., M.H. masingmasing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksadan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan KetuaPengadilan Tinggi / Tipikor Banda Aceh Nomor : 10/Pen.Pdt/2017/PT.BNAtanggal 16 Pebruari 2017 dan putusan tersebut diucapkanHalaman 10 dari hal 11 Putusan Nomor 7Pdt/2017/PT BNAdalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh KetuaMajelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Nur Afifah,S.H.

Penetapan perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengantanggal 4 November 2019;Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.PENGADILAN TINGGI tersebut :Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Acehtanggal 22 Oktober 2019 Nomor 238/PID/2019/PT BNA, serta berkas perkarahalaman 1 Perkara Nomor 238/Pid/2019/PT BNAPengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 19/Pid.Sus/2019/PN Ksp tanggal 20Mei 2019 dan suratsurat

No 237/Pdt.G/2020/PA.Stbputusan Majelis Hakim Nomor 953/Pdt G/2018/PA.Stob 6 September 2018(Copy Putusan Majelis Hakim PA Stabat (terlampir), namun karenapemohon tidak memiliki Kemampuan untuk membayar seluruh jumlah biayayang telah ditetapkan maka ikrar talak sampai sekarang belum dapatdilakSanakan, mengingat Pemohon adalah mantan Narapidana Tipikor yangsaat ini sudah tidak memiliki pekerjaan/penghasilan lagi;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut, Pemohon merasakehidupan rumah tangga Pemohon dan

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwaadalah perbuatan yang dapat membahayakan maut.Bahwa oleh karena perbuatan terdakwa dapat membahayakan maut bagisaksi korban, oleh karena itu kami berpendapat perbuatan yang dilakukanoleh terdakwa adalah penganiayaan yang mengakibatkan lukaluka berat,sebagaimana dimaksud dalam tuntutan kami yaitu melanggar pasal 351ayat (2) KUHP.Berdasarkan alasanalasan sebagaimana kami kemukakan di atas, dengan inikami mohon kiranya Pengadilan Tinggi/Tipikor

Rp 6.000, Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh2. Redaksi ......... Rp 5.000, Panitera.Be LOBES i swsrmass x Rp 3.000,4. Biaya proses .....Rp136.000,Jumlah ......... Rp. 150.000,H.SAID SALEM, SH.MHATIM ANANN TAT ANNE AN A ANHal 11 Putusan No.89/Pdt/2014/PT.BNA

maka yang perlu dipertimbangkan adalah, apakah benar bahwa Penggugat/Terbanding telah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahHalaman 7 Putusan No.282/B/2019/PT.TUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMmempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan kejahatan Jabatan,sehingga ia diberhentikan sebagai PNS ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat/Terbandingdalam gugatannya dan keterangan Tergugat/Pembanding dalam Jawabannyaserta memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 13/Pid.SUS/Tipikor

B A J 1,SH.PENGESAHAN:Salinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.PaniteraPanitera Muda Tipikor,H.SYAHRIR DAHLAN,SH.NIP.196511261989031004 Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 385/PID.SUS /2018/PT Mks

Maratua Rambe, SH.MH.d. t. o.2 Sigit Sutanto, SH.MH.PANITERA PENGGANTIUntuk salinan yang sama bunyinya olehWakil Panitera Pengadilan Tinggi/Tipikor d. t. o.Banda AcehSulaimanT. TARMULI,SHNip. 19611231 198503 1029Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 232/PID/2018/PT.BNA.

,M.HUntuk salinan yang sama bunyi oleh ;Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda AcehPanitera.H.SAID SALEM, SH.MHNIP.19620616 198503 1 006Hal 11 Putusan Nomor 13/Pid.Sus.Anak/2017/PT.Bna

Hakim Pengadilan Tinggi /Tipikor banding Pekanbaru, sejak tanggal 12 Juni2017 ampai dengan tanggal 11 Juli 2017;7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor TingkatBanding Pekanbaru, sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal9 September 2017;8.

Tipikor K.A. SYUKRI, S.H.,M.H.dan Hakim Ad.Hoc. Tipikor H.YUSDIRMAN YUSUF, S.H.

1963;Jenis kelamin =: Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal i Desa Mulyoharjo RT. 06/RW. 04Kecamatan Jepara, Kabupaten JepaAgama : Islam;Pekerjaan i Pegawai BUMD pada PDAM KabuyJepara; Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :1Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2013 sampai dengan tanggal 20 Maret2013 ;Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2013 sampaidengan tanggal 29 April 2013 ;Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 13Mei 2013 ;Hakim Pengadilan Tipikor

Panitera pada Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa padatanggal 09 Januari 2014 Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan TIPIKOR Tinggi tersebut ;Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Januari 2014 dari Jaksa/ PenuntutUmum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Januari 2014;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang

, bahwa putusan Pengadilan TIPIKOR Tinggi tersebut telahdiberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 31 Desember 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Januari 2014 sertamemori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 22 Januari 2014, dengan demikianpermohonan kasasi beserta dengan alasanalasannya telah diajukan dalam tenggangwaktu dan dengan cara menurut undangundang, oleh karena

HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agung sebagaiAnggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga olehKetua Majelis, dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu olehBambang Ariyanto, SH.,MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Penuntut Umum ;AnggotaAnggota : Ketua:Ttd. Ttd.Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH. Dr. H.M. Imron Anwari, SH.,Sp.N.,MH.Ttd.Prof. Dr.

