2) dan 17 (yang tidak berlakulagi), dan oleh karena itu, setiap jasa yang diberikan sejak 1 Januari2000 hingga saat ini dikenakan

Altriz Auliatama yang mendasarkan padaketentuan Pasal 11 ayat a KEPPRES No.80 Tahun2003. Sebagaimana dimaksud dalam sanggah bandingPT. Altriz Auliatama yang menyatakan PT.Adjisaka Konsultan Teknik dengan jelas tidakmemenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal11. ayat a KEPPRES No.80 Tahun 2003 tersebut,dimana segala perubahan perubahan susunanpengurus yang telah dilakukan oleh PT.

Altriz Auliatama yang didasarkan padaketentuan Pasal 27 ayat (7), Pasal 28 ayat (3)dan Lampiran Bab II Bagian A angka 1 huruf mbutir 1) e dan butir 1) h) KEPPRES No.80 Tahun2003 telah nyata dan jelas' melanggar ketentuanperundang undangan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan = dan12telah menyalahi ketentuan KEPPRES No.80 Tahun2003 itu sendiri dan atau bertentangan asas asasUmum Penyelenggaraan Negara sebagaimana diaturdalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas darikorupsim, Kolusi dan Nepotisme, yaitu AsasKepastian Hukum.

Altriz Auliatama tidak sesuaibertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat(1) KEPPRES No. 80 Tahun 2003, oleh karenanyasudah semestinya sanggah banding tersebut14ditolak. Dengan dikabulkannya sanggah bandingPT. Altriz Auliatama oleh Tergugat denganmenerbitkan Objek Sengketa I! berarti ObjekSengketa bertentangan dengan ketentuan Pasal27 ayat (1) KEPPRES No.80 Tahun 2003.

BAB IIBagian A huruf mangka 1) e) dan 1) h) adalahbertentangan dengan ketentuan KEPPRES No.80Tahun 2003 lampiran BAB II Bagian B angka 1huruf n.,

Bangun Jaya untuk mengajukan KMK Pola Keppres padaPT. Bank ...PT. Bank Jatim Cabang H.R. Muhammad Surabaya : Nama Direktur No. Surat TanggalPerusahaan Permohonan Permohonan LokasiKMK Pola KMK Pola ProyekKeppres KeppresCV.Bangun Mohammad ...

adalah bidang usaha jasa konstruksi, jasapengadaan, jasa konsultan dan jasa lainnya, dengan jangka waktumaksimal kredit yang diberikan selama jangka waktu proyek yangtercantum dalam kontrak kerja ditambah batas waktu maksimal3 (tiga) bulan yang merupakan waktu toleransi penyelesaianadministrasi pengajuan permintaan pembayaran termin proyek, danjaminan atas modal kerja Keppres terdiri atas jaminan utama danjaminan tambahan ; 272222 on 2 one one one eeBahwa jaminan utama berupa tagihan proyek yang

BANGUN Pamekasan 16 Maret 2011 2.000.000.000, 2.000.000.000,JAYA (4) (117 )Mojokerto 2 Maret 2011 Permohonan 2.000.000.000,(17) tidak ada nilai nominal Lamongan ... 2011(31) Lamongan 02 Maret 2011 Permohonan 1.900.000. 000,(16) tidak adanilainominal Bahwa 4 ( empat ) Permohonan KMK Pola Keppres yang diajukanoleh terdakwa MOHAMMAD SETIAWAN, SH. tersebut hanyamelampirkan dokumendokumen sebagai berikut : .

Agunan tambahan ; 222 2n one son one cen nnn nen nne nnBahwa dokumendokumen yang dilampirkan didalam pengajuan KMKPola Keppres oleh kelompok perusahaan Saksi Yudi Setiawan padakenyataannya tidak mengacu pada ketentuan tentang pemberiankredit telah diatur dalam beberapa aturan antara lain berdasarkanSurat Keputusan Direksi PT.

BPD Jatim Nomor043/031/KEP/DIR/KRD tanggal 28 Pebruari 2005 tentang PedomanPelaksanaan Kredit Menengah dan Korporasi untuk Kredit Modal KerjaPola Keppres, pada Bab VIll, bagian penjelasan, pada point 2.9tentang : Pencairan Kredit , pada huruf (a) dijelaskan bahwa : Pencairan kredit dapat dilaksanakan dengan persyaratan dan tatacara sebagai berikut : 202+ 0 02 202 202 222a.

