Ditemukan 19008 data
107 — 21
287/Pdt.G/2022/PA.Mtw
71 — 18
sampai menikah, sedangkan Tergugat ,Il, ll, IV dan V. adalah keturunan dari pernikahan antara Tiha almh dan Tadjabalm.Bahwa Tergugat , Il, Ill, IV dan V adalah keturunan dari pernikahan antara Tihaalmh dan Tadjab alm dengan dimilikinya Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :Hh.13.10.03/PW.01/127/2011, yang menerangkan bahwa telah menikah antaraTadjab dengan seorang perempuan bernama Tiha dengan wali nikah ayahnya yangbernama P.Agwa yang menikah pada tanggal, 17 Agustus 1943 dengan nomor aktanikah : 287
Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.13.10.03/PW.01/127/211tertanggal, 04102011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wongsorejo yangberisi tentang Akta Nikah Nomor : 287 / / VIII/1943 tanggal, 17 08 1943 yaituperkawinan antara Tadjab dengan Tiha dengan wali nikah bernama P. Agwa;CIEL TEC:
15 — 3
Fesougat Akmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencati( Ni Nikah, fy iKantor Urusan Agama Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu SungaiTengah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 287/16/1/1996 tanggal 12 Januari1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan BatuBenawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sesudah akad nikah tersebut,Tergugat mengucapkan taklik talak terhadap Penggugat,2.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 287/16/I/1996 tanggal 12 Januari1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan BatuBenawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang telah dicocokkandengan aslinya ternyata sesuai, telah diberi meterai yang cukup dandinazegelen serta diberi tanda P.2; .Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor 0229 /Pdt.G/2016 /PA. Brb fe DB. Saksi keluarga/orang dekat Penggugat: iz .* nt1.
8 — 3
keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan AgamaKabupaten Malang Nomor 4745/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Pada tanggal 26 Nopember 2011, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Malang (Kutipan AktaNikah Nomor : 1300/287
yang hadir agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumahtangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapatdilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatanPenggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetapdipertahankan oleh Penggugat;Bahwa untuk memperkuat dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor1300/287
51 — 36
Tidak dijumpai tandatanda kekerasan.wonn Perbuatan terdakwa Krismon Suprianto Als Simon Bin Yatimsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KitabUndangundang Hukum Pidana.SUBSIDAIRnn Bahwa ia terdakwa KRISMON SUPRIANTO Als SIMON Bin YATIM padahari Sabtu dan tanggal yang tidak diingat lagi namun sekira pada bulanSeptember 2011 sekitar jam 14.00 wib, atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan September 2011, bertempat di atas perahu yang berwarna biru dilokasi tempat pelelangan
disebutkan dalam amar putusanini;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akandisebutkan dalam amar putusan ini ;Mengingat, Pasal 81 Ayat (1) Undangundang No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak, Pasal 81 Ayat (2) Undangundang No. 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak, Pasal 82 Undangundang No. 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak, Pasal 287
44 — 9
Kawasan Hutan Produksi terbatas SungaiMelintang Pulau Rupat sesuai dengan Ketetapan Kawasan Hutan oleh Menteri KehuiananNo. 613/Kpts II/1995 tanggai 15 November 1995 dan Nomor 287/Kpts II / 1998 tanggal 27Pebruari 1998 dengan total luas lebih kurang 60.000 Ha (enampuluh ribu hektar).
Kawasan Hutan Produksi terbatas SungaiMelintang Pulau Rupat sesuai dengan Ketetapan Kawasan Hutan oleh Menteri KehuiananNo. 613/Kpts II/1995 tanggai 15 November 1995 dan Nomor 287/Kpts IL / 1998 tanggal 27Pebruari 1998 dengan total luas lebih kurang 60.000 Ha (enampuluh ribu hektar).;Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a jo Pasal 78ayat (2), (15 ) UndangUndang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
penegasan batasbatas kawasane Bahwa pernah melakukan pengukuran langsung terhadap lahan yang berada di DesaTiti Akar Kecamatan Rupat Utara KabupatenBengkalis.; eBahwa lahan yang diukur dan dipetakan adalah masuk kawasan hutan produksisungai melintang yang terletak di Pulau Rupat dan sudah ditata batas tahun1992/1993 dengan panjang batas 37,5 kilometer dan telah ditetapkan menjadikawasan hutan oleh Menteri Kehutanan dengan surat keputusan No. 613/Kpts11/1995 tanggal 15 November 1995 dan nomor : 287
Bengkalis termasuk dalam Kawasan HutanProduksi terbatas Sungai Melintang Pulau Rupat sesuai dengan Ketetapan Kawasan Hutanoleh Menteri Kehuianan No. 613/Kpts II/1995 tanggai 15 November 1995 dan Nomor 287/Kpts II / 1998 tanggal 27 Pebruari 1998 dengan total luas lebih kurang 60.000 Ha (enampuluh ribu hektar) ;Menimbang bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dalam melakukan pengerjaan dikawasan hutan produksi terbatas tersebut sebagaimana perizinan yang harus dilengkapidalam mengerjakan dan atau menggunakan
37 — 11
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikahpada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2008 M di Bantaeng.Hal ini didasarkan atas Kutipan Akta Nikah Nomor : 287/25/X/2008tanggal O6 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai PencatatNikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pajukukang,Kabupaten Bantaeng.2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat kadang tinggal dirumah orangtua Tergugat.3.
Pasal 7 Ayat (1)Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam diIndonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan AktaNikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaPenggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agamaIslam, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 287/25/X/2008 tanggal 06 Oktober2008, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki egal standing dalamperkara a quo sebagaimana ketentuan
Letnan Kolonel Chk R.A. Agus Purnowijoyo, S.H.
Terdakwa:
PRATU MUHDI MAHMUD PANIGFAT
145 — 52
Maluku Tengah Prov.Maluku.Terdakwa tidak ditahan.PENGADILAN MILITER III18 AMBON, tersebut di atas.Membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Denpom XVI/2 MasohiMemperhatikan :MendengarNomor BP59 A33/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017 atas namaTerdakwa dalam perkara ini.1.Keputusan Penyerahan Perkaradari Danrem 151/Binaiyaselaku Papera Nomor Kep/287/XII/2017 tanggal 14 Desember2017..
Bahwa benar selama Terdakwa tidak hadir di Satuannya tanpajin terhitung mulai tanggal 3 Agustus 2017 sampai dengantanggal 22 Juni 2018 adalah selama 287 (dua ratus delapanpuluh tujuh) hari.2.
12 — 2
21 Desember 2010 ; Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehatiPenggugat, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya ;Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Paciran,Kabupaten Lamongan Nomor : 287
43 — 12
No. 0052.Pdt.P/2014/MS.Bna1.2.3.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Kandung Kedua( Pemohon ), bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai aslinya, diberikode P.1;Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 288/DSK/AB/2014, tanggal19 Maret 2014, diberi kode P.2;Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 287/DSK/AB/2014, tanggal 19Maret 2014, diberi kode P.3;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon jugamenghadirkan 2 ( dua ) orang saksi sebagai berikut :1.Saksi Perama Pemohon
7 — 6
287/Pdt.G/2017/PA.Sbr
7 — 1
287/Pdt.P/2022/PA.Pt
10 — 1
287/Pdt.P/2016/PA.Srg
13 — 3
287/Pdt.G/2021/PA.Lmj
19 — 0
287/Pdt.P/2023/PA.Dpk
17 — 0
287/Pdt.G/2019/PA.Tlk
29 — 0
287/Pdt.G/2021/PA.Sww
11 — 0
287/Pdt.G/2013/PA.Sit
9 — 0
287/Pdt.G/2016/PA.Krw
10 — 2
287/Pdt.G/2022/PA.Prw