sehingga belum mengetahui dengan benarkonsekuensi dari perobuatan yang dilakukannya dan fakta di persidanganmenunjukkan Anak pelaku telah mengakui perbuatannya kecuali anak pelakuFauzan, sehingga membuat terang perkara ini, akan tetapi disisi lain denganmelihat jenis tindak pidana yang dilakukannya maka perbuatan Anak pelakutersebut selain bisa menimbulkan keresahan di masyarakat juga dapatmenimbulkan anak korban mengalami trauma dan dapat merusak masa depananak korban sehingga untuk itu diperlukan penekanan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);.

sengketa gugatan dalam lingkungan peradilan Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menggunakan dasar hukumyang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UU PTUN agar dapatdilaksanakan dalam UU PP yang mana memiliki hukum acara sendiri yangsudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (Sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PP Berita/PP%20dibawah%20MA.pqd)sangatlah jelas diberi penekanan

Di samping itu, hukumanpidana perpajakan pada hakekatnya lebin mengedepankan danmemiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterence aspect) dandalam upaya meningkatkan shock therapy serta aspek pendidikanHalaman 98 dari 120 halaman. Putusan Nomor 278/B/PK/PJK/2016(education aspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkanfungsi penerimaan Negara (budgetair function);2.

Di samping itu,hukuman pidana perpajakan pada hakikatnya lebih mengedepankandan memiliki penekanan pada aspek pencegahan (deterrence aspect)dan dalam upaya untuk meningkatkan shock therapy serta aspekpendidikan (education aspect), sehingga tujuan utama dari hukumanpidana pajak adalah agar Pemohon Peninjauan Kembali tidakmeninggalkan atau mengesampingkan mengenai penenuaian danpemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum di bidang perpajakandalam menggalakkan fungsi penerimaan negara (budgetair function

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);Pemeriksaan Pajak dan atau verifikasi harus tunduk penuh kepadaUndangUndang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang diubahuntuk kedua kalinya dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000dan diubah terakhir

Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwa TermohonPeninjauan Kembali (Semula Terbanding) telah menggunakan dasarhukum yang tidak tepat dengan cara memaksakan penerapan UndangUndang Peradilan Tata Usaha Negara agar dapat dilaksanakan dalamUndangUndang Pengadilan Pajak yang mana memiliki hukum acarasendiri yang sudah jelas dan terperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://www.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterence aspect) dan dalam upaya meningkatkan shock therapyserta aspek pendidikan (education aspect) dengan tidakmeninggalkan dan menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function);5. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)sangat tidak setuju dengan penilaian dan pendapat Majelis dalamHalaman 109 dari 148 halaman.

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakikatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkanshock therapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehinggatujuaan utama dari hukuman pidana pajak adalah agar PemohonPeninjauan Kembali tidak meninggalkan atau mengesampingkanHalaman 145 dari 148 halaman.

Tata Usaha Negara;Bahwa dengan demikian, dalam hal ini, terlinat jelas bahwaTermohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telahmenggunakan dasar hukum yang tidak tepat dengan caramemaksakan penerapan UndangUndang Peradilan Tata UsahaNegara agar dapat dilaksanakan dalam UndangUndang PP yangmana memiliki hukum acara sendiri yang sudah jelas danterperinci;Bahwa dalam tulisan Pak Winarto Suhendro (sumber:http://Awww.setpp.depkeu.go.id/DataFile/PPBerita/PP%20dibawah%20MA.pdf) sangatlah jelas diberi penekanan

Di sampingitu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspekpencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan(education aspect) dengan tidak meninggalkan danmenggalakkan fungsi penerimaan Negara (budgetair function);. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) perlu menambahkan penjelasan mengenai prinsipHukum Pidana sebagai Ultimum Remedium sebagai berikut:a.

Di samping itu, hukuman pidana perpajakan padahakekatnya lebih mengedepankan dan memiliki penekanan padaaspek pencegahan (deterence aspect) dan dalam upayameningkatkan shock therapy serta aspek pendidikan (educationaspect) dengan tidak meninggalkan dan menggalakkan fungsipenerimaan Negara (budgetair function);Bahwa Permohonan Banding sebelumnya mengandung sengketapajak dan nilai sengketa pajak yang belum diketahui kebenaranperhitungannya yang harus diputus oleh Pengadilan Pajak terutamasetelah di

Disamping itu, hukuman pidana perpajakan pada hakekatnya lebihmengedepankan dan memiliki penekanan pada aspek pencegahan(deterrence aspect) dan dalam upaya untuk meningkatkan shocktherapy serta aspek pendidikan (education aspect), sehingga tujuanutama dari hukuman pidana pajak adalah agar Pemohon PeninjauanKembali tidak meninggalkan atau mengesampingkan mengenaipenenuaian dan pemenuhan akan hakhak dan kewajiban hukum dibidang perpajakan dalam menggalakkan fungsi penerimaan Negara(budgetair function

2016 di rumah kontrakan Terdakwa3 sebelum dilakukannyapenggerebekan dan penggeledahan oleh pihak Lanal Simeulue.Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa1 pernah mengakui kepadaSaksi telah menggunakan Narkotika jenis sabusabu dulu sewaktuTerdakwa1 belum berdinas di Lanal Simeulue.Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa2 pernah dijatuhi hukumandisiplin Karena melakukan pengrusakan terhadap pipa instalasi milikPT Pertamina.Bahwa di kesatuan Lanal Simeulue para anggota (termasuk paraTerdakwa) sering diberikan penekanan

Bahwa di kesatuan Lanal Simeulue para anggota (termasuk paraTerdakwa) sering diberikan penekanan dan pengarahan olehDanlanal Simeulue untuk menjauhi segala macam perbuatanpenyalahgunaan Narkotika dan apabila mengetahuinya segeramelaporkan ke pihak yang berwenang.15. Bahwa sepengetahuan Saksi sebagai seorang Prajurit TNI paraTerdakwa tidak boleh dan tidak mempunyai hak untuk menggunakanNarkotika apapun jenisnya tanpa izin dari pihak yang berwenang.16.

Bahwa benar di kesatuan Lanal Simeulue para anggota (termasukpara Terdakwa) sering diberikan penekanan dan pengarahan olehDanlanal Simeulue untuk menjauhi segala macam perbuatanpenyalahgunaan Narkotika dan apabila mengetahuinya segeramelaporkan ke pihak yang berwenang.37. Bahwa benar sebagai seorang Prajurit TNI para Terdakwa tidakboleh dan tidak mempunyai hak untuk menggunakan Narkotikaapapun jenisnya tanpa izin dari pihak yang berwenang.38.

Bahwa benar di kesatuan Lanal Simeulue para anggota (termasukpara Terdakwa) sering diberikan penekanan dan pengarahan olehDanlanal Simeulue untuk menjauhi segala macam perbuatanpenyalahgunaan Narkotika dan apabila mengetahuinya segeramelaporkan ke pihak yang berwenang.29.

Batam dan juga sebagai Wakil Ketua DPRD KotaBatam sesuai keterangan Terdakwa bahwa Saksi ARIS HARDY HALIMmelakukan penekanan atau mendesak Terdakwa untuk mengurus,memproses dan mencairkan anggaran tersebut, mengingat Terdakwa adalahBendahara PS. Batam, dan juga menjabat sebagai Kasubbag Verifikasi,Kabag Keuangan dan Bendahara Umum Daerah (BUD) yang mempunyaiperan yang sangat besar dalam pencairan dana terebut.

No.26/Pid.SusTPK/2016/PN.TpgSaksi ARIS HARDY HALIM dengan cara melakukan penekanan terhadapTerdakwa KHAIRULLAH dan Saksi ABDUL MALIK agar dana bantuan hibahdapat dicairkan. Dan akibat dari tekanan itulahn Terdakwa KHAIRULLAHdan Saksi ABDUL MALIK meloloskan permohonan tersebut, sehingga danadapat dicairkan.Menimbang, bahwa terhadap perintah ataupun tekanan dari SaksiARIS HARDY HALIM, ST tersebut, seharusnya Terdakwa KHAIRULLAHselaku Bendahara PS.

Batam yang nota benenya adalah WakilKetua DPRD Kota Batam melakukan penekanan atau mendesak Terdakwauntuk mengurus, memproses dan mencairkan anggaran tersebut, mengingatTerdakwa adalah Bendahara PS.

