1. Menyatakan terdakwa BASUKI RAHMAT als MASKI Bin KAMSIDI, bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar".

Menyatakan terdakwa BASUKI RAHMAT als MASKI Bin KAMSIDI,bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar" sebagaimana Pasal 197 UU RI No. 36 tahun 2009tentang Kesehatan Dakwaan altematif kesatu.2.

persidangandengan dakwaan sebagai berikut:DAKWAAN: Kesatu:Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN.GprBahwa ia terdakwa BASUKI RAHMAT als MASKI Bin KAMSIDI padahari Minggu tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, di JI.Gunung DiengRt.02 Rw.01, Ds.Tertek,Kec.Pare,Kab.Kediri, atau setidaktidaknya disuatutempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan NegeriKabupaten Kediri , dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi

Ahli NIKEN DEWI PAMIKATSIH.S.Si.Apt sebagai ahli meneranqkansebagai berikut :Bahwa sediaan farmasi berupa obat adalah bahan atau paduan bahan,termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi ataumenyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam rangkanpenetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan,peningkatan kesehatan dan kontrasepti untuk manusia.Bahwa sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat tersebutsesuai pasal 98 UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan dilarangmengadakan

Bahwa tenaga kefarmasianterdiri dari atas Apoteker dan Tenaga Tennis Kefarmasian.Bahwa sediaan farmasi berupaobat dan bahan baku obat yangpengadaan, penyimpanan.pengolahan, mempromosikan dan pengedarandiperbolehkan adalah yang sudah memenuhi syarat farmakope Indonesiaatau buku standart tainnya dan tentunya sudah mendapat jin dartPemerintah.Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN.GprTerdakwa BASUKI RAHMAT als MASKI Bin KAMSIDI.

Menyatakan terdakwa BASUKI RAHMAT als MASKI Bin KAMSIDI,bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemiliki izin edar.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BASUKI RAHMAT als MASKIBin KAMSIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga)bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) yangmana apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan3.

Bojonegoro, atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriBojonegoro, setiap orang dengan sengaja memproduksi dan/atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memnuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimanadimaksud dalam pasal 98 ayat (2) yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahliandan kewenangan dilarang mengadakan, mengolah, mempromosikan danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat

sehingga kemudian saksimelakukan pengecekan dan penggeledahan di lokasi ;Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa kedapatanmenyimpan, mengedarkan/menjual obatobat daftar G berupa : Supertetrasebanyak 9 butir, ampicilin sebanyak 160, antalgin sebanyak 36 butir,amoxicilin sebanyak 27 butir, cataflam sebanyak 48 butir, ponstan sebanyak24 butir, pondex forte sebanyak 62 butir, chloramex sebanyak 366 butir danpinicilin sebanyak 10 botol dimana terdakwa tidak mempunyai keahliandibidang farmasi

Apt, keterangannyadibacakan menerangkan sebagai berikut :Bahwa Ssaksi diperiksa sebagai ahli dalam perkara peredaran obatobatan yangdilakukan oleh terdakwa;Bahwa ahli sebagai Kepala Instansi Farmasi dan Alat kesehatan pada DinasKesehatan Kabupaten Bojonegoro dan ahli pernah mengikuti kursus danpelatihan pengelolaan obat dan Jamu Tradisional yang diselenggarakan olehDinas Kesehatan propinsi Jawa Timur tahun 2010 ;Bahwa sesuai dengan UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan, yangdimaksud dengan sediaan

farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisionaldan kosmetika ;Bahwa yang berhak untuk menjual obat daftar G (obat keras) adalah apotek,rumah sakit atau puskesmas dan pada saat pembelian harus menunjukkanresep dokter ;Bahwa terdakwa secara pendidikan dan keahlian tidak berwenang untukmenjual obatobat daftar G sehingga melanggar ketentuan pasal 196 jo pasal98 ayat (2) UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan ;Bahwa apabila orang yang tidak mempunyai keahlian tetapi menjual obatkeras maka dikhawatirkan

Menyatakan terdakwa SUHANTO BIN SINGOSETO telah terbukti secara sahadan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja tanpaijin mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar tanpakeahlian dan kewenangan 2.

