Ditemukan 11432 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Partai politik
Pengadilan PN BARABAI Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 03-10-2013 — Putus : 03-04-2013 — Upload : 03-10-2013
Putusan PN BARABAI Nomor 36/Pid.B/2013/PN.Brb
Tanggal 3 April 2013 — - IRIANI Alias IRI Bin SANI
31 — 3
  • dunia setelah dirujuk ke Rumah SakitUmum Daerah damanhuri barabai, pada hari Sabtu tanggal 01 Desember2012 sekitar jam 06.00 wita dan dimakamkan ; Bahwa saksi sebelumnya pernah mendengar berkelahi di kampungnya ; Bahwa saksi pernah mendengar korban sering minum minuman keras diluar rumah ; Bahwa saksi mengetahui Terdakwalah yang menusuk korban setelah saksidiberitahu oleh pihak Kepolisian ; Bahwa saksi mengetahui sebelumnya korban dan Terdakwa salingmengenal karena bersamasama aktif dalam kegiatan Partai
Pengadilan PT BANTEN Perdata Agama Perceraian
Register : 11-04-2017 — Putus : 03-04-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 12/PDT/2017/PT.BTN
Tanggal 3 April 2017 — Dr. PINGKAN PALILINGAN Lawan BAMBANG TJAROKO BASUKI, SH
305 — 234
  • Hal tersebut dalam poin (e) diatas terjadi karena pada saat beberapatahun sebelum memasuki masa pensiun, PENGGUGAT mulai aktif disuatu. partai politik sebagai pengurus dan berkampanye untukpencalonan diri PENGGUGAT sebagai wakil walikota Banjarmasin.Sehingga PENGGUGAT membutuhkan dana yang besar untukkegiatan tersebut. Pada masa tersebut PENGGUGAT hampir tidakmemberi uang lagi kepada TERGUGAT untuk membiayai kebutuhankeluarga/rumah tangga.9.
Peraturan & Perundang-undangan Undang-Undang Hukum Materiil Pidana Khusus Hak Asasi Manusia
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
811 — 416
  • Tentang : Hak Asasi Manusia
  • efektif dalam bidang hukum,politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidanglain.BAB VIPEMBATASAN DAN LARANGANPasal 73Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undangundang ini hanya dapatdibatasi oleh dan berdasarkan undangundang, sematamata untukmenjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sertakebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentinganbangsa.Pasal 74Tidak satu ketentuanpun dalam Undangundang ini boleh diartikan bahwaPemerintah, partai
Pengadilan PT SEMARANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 29-01-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 465/Pdt/2018/PT SMG
Tuan Rachmadi dkk lawan Tuan Sukino dkk
108 — 105
  • Bahwa dalam gugatan ini sangat nyata keliru pihak yang ditarik sebagaiTergugat (exceptio in persona), karena para Tergugat tidak pernah adaikatan apapun dengan Para Penggugat, tidak kenal dan tidak adahubungan hukum dengan Para Penggugat, tindakan dari Para PenggugatHalaman 11 Putusan Nomor 465/Pdt/2018/PT SMGbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan pasal 1340KUH Perdata.Bahwa didalam sertifikat SHM No 2086 Kel. Sumber, Kec.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2017 — Putus : 21-03-2017 — Upload : 18-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 109/PID.SUS/TPK/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Maret 2017 — Pidana Korupsi - FAHMI ZULFIKAR HASIBUAN
214 — 62
  • ALEX USMAN menielaskanbahwa untuk masalah penganggaran pengadaan UPS untuk Sudin DikmenJakarta Barat diurus oleh terdakwa FAHMI ZULFIKAR HASIBUAN yaituanggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Partai Hanura. KemudianZAINAL SOLEMAN menyampaikan kepada Alex Usman ingin bertemudengan terdakwa FAHMI ZULFIKAR HAS IBUAN.Him. 29 dari 413 him.
    Saksi mengenal MUHAMMAD FIRMANSYAH,SEsemenjak menjabat sebagai Anggota DPRD DKI Periode 20092014sebagai sesama Anggota DPRD, dan sama sama sebagai kader diPartai Demokrat, saksi mengetahui MUHAMMAD FIRMANSYAH,SE,adalah Anggota Dewan dari Partai Demokrat dan berada pada Komisi E( sebagai Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta ).
    pada saat itu saksi posisi sedang di kantor DPD Partai PDIP di Tebet,kemudian saksi jawab, Ya sudah besok saya ke kantor. SesampainyaHim. 100 dari 413 him.
    DKI Jakarta, berasal dari Partai Demokrat dan Dapil(Daerah Pemilihan) Jakarta Timur. Pada tahun 2014 s/d 2019 berasaldari Dapil IV Wilayah Kec. Matraman. Kec. Pulo Gadung dan Kec.Cakung saksi dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Prov.DKI Jakarta karena pada saat itu Partai Demokrat mendapatkan suaraterbanyak atau pemenang di daerah pemilihan Jakarta dan 4 (empat)partai pemenang berikutnya menduduki sebagai Wakil Ketua. Selainsebagai Ketua DPRD Prov. DKI Jakarta secara ex.
    RawasariJakarta Pusat, karena FIRMANSYAH adalah merupakan pemenangdapil di Jakarta Pusat, rumah tersebut sampai sengan saat ini saksiyang menempati (status rumah sewa);Bahwa saksi kenal dengan AWANG karena satu partai yaitu diDemokrat dan memang dulu yang bersangkutan sering ke rumah yangdi Jl.
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-10-2015 — Putus : 10-05-2016 — Upload : 18-07-2016
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 69/Pdt.G/2015/PN.PKL
Tanggal 10 Mei 2016 — DAMAN HURI, S.E. (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) melawan 1. PT Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk, berkantor pusat di Jakarta cq. PT Bank Negara Indonesia (pesero) Tbk, wilayah Jawa Tengah di Semarang cq. PT. Bank Negara Indonesia (Pesero) Tbk, Cabang Pekalongan (Tergugat I/Penggugat Rekonpensi) ; 2. Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah IX Semarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan (Tergugat II) ; 3.CENDI AGNES SUSMANTO (Tergugat III) ; 4. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan (Turut Tergugat)
119 — 20
  • Bahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yangdiajukan oleh Para PENGGUGAT tidak sesuai denganprinsip partai kontrak yang digariskan oleh Pasal1340 KUHPerdata (sebagaimana tercantum dalambukunya M. Yahya Harahap, SH., Hukum Acara Perdatatentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktiandan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta2004, Halaman 439) sehingga gugatan' ParaPENGGUGAT dapat dikatakan error in persona.1.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN Pilkada
Register : 13-08-2012 — Putus : 11-12-2012 — Upload : 27-08-2013
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 29/G.TUN/2012/PTUN.JPR
Tanggal 11 Desember 2012 — 1. ADOLF WARAMORY, S.H.; 2. TITUS SUMBARI, S.Sos.; VS KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
129 — 41
  • . ; Bahwa saksi tidak tahu alasan pasangan calon lain tidak hadirdan tidak mau masuk ke dalam ruang Rapat Pleno KPU KabupatenKepulauan Yapen; Bahwa menurut saksi verifikasi yang dilakukan oleh KPUKebupaten Kepulauan Yapen dilaksanakan pada bulan Agustus2012 ; Bahwa menurut saksi Partai Demokrat tetap mendukungpasangan calon atas nama Tony Tesar, S.Sos., dan Frans Sanadi,B.Sc., S.SOS. ; 2.