Bahwa pembebasan tanah tersebutdilaksanakan berdasarkan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 jo.

hari;Bahwa tuntutan ini jelas sama sekali bertentangan dan bertolak belakangdengan konstruksi hukum pembebasan tanah menurut Keppres Nomor 55Tahun 1993 jo.

Bahwa sesuai dengan Keppres Nomor 55 Tahun1993 jo. Permen Agraria Nomor 1 Tahun 1994, maka tidak dikenaladanya tuntutan dari pemilik tanah berupa penyerahan tanahdimaksud kepada pemilik tanah.

Bahwa pembebasan tanahtersebutdilaksanakan berdasarkan Keppres Nomor 55 Tahun 1993 jo. PermenAgraria Nomor 1 Tahun 1994;Bahwa dalam pembebasan tanah berdasarkan Keppres Nomor 55Tahun 1993 jo.

Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanahdan Panitia Pengadaan Tanah (Pasal 8 angka 5 Keppres Nomor55 Tahun 1993 jo. Pasal 14 Permen Agraria Nomor 1 Tahun1994);Hal. 22 dari 50 hal. Put. No 549 PK/Pdt/201413.12.0. Membayar uang ganti kerugian kepada para pemegang hak atastanah (Pasal 8 Angka 6 Keppres Nomor 55 Tahun 1993 jo. Pasal28 Ayat 2 Permen Agraria Nomor 1 Tahun 1994);12.c.

tidak ada yang dirugikan dalam kasusPada waktu pendaftaran peserta lelang/rekanan diberikan kartu untukmengambil dokumenBahwa untuk membayar hutang panitia untuk penggandaan fotocopy dokumenadalah uang yang dikutip darirekanan; Bahwa saksi tidak pernah melaporkan pengutipan uang kepada KepalaDinasKimpraswil................Kimpraswil , tetapi kalau Ketua saksi tidak tahu; Bahwa uang kutipan penggandaan dokumen lelang dipungut oleh Afrizal,STdan setiap sore uang diserahkan kepadaBahwa sosialisasi Keppres

Yusrizal,MT, yang dibawah sumpahmemberikan keterangan pada pokoknya sebagaiberikut :Bahwa saksi berpendidikan terakhir S2 Magister Tehnik UGM; e Bahwa saksi pernah menjadi panitia lelang beberapa kali, baik dikantor saksimaupun di Dinas atau kantor lain; e Bahwa saksi juga terlibat sebagai pemateri Keppres No.80 Tahun 2003 yaitupertama kepada seluruh Pegawai Pengadilan Negeri, Mahkamah Syariah ProvinsiNAD dan kedua di Diklat Provinsi yang diikuti oleh prgawai dari Dinas dinasdilingkungan Banda Aceh

Indonesia Procurement Watch, Jakarta, Maret 2006 mengatakanperaturan per Undang undangan nasional khusus mengatur pelaksanaan pengadaanbarang dan jasa yang sekarang berlaku adalah Keppres No.80 Tahun 2003;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahperbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas bertentangan dengan Keppres NO.80Tahun 2003 atau tidak?

;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati pasal demi pasal di dalamKeppres No.80 Tahun 2003;Menimbang, bahwa pada pasal 8 Keppres No.80 Tahun 2003 menyebutkan :e Departemen / Kementerian / Lembaga / TNI / Polri / Pemerintah Daerah / BI/BHMN / BUMN/ BUMD wajib menyediakan biaya administrasi proyek untukSlmendukung pelaksannaan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai APBN/APBD yaitu :a.

Majelis Hakim menelaah bunyi pasal 14 ayat (12)Keppres No. 80 Tahun 2003 tersebut beserta penjelasannya bahwa pada prinsipnya,pembentuk perundang undangan (Keppres NO. 80 Tahun. 2003) tidak menghendakiadanya dilakukan pengutipan uang kepada penyedia barang dan jasa dalam bentuk apapunnamun ada pengecualian terhadap penggandaan dokumen pengadaan, dibolehkanmelakukan pengutipan uang tetapi harus digunakan untuk kepentingan pelaksaan kegiatanpelelangan dan sisa uang dari pengutipan biaya penggandaan

BNS Mitra Usaha Palu dengan ManejerSUDARSONO untuk ke7 (tujuh) item pengadaan barang dan jasaSwalayan Donggala, tanoa melalui prosedur sebagaimana ketentuan dalamPasal 17 angka 4 Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman PengadaanBarang dan Jasa Pemerintah, yaitu dalam hal metode pelelangan umumatau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan,maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metodepemilihan langsung yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukandengan

SAFARI bersama Saksi SIMONYS RATANNA, SE., MM. sesuai dengan prosedur sebagaimana dalamketentuan Keppres 80 Tahun 2003 maka anggaran yang dikeluarkan olehDinas Perindagkop Kabupaten Donggala untuk ke7 (tujuh) item pekerjaantersebut hanya sebesar Rp911.605.910,00 (sembilan ratus sebelas jutaenam ratus lima ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) sesuai denganketerangan Saksi Ahli YUNAN LESNUSA, ST., karena itu Terdakwa MOH.SAFARI bersama Saksi SIMON YS. RATANNA, SE.

SAFARIselaku Panitia dan bertindak sebagai Ketua, sesuai dengan Keppres 80Tahun 2003 meliputi, yaitu:e Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasipengadaan;e Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);e Menyiapkan dokumen pengadaan;e Mengumumkan pengadaan barang dan jasa melalui media cetak danpapan pengumuman resmi;e Menilai kualifikasi penyedia melalui paska kualifikasi atauprakualifikasi;e Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;e Mengusulkan calon pemenang

No. 1139 K/Pid.Sus/2015 Panitia maupun pengguna anggaran yang melakukan penunjukanlangsung tidak bertentangan dengan Keppres 80 tahun 2003 karenasudah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat 1 huruf b yaituberdasarkan jangka waktu pelaksanaan; 1). Tahun tunggal, 2).

No. 1139 K/Pid.Sus/2015YS RATANNA,SE,.MM selaku Pengguna Anggaran yang menjelaskan kalauPengadaan barang dan jasa swalayan Donggala memang tidak dilakukanproses lelang (penunjukan langsung) sesuai dengan ketentuan Keppres 80tahun 2003 tapi yang dilakukan hanya penunjukan langsung begitu saja(secara lisan) terhadap SUDARSONO (Manejer PT, BNS Mitra Usaha Palu)selaku rekanan untuk 7 (tujuh) item pekerjaan yaitu:1.

Kamalah, S.Sos ;Bahwa panitia pengadaan barang/jasa berdasarkan Pasal 10 ayat (5)Keppres No. 80 Tahun 2003 mempunyai tugas "menyusun dan menyiapkanHarga Perkiraan Sendiri (HPS), kKemudian panitia pengadaan barang/jasadalam menyusun HPS untuk Mikroskop Binokuler yang dilakukan hanyadengan menjiplak dokumen anggaran satuan kerja (DASK) semata yangdidalamnya tertera pagu anggaran untuk pekerjaan pengadaan MikroskopBinokuler sebesar Rp.475.000.000, (empat ratus tujuh puluh lima rupiah),dengan rincian

untuk satu unit Mikroskop Binokuler Olympus CX 21 sehargaRp.39.600.000, (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Keppres 80 Tahun 2003 dan PerpresNomor 8 Tahun 2006, disebutkan : "Pengguna barang/jasa wajib memilikiHarga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian danberdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan" dan pada penjelasanPasal 13 ayat (1), data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPSantara lain :Harga pasar setempat

unit Mikroskop Binokuler Olympus CX 21 sehargaRp.39.600.000, (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) ;Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Keppres 80 Tahun 2003 dan PerpresNomor 8 Tahun 2006, disebutkan : "Penggua barang/jasa wajib memilikiHarga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian danberdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan" dan pada penjelasanPasal 13 ayat (1), data yang digunakan sebagai dasar penyusunan HPSantara lain :Hal. 18 dari 39 hal.

Daftar harga standart/tarif biaya yang dikeluarkan oleh instansiyang berwenang : Informasi lain yang dapatdipertanggungjawabkan ;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya telah salah dalam menerapkanhukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, bahwasemestinya pelanggaran terhadap Pasal 13 ayat (1) Keppres 80 Tahun2003 dan lampiran huruf e pada angka 1 Pasal 13 ayat (1) Keppres 80Hal. 30 dari 39 hal. Put.

Fajar Mas Murni sebagai agen tunggal telah diajukan dipersidangan, sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentangPengadaan barang dan jasa mensyaratkan adanya harga dari agentunggal/pabrikan, yang menjadi tugas Para Terdakwa sebagai panitiadalam penyusunan HPS ;Bukti Surat Laporan hasil prhitungan kerugian negara dari BPKP jugatidak dipertimbangkan, BPKP sebagai instansi yang berwenangHal. 32 dari 39 hal. Put. No. 1410 K/Pid.Sus/2009menghitung kerugian Negara.