Menyatakan Terdakwa KIKI YUDIANSYAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa KIKI YUDIANSYAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 3.00.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama.1(satu) bulan ;3.

persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:PertamaBahwa Terdakwa KIKI YUDIANSYAH pada hari Jumat tanggal 16Januari 2015 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalambulan Januari 2015 bertempat di rumah terdakwa sendiri tepatnya di DusunKrajan RT. 001 / RW. 001 Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo KabupatenJember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukumPengadilan Negeri Jember, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi

dan alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimanadimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, yang mana perbuatantersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:e Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Terdakwa telah mengedarkanatau menjual obat keras jenis Trihexyphenidyl (Trex) Holi tanpa ijinedar ataupun resep dokter yang dilakukan dengan cara Terdakwamembeli kepada seseorang yang dikenal bernama HAR

at tanggal 16Januari 2015 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalambulan Januari 2015 bertempat di rumah terdakwa sendiri tepatnya di DusunKrajan RT. 001 / RW. 001 Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo KabupatenJember, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukumPengadilan Negeri Jember, Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kKemanfaatan, dan mutu

Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memilikiizin edar;Menimbang, bahwa unsur ke2 ini tiap elemen dari unsur ini adalah satukesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan sehingga harus dibuktikanseluruh elemen unsur ke2 tersebut secara kumulatit ;Menimbang, bahwa dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan KUHP tidak ada satu pasalpun yangmengatur tentang pengertian sengaja, sehingga untuk menyatakan

pengertiansengaja itu Majelis Hakim berpendapat bahwa si pelaku itu harus menghendaki(willens) perbuatan itu dan harus pula menginsafi (mengetahul) (wittens) akanakibat perbuatan itu;Menimbang, bahwa prosedur untuk memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan harus memenuhi syaratsyarat yangditentukan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan menyebutkan : Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang

dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;

Menyatakan terdakwa MUNTIARA Binti IDRUS (Alm) terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 197 Jo pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor : 36 tahun2009 tentang Kesehatan, sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatuPenuntut Umum.2.

Kyai A Basyar Rt.02 Rw.01 Desa Samuda Kecamatan Daha selatan Kab.Hulu sungai Selatan tepatnya di rumah terdakwa atau setidaktidaknya di suatu tempat dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarberupa berupa obatobatan jenis carnophen sebanyak 500 (lima ratus) Butir atau 5 (lima)box.Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sbb:Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula informasi

Kyai A Basyar Rt.02 Rw.01 Desa Samuda Kecamatan Daha selatan Kab.Hulu sungai Selatan tepatnya di rumah terdakwa atau setidaktidaknya di suatu tempat dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, berupa berupa obatobatan jenis carnophen sebanyak 500 (lima ratus) Butir atau 5 (lima) box.Perbuatanterdakwa dilakukan dengan cara

Setiap orang ;2. dengan sengaja memproduksi dan / atau mengedarkan sediaan farmasi dan / ataualat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud Pasal 106 ayat(1) UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;Add 1.

Menyatakan terdakwa MUNTIARA Binti IDRUS (Alm) telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;152. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUNTIARA Binti IDRUS (Alm) olehkarena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sebesarRp.2.000.000, (dua juta rupiah) ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar makaakan diganti dengan pidana kurungan selama (satu) bulan;3.

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa EDI SUHERMAN Alias GARENG Bin JAYA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 197 Jo.

AGUS (belumtertangkap/DPO) menawarkan obatobatan sediaan farmasi jenisTramadol Hcl dan Hexymer kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidakmemiliki uang untuk membeli obatobatan tersebut hingga kemudianSdr. AGUS menawarkan kerjasama kepada Terdakwa untuk menjualkanobatobatan tersebut tanpa ijin edar dan hasil penjualannya disetorkankepada Sdr.

Ahli Suryatno, S.Si, Apt Bin Suryaman Wongso, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, dan Ahli tidak memilikihubungan keluarga maupun pekerjaan;Bahwa Ahli menjabat sebagai Kepala UPTD Farmasi Kab. Indramayudengan tugas dan tanggung jawab adalah mengelola obat tingkatKab.

Dengan sengaja memproduksi, atau mengedarkan sedia farmasi dan/ ataualat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar;Ad. . Unsur Setiap orang;Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam KUHP adalah untukmenunjukkan atau memberi arah tentang subjek hukum orang atau manusiapelaku tindak pidana.

sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarsebagaimana Pasal 106 ayat (1) menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo.

