Chapter.8479.10 Mesin untuk pekerjaan umum, Machinery for public works, buildingbangunan atau sejenisnya: or the like:8479.10.10.00 Dioperasikan secara elektrik Electrically operated8479. 10.20.00 Tidak dioperasikan secara elektrik Not electrically operated8479.20 Mesin untuk mengekstraksi atau Machinery for the extraction or 8479.20.10.008479.20.20.008479.308479.30.10.008479.30.20.008479.408479.40.10.008479.40.20.008479.50.00.008479.60.00.008479.71.00.008479.79.00.008479.818479.81.10.008479.81.20.008479.828479.82.10.008479.82.20.008479.898479.89.20.00

ApiIndonesia (Persero) yang memiliki kode tertentu sebagaimanaditentukan dalam pasalpasal perjanjian yaitu mengangkut batubara dariTanjung Enim ke Pabrik Pemohon Banding di Baturaja dan mengangkutklinker/Terak/Material lainnya dari Pabrik Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali di Baturaja ke pabrik Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali di Kertapati yang merupakanjasa perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3dan tidak termasuk sebagai Jasa perkeretaapian umum (public

gugatannyakepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu perlumendengarkan pihak keluarga dan atau orang terdekat suami istri sebagaisaksi dalam pembuktiannya sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 2 PeraturanPemerintah tersebut, guna mengetahui cukup tidaknya alasan permohonancerai Pemohon dan juga untuk menghindari kesepakatan ceral yang tidakdibenarkan oleh peraturan perundangundangan karena melanggar ketertibanumum (public

PA.GrteB oN ail 2)DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Garut yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempatkediaman di Kampung Karangmulya, RT.001, RW. 007, DesaKarangmulya, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, yangdalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD BASANILS.HIAdvokat dan penasehat hukum public

Alesha Fradella Syaukani Permadi, minimal sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan minimal setiap enam bulan sekali diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

adanyaperselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk di rukunkan.Menimbang, bahwa meskipun hak bantah Tergugat telah gugur karena tidakpernah menghadiri persidangan, Penggugat tetap dibebankan membuktikan dalildalilgugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinyapersepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundangundangan karena dinilaimelanggar ketertiban umum (public

perkara a guo berupa Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor:BAS.00008/WPJ.07/KP.0804/2017 tanggal 18 April 2017 yang telahdiperiksa, diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak telah terdapatkekeliruan dalam menilai fakta dan penerapan hukum, sehingga MajelisHakim Agung membatalkan putusan Pengadilan Pajak a quo danmengadili kembali dengan pertimbangan hukum berikut ini: pertama,bahwa Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali adalah suatubadan hukum Indonesia yaitu perusahaan terbuka (go public

L A W A NAVOCET MINING PUBLIC LIMITED COMPANY, dengan alamat kantor representative di Sampoerna Strategic Square South Tower 30th floor jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan , yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hotman Paris Hutapea SH.Hum dkk, Para advokat pada Kantor Hukum Hotman Paris & Partners, beralamat di Summitmas Tower I 18th Floor, Jl. Jend.

. & Associatesberalamat di Tebet Barat IV No.17, JakartaSelatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 28 Maret 2011, yang selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT.LAWANAVOCET MINING PUBLIC LIMITED COMPANY, dengan alamat kantorrepresentative di Sampoerna Strategic SquareSouth Tower 30" floor jl. Jenderal Sudirman Kav.4546 Jakarta Selatan , yang dalam hal inimemberikan kuasa kepada Dr.

Avocet Mining Public Limited Company tidak mempunyai kantorperwakilan di Jakarta dan tidak mempunyai alamat di SampoernaStrategic Square South Tower 30 Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav.4546,Jakarta Selatan 12930 melainkan di 3rd Floor 30 Haymarket LondonSW1Y4EX, England. Maka untuk selanjutnya pekerjaan ini saya jalankanmelalui kantor kelurahan setempat.1.4.

Jenderal Sudirman Kav.4546, Jakarta Selatan 12930, ternyatadalam surat relaas panggilan tersebut telah ditulis oleh Jurusita/PaniteraPengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai berikut :Ibu Maya karyawan PT.Avocet Bolaang Mongondow yangmenerangkan bawa PT.Avocet Mining Public Limited Companytidak mempunyai kantor perwakilan di Jakarta dan tidakmempunyai alamat di Sampoerna Strategic Square South Tower30" Floor Jl.

Akan tetapi, bertujuan melarikan diri dari PerkaraPerdata No. 1100/2008 yang saat ini sedang di tahap banding diPengadilan Tinggi Jakarta dan melanggar tertib hukum acaraperdata di Indonesia, "Claimants SIAC atau Para Terbanding telahsewenangwenang dan memutarbalikkan fakta sehinggamenyebabkan diterbitkannya Putusan Arbitrase SIAC No. 062(ARBO62/08/JL) tertanggal 7 Mei 2009 (selanjutnya disebut*"Putusan SIAC Tahun 2009), yang amar putusannya jelasjelasbertentangan dengan ketertiban umum (public order

Hal ini felas melanggarketertiban umum (public order) di Indonesia.Setelah dikeluarkannya Putusan Arbitrase SIAC Tahun 2009, MajelisArbitrase dalam Sengketa Arbitrase SIAC No. 062 lebih lanjut lagi telahmenerbitkan 3 putusanputusan arbitrase lainnya sebagai berikut:A.3.1. Putusan Further Partial Award tertanggal 3 Oktober 2009(Putusan Partial Award) (Lampiran1);A.3.2.

Hal ini jelas melanggar ketertiban umum (public order) diIndonesia.C.1.2.

Recognition and enforcement of an arbitration award may also berefused if the competent authority in the country where therecognition and enforcement is sough finds that:(a) The subject matter of difference is not capable of settlementby arbitration under the law of that country;(b) The recognition or enforcement of the award would becontrary to the public policy.Terjemahannya:2.

Berdasarkan faktafakta dan uraian diatas, MAKA agar tidak terjadipelanggaran terhadap ketertiban umum (public order) khususnya tertibhukum sebagaimana diwajibkan dalam UndangUndang Arbitrase 1999,adalah patut dan semestinya Yang Mulia Ketua MARI melalui perkara inimenolak pelaksanaan (noneksekuatur) atas PutusanPutusan SIAC2010, karena jelas hukum positif di Indonesia (khususnya UndangUndang Arbitrase 1999) telah mengatur bahwa jika para pihak tidakpernah membuat suatu kesepakatan tertulis klausula

Bahwa pendaftaran Desain Industri atas nama Para Tergugat adalah tidakmemiliki nilai kKebaruan atau sama dengan pengungkapan yang telah adasebelumnya dan telah menjadi public domain, karena telah digunakan dandipergadangkan baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia oleh ParaPenggugat maupun oleh pihak lain, serta telah didaftarkan/dipublikasikan dinegara lain seperti Amerika Serikat, Kanada, Prancis, Jepang, dan SelandiaBaru, jauh sebelum Para Tergugat mengajukan permohonanpendaftarannya pada

Sertifikat Desain Industri atas nama TergugatVI :1)Nomor ID0023603D dengan Judul Wadah Sabun atas nama SantoSetiawan;adalah tidak memiliki kebaruan (tidak baru) dan telah menjadi milik umum(public domain);Menyatakan batal menurut hukum pendaftaran desain industri atas namaPara Tergugat yaitu :a.

Dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 2000Tentang Desain Industri yang disebut menjadi public domain adalahsebagai Desain Industri yang telah terdaftar dan berakhir masaberlakunya tetapi Para Penggugat tidak memperinci tentang kebaruansebagaimana ditentukan Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 31Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Sertifikat Desain Industri atas nama Tergugat VI;1) Nomor I1D0023603D dengan Judul Wadah Sabun atas nama SantoSetiawan.adalah tidak memiliki kKebaruan (tidak baru) dan telah menjadi milik umum(public domain);4.