No. 17 PK/Pid.Sus/2017untuk membuktikan adanya Mark Up dalam pengadaan mobil dinas BupatiPasaman Barat harus dibuktikan dengan proses penyusunan HPS sesuaiketentuan Pasal 13 ayat (1) Keppres Nomor 80 Tahun 2003;.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan (Vide hal. 98 Putusan TingkatPertama) dan BUKTI1, terbukti bahwa Panitia Pengadaan Barang/JasaPemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010 telah melakukanpenyusunan HPS berdasarkan hasil survey harga pada beberapa showroomdi Jakarta dan Padang dan beberapa literatur/referensi dari sumber yangdapat dipercaya, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Keppres Nomor 80Tahun 2003 (Lampiran PK1);Pasal 13 ayat (1) Keppres Nomor 80 Tahun 2003;Pengguna barang/jasa wajib memiliki

(Auditor BPKP) yang tidak memilikikapasitas menjelaskan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, berakibat kelirudalam penafsiran Pasal 28 ayat (8) dan ketentuan pada Lampiran Bab Huruf C angka 1 Keppres Nomor 80 Tahun 2003, d.k.., PertimbanganMajelis Hakim sangat tidak berdasar dan nyata keliru karena metodepengadaan dengan Penunjukan Langsung memang dimungkinkan(apalagi sebelumnya pelelangan telah gagal dua kali tanpa ada yangmendaftar dan mengajukan penawaran);29.Bahwa kesalahan penafsiran, pemahaman parsial

Bahwa berdasarkan Lampiran Bab huruf E angka 2 Keppres Nomor80 Tahun 2003, menyebutkan :HPS (in casu HPS yang di buat berdasarkan Pasal 13 ayat (1)Keppres Nomor 80 Tahun 2003), telah memperhitungkan:a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN);b. Biaya umum dan keuntungan (overhead cost and profit) yangwajar bagi penyedia barang/jasa:c. Bahwa berdasarkan keterangan Mudji Santosa, S.E.

No. 17 PK/Pid.Sus/201776.TT.Kembali yang bekerja berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Keppres Nomor 80Tahun 2003. Pasti melibatkan pihakpihak lain yang juga ikut bertanggungjawab dalam Pengadaan Barang ini, yaitu :a. Panitia Pengadaan Barang yang memproses pengadaan dengan metodePenunjukan Langsung (Pasal 1 butir 8 dan Pasal 10 Keppres Nomor 80Tahun 2003):b. Panitia Pemeriksa Barang yang memeriksa dan menerima barang (Pasal14, 17 dan 18 Permendagri Nomor 17 Tahun 2007):c.

Bahwa ternyata apabila diperhatikan dengan cermat, ternyata Tergugatmemanipulasi Keppres tersebut untuk menyudutkan Penggugat sehinggaPenggugat tidak berani melakukan perlawanan lebih jauh, karena apabilaPenggugat melakukan perlawanan, Penggugat akan dianggap menentangprogram pemerintah;10.Bahwa dalam Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tersebut, pemerintah telahHal. 3 dari 31 Hal.

Fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;11.Bahwa dilihat dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) tersebut jelas tidakmenunjukkan bahwa kegiatan Tergugat dalam membangun Gardu Induk dantransmisi aliran listriknya tidak termasuk dalam huruf a sampai n di dalamPasal 5 ayat (1) Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tersebut. Hal ini diperkuatdengan adanya Pasal 5 ayat (2) Keppres Nomor 55 Tahun 1993, yangmenyatakan:2.

Pasal 5 Keppres 55Tahun 1993 dengan tidak dibayarnya ganti rugi olen Tergugat kepadaPenggugat namun Tergugat telah membuat jaringan tersebut, sehingga tidakberlebihan apabila Tergugat diperintahkan untuk membongkar jaringan kabelyang melewati tanah milik Penggugat dan memindahkan jaringan kabelHal. 11 dari 31 Hal.

Fasilitas Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;C.Bahwa dilihat dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) tersebut jelas tidakmenunjukkan bahwa kegiatan Termohon Kasasi dalam membangungardu induk dan transmisi aliran listrik dari Cikande ke Puncak ArdiMulya tidak termasuk dalam huruf a sampai n di dalam Pasal 5 ayat (1)Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tersebut.

