kepada Pedro Halim ;Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalamperkara lain.7Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (ima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Pontianak No. 09 / PID.SUS / TIPIKOR / 2011 / PN.PTK tanggal 17 Januari2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1Menyatakan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada TerdakwaPedro Halim tersebut telah terbukti,

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPontianak pada tanggal 09 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi besertadengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurutundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHAP jo Pasal 244KUHAP (Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana) terhadap putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak No. 09 / PID.SUS / TIPIKOR

,M.H., HakimHakimAd Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masingmasing sebagai Hakim Anggota, dandiucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelisdengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. MurgandaSitompul, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa.36Ketua,ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.Hakim Hakim Anggota,ttd./ H. Surachmin, S.H.,M.H.ttd./ Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.Panitera Pengganti,ttd./ Ny.

54) Akta Pendirian PT Raja Proyek tanggal 3 Desember 2006No.52 ;55) Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor W9700562HT.01.01Thn 2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT RajaProyek Tegal ;Barang bukti nomor 54 dan 55 dikembalikan kepada Terdakwa ; Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepadaTerdakwa :Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 13/PK/Pid.SusTPK/2016/PN Smg juncto Nomor 51/Pid.SusTPK/2014/PN Smg tanggal 07November 2016 yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor

Sumantri yang tertuang dalam putusan lengkap PengadilanNegeri Tipikor Semarang dengan Nomor 51/Pid.Sus/2014/PN. Tipikor.Smg ;Bahwa mengenai metode Penghitungan kerugian Keuangan Negarayang digunakan, sesuai dengan buktibukti yang diperoleh adalahsebagai berikut :i. Menghitung Nilai Pembayaran kepada PT Raja Proyeksetelah dikurangi pajak atas Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Tegal Barat Kota Tegal ;il.

ili)Dengan dasar metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negaraseperti diatas, yaitu huruf (i) dikurangi huruf (ii) menjadi hasil totalkerugian negara maka hasil/jumlah kerugian Keuangan Negara yangdi keluarkan BPKP menjadi tidak sah/cacat hukum dikarenakan hasilyang digunakan pada huruf (ii) bukan berasal dari orang/Tim Ahli yangdiakui keahliannya berdasarkan adanya surat keterangan ahli darilembaga terkait dalam hal ini LPJK (Lembaga Pengembangan JasaKonstruksi) Nasional ; Tersangka Tunggal dalam Tipikor

Supomo, SH Kav. 178 A , Tebet Jakarta Selatan berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 06 April 2013; Terdakwa ditahan oleh : 1 Penyidik (tidak dilakukan penahanan) ;2 Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2013 s/d 28 April 2013;Hakim TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 29 April2013 s/d 28 Mei 2013; 4 Ketua Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal29 Mei 2013 s/d 21 Juli 2013 ;Ow5 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Juli 2013 s/d26

Thomas Patria dari dakwaan primair .Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas, makaputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 23/Pid.Sus/TPK/2013/PN. JKt.

PUTUSANNomor : 341 K/PIDSUS/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : ALI RAHMAN Bin ABU BAKAR ;Tempat lahir : Amuntai (Hulu Sungai Utara) ;Umur / tanggal lahir : 28 tahun/15 Februari 1984;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Sungai Turak RT. 02 Nomor 35Amuntai Utara, Kabupaten Hulu SungaiUtara ;Agama : Islam;Pekerjaan

Balangan atas nama ALI RAHMAN.Tetap terlampir dalam berkas perkara;Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin Nomor : 18/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm., tanggal 20Agustus 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut ;1.Menyatakan Terdakwa ALI RAHMAN Bin ABU BAKAR tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanadalam Dakwaan Primair;Membebaskan

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah).TinggiMembaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanBanjarmasin Nomor : 12/PID.SUS/2014/PT.TPK.BUM., tanggal 16Oktober 2014 yang amar selengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banjarmasin, Nomor : 18/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm, tanggal 20Agustus 2014 yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikantentang

Membebankan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepadaTerdakwa, yang pada tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (limariburupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 13/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan,bahwa pada tanggal 05 Desember 2014, Terdakwa mengajukan permohonankasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Desember

LeopoldLuhut Hutagalung, S.H., M.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR padaMahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terouka untukumum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis serta dihadiri oleh HakimHakimAnggota tersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa danJaksa/Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua:ttid./ MS. Lumme, S.H. ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.ttd./ Dr.

Ketua Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal21 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016;7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 18Februari 2017;8. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Februari2017sampai dengan tanggal 20Maret 2017;9.