IslamPekerjaan : Wiraswasta (Mantan Kepala Desa Bantarkulon).Pendidikan : SMA.Nhi aTerdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :Penyidik sejak tanggal 8 September 2015 s/d 27 September 2015;Perpanjangan Penuntut Umum sejak 28 September 2015 s/d 06 November2015;Perpanjangan Ketua PN sejak 07 November 2015 s/d 06 Desember 2015;Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2015 s/d 23 Desember 2015;Perpanjangan KPN sejak tanggal 24 Desember 2015 s/d 22 Januari 2016;Hakim Pengadilan Tipikor

Semarang sejak tanggal 15 Januari 2016 s/d 13Febuari 2016;Perpanjangan Wakil Ketua PN Tipikor pada PN Semarang sejak tanggal 14Febuari 2016 s/d 13 April 2016;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 24 Maret 2016Nomor 76/Pen.PidTPK/2016/PT.

SusTPK / 2016/ PN Smg, tanggal27 Januari 2016;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Telah membaca : Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri SemarangNomor 04 /Pen.Pid.SusTPK/2015/PN Smg tanggal 15 Januari 2016 tentangPenunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 04/Pen.Pid.SusTPK/2015/PN Smg tanggal15 Januari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Telah mendengar pembacaan dakwaan;Telah memperhatikan alatalat bukti surat

Tahun 2011 ahli untuk 5 Terdakwa di PN Karanganyar danPengadilan Tipikor di PN Semarang.= Tahun 2012 ahli untuk 2 Terdakwa Pengadilan Tipikor diSemarang. Tahun 2013 ahli untuk 18 Terdakwa Pengadilan Tipikor diSemarang.

Tahun 2014 ahli untuk 14 Terdakwa Pengadilan Tipikor diSemarangBahwa saat ini ahli bekerja di BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah diBidang Investigasi sebagai Auditor Madya, dan saat memberikanketerangan ahli atas permintaan dari Kejaksaan Negeri Kajen berdasarkanpada surat Nomor B1316/0.3.45/Fd.1/11/2015 tanggal 4 November 2015perihal Permintaan Bantuan Keterangan Ahli dan Surat Tugas dari KepalaPerwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah Nomor ST1492/ PW11/ 5/ 2015tanggal 12 November 2015Bahwa Penjelasan

Dalam unsur ketiga Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor harusdibuktikan adanya perbuatan Terdakwa yang bertentangan dengankewajibannya, misalnya Terdakwa meloloskan persyaratan dokumen yangseharusnya tidak bisa lolos karena isinya tidak benar, mempercepatproses permohonan dari yang seharusnya telah ditetapbkan, mempermudah dan memperlancar proses permohonan dengan caracara yangtidak benar dengan menerima imbalan uang, dan sebagainya.

HakimHakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung Rlsebagai HakimHakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiriHakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia,S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi :Jaksa /Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi Il :Terdakwa;HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ ttd./H. Hamrat Hamid, S.H. H. Mansur Kartayasa, S.H.,M.H.ttd./Prof.Dr.

Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor BandaAceh sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019;8. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Acehsejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : TAUFIK M. NOER, S.H.

., Halaman 14 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang sejaktanggal 3 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2014 ;5 Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang dalam Perkno : 03/PID.SUS/2014/PN.KPG sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 20146 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Kupang pada Pengadilan NegeriKupang, sejak tanggal 16 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 16 April 2014 ;7 Dikeluarkan dari tahanan Rutan

PUTUSANNomor 540 K/Pid.Sus/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGyang memeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR pada tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : SITISALMA SANNANG, S.E ;Tempat lahir : Poso ;Umur / tanggal lahir : 43 tahun / 13 Oktober 1967 ;Jenis kelamin : Perempuan ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Jalan Mangga III Nomor 1 KelurahanKamonji, Kecamatan Palu Barat, KotaPalu ;Agama : Islam ;Pekerjaan : Direktris PT

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Palu Nomor 03/Pid.Sus/TIPIKOR/2014/PT.PALU tanggal 03 Maret 2014yang amar selengkapnya sebagai berikut :Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 15/Pid.Sus//2012/PN.PL tanggal 15 Oktober 2012, yangdimintakan banding tersebut

Dr.Mohamad Askin, S.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dantidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi /Terdakwa dan Penuntut Umum.HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :ttd./ Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. ttd./Timur P. Manurung, S.H.,M.M.ttd./ Prof. Dr.