Hal ini diperkuat denganadanya Pasal 5 ayat (2) Keppres Nomor 55 Tahun 1993, yangmenyatakan:"kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum selain yang dimaksuddalam angka (I) yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden".D.Bahwa dengan demikian apabila pembangunan gardu induk dantransmisi aliran listrik tidak termasuk dalam huruf a sampai n di dalamPasal 5 ayat (1) Keppres Nomor 55 Tahun 1993 tersebut, maka sudahseharusnya ada Keppres lain yang mengatur hal tersebut.

,Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 Description Real Keppres VNU Mjk SMP;D.1). 1(satu) lembar Cek Bank Jatim Cab. HR Mohamad No. AA 555880 Tanggal 2-3-2011 Jumlah Rp. 789.350.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);2). 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tanggal 2-3-2011 an. VISI NARA UTAMA,CV. Total Rp. 789.350.000,- (Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);3). 1 (satu) lembar Cek Bank Jatim Cab.

,Transaction Amt Rp. 2.000.000.000,00 Description Real Keppres CV.AKP-Mojokerto;51). 1 (satu) lembar Loan Activity History Nomor Loan 06500108 tanggal 31 %u2013 07 %u2013 2012 an Aneka Karya Prestasi CV.

Nomor Rekening 0651000131 Tanggal Realisasi 8-Nov-10, plafon Rp. 2,000,000,000, Nomor loan 06500040, Nama proyek\"KMK Keppres Labuhan BatuPengadaan Laboratorium Berbasis Komputer SMP Dis Dik Kab Labuhan Batu Sumut %u201DNilai Proyek Rp. 4,505,850,000;b).

Nomor Rekening 0651000131 Tanggal Realisasi 9-Sep-11 plafon Rp. 2,000,000,000 Nomor loan 06500305, Nama proyek \"KMK Keppres (Kendal)Pengadaan Alat Peraga Pendidikan & Sarana Penunjang Pembelajaran / Elektronik Pendidikan pada Dis Dik Pemuda & OR Kab Kendal 2011\" Nilai Proyek Rp.5,172,081,600;2) CV CIPTA PUSTAKA ILMUa).

Nomor Rekening 0651000149, Tanggal Realisasi 8-Nov-10, plafon Rp. 2,000,000,000 Nomor loan 06500039, Nama proyek \"Keppres Labuhan BatuPengadaan Buku Pengayaan, Buku Referensi & Buku Panduan Pendidik SD.Dis Dik Kab Labuhan Batu Sumut\" Nilai Proyek Rp. 4,505,850,000,-;b) Nomor Rekening 0651000149 Tanggal Realisasi 23-Nov-10 plafon Rp. 2,000,000,000 Nomor loan 06500048 Namaproyek \"KMK Keppres BatolaPengadaan Lab. Bahasa SLTP (29 sekolah) Kab.

CIP), dan masingmasing perusahaan tersebut hanya digunakan sebagai sarana dalampengajuan Kredit Modal Kerja Pola Keppres pada PT. BPD Jatim Cabang HR. Muhammad Surabaya;Bahwa terdakwa Yudi Setiawan mengajukan 28 (dua puluh delapan) permohonanKredit Modal Kerja (KMK) Pola Keppres kepada PT. Bank Pembangunan DaerahJawa Timur Cabang HR.

Visi Nara Utama untuk persyaratan permohonan kreditKMK Pola Keppres kepada PT.

Rekening 0651000149 Tanggal Realisasi 23Nov10plafon Rp. 2,000,000,000 Nomor loan 06500048 Nama proyek"KMK Keppres BatolaPengadaan Lab.

2) Nomor Rekening 0651000149 Tanggal Realisasi 23Nov10 plafon Rp. 2,000,000,000 Nomor loan 06500048 Namaproyek "KMK Keppres Batola PengadaanLab.

Bahwa dari susunan keanggotaan Panitia Pembebasan Tanah tersebut, telahterlihat dengan tegas bahwasanya gugatan Penggugat disusun secara tidakberdasar hukum karena apabila pelaksanaan gantirugi atas objek sengketadilakukan berpedoman kepada Keppres No. 53 Tahun 1993 maka berdasarkanketentuan Pasal 7, Panitia Pengadaan Tanah harus diketuai oleh WalikotaMedan;f.

Bahwa gugatan Penggugat telah disusun secara tidak berdasar hukum akansemakin terlihat apabila dihubungkan dengan Pasal 25 Keppres No. 53Tahun 1993 yang menentukan: ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagipelaksanaan keputusan Presiden ini, dilakukan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional setelah mendapat pertimbangan dariMenteri Dalam Negeri. Ini rarti, Keppres No.