Menyatakan Terdakwa ANAK AGUNG NGURAH TRESNA WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan yaitu dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;2.

Pemijian Desa Carangsari, KecamatanPetang Kabupaten Badunge Bahwa sedian farmasi berupa kosmetika tersebut kemudian disita olehBalai Besar POM di Denpasar sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/08/BBPOM/PPNS/IX/2016 tanggal 20 September 2016;e Bahwa terdakwa telah mengedarkan sedian farmasi berupa kosmetikayang tidak memiliki ijin edar tersebut dengan cara menjualnya kepadakonsumen atau pembeli yang datang ke Putri Collection Jl.

Pemijian, Desa Carangsari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung.Bahwa Keahlian yang ahli miliki di bidang farmasi, dengan latar belakangpendidikan adalah A poteker.Bahwa Yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut UU No.36 tahun2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dankosmetika.Bahwa Sesuai Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.4.1745tanggal 5 Mei 2003 tentang Kosmetika Pasal 2 kosmetika yang diedarkanharus memenuhi persyaratan yaitu : a).Menggunakan bahan yang memenuhistandard

Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun2009, yang unsurunsurnya sebagai berikut:1 Setiap orang.2 Dengan sengaja.3 Mengedarkan sediaan farmasi.4 Tidak memiliki izin edar.Ad.

Unsur Mengedarkan Sediaan Farmasi.Yang dimaksud sedian farmasi menurut UndangUndang No. 36 Tahun 2009tentang Kesehatan adalah obat , bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.Bahwa terdakwa telah menjual sedian farmasi berupa kosmetika barang buktisesuai Surat Tanda Penerimaan No.STP/08/BBPOM/PPNS/IX/2016 tanggal 20September 2016 di Toko Kosmetika terdakwa ANAK AGUNG NGURAH TRESNAWIJAYA di Putri Collection Jl.Pendet Abiansemal Badung sejak tahun 2015 Barangtersebut terdakwa jual kepada konsumen

Unsur Tidak memiliki jin Edar:Bahwa sedian farmasi dapat diedarkan apabila memperoleh ijin edar dariDepartemen Kesehatan atau Badan POM RI.

dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenangatau tanpa jjin atau tanpa surat jjin yang diberikan oleh lembaga yangberwenang memberikan ijin tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 UndangUndang RI Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Setiap kegiatan peredarannarkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan berdasarkanPasal 41 UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan menentukan bahwa Narkotika Golongan hanya dapat disalurkan oleh pedagangbesar farmasi

tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untukkepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;Bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan yangdiperoleh dari keterangan saksi Polisi Tim Satuan NArkoba Polres Gowa saksiHalaman 10 dari 15 Putusan No: 15/Pid Sus/2018/PN.SgmNURLIN M,AHMAD SYAHRIL, serta keterangan terdakwa yang dihubungkandengan barang bukti (petunjuk) diperoleh suatu fakta hukum bahwa benarterdakwa bertindak bukan sebagai industri farmasi, pedagang besar

farmasi,Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotik, rumah sakit, pusatkesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmupengetahuan dan juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untukMemiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan bukantanaman ;Menimbang, bahwa tindakan dan perbuatan yang dilakukan olehterdakwa tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah, serta terdakwabukanlah merupakan Industri farmasi, pedagang besar farmasi maupun saranapenyimpanan

sediaan farmasi pemerintah, yang ditunjuk oleh UndangUndanguntuk menyalurkan narkotika ;Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka dapatdisimpulkan bahwa perbuatan terdakwa dalam peredaran narkotika tersebutmerupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak dalam arti tanpa wewenangatau tanpa jjin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yangberwenang memberikan ijin tersebut oleh karena itu terdakwa bukanlah yangberwenang untuk melakukan kegiatan peredaran narkotika yang ditunjuk olehUndangUndang

Menyatakan Terdakwa ANTOK GUNAWAN Bin YOYOK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standard khasiat atau kemanfaatan;2.

Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Jember, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengancara sebagai berikut:Bermula Terdakwa ANTOK GUNAWAN Bin YOYOK pada

Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember,yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwadengan cara sebagai berikut:e Bermula Terdakwa ANTOK GUNAWAN Bin YOYOK pada hari Selasa tanggal28 Oktober 2014

faktafakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan alternatif, maka sesuai faktafakta tersebut diatas Majelis Hakim langsungmemilih dakwaan kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1 Setiap orang ;2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

sengaja (opzet atau dolus) maka semua unsur yangterdapat dibelakang frasa sengaja juga diliputi oleh opzet atau dolus atau sengaja ataudengan kata lain unsur ini harus juga diliputi unsurunsur lain yang terdapat dibelakangfrasa sengaja;Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim frasa dengansengaja tidak dipisahkan dengan frasa yang menunjukkan kualifikasi perbuatantersebut, sehingga yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah "Dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan PeraturanPemerintah.Menimbang, bahwa sesuai faktafakta hukum yang terungkap dipersidanganyaitu pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sekitar jam 14.00 WIB saksi VivinMujianto bersama saksi Yudi Ivan F telah menangkap Terdakwa di warung milikTerdakwa di depan gedung PTPN di Jl.

WARDI Bin RUDINI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.

Kalimantan Tengah atau setidaktidaknya pada tempat lainyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang,dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari laporanmasyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan obat jenis Carnophen,kemudian petugas kepolisian menyamar menjadi orang yang hendak membeliobat jenis

maupun tidak langsung yang mana peristiwa hukum tersebutsebab akibatnya telah diketahui sebelumnya;Menimbang, bahwa oleh karena unsur memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksuddalam Pasal 106 ayat (1) adalah bersifat alternatif dan jika berhasil dibuktikan salahsatu dari unsur tersebut maka unsur ini dapat terbukti;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 UU No. 36 Tahun 2003 tentangkesehatan yang dimaksud dengan sediaan farmasi

Waris Bin Rustam dengan harga Rp 400.000,(empat ratus ribu rupiah) perboks yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa denganHalaman 8 dari 12 Putusan Nomor 4/Pid.sus/2018/PN.Tmlharga Rp 430.000, (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dan dalam menjual obat jenisjenis Carnophen zenith tersebut terdakwa bertujuan untuk mendapatkan keuntungan;Menimbang, bahwa dari fakta tersebut disimpulkan bahwa terdakwa telahmengedarkan dalam kegiatan menjual pada masyarakat umum sediaan farmasi berupaobat jenis Carnophen

Unsur yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal106 ayat (1)Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 106 UU No. 36 Tahun 2009 tentangkesehatan, menyatakan :(1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijinedar.(2) Penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhipersyaratan objektivita dan kelengkapan serta tidak menyesatkan.(3) Pemerintah berwenang mencabut ijin edar dan memerintahkan penarikan dariperedaran sediaan farmasi dan

WARDI Bin RUDINI tersebut diatas,terobukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar sebagaimana dalam dakwaanTunggal;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar,maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PUJI ARIFIN Als JINDOL BIN SUTIKNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan serta denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

Menyatakan terdakwa PUJI ARIFIN Als JINDOL BIN SUTIKNOtelahterbukti ber salah melakukan tindak pidana Sengaja mengedarkansediaan farmasi yang tidak mempunyai izin edar , sebagaimana diaturdalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan, dalam dakwaan Pertama.2.

Bahwa terdakwa tidakmempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk mengedarkan/ menjualsediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut. Bahwa dari hasil pemeriksaan diPuslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuaiBerita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Bahwa terdakwa tidakmempunyai keahlian dibidang kefarmasian untuk mengedarkan / menjualsediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut. Bahwa dari hasil pemeriksaandi Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, sesuaiBerita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Sianturi, S.H.: ASasasas Hukum Pidana Di IndonesiaDan Penerapannya; Alumni AHAEMPETEHAEM, Jakarta1996);Menimbang, bahwa Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obattradisional, dan kosmetika.

Menyatakan Terdakwa PUJI ARIFIN Als JINDOL BIN SUTIKNO, telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaDengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izinedar;Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2021/PN BIt2.

SALIM pada hari Sabtutanggal 3 Maret 2012 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalambulan Maret 2012 bertempat di pinggir Sungai Jenglek kelurahan Tamanan KecamatanMojoroto Kota Kediri atau setidaknya di suatu tempat dalam wilayah hukum PengadilanPengadilan Kediri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi danatau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat

harga per bok isi 94butir pil double L Rp. 50.000, dengan keuntungan per boknya Rp. 10.000, ;Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak melakukan perlawanan dan ia sendiriyang menunjukkan barang buktinya ;Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian atau pendidikan khusus dibidangkefarmasian maupun obatobatan ;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang dalam menyimpan,memiliki dan mengedarkan / menjual pil double L tersebut dan bukan sebagai dokter,apoteker, petugas kesehatan atau pegawai farmasi

Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yangberkhasiat obat ;(3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standart mutu pelayanan farmasiyang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang oleh undang undang adalahmengadakan, menyimpan, mengolah memproduksi atau mengedarkan sediaan

farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiatatau kemanfaatan, dan mutu ;Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilarang terdiri dari beberapaelement perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu perbuatan yangdimaksud dapat dibuktikan maka unsur ini harus dinyatakan terbukti ;Menimbang, bahwa Undang undang Kesehatan tidak memberikan penjelasansecara jelas tentang definisi dari element unsur di atas akan tetapi menurut

Syahromli ; Bahwa mekanisme secara standar prosedur (SOP) nya barang obatobatanyang masuk diterima dari pengadaan RSUD Petala Bumi diterima oleh timpenerima barang dibagian logistik selanjutnya diperiksa oleh panitiapemeriksa barang apabila barang obat sudah lengkap tercatat, selanjutnyabarang obat diterima bagian Farmasi dan dimasukan kedalam gudang obatRSUD Petala Bumi.

,dan pada saat dilakukan pengecekan di Kulkas Farmasi oleh KepalaInstalasi Kemudian diketahui bahwa obat merk Novomix dan Novorapid telahhilang, lalu kKemudian dilakukan stok opname kembali dan diketahui bahwatelah hilang juga jenis obatobatan lainnya ; Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa jumlah awal maupun jumlah yangterpakai untuk obat merk Novomix dan Novorapid, penggunaan obattersebut untuk Pasien Diabetes yang dirawat inap RSUD Petala Buri,berdasarkan orderan dari ruangan perawatan kebagian

Farmasi ; Bahwa alur obat masuk di RSUD Petala Bumi adalah Obat diterima olehTim Penerima Barang (gabungan dari Perawat, Farmasi, Logistik danstafnya) lalu faktur ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa atau olehHal 6 dari 16 Halaman Putusan No. 789/Pid.B/2016/PN.

Pbr.Kepala Instalasi Farmasi (khusus barang OKT/mengandung Narkotik).Kemudian obatbatan tersebut disimpan ke Gudang Farmasi. Sedangkanuntuk alur obat keluar adalah Bagian Farmasi mengamprah ke GudangFarmasi yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Farmasi lalu ditempatkan di Apotik, barulah disalurkan ke ruanganruangan yangmelakukan orderan ; Bahwa pada saat bertugas dibagian Logistik maupun sekarang di bagianMedical Record saksi tidak memiliki akses bebas masuk ke GudangFarmasi.

Pada saat saksi bertugas dibagian Logistik SAKSI bisa masukkedalam Gudang Farmasi hanya apabila ada barang atau obat masuk danitupun bersama dengan Tim penerima barang lainnya dengan didampingioleh Staf Gudang Farmasi ; Bahwa saksi kenal dengan Suryadi Als Borneo (DPO) sejak tahun 2012 saatSuryadi Als Borneo bekerja di RSUD Petala Bumi, saat itu saksi di instalasiLogistik dan Suryadi Als Borneo di instalasi Farmasi ; Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Suryadi Als Borneo sekarang,terakhir kali

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa YOGIK SURYAWAN bin SUGIYO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan oleh orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara

Parman No.3 Kelurahan Singonegaran Kecamatan PesantrenKota Kediri atau setidaktidaknya di Suatu tempat tertentu yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kKemanfaatandan mutusebagiamana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan (3) dilakukandengan cara dan dalam keadaan antara lain sebagai berikut : Bahwa bermula pada hari selasa