Rungkut Barata XIV32, Kota Surabaya, Jawa Timur, berdasarkan Surat KuasaKhusus tertanggal 25 Nopember 2016 dan telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Surabaya dengan No.Reg.336/HK.07/11/2016, tanggal 28Nopember 2016 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya Nomor 246/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby, tanggal 21 Nopember 2016tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;Setelah

membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 246Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby tanggal 21Nopember 2016tentang Penetapan Hari Sidang;Setelah membaca berkas perkara dan semua suratsurat lainnya yangberhubungan dengan perkara ini;Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut UmumNo.Reg.Perk :PDS05/BNGIL/10/2016tanggal 24 Nopember 2016 yang dibacakantanggal 28Nopember2016 di persidangan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan

Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari :SENIN, tanggal : 20 MARET 2017, oleh ROCHMAD, S.H., selaku Hakim KetuaMajelis, SAMHADI, S.H., M.H. dan MOCHAMAD MAHIN, S.H., M.H., Hakim Ad HocTipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya masingmasing sebagai Anggota, putusanmana diucapkan dalam sidang terobuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal :27 MARET 2017, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi olehHARIYANTO, S.H., M.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor

maka yang perlu dipertimbangkan adalah, apakah benar bahwa Penggugat/Terbanding telah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahHalaman 7 Putusan No.282/B/2019/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMmempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan kejahatan Jabatan,sehingga ia diberhentikan sebagai PNS ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat/Terbandingdalam gugatannya dan keterangan Tergugat/Pembanding dalam Jawabannyaserta memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 13/Pid.SUS/Tipikor

B A J 1,SH.PENGESAHAN:Salinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.PaniteraPanitera Muda Tipikor,H.SYAHRIR DAHLAN,SH.NIP.196511261989031004 Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 385/PID.SUS /2018/PT Mks

Maratua Rambe, SH.MH.d. t. o.2 Sigit Sutanto, SH.MH.PANITERA PENGGANTIUntuk salinan yang sama bunyinya olehWakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor d. t. o.Banda AcehSulaimanT. TARMULI,SHNip. 19611231 198503 1029Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 232/PID/2018/PT.BNA.

,M.HUntuk salinan yang sama bunyi oleh ;Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehPanitera.H.SAID SALEM, SH.MHNIP.19620616 198503 1 006Hal 11 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2017/PT.Bna

IslamPekerjaan : Wiraswasta (Mantan Kepala Desa Bantarkulon).Pendidikan : SMA.Nhi aTerdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :Penyidik sejak tanggal 8 September 2015 s/d 27 September 2015;Perpanjangan Penuntut Umum sejak 28 September 2015 s/d 06 November2015;Perpanjangan Ketua PN sejak 07 November 2015 s/d 06 Desember 2015;Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2015 s/d 23 Desember 2015;Perpanjangan KPN sejak tanggal 24 Desember 2015 s/d 22 Januari 2016;Hakim Pengadilan Tipikor

Semarang sejak tanggal 15 Januari 2016 s/d 13Febuari 2016;Perpanjangan Wakil Ketua PN Tipikor pada PN Semarang sejak tanggal 14Febuari 2016 s/d 13 April 2016;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 24 Maret 2016Nomor 76/Pen.PidTPK/2016/PT.

SusTPK / 2016/ PN Smg, tanggal27 Januari 2016;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Telah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri SemarangNomor 04 /Pen.Pid.SusTPK/2015/PN Smg tanggal 15 Januari 2016 tentangPenunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 04/Pen.Pid.SusTPK/2015/PN Smg tanggal15 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Telah mendengar pembacaan dakwaan;Telah memperhatikan alatalat bukti surat

Tahun 2011 ahli untuk 5 Terdakwa di PN Karanganyar danPengadilan Tipikor di PN Semarang.= Tahun 2012 ahli untuk 2 Terdakwa Pengadilan Tipikor diSemarang. Tahun 2013 ahli untuk 18 Terdakwa Pengadilan Tipikor diSemarang.

Tahun 2014 ahli untuk 14 Terdakwa Pengadilan Tipikor diSemarangBahwa saat ini ahli bekerja di BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah diBidang Investigasi sebagai Auditor Madya, dan saat memberikanketerangan ahli atas permintaan dari Kejaksaan Negeri Kajen berdasarkanpada surat Nomor B1316/0.3.45/Fd.1/11/2015 tanggal 4 November 2015perihal Permintaan Bantuan Keterangan Ahli dan Surat Tugas dari KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor ST1492/ PW11/ 5/ 2015tanggal 12 November 2015Bahwa Penjelasan

Hakim Pengadilan Tinggi /Tipikor banding Pekanbaru, sejak tanggal 12 Juni2017 ampai dengan tanggal 11 Juli 2017;7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal9 September 2017;8.