Bahwa peraturan pelaksanaan Keppres No. 53 Tahun 1993 diatur dalamPeraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor1 Tahun 1994 yang mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 1994 sehingga jelasdan nyata terhitung sejak tanggal 14 Juni 1994, Keppres No. 53 Tahun 1993baru berlaku efektif sebagai pedoman untuk pengadaan tanah bagipelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum;h.

Bahwa oleh karena objek sengketa dipergunakan untuk keperluanpembangunan perumahan, yaitu: bukan untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat maka berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Keppres No. 53Tahun 1993, peruntukan tersebut TIDAK TERMASUK dalam pengertianpembangunan untuk kepentingan umum;Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (8) Keppres No. 53 Tahun 1993maka secara yuridis, pembangunan perumahan di atas objek sengketa olehTergugat merupakan Pengadaan tanah SELAIN untuk pelaksanaanpembangunan

Bahwa Penggugat belum saatnya mengajukan gugatan aquo karenaseharusnya Penggugat lebin dulu mengajukan upaya administratif berupakeberatan kepada Gubernur Sumatera Utara menurut tata cara yang diaturdalam Pasal 20 Keppres No. 55 Tahun 1993 yang menentukan:Halaman 29Putusan No. 29/Pdt.G/2014/PN.Mdn.301.

Bahwa Terdakwa selaku Pimpro pada waktu menetapkanHarga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak melakukanpenelitian terhadap kewajaran harga yang tercantumdalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimanadiisyaratkan dalam Lampiran Juknis Keppres 18 Tahun2000 Bab II angka 1 huruf a yang mengatur' sebagaiberikut1) Pengguna barang/jasaa). Meneliti usulan permintaan barang/jasa meliputiurgensi, kewajaran, kualitas dan kuantitasnya yangperlu. dilakukan dengan penunjukan langsung..

sebagaimana dimaksud dalam Bab angka 6 huruf g Juknis Keppres 18 Tahun 2000.18.

Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hanyaberdasarkan informasi harga dari PI Siemens dengansurat Nomor : MED/0314/JS tanggal 10 Desember 2003yang di tandatangani oleh tersangka STEFANUS WIDANANTAtanpa mencari harga pembanding dan tidakmemperhitungkan secara keahlian tersebut tidak sesuaidengan Juknis Keppres 18 tahun 2000 Bab angka 6huruf fHuruf fPerhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, denganmenggunakan data dasar dan mempertimbangan1).

Bahwa Terdakwa selaku Pimpro pada waktu menetapkanHarga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak melakukanpenelitian terhadap kewajaran harga yang tercantumdalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebagaimanadiisyaratkan dalam Juknis Keppres 18 tahun 2000 Bab IIhuruf B angka 2.a.1.a yang mengatur sebagai berikut1) Pengguna barang/jasaa).

Bahwa Negosiasi harga tersebutPengadaan berdasarkanyang disusun oleh Panitiaoleh Pimpro yang tidak sesuaitahun 2000 Bab 28Harga PerkiraanPengadaanangka 6 hurufdilakukan oleh PanitiaSendiri (HPS)dan ditetapkandengan Juknis Keppres 18f sehingga Panitia tidak dapat mengevaluasi harga penawaran yang diajukanoleh PT Siemens dan tidak dapat melakukan negosiasiharga dengan baik, sehingga terjadi kemahalan harga.15.

No. 1521 K/Pid.Sus/2008Tanggal 18 Juni 2004 yang pada pokoknya menyetujui permohonan tersebutselama tidak bertentangan dengan ketentuan Keppres 80 tahun 2003 pasal17 ayat (5).Bahwa perbuatan Drs.

Handi Guna dengan Drs.Tri Tyas WardonoKepala Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim selaku Pengguna Anggaranyang menurut ketentuan dalam Keppres 80 Tahun 2003 adalahmerupakan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dalam hal sebelummenunjuk Kuasa Pengguna Anggaran ;Bahwa sesuai keterangan saksi Drs.

Saiful Teteng dan Henson Rubiantodari Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam persidanganmenjelaskan bahwa Permohonan yang diajukan tersebut adalah tidaksesual dengan Keppres Nomor 80 tahun 2003 karena untuk pengajuanpermohonan ijin prinsip sesuai Keppres adalah diajukan dari KuasaPengguna Anggaran kepada Pengguna Anggaran dalam hal iniHal. 29 dari 50 Hal. Put.

Saiful Teteng dan Henson Rubiantodari Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam persidanganmenjelaskan bahwa Permohonan yang diajukan tersebut adalah tidaksesuai dengan Keppres Nomor 80 tahun 2003 karena untuk pengajuanpermohonan ijin prinsip sesuai Keppres adalah diajukan dari KuasaPengguna Anggaran kepada Pengguna Anggaran dalam hal inipermasalahan Pengadaan Buku tersebut adalah seharusnya diajukandari Kuasa Pengguna Anggaran kepada Pengguna Anggaran ; sehinggabenar pendapat Majelis Hakim

dalam Pertimbangannya halaman 73alinea 2 yang menyatakan bahwa pengadaan tersebut tidak sesuaidengan Keppres;Disamping itu dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan buku yangdilaksanakan oleh Terdakwa dengan CV.

Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;4.Bahwa Penggugat menerima objek sengketa Keppres RI000001/KEPKA/TDH/23271/16 tanggal 15 Maret 2016 tersebut,adalah pada tanggal 14 Juli 2016 sebagaimana Berita AcaraPenyerahan Surat Keputusan Nomor 888/1868BKPP (Bukti P2),sedangkan gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada tanggal 6 Oktober 2016, oleh karena itu telahmemenuhi ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986;E.

Tergugat yang diwakili oleh Kepala BKN RI dengan suratKeputusan Persiden RI Nomor 000001/KEPKA/TDH/ 23271/16tanggal 15 Maret 2015 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah memberhentikanPenggugat dengan tidak hormat tanpa hak pensiun (Buki P1);Bahwa objek sengketa Keppres RI 000001/KEPKA/TDH/ 23271/16tanggal 15 Maret 2016 (Bukti P1) tersebut haruslah dinyatakan batalatau tidak sah, karena bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku dan bertentangan

Oleh karena itu) objek sengketa Keppres RI000001/KEPKA/TDH/23271/16 tanggal 15 Maret 2016 (Bukti P1)yang dikeluarkan setelah adanya dan berdasarkan putusan TipikorBandung Nomor 44/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdg., tanggal 15 Juni 2015tersebut, haruslah dinyatakan batal atau dinyatakan tidak sah untukkemudian dikeluarkan keputusan ideal sesuai citacita hukum berupaKeputusan Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai NegeriSipil atas nama Ir.

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat halaman 10 poin 13.8 yangmenyebutkan bahwa:Halaman 10 poin 13.8:Bahwa dikeluarkannya objek sengketa Keppres RI 000001/KEPKA/TDH/23271/16 tanggal 15 Maret 2016 mengenaipemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai PNS tersebut,adalah sehubungan dengan adanya Putusan Tipikor Bandung Nomor44/Pid.SusTPK/2015/PN.BDG yang diputus pada tanggal 15 Juni2015, sehingga dengan demikian objek sengketa Keppres RI000001/KEPKA/ TDH/23271/16 tanggal 15 Maret 2016 tersebut

Sehingga pengeluaran objek sengketa Keppres RI000001/KEPKA/TDH/23271/16 tanggal 15 Maret 2016 adalahHalaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 558 K/TUN/2017bertentangan dengan Pasal 24 UU Nomor 43 Tahun 1979 juncto PPNomor 4 Tahun 1966 juncto Pasal 21 PP Nomor 9 Tahun 2003;2.

;Bahwa tuntutan ini jelas sama sekali bertentangan dan bertolak belakang dengankonstruksi hukum pembebasan tanah menurut Keppres No. 55 Tahun 1993 joPermen Agraria No.

;176.d.Bahwa tuntutan ini jelas sama sekali bertentangan dan bertolak belakangdengan konstruksi pembebasan tanah menurut Keppres No. 55 Tahun 1993 joPermen Agraria No.

(Penggugat Rekonvens1);219 Bahwa untuk mendapatkan tanah dimaksud, maka ditempuh suatu proses yangdisebut sebagai Pengadaan Tanah sebagaimana diatur dalam Keppres No. 55Tahun 1993 jo. Permen Agraria No. 1 Tahun 1994 tersebut;10 Bahwa berdasarkan Keppres No. 55 Tahun 1993 jo.

Keppres No. 55 Tahun 1993);melakukan kegiatan inventarisasi mengenai bidangbidang tanah (Pasal11 Permen Agraria No.

Tahun 1994);13.b. mengadakan musyawarah dengan Instansi Pemerintah yang memerlukantanah dan Panitia Pengadaan Tanah (Pasal 8 angka 5 Keppres No. 55Tahun 1993 jo. Pasal 14 Permen Agraria No. Tahun 1994);13.c. menerima uang ganti kerugian atas tanah (Pasal 8 angka 6 Keppres No. 55Tahun 1993 jo. Pasal 28 ayat 2 Permen Agraria No.

perusahaan tertentu, merubah waktu pemasukan dokumen penawaranuntuk kepentingan calon peserta/pemenang lelang, melibatkan pegawai dari salahsatu peserta lelang dalam tahap evaluasi penawaran, menyetujui pelunasanpembayaran padahal penyerahan barang belum seluruhnya dipenuhi, tidakmembebankan denda atas keterlambatan pekerjaan dan Terdakwa menerimasejumlah uang dari pemenang lelang, yang bertentangan dengan UU RI No.1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara, Keputusan Presiden Republik Indonesia(Keppres

Perbuatan Terdakwa yang mengarahkan panitiapengadaan untuk menyusun HPS berdasarkan data dan harga dari calon peserta/pemenang lelang serta menyusun spesifikasi alkes yang mengarah kepada merk/produk perusahaan tertentu telah bertentangan dengan Pasal 13 ayat (1) & (2),Lampiran I Bab I Huruf E.1 dan Lampiran I Bab I Huruf F.1.f.7 Keppres RINo.80 Tahun 2003;Tanggal 11 September 2009, pengadaan Alkes RS PKPIP UNUD TA.2009diumumkan secara serentak pada surat kabar Media Indonesia, Denpasar postdan di

No. 42 Tahun 2002 serta Pasal 5huruf f & g dan Lampiran I Bab IJ Huruf D.1.f.3 Keppres RI No.80 Tahun2003;Terdakwa telah menyetujui untuk mencairkan pembayaran secara penuh kepadaPT Mahkota Negara padahal belum melaksanakan prestasi pekerjaan seluruhnyasebagaimana batas akhir penyelesaian yang ditentukan dalam kontrak yakni 29Desember 2009, karena setelah itu masih ada beberapa item Alkes yangterlambat dikirim dan baru diterima pihak UNUD pada sekitar bulan Januari2010.

Perbuatan Terdakwayang melibatkan pegawai dari salah satu perusahaan peserta lelang dalamevaluasi penawaran telah bertentangan dengan Pasal 3 huruf c & e, Pasal 5 hurufc & e dan Lampiran I Bab II Huruf A.1.f.1 Keppres RI No.80 Tahun 2003;Tanggal 16 Oktober 2009, dilakukan pembukaan sampul 2 (dua) dokumenpenawaran yang berisi data penawaran harga, pada tahap ini yang dibuka hanyadokumen penawaran harga dari perusahaan yang telah dinyatakan lulus dalamevaluasi administrasi dan tehnis.

CHANDRA JAYA TRANSPORT tidak memenuhipersyaratan sebagai penyedia barang dan jasa sesuai Keppres 80 Tahun 2003Pasal 11, yaitu CV.

No. 2374 K/Pid/2006persyaratan sebagai penyedia barang dan jasa sesuai Keppres 80 tahun 2003pasal 11, yaitu CV.

CHANDRA JAYA TRANSPORT tidak memenuhipersyaratan sebagai penyedia barang dan jasa sesuai Keppres 80 Tahun 2003pasal 11, yaitu CV.

No. 2374 K/Pid/2006barang dan jasa sesuai Keppres No. 8 tahun 2003 pasal 11 huruf d, karenasemua dokumen penawaran darl PT. MITRA MAJU MOBILINDO ditandatangani oleh ROBBY HARTONO ALS.

/IV/2004 tanggal 14 Juni 2004 yang isinya menyebutkan bahwa padaprinsipnya dapat menyetujui penunjukan langsung sewa sedan PON XV12004sepanjang sesuai dengan Keppres No.80 Tahun 2003 atau ketentuan lain yangberlaku dan proses pelaksanaan harus secara efektif, efisien, manfaat,transparan dan akuntabel ;Bahwa menurut Keppres No.80 Tahun 2003 suatu kegiatan pengadaanbarang atau jasa dapat dilakukan penunjukkan langsung dalam hal memenuhikriteria sebagai berikuta. Keadaan tertentu, yaitu :1.