Ditemukan 11602 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata Khusus PHI
Putus : 08-05-2013 — Upload : 01-12-2014
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 1/G/2013/PHI.PN.TPI
Tanggal 8 Mei 2013 — - IRPAN DARSONO PURBA (Penggugat) - PT. U-FRIEGHT INDONESIA BATA (Tergugat)
62 — 9
  • ;Tentu imbul pertanyaan dari semua kami, mana lagi uang yang lain, dan Penggugattidak bias memberikan jawaban dan terlihat pucat, sehingga kami mengatakan bahwahari ini juga Penggugat harus mempertanggungjawabkan seluruh uangnya dansekaligus rapat kami tutup agar tidak member malu kepada Pengggugat dihadapanstaff lain, tetapi tetap dengan penekanan bahwa hari ini 23 Juli 2012 uang perusahaanharus dikembalikan oleh Penggugat dan harus disimpan di safety box (brankas).Perlu diingat, mengingat ada staff
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 01-10-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1215/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 16 Desember 2020 — Penuntut Umum:
YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
MURSID ALIAS JODY.
202 — 80
  • YurisprudensiMahkamah Agung No. 1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah samadengan terminology kata Barang Siapa, jadi yang dimaksud setiap orangadalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwakarena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (Sebagaimanaketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) dengan demikianorang di sini adalah orang atau subyek hukum yang didakwa oleh PenuntutUmum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam suratdakwaan, oleh sebab itu penekanan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-03-2019 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 174/Pid.Sus/2019/PN Smg
Tanggal 15 Mei 2019 — Penuntut Umum:
LUQMAN EDY,SH
Terdakwa:
ARSA BAHRA PUTRA Bin AGUS JOKO SURYANING PUTRO
29 — 10
  • dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika ;Subsidair : melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika ;ATAUKedua : melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dakwaan Penuntut Umumtersebut dengan titik berat atau penekanan
Pengadilan PN TEGAL Pidana Umum Penipuan
Register : 18-01-2017 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 08-06-2017
Putusan PN TEGAL Nomor 7/Pid.B/2017/PN Tgl
Tanggal 10 Mei 2017 — CHRISTINE KURNIA GUSTININGSIH Binti IMAN SATRIADI.
224 — 128
  • padaterdakwa ;Bahwa saksi ada menerima uang sebesar Rp 20.000.000, (dua puluh jutarupiah) dari kakak iparnya untuk pembayaran uang kontrakan selama 2(dua) tahun ;Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak merasa keberatanakan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;Endang Ratnawati Binti Winoto PrayitnoBahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga denganTerdakwa ;Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik polri saatmemberikan keterangan penyidik tidak ada melakukan penekanan
Pengadilan PN METRO Pidana Khusus Anak
Putus : 30-09-2015 — Upload : 08-10-2015
Putusan PN METRO Nomor 107/Pid.Sus/2015/PN.Met
Tanggal 30 September 2015 — DEDI SETIADI Als KATEL BiN MAHMUDI
223 — 38
  • Dengan demikian dasar pembenaran yang palingutama dari pidana penjara terletak pada sifat atau fungsinya sebagai suatu prosesuntuk mengubah atau memperbaiki tingkah laku terdakwa.Bahwa penekanan pada asas kepastian hukum dalam hal ini jika Majelis mengikutiketentuan minimal pemidanaan yakni selama 5 (lima) tahun maka langkah inicenderung sebagai upaya untuk mempertahankan normanorma hukum tertulis darihukum positif yang ada.
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 19-05-2017 — Putus : 30-05-2017 — Upload : 22-02-2018
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 50-K/BDG/PMT-II/AD/V/2017
Tanggal 30 Mei 2017 — SYAHRIZAL, Praka
44 — 39
  • Bahwa benar Terdakwa mengetahui adanya penekanan dariPanglima TNI yang melarang prajurit terlibat dalam perkaranarkotika dan Terdakwa juga mengetahui sanksi terhadappelanggarnya bisa dipecat dari dinas militer.Berdasarkan faktafakta tersebut di atas, maka PutusanPengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwaberupa pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 02-08-2016 — Putus : 23-09-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1044 B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 September 2016 — PT. MITRA UNGGUL PUSAKA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
114 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • peradilanTata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlihat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang PP yangmana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan
    Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula Terbanding) dalammengeluarkan SKPKB hanyalah didasarkan pada putusan pidanaKasasi Nomor 2239K/PID.SUS/2012 atas nama terdakwa Suwir lautyang hanyalah
    Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapy sertaaspek pendidikan (education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);Bahwa Permohonan Banding sebelumnya mengandung sengketa pajakdan nilai sengketa pajak yang belum diketahui kebenaranperhitungannya yang harus diputus oleh Pengadilan Pajak terutamasetelah di
    Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuaan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanmengenai penenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajibanhukum di bidang perpajak dalam menggalakkan fungsi penerimaanNegara (budgetair function
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Umum
Register : 14-04-2020 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 18-06-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 173/Pid.B/2020/PN Srh
Tanggal 9 Juni 2020 — Penuntut Umum:
ANDI HAKIM P. LUMBAN GAOL, SH
Terdakwa:
ARDIAN ALS KUNTENG
36 — 11
  • Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaadalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagaiTerdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkansebagai Terdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbuktiatau tidak
Pengadilan PN Labuan Bajo Pidana Umum
Register : 15-08-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 29/Pid.Sus/2018/PN Lbj
Tanggal 19 September 2018 — Penuntut Umum:
1.Iwan Gustiawan, SH.