Tipikor K.A. SYUKRI, S.H.,M.H.dan Hakim Ad.Hoc. Tipikor H.YUSDIRMAN YUSUF, S.H.

1963;Jenis kelamin =: Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal i Desa Mulyoharjo RT. 06/RW. 04Kecamatan Jepara, Kabupaten JepaAgama : Islam;Pekerjaan i Pegawai BUMD pada PDAM KabuyJepara; Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :1Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret2013 ;Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2013 sampaidengan tanggal 29 April 2013 ;Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 13Mei 2013 ;Hakim Pengadilan Tipikor

Panitera pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa padatanggal 09 Januari 2014 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan TIPIKOR Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Januari 2014 dari Jaksa/ PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Januari 2014;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang

, bahwa putusan Pengadilan TIPIKOR Tinggi tersebut telahdiberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 31 Desember 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Januari 2014 sertamemori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 22 Januari 2014, dengan demikianpermohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggangwaktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena

HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis, dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu olehBambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Penuntut Umum ;AnggotaAnggota : Ketua:Ttd. Ttd.Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH. Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.Ttd.Prof. Dr.

., Halaman 14 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 3 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2014 ;5 Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dalam Perkno : 03/PID.SUS/2014/PN.KPG sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 20146 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Kupang pada Pengadilan NegeriKupang, sejak tanggal 16 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014 ;7 Dikeluarkan dari tahanan Rutan

PUTUSANNomor 540 K/Pid.Sus/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGyang memeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR pada tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : SITISALMA SANNANG, S.E ;Tempat lahir : Poso ;Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 13 Oktober 1967 ;Jenis kelamin : Perempuan ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Mangga III Nomor 1 KelurahanKamonji, Kecamatan Palu Barat, KotaPalu ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Direktris PT

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palu Nomor 03/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.PALU tanggal 03 Maret 2014yang amar selengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 15/Pid.Sus//2012/PN.PL tanggal 15 Oktober 2012, yangdimintakan banding tersebut

Dr.Mohamad Askin, S.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dantidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa dan Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd./ Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. ttd./Timur P. Manurung, S.H.,M.M.ttd./ Prof. Dr.

., M.M. di Pengadilan Tipikor Medan, yangmelakukan pemanggilan adalah Tim dari Kejaksaan Tinggi Medan;Bahwa sebagai Asisten Teknik dan Tim Monitoring, Pemohon adamelakukan pemeriksaan dan mengawasi pelaksanaan pengadaan kapaltersebut, hasil laporan Pemohon serahkan kepada panitia, namunkenyataannya kapal tersebut tidak pernah ada;Bahwa kami mengetahui Pemohon sudah melakukan monitoring danpengawasan dalam pengadaan kapal tersebut berdasarkan Berita Acarayang telah ditandatangani:;Bahwa faktanya penyerahan

Pardamean Silalahi untuk persidangan hari Seninpagi tanggal 15 Agustus 2016 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMedan, demikian halnya bukti surat P14 menerangkan Pemohon telah dipanggilsebagai saksi dalam perkara an. terdakwa Naik Syaputra Kaloko, SP, MM, Drs.Naik Capah dan Drs.

Pardamean Silalahi untuk persidangan hari Senin pagitanggal 5 September 2016 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T1 dan T3 tidak ada aslinya,sehingga berdasarkan Putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985 menyatakan bahwasurat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya,harus dikesampingkan sebagai surat bukti.Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22, T23,

atau azasazas hukum yang tidak tertulis danbersifat umum; dalam perkara ini misalnya faktorfaktor : negara tidak dirugikan,kepentingan umum dilayani dan Terdakwa sendiri tidak mendapat untung;Bahwa selama persidangan terungkap fakta yang menjadi fakta hukumbahwa tidak ada orang yang menerima aliran dana dari hasil uang pernbangunanjembatan waikolbota tersebut, oleh karena itu tidak ada orang yang diperkaya(halaman 93 dari 101 halaman Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2012/Pn.Tte);Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Ternate dalamputusannya mengakui bahwa tidak ada pihak yang diperkaya dari pekerjaanpembangunan jembatan Wai kolbota (betontuntas);Dengan demiklan maka terbukti, bahwa Putusan Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut berlawanan dengan:1.

Majelis Hakim Judex Facti mengadili tidak melaksanakan rasakeadilan.Bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah mengcopy paste dakwaan/tuntutanPenuntut Umum yang serta merta mengikuti segala halhal yang disampaikanPenuntut Umum;Dalam perkara cek pelawat (travel cek) yang melibatkan Deputi SeniorBank Indonesia. para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yangdidakwa/dituntut, diadili dan diputus dalam kasus korupsi dimana para Terdakwasebagian besar adalah para pembuat UndangUndang Tipikor yang

Terdapat faktafakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalamkualifikasi TIPIKOR, meskipun mempunyai kesamaan dengan tindak pidanaperpajakan sebagai berikut : Terdakwa Pujiyono selaku~ Bendahara bertindak menjalankankewenangan Terdakwa diangkat selaku Bendahara pada Suku DinasPendidikan Dasar SK.

Suaedysebesar 85% sebagaimana yang tertera dalam SSP, dan digunakanuntuk kepentingan pribadinya dan ada juga yang diserahkan kepadaAsep Saepullah dan SutrisnoBahwa berdasarkan hal tersebut, maka perobuatan Terdakwa yangbekerja bersamasama Purnomo, Edy Suaedy termasuk dalamkualifikasiTIPIKOR, meskipun mempunyai kesamaan dengan tindak pidana perpajakan,oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 43 A ayat (3) UndangUndang No. 28Tahun 2007, dapat diartikan, apabila terdapat bukti permulaan yang cukupditemukan TIPIKOR

, maka yang bersangkutan wajib diproses menurutketentuan TIPIKOR/lex Systimatis ;Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktafakta yang terungkap dipersidangan maupun uraianuraian di atas unsurunsur yang terkandung dalamPasal 3 yaitu unsur setiap orang telah terbukti karena Terdakwa sehat jasmanidan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya,unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atas suatukorporasi telah terbukti, niat itu ada sejak Terdakwa menghubungi

kepada saksi Melvia Dewi;Barang bukti berupa 1 (satu) bundel fotocopi dokumen keuanganNagari Tanjung Alai Tahun Anggaran 2016, tetap terlampir dalamberkas perkara;Barang bukti nomor 73 sampai dengan nomor 74, selengkapnyasebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Solok, tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 22/TIPIKOR

diperbaiki mengikuti ketentuan umum yang biasadipergunakan dalam penjatuhan pidana pengganti denda tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pulaternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari PemohonKasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut ditolakdengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 22/TIPIKOR

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 22/TIPIKOR/2018/PT.PDG., tanggal 14 November2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang Nomor 13/Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg.

pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 16September 2021 Nomor 53/Pid.SusTPK.Bdg/2021/PN Sby jo Nomor35/Pid.Sus/TPK/2021/PNSby, yang menerangkan bahwa padatanggal 16 Septeember 2021 Penuntut Umum telah mengajukanpermintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 September2021 Nomor 35/Pid.SusTPK/2021/PN Sby;Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya banding Perkara Tipikormelalui Pengadilan Negeri Trenggalek yang dibuat oleh PaniteraMuda Tipikor

tugas kejurusitaan kepada PenuntutUmum dan Terdakwa bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2021/PN.Sby. telah selesai diminutasi (geminuteerd) maka ia/kuasanya yangsah dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitug sejak menerimapemberitahuan ini diberikan kesempatan untuk memeriksa danmempelajari berkas yang bersangkutan di Kepaniteraan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya,sebelumberkas perkaara tersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor

Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Banding masingmasingsebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terobuka untuk umumpada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Hakim Ketua dengandidampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MuhammadJufri, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Rasminto, S.H., M.Hum. Robert Simorangkir, S.H., M.H.H.

Perintah Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta sejak tanggal 18Juli2019 sampai dengan tanggal 16Agustus2019 ;Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanTinggi DKI Jakarta sejak tanggal 17Agustus2019 sampai dengan 15Oktober2019 ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesiasejak tanggal 16Oktober2019 sampai dengan tanggal 14Nopember2019 ;Terdakwa Iswahyu widodo didampingi oleh Penasihat Hukum:Halaman. 2 dari 41 Hal.

HENING TYASTANTO, SH.CN., HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jakarta, masingmasing sebagaiHakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi JakartaNo.36/PID.SUS/TPK/ 2019/ PT.DKI., tanggal 10 September 2019 ditunjuksebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, dan mengadili perkara ini pada tingkatbanding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari , Rabu tanggal 16Oktober2019, oleh Ketua Majelis tersebut sertadihadiri para Hakim Anggota tersebut dan SUPYANTORO