Letjen S Parman KelurahanSingonegara Kecamatan Pesantren Kota Kediri, kedatangan IQBAL aliasBARNOK tersebut bertujuan menitipkan untuk dijual barang berupa pil dobelL sebanyak 500 butir, dengan harga yang akan dibayar oleh terdakwasebesar Rp. 210.000, Bahwa setelah terdakwa memiliki pil dobel L tersebut, dengan tanpamemiliki keahlian di bidang farmasi dan tanpa mendapatkan izin dari pihakyang berwenang, terdakwa menawarkan pil dobel L tersebut kepada saksiDWI SULISTYO dengan cara menghubunginya melalui

atau obatobatan dan juga bukan seorang penelitiyang sedang melakukan penelitian di bidang farmasi ;Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi ;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telahmengajukan alat bukti surat dan di bacakan di persidangan berupa :OBerita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No.Lab : 11591/NOF/2018 yang di periksa di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya,pada hari tanggal 19 Desember 2018, menerangkan bahwa Setelah

dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan PeraturanPemerintah ;Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor19/Pid.Sus/2019/PN Kdr.Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat Alternatif, sehinggadengan terpenuhinya salah satu sub unsur / criteria maka telah terpenuhi unsurtersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 30 Nopember2018 sekira pukul 22.30 WIB di warung kopi miliknya

Menyatakan Terdakwa YOGIK SURYAWAN bin SUGIYO, telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standardan/atau persyaratan keamanan oleh orang yang tidak memilikikeahlian dan kewenangan ;2.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa OKI CAHYONO Bin BUHARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OKI CAHYONO Bin BUHARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan dan denda sebesar

Citarum Gg.1 RT.02/RW.03, Kel.Curahgrinting,Kec.Kanigaran, Kota Probolinggo atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk di dalam Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatanyang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat(1).

TRIANA NAWANGSARI,Apt, MM, yang pada Pokoknya sebagai berikut : Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa OKI CAHYONO bin BUHARIdan tidak ada hubungan keluarga; Bahwa ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Kesehatan Kota Probolinggo;Bahwa Riwayat jabatan perkejaan ahli Tahun 1968 s/d 1992 pendidikanterakhir apoteker Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.

Yaitu pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi,pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan distribusi, pelayananinformasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obattradisional (UU Kesehatan No.23 tahun 1992).

Tidak memiliki keahlian dan kewenangan dalam Pasal 98 (2)UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengandung maksudadalah bahwa orang tersebut bukan seorang tenaga kefarmasianyang memiliki latar belakang pendidikan farmasi dan mempunyaikewenangan sesuai UU yang berlaku sehingga tidak dapatmelakukan praktek kefarmasian.

Menyatakan terdakwa OKI CAHYONO Bin BUHARI telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengansengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;2.

oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Pertama:Bahwa ia terdakwa SRINGATIN BINTI ALM.KABUL, pada hari Jumattanggal 27 Juli 2018 sekira pukul 11.11.Wib atau setidaktidaknya pada suatuwaktu dibulan Juli 2018, bertempat di Toko Kabul milik terdakwa yang terletakdi Desa Beji Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, atau setidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah HukumPengadilan Negeri Tulungagung, dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhistandar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, danmutu, yang mana terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmenyimpan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, ketentuanmengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan haus memenuhi standar mutu pelayananfarmasi yang ditetapbkan dengan Peraturan Pemerintah, perbuatan manadilakukan oleh terdakwa dengan cara dan

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 Tim PetugasPolsek Boyolangu bersama anggota yakni saksi ABAS AGUS mencobamemancing terdakwa dengan membeli jenis obat keras merk ponstankepada terdakwa SRINGATIN BINTI ALM.KABUL dan ternyata dilayanioleh terdakwa, selanjutnya tim melakukan pengamanan dan penyitaanberbagai macam sediaan farmasi obat daftar G atau obat keras di tokomilik terdakwa antara lain : 13 (tiga belas) lembar obat jenis ponstan, 8(delapan) lembar dan 4 (empat ) butir obat

Bahwa terdakwa tidak memiliki Kewenangan dalam mendistribusikanmaupuan penyimpanan obat yang merupakan sediaan farmasi berupaobat keras yang dikeluarkan oleh Institusi / Badan yang berwenang sertatidak melalui prosedur pembelian dan kepemilikan melelui resep doktersesuai yang tertulis pada dos obat, peredaran sediaan farmasi tergolongobat keras dilakukan oleh Apotik sesuai Peraturan Pemerintah RI No. 25Tahun 1980 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 26Tahun 1965 tentang Apotek pada

Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki kKewenangan dalammendistribusikan maupun penyimpanan obat yang merupakan sediaanfarmasi berupa obat keras yang dikeluarkan oleh Institusi / Badan yangberwenang serta tidak melalui prosedur pembelian dan kepemilikanmelelui resep dokter sesuai yang tertulis pada dos obat, peredaransediaan farmasi tergolong obat keras dilakukan oleh Apotik ;5.