Batam terlebin sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Batamtelah mempergunakan kuasa atau pengaruh atas jabatan yang ada pada diriSaksi ARIS HARDY HALIM dengan cara melakukan penekanan terhadapTerdakwa KHAIRULLAH dan Saksi ABDUL MALIK agar dana bantuan hibahdapat dicairkan.Menimbang, bahwa terhadap perintah ataupun tekanan dari SaksiARIS HARDY HALIM, ST tersebut, seharusnya tidak perlu diikuti olehTerdakwa, Terdakwa selaku Bendahara PS.

Bina Niaga yang dimaksudTergugat ;Bahwa, perbuatan sewenangwenang yang dilakukan oleh Tergugat secara nyata dapat diketahui dan dirasa oleh Penggugat, pada saatPenggugat menyampaikan keberatankeberatan atas perbuatan yangdilakukan oleh Tergugat untuk melakukan penekanan agar Penggugatmau memenuhi permintaan Tergugat tanpa dasar hukum, tanpa ada buktiotentik atau bukti Asli sebagaimana yang diminta Penggugat gunamenyelesaikan permasalahan pajak yang dihadapinya;Bahwa, dalam setiap even pertemuan guna

Bahwa, sebagai bukti yang akan ditunjukan oleh Penggugat kebenaranfakta hukum yang menunjukan perbuatan arogansi dan sewanangwenangyang dilakukan oleh Tergugat dengan bantuan/kerja sama denganTergugat Il untuk melakukan penekanan diri Penggugat, sebagai berikut :a.

Bina Niaga;Halaman 16 dari 154 putusan Nomor 246/PDT/2017/PT SBYD. 3.Kedua Peristiwa hukum yang disampaikan Penggugat di atas,menunjukkan adanya perbuatan sewenangwenang yang dilakukan olehTergugat karena jabatannya dan menggunakan kewenangan yangdiberikan undangundang untuk melakukan penekanan maupun ancamanterhadap diri Penggugat termasuk Tergugat II untuk melakukan suatuperbuatan yang diinginkan atau dikehendaki oleh Tergugat . Adanyakeberadaan satu orang (Sdr.

Penagihan PajakDengan Surat Paksa yang pada intinya menyatakan pemblokiran dapatdilakukan dalam rangka melakukan penyitaan apabila penanggungpajak dalam jangka waktu yang telah diberikan tidak melunasi pajakterutangnya;Bahwa terhadap dalil nomor D.2 halaman 9 yang menyatakan bahwa:..kedua peristiwa hukum yang disampaikan Penggugat di atas,menunjukkan adanya perbuatan sewenangwenang yang dilakukan olehTergugat karena jabatannya dan menggunakan kewenangan yangdiberikan undangundang untuk melakukan penekanan

Tentang unsur Barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orangatau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut,diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (Sebagaimana ketentuan dalam pasal 1angka 15 KUHAP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umummelakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, olehsebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebutyang identitasnya sesuai dengan

berita acara pemeriksaannya adalah Saksi sendiridibantu oleh Pratama sampai jam 2 malam ; Bahwa Terdakwa sudah diberitahu hakhaknya sebelum diperiksa ;Bahwa Terdakwa di Penyidik menyatakan tidak mau didampingi olehPenasehat Hukum ada surat pernyataan penolakannya ;Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Tlgbahwa Terdakwa memberi paraf dalam setiap halaman berita acarapemeriksaan tersebut ; bahwa waktu diperiksa tidak ada tekanan sama sekali ; Bahwa tidak ada anggota lain yang melakukan penekanan

Barangsiapa.Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa disini adalahmanusia/ orang selaku subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menuruthukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana termuat dalamdakwaan penuntut umum, oleh karena itu penekanan unsur ini adalah keberadaansubyek hukum tersebut tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatantergantung pada pembuktian unsurunsur tersebut ;Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam pekara ini adalah TerdakwaRishardiansyah

Bahwa TNI memiliki asas kesatuan Komando artinya selamaorang tersebut masih menjadi prajurit TNI maka harus memilikikomitmen yang sama dengan apa yang telah digariskan olehPanglima TNI sesuai dengan ST Panglima TNI No.ST/398/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang penekanan ulangpenyelesaian kasus tindak pidana Narkotika bagi anggota TNIdan keluarganya yang ditindaklanjuti oleh ST Kababinkum TNINo.