2.Ari Wibowo, SH.
3.Hero Ardi Saputro, SH.
Terdakwa:
1.ASWAD
2.HADIJAH Alias DIJAH
118 — 21
  • melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yangturut serta melakukan tindak pidana itu ;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu setiap orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah menunjukkepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyekhukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depanpersidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebabitu penekanan
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 20-07-2020 — Putus : 02-09-2020 — Upload : 02-09-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 444/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 2 September 2020 — Pembanding/Penggugat I : DIANA HANDAJANI Diwakili Oleh : Nanang Jainuri, SH
Pembanding/Penggugat II : SOETARDINI Diwakili Oleh : Nanang Jainuri, SH
Pembanding/Penggugat III : EVELITA SUSANE SARAH K. Diwakili Oleh : Nanang Jainuri, SH
Pembanding/Penggugat IV : Drs. NURWAHONO Diwakili Oleh : Nanang Jainuri, SH
Terbanding/Tergugat I : DIREKTUR UTAMA PT. PERUSAHAAN LISTRI NEGARA Persero
Terbanding/Tergugat II : KEPALA PT. PLN Distribusi Jawa Timur
69 — 35
  • PLN (Persero) yang dihadapi oleh Para Penggugat telahbeberapa kali dilakukan pertemuan serta mediasi ataupun negoisasi termasukdidalamnya adalah upaya penyelesaian yang telah dilakukan oleh KomisiOmbudsman Jawa Timur tetapi hingga sekarang belum juga ada penyelesaianmengenai permasalahan ini ;28.Bahwa pada Tahun 2018 pihak Para Tergugat bekerjasama dengan PihakKejaksaan Tinggi Jawa Timur sebagai Pengacara Negara telah nyatamelakukan penekanan secara psikologis serta disertai dengan ancamanancaman
Pengadilan PN BENGKULU Perdata Khusus
Register : 24-08-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN BENGKULU Nomor 18/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Bgl
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat:
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk
Tergugat:
ZULMA AFRIANTIS
84 — 37
  • Maka perlu kami Sampaikan, bahwa, penekanan kataHalaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgltidak harmonis ini sangat tendensius, mengarah pada maksud tertentu.Bahwa jika benar tidak harmonis, maka ketidak harmonisan itu bukanlahakibat perbuatan Tergugat tetapi sebaliknya akibat perbuatan Penggugat,artinya patut diduga sengaja diciptakan, sehingga menjadi semacam terorbagi ribuan karyawan yang lain bahwa Penggugat bisa melakukan PHKkepada siapapun, ini justru sangat berbahaya
Pengadilan PN PALU Pidana Umum Penggelapan
Putus : 04-11-2015 — Upload : 08-12-2015
Putusan PN PALU Nomor 311/Pid.B/2015/PN.Pal.