., M.M. di Pengadilan Tipikor Medan, yangmelakukan pemanggilan adalah Tim dari Kejaksaan Tinggi Medan;Bahwa sebagai Asisten Teknik dan Tim Monitoring, Pemohon adamelakukan pemeriksaan dan mengawasi pelaksanaan pengadaan kapaltersebut, hasil laporan Pemohon serahkan kepada panitia, namunkenyataannya kapal tersebut tidak pernah ada;Bahwa kami mengetahui Pemohon sudah melakukan monitoring danpengawasan dalam pengadaan kapal tersebut berdasarkan Berita Acarayang telah ditandatangani:;Bahwa faktanya penyerahan

Pardamean Silalahi untuk persidangan hari Seninpagi tanggal 15 Agustus 2016 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriMedan, demikian halnya bukti surat P14 menerangkan Pemohon telah dipanggilsebagai saksi dalam perkara an. terdakwa Naik Syaputra Kaloko, SP, MM, Drs.Naik Capah dan Drs.

Pardamean Silalahi untuk persidangan hari Senin pagitanggal 5 September 2016 di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T1 dan T3 tidak ada aslinya,sehingga berdasarkan Putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985 menyatakan bahwasurat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya,harus dikesampingkan sebagai surat bukti.Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22, T23,

atau azasazas hukum yang tidak tertulis danbersifat umum; dalam perkara ini misalnya faktorfaktor : negara tidak dirugikan,kepentingan umum dilayani dan Terdakwa sendiri tidak mendapat untung;Bahwa selama persidangan terungkap fakta yang menjadi fakta hukumbahwa tidak ada orang yang menerima aliran dana dari hasil uang pernbangunanjembatan waikolbota tersebut, oleh karena itu tidak ada orang yang diperkaya(halaman 93 dari 101 halaman Putusan No. 11/Pid.Tipikor/2012/Pn.Tte);Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan Negeri Ternate dalamputusannya mengakui bahwa tidak ada pihak yang diperkaya dari pekerjaanpembangunan jembatan Wai kolbota (betontuntas);Dengan demiklan maka terbukti, bahwa Putusan Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate tersebut berlawanan dengan:1.

Majelis Hakim Judex Facti mengadili tidak melaksanakan rasakeadilan.Bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah mengcopy paste dakwaan/tuntutanPenuntut Umum yang serta merta mengikuti segala halhal yang disampaikanPenuntut Umum;Dalam perkara cek pelawat (travel cek) yang melibatkan Deputi SeniorBank Indonesia. para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yangdidakwa/dituntut, diadili dan diputus dalam kasus korupsi dimana para Terdakwasebagian besar adalah para pembuat UndangUndang Tipikor yang

Terdapat faktafakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa termasuk dalamkualifikasi TIPIKOR, meskipun mempunyai kesamaan dengan tindak pidanaperpajakan sebagai berikut : Terdakwa Pujiyono selaku~ Bendahara bertindak menjalankankewenangan Terdakwa diangkat selaku Bendahara pada Suku DinasPendidikan Dasar SK.

Suaedysebesar 85% sebagaimana yang tertera dalam SSP, dan digunakanuntuk kepentingan pribadinya dan ada juga yang diserahkan kepadaAsep Saepullah dan SutrisnoBahwa berdasarkan hal tersebut, maka perobuatan Terdakwa yangbekerja bersamasama Purnomo, Edy Suaedy termasuk dalamkualifikasiTIPIKOR, meskipun mempunyai kesamaan dengan tindak pidana perpajakan,oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 43 A ayat (3) UndangUndang No. 28Tahun 2007, dapat diartikan, apabila terdapat bukti permulaan yang cukupditemukan TIPIKOR

, maka yang bersangkutan wajib diproses menurutketentuan TIPIKOR/lex Systimatis ;Menimbang, bahwa berdasarkan pada faktafakta yang terungkap dipersidangan maupun uraianuraian di atas unsurunsur yang terkandung dalamPasal 3 yaitu unsur setiap orang telah terbukti karena Terdakwa sehat jasmanidan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya,unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atas suatukorporasi telah terbukti, niat itu ada sejak Terdakwa menghubungi

kepada saksi Melvia Dewi;Barang bukti berupa 1 (satu) bundel fotocopi dokumen keuanganNagari Tanjung Alai Tahun Anggaran 2016, tetap terlampir dalamberkas perkara;Barang bukti nomor 73 sampai dengan nomor 74, selengkapnyasebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Solok, tetap terlampir dalam berkas perkara;Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 22/TIPIKOR

diperbaiki mengikuti ketentuan umum yang biasadipergunakan dalam penjatuhan pidana pengganti denda tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pulaternyata putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan denganhukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari PemohonKasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut ditolakdengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor 22/TIPIKOR

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Padang Nomor 22/TIPIKOR/2018/PT.PDG., tanggal 14 November2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Padang Nomor 13/Pid.SusTPK/2018/PN.Pdg.