Muhammad Fadoli Bin Munthilib,terdakwa II Muhammad Afifudin Bin Muhammad Ali dan Terdakwa III ArifWidiyatmoko Bin Parno berikut saksisaksi antara lain Sdr.Agus Purwanto,Sdr.Purwanto, Sdr.Idham, Sdr.edy Utomo, Sdr.Gufron;Bahwa saksi selama melakukan pemeriksaan terhadap terdak dan para saksitersebut, saksi telah melakukannya sesuai prosedur dan aturan yang berlakudiantaranya sudah menanyakan/memberitahu akan hak para terdakwa untukdidampingi oleh penasehat hukum namun mereka menolaknya, tidakmelakukan penekanan

Unsur barang siapa;Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang ataumanusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksadan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1angka 15 Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, jadi orang disini adalah pelakutindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yangdiuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalahkehadiran Terdakwa atau orang tersebut

Tetapi beberapa kali rapat internal mengalami kebuntuan danPenggugat sebaliknya melakukan penekanan secara verbal terhadappengusurs SPAI baru yang mempertanyakan pertanggungjawaban keuanganya.Pengusuus SPAI juga sudah berupaya melaporkan ke Kepolisian SektorCikarang dan dirujuk ke Polres Cikarang . Hasilnya laporan diterima bentuknyadalam bentuk permohonan perlindungan kepada Kapolres. Pengurus SPAImelihat ini sebagai upaya jalan tengah Kepolisian tapitidak ada tindak lanjutyang berarti.

Jadi orang disini adalah pelaku tindak pidanayang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikandalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalahadanya kehadiran orang / badan hukum tersebut yang identitasnyasesuai dengan surat dakwaan, tentang terbukti atau tidak ia melakukanperbuatan tertentu akan tergantung dalam pembuktian unsur pidana daridakwaan yang bersangkutan.Bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwaRIZKY PANGESTU Bin ROHIBUL, dengan

Mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan ;Ad.1 Unsur Setiap orangMenimbang, unsur pertama setiap orang, yang dimaksud setiaporang adalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yangdidakwakan, yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dankewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segalaperbuatannya, dengan demikian penekanan unsur ini adalah adanyakehadiran orang tersebut, tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukanperbuatan pidana itu akan dibuktikan

Baupidana yang pada saat ini telah menjadi suami istri maka Majelis Hakim akanpertimbangkan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa olehnya itu) penjatuhan pidana bagi Terdakwa(straafmaat) Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendekatan restoratif justice(keadilan restoratif) yang memberikan penekanan pada pemulihan hubungan korbanmaupun pelaku tindak pidana.

Prona Swadaya Tahun Anggaran 1999/2000 keKantor BPN Kabupaten Sambas yang sekarang menjadi BPN KotaSingkawang sebanyak lebih kurang 100 persil yang berlokasi di Desa Naram.Bahwa atas permohonan tersebut saksi yang pada saat itu bertugas di bagianpengukuran langsung melakukan pengukuran dan setelah syaratsyarat sudahlengkap kemudian diproses dan diterbitkan sertifikat hak milik dan langsungdiserahkan kepada Terdakwa MACHRUS ALI selaku Kepala Desa Naram.Bahwa saksi tidak pernah sekalipun melakukan penekanan

Per014/A/JA/11/2012 tentangKode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf g menyatakan bahwa jaksa dilarangmenggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisikdan/atau psikis.58. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No Per014/A/JA/11/2012 tentangKode Perilaku Jaksa pasal 7 huruf h menyatakan bahwa jaksa dilarangmenggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telahdirekayasa atau diubah atau dipercaya telah didapatkan melalui caracarayang melanggar hukum.59. Bahwa Peraturan Jaksa Agung No.

Bahwa Terdakwa mengetahui Narkotika jenis Shabushabudilarang dikonsumsi secara tanpoa hak apa lagi bagi seoranganggota TNI dan juga adanya penekanan dari Panglima TNI agaranggota TNI tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.Bahwa berdasarkan uraian faktafakta hukum tersebut diatasMajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat faktafaktapertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar oleh karena ituharus dikuatkan.Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwaberupa pidana pokok : penjara selama