Tanggal 4 Nopember 2015 — SYARIFUDDIN alias Udin
54 — 3
  • Dilakukan Oleh Orang Atas Benda Yang Berada Di BawahKekuasaannya Karena Jabatan, Karena MataPencarian, Atau KarenaMendapat Upah;Menimbang, bahwa di dalam unsur inilah yang dimaksud dengan pemberatandari Pasal 372 KUHP karena dilihat dari siapa yang melakukan perbuatan itu;Menimbang, bahwa penekanan dari unsur ini adalah perbuatansebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya adalah dilakukan olehseseorang yang karena jabatan, atau karena matapencarian, atau karena mendapatupah dapat menguasai
Pengadilan PN PALU Pidana Umum Penggelapan
Putus : 18-08-2016 — Upload : 11-10-2016
Putusan PN PALU Nomor 311/Pid.B/2016/PN. Pal
Tanggal 18 Agustus 2016 — AGUNG WIDODO Alias AGUNG
69 — 5
  • Dilakukan Oleh Orang Atas Benda Yang Berada Di BawahKekuasaannya Karena Jabatan, Karena MataPencarian, Atau KarenaMendapat Upah;Menimbang, bahwa di dalam unsur inilah yang dimaksud dengan pemberatandari Pasal 372 KUHP karena dilihat dari siapa yang melakukan perbuatan itu;Menimbang, bahwa penekanan dari unsur ini adalah perbuatansebagaimana yang telah diuraikan dalam unsur sebelumnya adalah dilakukan olehseseorang yang karena jabatan, atau karena matapencarian, atau karena mendapatupah dapat menguasai
Pengadilan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Pidana Umum Penghinaan
Putus : 23-07-2012 — Upload : 23-01-2014
Putusan PN KABUPATEN TEGAL DI SLAWI Nomor 106/Pid.Sus/2012/PN.Slw
Tanggal 23 Juli 2012 — KHOERUL FAJAR alias ERUL bin SUCIPTO
40 — 6
  • Dengan demikian penekanan Unsur setiap orang bertitik tolakdari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukanKhoerul Fajar alias Erul bin Sucipto selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatuperistiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwasendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki
Pengadilan PN SLEMAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-01-2016 — Putus : 05-09-2016 — Upload : 09-05-2017
Putusan PN SLEMAN Nomor 12/Pdt.G/2016/PN.Smn
Tanggal 5 September 2016 — AMIR MA’RUF; X 1. HENDI ASTUTI 2 DEDEK SUSHANDA 3 Rr. YUANITA PUSPITASARI
91 — 13
  • Bahwa dalam hal ini Penggugat dapat di katakan sebagai pihak yang dirugikan baik secara materiil maupun immateriil karena sejak sertipikatPenggugat beralih kepemilikannya ke Tergugat Il, Tergugat Il selaluberupaya melakukan penekanan untuk pengosongan secara paksamaka dari itu Terggugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill harus membayarganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat, dengan jumlahkerugian yang di taksir sebagai berikut:Kerugian Materiil :Kerugian atas obyek tanah yang sudah dibalik
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 15-09-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PN BALIGE Nomor 129/Pid.Sus/2015/PN Blg
Tanggal 15 September 2015 — HENDRIK AGUS SIMANJUNTAK
25 — 18
  • kertas tiktak warna putih dan 1 ( satu ) linting rokokbekas pakai yang sudah bercampur dengan Narkotika jenis ganjadan barang bukti yang ditemukan pada saat saksi dan Terdakwaditangkap.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikantor Polisi sehubungandengan perkara ini dan keterangan yang Terdakwa berikandipenyidik sudah benar semuanya.Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik tidak adadilakukan penekanan
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Umum
Register : 17-10-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 20-12-2019
Putusan PN Sei Rampah Nomor 481/Pid.B/2019/PN Srh
Tanggal 10 Desember 2019 — Penuntut Umum:
TULUS YUNUS ABDI, SH.MH.
Terdakwa:
ADI PUTRA Alias BONCEL
46 — 23
  • Unsur Barang SiapaMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapaHalaman 19 dari 26 Putusan Nomor 481/Pid.B/2019/PN SrhAd.2.adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampubertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan.Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyekhukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwauntuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-01-2020 — Putus : 10-03-2020 — Upload : 20-03-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 12/Pid.Sus/2020/PN Srh
Tanggal 10 Maret 2020 — Penuntut Umum:
ANDI HAKIM P. LUMBAN GAOL, SH
Terdakwa:
JOKO PRIATNO Alias JOKO
19 — 9
  • Untuk itu, penekanan unsur barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orangyang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegahterjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa(error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaantersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umummengajukan seorang lakilaki yang bernama JOKO PRIATNOAlias JOKO sebagai Terdakwa
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 20-11-2017 — Putus : 15-02-2018 — Upload : 11-07-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1326/Pid.B/2017/PN .Jkt Utr
Tanggal 15 Februari 2018 — Penuntut Umum:
SAUT BENHARD, SH
Terdakwa:
ROBIIN Alias BIIN Bin JUPRI
198 — 118
  • Tentang unsur Barang siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalahorang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karenadituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuanyang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalahorang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimanayang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur iniadalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278/B/PK/PJK/2016
Tanggal 26 Mei 2016 — PT DASA ANUGRAH SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
48 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);.
    sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pqd)sangatlah jelas diberi penekanan
    Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikanHalaman 98 dari 120 halaman. Putusan Nomor 278/B/PK/PJK/2016(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);2.
    Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetair function