Ditemukan 11604 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perekanan penetapan penebangan perikanan penahanan panekanan penegakan
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 21-02-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN MALANG Nomor 46/Pdt.Plw/2018/PN Mlg
Tanggal 29 Nopember 2018 — Penggugat:
1.Rupiati
2.Mohammad Nadzif Abdullah
3.Yusvika Amalia
Tergugat:
1.KOPERASI SERBA USAHA DELTA MANDIRI
2.Sdri. ENDANG MERDUWATI, SH
3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL MALANG
41 — 16
  • Pelawan I, sehingga beberapakali angsuran menjadi tertunda dan beberapa kali pula Pelawan memohon agarTerlawan untuk memperpanjang waktu masa waktu pinjaman menjadi 5 (lima)tahun dan agar menurunkan beban bunga dan denda agar angsuran dapatdirubah sesuai kemampuan Pelawan , namun hal ini TIDAK MENDAPATTANGGAPAN DAN DITOLAK oleh Terlawan ;Bahwa akibat keterlambatan angsuran dari Pelawan , Terlawan melakukantagihantagihan dengan caracara yang tidak wajar menyesatkan kehendak, yaitumelakukan penagihan penekanan
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Umum
Register : 23-05-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 05-07-2019
Putusan PN DENPASAR Nomor 655/Pid.B/2019/PN Dps
Tanggal 1 Juli 2019 — Penuntut Umum:
I Made Gde Bamaxs Wira Wibowo, SH
Terdakwa:
Aldo Wiranata Aditio
43 — 39
  • untuk itu ;Menimbang, bahwa selanjutnya giliran Majelis akan mempertimbangkanunsur diatas dihubungkan dengan fakta yuridis yang ditemukan selamapersidangan perkara aquo sebagai berikut ;Unsur barang siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap orang adalah orangperseorangan atau korporasi yaitu Subyek hukum dalam hal ini berupa orangatau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa olehPenuntut Umum diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanyadalam Surat Dakwaan, untuk itu penekanan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Tanah
Putus : 31-10-2017 — Upload : 04-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2526 K/Pdt/2017
Tanggal 31 Oktober 2017 — MIDIN GINTING VS HAJI RIDWAN, DKK
168 — 93 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jelas keterangan Saksi Notaris a quomerupakan bentuk pengakuan bahwa bukti P6 pemah ada dandiwaarmerking oleh Saksi artinya ada "aslinya" baik di kantor Saksimaupun pada Termohon Kasasil/Tergugat Asal;Tinggal lagi Pemohon Kasasi/Penggugat Asal tidak pemah diberikanaslinya oleh Saksi Notaris @ quo, yang menurut PemohonKasasi/Penggugat Asal hal ini disengaja untuk menghilangkan jejakdalam melancarkan aksi selanjutnya yakni penekanan agar dilakukanjualbeli atas objek sengketa a quo;c.
Pengadilan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Pidana Umum Perjudian
Putus : 05-05-2014 — Upload : 16-09-2014
Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 41/Pid.B/2014/PN Mkd
Tanggal 5 Mei 2014 — AGUS BUDIYANTO Bin LUJENG KUSWIYONO, DKK
38 — 13
  • Unsur Barangsiapa :Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukan, dengan demikian penekanan unsur Barangsiapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukanMenimbang bahwa berdasarkan pembenaran para terdakwa terhadappemeriksaan identitasnya pada sidang pertama
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum Pencurian
Register : 26-04-2016 — Putus : 03-08-2016 — Upload : 30-09-2016
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 523 /Pid.B/2016/PN-Jkt Utr .
Tanggal 3 Agustus 2016 — 1.SUGI HERMANTO bin ABDUL SALAM 2.SWANDIKA KALU SANGAJI bin SUKARNO
59 — 29
  • dalam hal ini termasuk juga terdakwa sebagai subjek hukum ;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa semuaidentitas terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh paraterdakwa sehingga yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah terdakwaterdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama terdakwa SUGIHERMANTO BIN ABDUL SALAM. dan terdakwa Il SWANDIKA KALU SANGAuIBIN SUKARNO sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan sebagaiterdakwa ; bahwa penekanan
Pengadilan PN BATAM Perdata
Putus : 25-10-2017 — Upload : 09-08-2018
Putusan PN BATAM Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Btm
Tanggal 25 Oktober 2017 — - JONNI TUMPAK SIHOMBING MELAWAN - PT. KBT PERKASA MANDIRI - KEE BENG TIONG - PT. TEGUH CITRA PRATAMA
93 — 45
  • Harus dikemukakan secara lengkap dan jelas tuntutantuntutan apa saja yangdikehendaki Penggugat untuk diputus oleh Pengadilan (Petitum);Menimbang, bahwa penekanan terhadap kejadian materiil serta hubunganhukum yang ada dalam kejadian dimaksud (fundamentum petendi) sebagai salahsatu persyaratan formal dari surat gugatan sebagaimana disebutkan di atas, makadalam praktek peradilan perdata di Indonesia selama ini, justru ketentuan ini menjadisangat penting dan menentukan karena dari syarat itu, akan dapat
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata
Register : 29-10-2019 — Putus : 14-07-2020 — Upload : 08-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 160/Pdt.G/2019/PN Smr
Tanggal 14 Juli 2020 — Penggugat:
PT. Migas Mandiri Pratama Kalimantan Timur
Tergugat:
PT HUSSOFHA MITRA KARYA
75 — 19
  • danatau nasional yang mengakibatkan tidak adanya pembeli sehinggaterhentinya kegiatan penjualan batu palu yang dapat dilakukan Tergugat.Bahwa hal ini mengakibatkan tersendatnya pembayaran cicilanpengembalian modal yang dapat dilakukan oleh Tergugat, sementaraPenggugat masih bellum melakukan perhitungan kembali daftarHalaman 10 dari 31 Putusan Nomor 160/Pdt.G /2019/PN Smr14.15.16.pengembalian modal yang telah dilakukan kepada Tergugat, akan tetapimanajemen Tergugat yang baru senantiasa melakukan penekanan
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 06-07-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 18-09-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 371/Pid.Sus/2020/PN Srh
Tanggal 16 September 2020 — Penuntut Umum:
ARDIANSYAH HASIBUAN, SH
Terdakwa:
ZUL FAISAL AMIR Alias BAYUNG
32 — 20
  • Untuk itu, penekanan unsurbarang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yangtepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yangdihadapkan sebagai Terdakwa (error in persona) dan tentang apakah ia terbuktimelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung padapembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukanseorang lakilaki yang bernama Zul Faisal Amir Alias Bayung sebagai Terdakwa,dan
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-04-2020 — Putus : 06-07-2020 — Upload : 10-07-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 178/Pid.Sus/2020/PN Srh
Tanggal 6 Juli 2020 — Penuntut Umum:
SURIANI, SH
Terdakwa:
ILAN SYAHPUTRA Als ILAN
48 — 27
  • Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalahadanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagaiTerdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagaiTerdakwa (error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung padapembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan lakilaki yang bernama ILAN SYAHPUTRA Alias ILAN sebagai Terdakwa
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 15-01-2020 — Putus : 06-04-2020 — Upload : 18-05-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 31/Pid.Sus/2020/PN Srh
Tanggal 6 April 2020 — Penuntut Umum:
ANDI HAKIM P. LUMBAN GAOL, SH
Terdakwa:
SUHERI Alias HERI
20 — 7
  • Untuk itu, penekanan unsur barangSiapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orangyang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegahterjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa(error in persona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidakmelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akanbergantung pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaantersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umummengajukan seorang lakilaki yang bernama SUHERI AliasHERI sebagai Terdakwa, dan
Pengadilan PN Sei Rampah Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-06-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 285/Pid.Sus/2020/PN Srh
Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
TUMPAK MANGASI SITOHANG, SH
Terdakwa:
ISMAIL Als BONYOK
56 — 13
  • Untukitu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebutsebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegahterjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (error inpersona), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatanyang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsurmateriel dari dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukanseorang Perempuan yang bernama ISMAIL Alias BONYOK sebagaiTerdakwa
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 30-11-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 24-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1384/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr
Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
MELDA SIAGIAN, SH
Terdakwa:
CANDRA NOVIANTO
73 — 61
  • Utr.yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yangdiuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur iniadalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuaidengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti tidaknya melakukanperbuatan yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiildari dakwaan yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan TerdakwaCANDRA NOVIANTO sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 06-06-2012 — Upload : 24-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 3309/Pid.B/2011/PN.Sby
Tanggal 6 Juni 2012 — TIMBUL DAUD MAURITZ NAINGGOLAN alias TIMBUL
55 — 9
  • Jadi yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap orang atau pribadiyang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku@MMAUL wee ssscemmenn seeesdari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segalatindakannya ; oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atauorang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan;Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa iaberidentitas seperti apa yang
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 25-02-2014 — Upload : 21-05-2014
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 17-K/PM I-04/AD/I/2014
Tanggal 25 Februari 2014 — Kopda Supirman
88 — 30
  • Karena penyalahgunaannarkotika akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perseoranganmaupun masyarakat, karena narkotika dapat merusak mental dan kejiwaanserta daya juang pecandunya, yang umumnya generasi muda harapan bangsa.Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahanataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannyatentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalahpenyalahgunaan narkotika.3.
Pengadilan PN SEMARAPURA Pidana Umum
Register : 28-01-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 25-03-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 7/Pid.Sus/2019/PN Srp
Tanggal 4 April 2019 — Penuntut Umum:
DWI PRIMA SATYA,SH
Terdakwa:
I NYOMAN WACA
24 — 20
  • Tanda kematian;e Lebam mayat pada leher ,punggung, pinggang, paha, berwarnamerah keunguan , yang hilang pada penekanan);e Kaku mayat pada rahang, leher anggota gerak atas dan bawah yangmudah dilawan;e Tanda pembusukan belum terbentuk;"g.
Pengadilan DILMILTI II JAKARTA Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 26-07-2012 — Putus : 03-08-2012 — Upload : 14-01-2013
Putusan DILMILTI II JAKARTA Nomor 48-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2012
Tanggal 3 Agustus 2012 — Serma (K) Dwi Indah Wahyuni
64 — 48
  • Bahwa pendapat Terdakwa yang menyatakan bahwa seharusnyaMajelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidanaterhadapterdakwa tidak berkepentingan baik secara langsung maupun tidaklangsung, baik terhadap diri sendiri maupun Kesatuan dan bebas daripenekanan maupun perintah, penekanan maupun pengaruh ataupesanan dari pihak lain sebagaimana ditentukan dalam pasal 150Undangundang No. 31 tahun 1997.f.
Pengadilan PN BANJARNEGARA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 14-02-2014 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN BANJARNEGARA Nomor 144_PID_SUS_2012_PN_BJN
Tanggal 14 Februari 2014 — PIDANA-HARDIAN AGUS STYONO als AAN Bin TUGIARNO
74 — 9
  • Narkotika golongan I bukantanaman 5Ad.1 Unsur Setiap orang.Menimbang, unsur pertama setiap orang, yang dimaksud setiap orang adalahmenunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orangsebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapatdipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, dengan demikian penekanan unsur iniadalah adanya kehadiran orang tersebut, tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukanperbuatan pidana itu) akan dibuktikan dalam pertimbangan
Pengadilan PTUN AMBON TUN Perijinan
Register : 09-05-2016 — Putus : 08-11-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PTUN AMBON Nomor 11/G/2016/PTUN.ABN
Tanggal 8 Nopember 2016 — PT. KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG (PERSEROAN), berkedudukan di Panin Bank Building 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Nomor 08 Tanggal 16 Februari 2004 diubah terakhir dengan Akta Nomor 07 Tanggal 15 Januari 2016 oleh Notaris Yulida Vincestra, S.H., yang diwakili oleh : Nama : BRIGADIR JENDERAL POLISI (PURN) Dr. Drs. PARASIAN SIMANUNGKALIT, S.H., M.H. ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur Utama PT. Kemakmuran Inti UtamaTambang (Perseroan) ; Tempat Tinggal : Panin Bank Building 5th Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat ; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. A. PATRAMIJAYA, S.H., LL.M. ; 2. FEBY MARANTA SUKATENDEL, S.H. ; 3. I GEDE NYOMAN MARTA ANTAREJA, S.H. ; 4. M. SUHERIAL AMIN, S.H. ; dan 5. M. SHOLIHUL HUDA, S.Sy. ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum PATRA M ZEN & PARTNERS, beralamat di Graha Marcella, Jalan Bintaro Utama III-A No. 12B, Bintaro Jaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2016 ; Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; L A W A N : 1. GUBERNUR MALUKU UTARA, tempat Kedudukan di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 01, Sofifi, Provinsi Maluku Utara ; Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : 1. SALMIN JANIDI, S.H., M.Hum., jabatan Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 2. BURNAWAN, S.H., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 3. MUSTAFA HASAN, S.H., jabatan Kepala Bagian Perundang-Undangan pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 4. MOCHTAR BADIN, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Sengketa Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 5. MUHDI SOAMOLE, S.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; 6. SOFYAN HADI, S.H., M.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara ; dan 7. SANI RAIS, S.H., jabatan Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara. Kesemuanya masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Raya Trans Halmahera Gosale Puncak No. 01, Sofifi, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 835/811/G tertanggal 03 Juni 2016 ; Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/1064/G tertanggal 18 Agustus 2016 memberikan kuasa kepada AKHMAD JAZULI, S.H., M.Hum. dan ASEP YUSDI HIDAYAT, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat SSAJ DAN ASSOCIATES, beralamat di jalan Tebet Dalam IV F, Nomor 88 Jakarta Selatan ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; 2. PT. WANA KENCANA MINERAL, berkedudukan berkedudukan di Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, berdasarkan Akta Berita Acara No. 100 Tanggal 17 Februari 2016 oleh Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., yang diwakili oleh : 1. Nama : HARUN NGADIMIN ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur Utama PT. Wana Kencana Mineral ; Tempat Tinggal : Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ; 2. Nama : LEE KAH HIN ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Pekerjaan : Direktur PT. Wana Kencana Mineral ; Tempat Tinggal : Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ; Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. JOHNSON PANJAITAN, S.H. ; 2. LUCIANA LOVINDA, S.H. ; dan 3. SAIFUL ANAM S.H. ; Ketiganya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor JOHNSON PANJAITAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Rasuna Said Tower Bakrie B. 621 Kuningan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor : 39/Kuasa J&P/VIII/2016 tertanggal 20 Agustus 2016 ; Dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 066/D.WKM/JKT/IX/16 tertanggal 16 September 2016 memberikan kuasa kepada : 1. MARYOKO, S.H. ; 2. CHRISTIAN J. I. L. PANGGABEAN, S.H. ; 3. ANDIKA BHAYANGKARA, S.H. ; dan 4. CARLOS J. A. SAMBOH, S.H., M.H. ; Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kartini Raya No. 4, RT.013, RW.005, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;
364 — 2083
  • Sedangkan Para TergugatI Intervensi/Pembanding memperoleh izin kuasapertambangan ~ eksplorasi yang sSasarannya dibawahpermukaan tanah;Berdasarkan Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1976bagaian Lampiran ke II poin 11 sub ii menyebutkan bahwa :42Bila ada pertindihan penetapan/penggunaan tahah tidakdapat dicegah, maka hak prioritas pertambangan harusdiutamakan ;Penekanan Peraturan Menteri Kehutanan R.I.Nomor P.64/Men.hutlI/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutandan berdasarkan ketentuan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 16-09-2014 — Upload : 28-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 PK/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 16 September 2014 — PT.JAYA READYMIX VS 1. JOHANES JONI ACHMAD, DK
74 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa: "Bagi Pekerja/ouruh yangmengundurkan diri atas kemauan sendiri yang tugas dan fungsinya tidakmewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima UangPenggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan Uang Pisahyang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturanperusahaan atau perjanjian kerja bersama";Kata "selain menerima Uang Penggantian Hak" dalam ayat ini adalah bentukpengulangan yang merupakan penekanan
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 02-05-2019 — Putus : 11-06-2019 — Upload : 14-06-2019
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 122-K/PM.II-08/AD/V/2019
Tanggal 11 Juni 2019 — Oditur:
Yanto
Terdakwa:
Nur Arifin
55 — 17
  • Padahaluntuk menjadi seorang anggota TNIAD, Terdakwa mengetahui Institusi TNIselalu menekankan didalam proses seleksi penerimaan menjadi Prajurit TNIAD tidak memakai atau dipungut biaya apapun dan telah ada penekanan dariKomandan Satuan dan sosialisasi bahwa dalam setiap pelaksanaan wervingpenerimaan Prajurit TNI tidak dikenankan dan dipungut biaya apapun daricalon peserta seleksi.3.