Nomor 292 K/Pdt.SusHKI/2017sudah menjadi public domain maka sertifikat tersebut tidak mempunyaikekuatan hukum dan harus dibatalkan;32. Bahwa dari pertimbangan hukum Judex Facti "halaman 197 alinea ke133.dalam putusannya tersebut di atas menunjukkan adanya pertentangan,karena di sisi lain menyatakan : Sertifikat Desain Industri atas namaTergugatll, oH.

pemeriksaan calon tersangka, dalam katadimungkingkan berarti masih ada penilaian dari penyidik perlu atautidaknya dilakukan pemeriksaan calon tersangka, mengingat, tidak pidanaHalaman 21 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Dpuyang disangkakan kepada pemohon Penyalahgunaan Narkotika, penyidikdituntut harus cermat dalam menghadapi situasi seperti ini, serta tindakanyang dilakukan pemohon kategori Extra Ordinary crime, Penyidikmelaksanakan tugas demi tegaknya fungsi hukum yakni untuk kepentinganumum public

interest) dan ketertiban umum public order).Bahwa asas peradilan Pidana adalah cepat, sederhana dan biaya murah,apabila calon tersangka diperiksa dahulu sebelum penetapan tersangka,maka akan bertentangan dengan asas tersebut, karena pemeriksaan saksi(calon tersangka) tidak akan dilampirkan dalam berkas Perkara TindakPidana yang diserahkan dari Penyidik ke Penuntut umum guna prosesperadilan umum, apabila pemeriksaan calon tersangka dimaksudkan untukpenyeimbang dengan alat bukti yang diperoleh penyidik

sah (illegal) atau batal demihokum;Menimbang, bahwa pendapat hukum tersebut di atas, bertujuan agarsemua tindakan aparatur hukum disemua tingkat pemeriksaan dapat melakukankontrol, sehingga pemeriksaandan proses peradilan terhindar dari penyiksaan,pemaksaan dan kekejaman, walaupun demikian terhadap pendapat semacamini ada suatu kritik, karena dianggap terlalu memuja atau menonjolkankepentingan atau perlindungan tersangka atau terdakwa dan sebaliknyamengabaikan dan membelakangi kepentingan umum (public

interest) danketertiban umum (public order);Menimbang, bahwa memperhatikan kebaikan dan kelemahan dari duasistem pendekatan tersebut, maka yang perlu dipertimbangkan adalah bahwakebaikan kedua sistem pendekatan tersebut perlu dicarmati, agar kritikdankelemahannya dapat dieliminir, sehingga sistem pendekatan yangHalaman 34 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Dpudipergunakan dalam Putusan ini adalah menggabungkan keduanya, artinyaselain dijaga kepastian hukum sebagaimana diatur secara limitatif

Rosyidiuntuk mengubah data di computer sehingga Terdakwa Muhammad Rosyididapat mengeluarkan barangbarang tersebut setelah itu Terdakwa danTerdakwa Muhammad Rosyidi mengakui kesalahannya dan merekamembuat surat pernyataan siap mengembalikan uang Perusahaaan danmeminta waktu 1 (Satu) bulan ;Bahwa didalam surat pernyataan akan mengembalikan 1 (satu) bulan tetapiSetelah 1 (Satu) bulan Terdakwa dan Terdakwa Muhammad Rosyidi tidakmau mengembalikan uang Perusahaan , kemudian Saksi meminta Ahliakuntan public

20 Juni 2020setelah dilakukan penghitungan kerugian sebesar Rp.3.491.511.901, (tigamilyar empat ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus sebelas ribuSembilan ratus satu rupiah) setelan Saksi tahu besarnya kerugianHalaman 23 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.Perusahaan Saksi lalu melaporkan Terdakwa dan Terdakwa MuhammadRosyidi ke Polda NTB untuk diproses secara Hukum; Bahwa saat dilakukan audit yang dilakukan Akuntan Publik Semua datacomputer juga data fisik yang diserahkan ke akuntan public

atas persetujuan Bos pada saat kasirtidak ada ditempat;Bahwa UD Mantap setor lewat Bos tidak lewat Saksi sebagai kasir ;Bahwa Saksi dalam bekerja sebagai kasir UD Mantap setor lewat Bos tidaklewat Saksi sebagai kasir ;Bahwa penyetoran dari Terdakwa Muhammad Rosyidi ada tandatanganTerdakwa Muhammad Rosyidi ;Bahwa Saksi sebagai kasir terima setoran dari Sales, tukang tagih dankanvaser dan semua Saksi catat ;Bahwa setoran yang diterima Terdakwa ada tandatangan;Bahwa Saksi pernah diaudit oleh akuntan public

MUHAMMADROSYIDI terhitung sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan tanggal12 Juni 2020 dan dari penghitungan, ditemukan kerugian perusahaan, CV.MANTAP CEMERLANG JAYA keseluruhannya baik yang diambil olehHalaman 41 dari 59 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN.Mtr.Terdakwa sendiri maupun yang diambil oleh Sdr.MUHAMMAD ROSYIDIjumlahnya sebesar Rp.3.491.511.901,(tiga milyar empat ratus Sembilanpuluh satu juta lima ratus sebelas ribu sembalan ratus satu rupiah); Bahwa dari hasil penghitungan akuntan public

Bahwa darihasil penghitungan akuntan public diketahui uang yang dinikmati oleh Terdakwasendiri, sebesar Rp.1.565.357.619,(satu milyar lima ratus enam puluh lima jutatiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus Sembilan belas rupiah), sedangkanyang dinikmati oleh Sdr.

Selanjutnya Badan Pengaturmengeluarkan Surat Keputusan dan Sertifikat Nomor Registrasi Usaha(NRU) paling lambat 1 (satu) bulan kepada Badan usaha yang telahmendaftarkan izin usaha dan menyampaikan data secara lengkapsebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Bko Bahwa ahli menjelaskan dalam hal pendistribusian BBM bersubsidiyang berhak melakukan kegiatan pendistribusian tersebut adalah badanusaha yang ditunjuk berdasarkan Public Service Obligasi (PSO) danpenunjukan

Solar Nomor 51/1063/DKUKMPPMET/VIII/2019 tanggal26 Agustus 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Efnita Awal, PetugasPengukur dari Dinas Koperasi, UKM Perdagangan dan Perindustrian KabupatenMerangin, ternyata 38 (tiga puluh delapan) gallon / jerigen yang diangkutTerdakwa bersama Firmansyah berisi bahan bakan minyak jenis solar memilikivolume sebanyak 1211 (seribu dua ratus sebelas) liter, sedangkan Terdakwabersama Firmansyah bukanlah perseorangan maupun badan usaha yang ditunjukberdasarkan Public

Bahwa dengan didasarkan pada Management Letter dari PurbaLauddin & Rekan selaku Certified Public Accountants Pelapor telahmenyimpulkan bahwa Terlapor Drs.

Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangandengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan di Wakilioleh Pengawas.Bahwa sebagaimana diuraikan pada poin 22 di atas, maka sudahsangat jelas yang berhak bertindak mewakili kepentingan Yayasanterkait permasalahan hukum adalah Pengurus dan Pengawas,tentunya Pengurus atau Pengawas yang masih Aktif.Bahwa dalam redaksional Management Letter dari Puroba Lauddin &Rekan Certified Public Accountants No. 004 / PLRYPGMI VI/ 14 / MLadadicantumkanikalimat

Cara yangdianggap mampu memberi pengertian yang tepat dan aktual, mengaitkannyadengan unsur kehendak pembuat undangundang (legislative purpose) dankehendak publik (public purpose);Halaman 34 dari 42, Putusan Nomor : 18/Pra.Pid/2016/PNMdnMenimbang, bahwa menurut Pasal 2 Anggaran Dasar YayasanPendidikan Gereja Methodist Indonesia Wilayah (YP GMI Wilayah I) No. 12tanggal 24 September 2008, bahwa Yayasan mempunyai maksud dan tujuanmenjalankan kegiatan di bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan (buktiT20

Hotlan ButarButar, dkk. selaku Ketua Yayasan PendidikanGereja Methodist Wilayah yang secara melawan hak telah menggelapkanuang milik YPGMI Wilayah untuk kepentingan diri sendiri atau orang lainberdasarkan adanya laporan dan atau Management Letter dari PurbaLauddin & Rekan selaku Certified Public Accountants yang melakukanpemeriksaan audit keuangan Yayasan Pendidikan Gereja MethodistIndonesia (YPGMI) Wilayah yang dilaksanakan untuk Tahun Buku 2010,2011, 2012 dan 2013 dan merujuk kepada pendapat Akuntan

Indonesia (Persero) yang memiliki kode tertentu sebagaimanaditentukan dalam pasalpasal perjanjian yaitu mengangkut batubara dariTanjung Enim ke Pabrik Pemohon Banding di Baturaja dan mengangkutklinker/Terak/Material lainnya dari Pabrik Pemohon Banding sekarangTermohon Peninjauan Kembali di Baturaja ke pabrik Pemohon Bandingsekarang Termohon Peninjauan Kembali di Kertapati yang merupakanjasa perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3dan tidak termasuk sebagai Jasa perkeretaapian umum (public

dimohonkan olehPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, telah memutusperkara Terdakwa:Nama : KRISDIAN TOPO KHUHATTA;Tempat Lahir : Jakarta;Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/26 Juli 1988;Jenis Kelamin > Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat Tinggal : Jalan Swadaya Nomor 10 RT.06/RW.017,Kelurahan Harapan Jaya, KecamatanBekasi Utara, Kota Bekasi (Sesuai KTP)/Cibubur Country Cluster Lily Garden BlokLS Il Nomor 7, Kelurahan Gunung Putri,Kecamatan Cikeas Udik, KabupatenBogor;Agama : Islam;Pekerjaan : Public

BENJAMINA NATURAL INTERNASIONAL (BNI) tersebut akanInitial Public Offering (IPO)/Penawaran Perdana dan PT. BENJAMINANATURAL INTERNASIONAL (BNI) akan Go Public menjadi Tbk.

BENJAMINA NATURAL INTERNASIONAL (BNI) tersebut akanInitial Public Offering (IPO)/Penawaran Perdana dan PT. BENJAMINANATURAL INTERNATIONAL (BNI) akan Go Public menjadi Tbk.

Bahwa oleh karenaTOMMY DABVID tidak juga mendapatkan laporan keuangan dari PT.BNI maka TOMMY DAVID mencari tahu keberadaan perusahaantersebut sepanjang mengenai kredibilitas perusahaan apakah telahdilakukan Initial Public Operate, Due Diligent dan perusahaan tersebutapakah telah go public sebagaimana yang selalu diterangkan terdakwakepada dirinya.

Bahwa pada tahun 2015, Ong Chin Hoe sebagai pemegang sahamterbesar, ingin melakukan perkembangan perusahaan sampai ke IPO(Initial Public Offering)/Penawaran Saham Perdana atau yang biasadisebut dengan istilan Go Public. Hal ini mengakibatkan perselisinanantara pemegang saham yang lain yaitu Tan Beng Chai dan Tan EweThiam (Penggugat);7.

melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis PengadilanPajak, karena dalam perkara a quo berupa yuridis fiskal yang telahdilakukan pemeriksaan, pengujian dan diberikan pertimbangan hukumserta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak telah terdapat kekeliruandalam menilai fakta dan penerapkan hukum, sehingga Majelis HakimAgung membatalkan atas Putusan Pengadilan Pajak a quo danmengadili kembali dengan pertimbangan hukum bahwasataspembayaran jasa kepada Banpu Public

UndangUndangNomor 23 Tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2006tentang Administrasi Kependudukan, pengertian dari AdministrasiKependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalampenertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk,pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, sertapendayagunaan hasilnya untuk pelayanan public