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Penipuan
Register : 21-01-2015 — Putus : 28-05-2015 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN PATI Nomor 13/Pid.B/2015/PN Pti
Tanggal 28 Mei 2015 — - TEGUH BANDANG WALUYO bin H. RIKNO ANGGORO
68 — 11
  • RIKNO ANGGOROTempat lahir : Pati.Umur/ Tgl lahir : 28 Tahun/ 29 Desember 1985.Jenis Kelamin : Lakilaki.Kebangsaan : Indonesia.Tempat Tinggal : Desa Kedungbang RT.4/RW.I Kecamatan Tayu, KabupatenPati/Desa Pundenrejo RT.5/RW.V Kecamatan Tayu,Kabupaten Patt.Agama : Islam.Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Pati (Partai PDIP).Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;Terdakwa menyatakan dengan tegas tidak didampingi Penasehat Hukum,walaupun Ketua Majelis telah menyampaikan hak Terdakwa untuk didampingi
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 08-04-2019 — Putus : 25-07-2019 — Upload : 07-11-2019
Putusan PTUN KUPANG Nomor 32/G/2019/PTUN.KPG
Tanggal 25 Juli 2019 — Penggugat:
drg. ELISABETH KAKA, MM
Tergugat:
BUPATI SUMBA BARAT DAYA
121 — 43
  • Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau ; d.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 29-09-2016 — Upload : 15-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 581 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 29 September 2016 — RAYMOND MARC MCCLENAGHAN VS 1. MONT D'OR OIL TUNGKAL LIMITED, DK
58 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrakHalaman 11 dari 28 hal.Put.Nomor 581 K/Pdt.SusPHI/2016yang digariskan Pasal 1340 KUH Perdata. Oleh karena itu, C dapatmengajukan exception in persona dengan alasan pihak yang ditariksebagai tergugat keliru";5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-02-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2054 K/Pdt/2014
Tanggal 17 Februari 2015 — RUSNADI WIJAYA, S.Pd.,M.Pdi VS NORHASANAH
100 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa oleh karena bukti P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat sahnya aktaotentik yang bersifat partai, baik syarat formi/ maupun materii/, maka dengandemikian tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk membatalkan bukti P.2dan P.3 sebagai akta otentik, sehingga bukti P.2 dan P.3 harus dinyatakansah dan mengikat;Keberatan Ketujuh:Hal. 26 dari 42 Hal. Put.
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama Perceraian
Register : 10-09-2014 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 05-05-2015
Putusan PA SITUBONDO Nomor 1643/Pdt.G/2014/PA.SIT
Tanggal 22 April 2015 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
42 — 16
  • ;Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut :SAKSI, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempattinggal di Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo ;Bahwa saksi mengaku sebagai teman dekat Tergugat, yang kemudian dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat sejak sekitar tahun 1995, yang waktuitu kenal karena kegiatan Pemilu, saat itu Tergugat sebagai PanitiaPemilinan Daerah, sedang Saksi sebagai penggiat salah satu partai
Pengadilan PN RENGAT Pidana Umum Penghinaan
Putus : 23-04-2014 — Upload : 27-08-2014
Putusan PN RENGAT Nomor 45/Pid.B/2014/PN.RGT.TLK
Tanggal 23 April 2014 — ANTONI PABA Alias TONI Bin EPI
75 — 14
  • Distributor adalah :Perusahaan perorangan atau badanusaha, baik yang berbentuk badan hokum atau bukanbadan hokum yang ditunjuk oleh produsen berdasarkanSurat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukanpembelian, penyimpanan, penyaluran dan penjualanpupuk bersubsidi dalam partai besar di wilayahtanggungjawabnya..
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 15-01-2010 — Upload : 15-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1070 K/PDT/2009
Tanggal 15 Januari 2010 —
67 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagaimana yang ditegaskan olehDepartemen Perdagangan dalam suratnya No.221/PDN/2/4/2007tertanggal 24 April 2007, telah menegaskan bahwa penjualan kepadakonsumen antara dapat dilakukan oleh pedagang besar (Vide Bukti P(TR)21) ;Dengan demikian, pemerintah Indonesia telah menyetujui investasipemegangpemegang saham Pemohon Kasasi di Indonesia untukbergerak dalam bidang usaha perdagangan besar (wholesaler) dantelah membolehkan aktifitas kegiatan usaha Pemohon Kasasi yangmelakukan penjualan secara partai
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 15-07-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan PTUN MEDAN Nomor 123/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penggugat:
Yusnidar Buulolo
Tergugat:
Kepala Desa Hiliabolata
103 — 58
  • kepentingan umum;Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;Menjadi pengurus partai
Pengadilan PT JAYAPURA Pidana Umum
Register : 19-01-2021 — Putus : 22-02-2021 — Upload : 22-02-2021
Putusan PT JAYAPURA Nomor 8/PID/2021/PT JAP
Tanggal 22 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Franklin Mekari Numberi, SE Diwakili Oleh : MINA NUMBERI, S. H.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BANIARA M SINAGA, S.H., M.H
222 — 87
  • Kep Yapen meminta kepada partai pengusungcalon peserta pemilu untuk melengkapi ijazah yang diminta; Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagidengan pasti saat saksi HALIM WONA dan saksi SEMUEL NUMBERI, S.Pd.MA melakukan verifikasi yang kedua di ruangan Ketua KPU Kab. Kep. Yapenbersama Sdr. MORITS MUABUAY (Ketua KPU), pihak KPU memberikanseluruh ijazah calon peserta Pemilu, saat saksi HALIM WONA dan saksiSEMUEL NUMBERI, S.Pd.
Pengadilan PN SIGLI Perdata Tanah
Putus : 17-10-2012 — Upload : 23-09-2013
Putusan PN SIGLI Nomor 10/Pdt.G/2012/PN-SGI
Tanggal 17 Oktober 2012 — ISKANDAR BIN M. RASYID LAWAN MUHAMMAD IDHAM SUPARJO BIN IMAMUDDIN, DKK.
81 — 9
  • dahulu, Bukti P.1 berupa bukti Surat KeteranganPembahagian Tanah Hibah, dari Hajjah Nyak Dheb, tertanggal 25 Agustus 2007, melihatbukti tersebut Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut dikatagorikan akta dibawahtangan;Menimbang, bahwa akta dibawah tangan keabsahannya bertumpu pada dipenuhiatau tidak syarat formil dan materiil, dalam syarat formil bersifat yang bersifat kumulatifdan hal tersebut diatur dalam pasal 1874 BW, pasal 286 RBG, yaitu :1 Berbentuk tertulis atau tulisan;2 Dibuat secara partai
Pengadilan PN PADANG SIDEMPUAN Perdata
Putus : 23-08-2011 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor -01/Pdt.G/2011/PN.Psp.
Tanggal 23 Agustus 2011 — -SAHRUDDIN NASUTION lawan -ROSWITA SIMATUPANG,DKK
376 — 91
  • Oleh karena telah dibuat secara sepihak atauberbentuk partai, ditanda pembuat atau para pihak yang membuatnya, serta isi dan tandatangan diakui;Menimbang, bahwa dari bukti P1 dan P2 selaras dengan keterangan saksi EnitaAnriani Siregar, Bachtiar Hasibuan dan Rasoki Harahap dapat diketahui bahwa objekperkara terletak di Jalan Jend. Sudirman Gg. Perjuangan No. 07 Kelurahan SadabuanKec.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 17-09-2015 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1369 K/Pdt/2015
Tanggal 17 September 2015 — I WAYAN RENCE VS Hj. NINIK KARTINI PRANOTO
65 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa secara jelas dan tegas Majelis Hakim Judex Facti dalampertimbangan putusannya di halaman 46 menguraikan bahwa terhadapbukti P1, P2, & P3 merupakan akta jual beli di bawah tangan, danagar pada akta dibawah tangan melekat kekuatan pembuktian, haruslahterpenuhi lebih dahulu syarat formil dan meteriil sebagaimana yangdisyaratkan pada pasal 1875 KUHPerdata, pasal 288 RBg, yaitu : Ditandatangani pembuat atau para pihak yang membuatnya; lsidan tandatangan diakui; Dibuat secara sepihak atau berbentuk partai
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 06-06-2016 — Upload : 15-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 288/B/PK/PJK/2016
Tanggal 6 Juni 2016 — PT. SOUTH PACIFIC VISCOSE VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
191 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang diajukan oleh kedua belahpihak, Judex Facti tidak melakukan peradilan menurut cara yangdiharuskan oleh undangundang, maka putusannya harus dibatalkan.No. 1863.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalam pertimbanganhukumnya menyatakan (dikutip dari Varia Peradilan, No. 174, Maret2000, terlampir sebagai Bukti PK10c, halaman 3536):Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex Facti,surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai aktadi bawah tangan yang bersifat partai