Dan dari penjualan obat keras tersebut Terdakwa memperolehkeuntungan sekitar Rp. 1.500, sampai dengan Rp. 10.000, per hari.Bahwa Terdakwa tidak memiliki Keahlian mengenai obatobatan dimana Terdakwatidak memiliki latar belakang pendidikan farmasi dan tidak mempunyaikewenangan untuk memperjualbelikan obatobatan tersebut karena Terdakwatidak memiliki Surat izin praktik tenaga kefarmasian.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 JoPasal 108 Ayat (1) UndangUndang RI No,

Ahli WAYAN ARISTANA, S.Farm., Apt, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagai ahli dalam kapasitas Saksi sebagaiseorang Apoteker;Bahwa Latarbelakang pendidikan Saksi Sarjana Farmasi ( Apoteker ) tamatanUniversitas Udayana Denpasar tahun 2011;Bahwa Saat ini Saksi bekerja di Balai Pengawasan Obat dan Makanan ( BPOM )Kupang.Bahwa Saksi bekerja di Balai Pengawasan Obat dan Makanan

( BPOM )Kupang sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini, dengan tugas MelakukanPengawasan Obat dan Makanan yang beredar di Sarana Produksi / Distribusi /Pelayanan Farmasi, yang berada dalam Wilayah Kerja Kantor Balai PengawasanObat dan Makanan ( BPOM ) Kupang;Bahwa Perbuatan terdakwa dalam perkara ini, adalah melakukan praktikkefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan, bertempat di Kompleks PasarNangapanda, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, pada hari Senin tanggal 13Mei 2019, sudah bertentangan

dengan Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan, pasal 198 jo pasal 108 ayat (1);Bahwa Praktik kefarmasian tanpa keahlian dan kewenangan itu meliputi : Pembuatantermasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, Pengamanan, Pengadaan,Penyimpanan dan Pendistribusian obat, Pelayanan obat atas resep Dokter,Pelayanan Informasi obat serta Pengembangan obat, Bahan obat dan obattradisional, Semuanya ini harus dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang mempunyaiKeahlian dan Kewenangan, sesuai dengan Peraturan

Apotekeradalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkanSsumpah jabatan Apoteker. Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantuApoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi,Ahli Madya Farmasi, dan Tenaga Menengah Farmasi/Asisten apoteker, dimana didalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian Apoteker telah memiliki sertifikatHalaman 18 dari 25 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN.

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin SYATNIL dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR, PERSYARATAN KEAMANAN, ATAU KEMANFAATAN DAN MUTU ;2.

Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin SYATNIL bersalahmelakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemenuhi standart dan atau persyaratan keamanan sesuai Pasal 196 UU RINo. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9(sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;3.

Ponorogo, atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPonorogo, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard dan/ataupersyaratan keamanan, sesuai pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dimaksud termasukmenyimpan dan mengolah yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut : Bahwa sesuai pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dariterdakwa yang menyerahkan barang

Ponorogo, atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriPonorogo, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkanHalaman 3Putusan No. 243/Pid.Sus/2016/PN.Pngsediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar yangdilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa sesuai pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal dariterdakwa yang menyerahkan barang berupa Pil LL kepada saksi KAFIDNUROHMAN sebanyak 7 butir

mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat danjuga juga dalam Pasal 98 ayat (3) UURI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatanyang menyatakan bahwa Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan,pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan PeraturanPemerintah ; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkapbahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat diJalan Suromenggolo

Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZAL Bin SYATNIL dengan identitastersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAKMEMENUHI STANDAR, PERSYARATAN KEAMANAN, ATAUKEMANFAATAN DAN MUTU* ; 2.

Bahwa baik Terdakwa maupun SUNARIdan YUK yangmemesan shabushabu tersebut tidak berprofesi sebagaiPeneliti ilmu dan teknologi, petugas kesehatan maupunpedagang besar farmasi, disamping itu peruntukan shabushabu tersebut bukan dalam rangka kepentingan kesehatanmaupun penelitian Ilmu dan Teknologi.Vil.

berdasarkan pasal 13 Undang Undang RI Nomor :35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam,menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuansetelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan IIlmu Pengetahuan danTeknologi, sedangakan menurut pasal 35 peredaran Narkotika hanya dapatdilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi, selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwaNarkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi

, pedagang besarfarmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah.Menimbang, bahwa dari ketentuan ketiga pasal diatas dapatlahdisimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan,menguasai, atau menyediakan Narkotika hanyalahLembaga IlmuPengetahuan, Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, dan saranapenyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dariMenteri.Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganternyata Terdakwabukanlah seorang yang

berprofesi sebagai penelitiLembaga Ilmu Pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugaskesehatan, dan pada waktuTerdakwa ditangkap ditemukan barang buktiberupa1 (satu) bungkus berisi shabushabu seberat 0,49 gr dimasukandalam kaleng permen serta pipet kaca kosong dan Hp yang disimpan dalamsaku celana sebelah kiri. dan keberadaan shabu tersebut pada diri Terdakwadikarenakan Terdakwa disuruh saudara SUNARI untuk mengantar danyerahkan kepada srd.

Jember atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukumPengadilan Negeri Jember, ia terdakwa dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edarsebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan. Perbuatan mana ia terdakwa lakukan dengan caracara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi ED!

yang diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakitparkinson atau gemetar yang disebabkan adanya kerusakan syaraf pada otakmanusia, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di saranakesehatan yang berijin (Apotek).oen Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UURINo. 36 Tahun 2009 Tentang KesehatanKEDUA :oonoe Bahwa ia terdakwa AHMAD FARUK pada waktu dan tempat seperti tersebutdalam dakwaan primair, ia terdakwa dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi

sengaja (opzet atau dolus) maka semua unsuryang terdapat dibelakang frasa sengaja juga diliputi olen opzet atau dolus atausengaja atau dengan kata lain unsur ini harus juga diliputi unsurunsur lain yangterdapat dibelakang frasa sengaja;Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim frasa dengansengaja tidak dipisahkan dengan frasa yang menunjukkan kualifikasi perbuatantersebut, sehingga yang dimaksud dengan sengaja dalam unsur ini adalah"Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi

dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu Menimbang, bahwa prosedur untuk memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan/atau alat kesehatan harus memenuhi syaratsyarat yangditentukan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan menyebutkan :e Ayat (2) : Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangandilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, danmengedarkan obat dan

bahan yang berkhasiat obat.e Ayat(3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan denganPeraturan Pemerintah.Menimbang, bahwa sesuai faktafakta hukum yang terungkap dipersidanganyaitu pada hari Rabu tanggal 11 November 2015 sekitar pukul 19.00 Wib atausetidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2015 atau setidaktidaknya pada tahun 2015, bertempat di sebuah Pos

Menyatakan Terdakwa FAHRUN Alias OYONG Bin MAHSUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3.

Pid / 2015 / PN Bin, tentangpenetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa sertamemperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa FAHRUN Alias OYONG Bin MAHSUN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin

Tanah Bumbu, atausetidaktidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Batulicin, telah dengan sengaja memproduksi ataumengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izinedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan olehterdakwa dengan cara sebagai berikut :e Awalnya pada wakiu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwayang sedang dudukduduk di kursi menunggu pembeli, kedatangan duaorang pembeli yang terdakwa

Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edarMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut, Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

dan /atau alatkesehatan yang tidak memiliki izinedar akan dijelaskan sebagai berikut: Menurut pasal 1 angka 4 Undangundang RI Nomor 36 Tahun 2009, yangdimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisionaldan kosmetika; Menurut Pasal 160 ayat (1) Undangundang RI Nomor 36 Tahun 2009,sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapatizin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkapsebagai berikut: Bahwa benar pada hari Minggu tanggal

Menyatakan Terdakwa FAHRUN Alias OYONG Bin MAHSUN telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DenganSengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan dendasejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tidak dibayar, maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;3.