Ditemukan 17793 data
15 — 1
Fotokpy Surat Keterangan dari BLUD UPT Puskesmas Dawe atasnama Diyan Fritayatun Nisak tanggal 27 Agustus 2019, telahdinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti P.7;Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksisaksi,yaitu:Penetapan Nomor 153/Pdt.P/2019/PA.Kds. halaman 4 dari 81. M. Zainal Abidin bin Marlan, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaanBuruh, tempat kediaman di RT.003 RW. 008 Desa Cendono, KecamatanDawe, Kabupaten Kudus;2.
CHR Herbambang
56 — 2
telahtermuat dalam Penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonanPemohon beralasan untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dari Pasal 59 Perpres Nomor96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil mengatur bahwa:(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada DisdukcapilKabupaten/ Kota atau UPT
22 — 29
TlgBahwa, akibat perselisihan itu, Tergugat keluar dari rumah bersama,sejak tahun 2018;Bahwa, selama berpisah, Tergugat tidak pernah memberi nafkah dankomunikasi dengan Penggugat;Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernahdilakukan oleh pihak saksi sendiri dan keluarga kedua pihak, namuntidak berhasil;Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat danTergugat;Alwi bin Ali Baduba, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaanPedagang, bertempat tinggal di UPT Tambak Sari, Kecamatan
105 — 56
Sinuraya,Pengadilan Negeri tersebut:lakilaki, umur 53 tahun, tanggal lahir 19 Juni1961, kewarganegaraan Indonesia, agamaKristen Protestan, pekerjaan Pegawai NegeriSipil (PNS) pada UPT Dinas Pendidikan Dasar,alamat Desa Huta Imbaru, Kecamatan SiempatNempu, Kabupaten Dairi, selanjutnya disebutsebagai : Penggugat;Melawan:perempuan , umur 53 tahun, tanggal lahir 08April 1962, kewarganegaraan Indonesia, agamaKristen Protestan, pekerjaan Pegawai NegeriSipil (PNS) di kantor Dinas Pendidikan, alamatdahulu
Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya tidakmengajukan buktibukti surat apapun, namun menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan buktibukti yangdiajukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulumemperhatikan halhal yang bersifat formal dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa di dalam surat gugatannya, Penggugat menerangkan bahwaPenggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada UPT
ketentuan Pasal 12 PeraturanPemerintah yang sama, menyatakan bahwa pemberian atau penolakan pemberian izinuntuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan untuk beristri lebihdari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), dilakukan oleh pejabat secaratertulis dalam jangka waktu selambatlambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerimapermintaan izin tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di persidangan Penggugat telahmenyerahkan Surat Izin Perceraian Nomor 98 UPT
Gukguk, S.Pd., selaku Kepala UPT Bina Dikdas KecamatanSiempat Nempu Kabupaten Dairi kepada Majelis Hakim yang mana di dalam surat tersebutmenerangkan pada pokoknya bahwa kepala UPT Bina Dikdas Kecamatan Siempat Nempu,Kabupaten Dairi telah memberikan Izin kepada Jabalutan Rajagukguk, N.LP19610619198012100, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melakukan perceraiandari istrinya yang bernama Sriulina, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan secara formalgugatan Penggugat dapat diterima agar dapat diperiksa
16 — 6
FotoKopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantindari UPT Puskesmas Tanjungrejo Kabupaten Kudus a.n. Vera Widia Sari,telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, buktiP.6;Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksisaksi,yaitu:1. Udi Santoso bin Sutari, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,tempat kediaman di RT.02 RW.03 Desa Tergo, Kecamatan Dawe,Kabupaten Kudus;2.
SEPTINO DOPEN GEDAN
41 — 17
UndangUndang Hukum Perdatatersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang manadalam daerah hukumnya registerregister itu nyata telah atau sedianya harusdiselenggarakannya;Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2021/PN NnkMenimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 59 Peraturan Presiden No. 96Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk DanPencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukanpada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT
79 — 24
,(Pegawai tidak tetap) ; Masingmasing WargaNegara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil /Dosen, Pegawai Tidak Tetap, yangdiperbantukan di Lingkungan Universitas Hasanuddin dengan memilih kediaman hukumpada Kantor Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Konsultasi dan Bantuan Hukum UniversitasHasanuddin, Jalan Perintis Kemerdekaan KM.10 Gedung Rektorat Lt,5 KampusUniversitas Hasanuddin Tamalanrea, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20April 2015 ; untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT IT /PEMBANDING;MELAWAN1
RAKA APRIZKI SOEROSO ,SH
Terdakwa:
REZKI YUDISTIRA Alias EKI Bin MUH. RIZAL
56 — 33
,M.Si Bin Muhammad Tahir Tompo selaku Kepala UPT SMA Negeri 19 Kabupaten Bulukumba.
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).
., di bawahsumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut : Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala UPT SMA Negeri 19 KabupatenBulukumba. Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul03.00 Wita, bertempat di SMAN 19 Bulukumba yang terletak di JI. SukunKelurahan Jalanjang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 14.00Wita, saksi A.
Menyatakan barang bukti berupa: 1 (Satu) unit televisi LCD 24inch merk SHARP berwarna hitam. 1 (satu) unit speaker aktif merk Politron. 1 (Satu) unit LCD Proyektor merk EPSON berwarna putih.Dikembalikan kepada yang berhak, yakni pihak SMA Negeri 19 KabupatenBulukumba melalui saksi Sahabuddin, S.Pd., M.Si., Bin Muhammad Tahir Tomposelaku Kepala UPT SMA Negeri 19 Kabupaten Bulukumba.6.
FAUZAN AZMI, SH
Terdakwa:
EDISON TURNIP, SE
112 — 58
- 1 (satu) berkas Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Disnaker Propinsi Sumatera Utara No.Print; 1197-7/DTK/WIL-II/SU/2018, tanggal 11 April 2018, kepada Edison Turnip, SE.
- 1 (satu) berkas Surat Perintah yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Disnaker Propinsi Sumatera Utara No.Print: 1523-7/DTK/WIL-II/SU/2018, tanggal 08 Mei 2018, kepada Edison Turnip, SE.
- 1 (satu) unit Hand Phone Android Merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia warna biru.
- 1 (satu) buah Flashdisk warna putih merk TOSHIBA.
ELSA MUTAHARA
28 — 18
Lahir Pemohon pada Akta Kelahiran yang tertulis dan terbaca yaitu Elsa Agnesia lahir di Belajen tanggal 12 November 2004, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon yang tertera yakni Elsa Mutahara lahir di Enrekang, tanggal 20 Desember 2004 adalah keliru/salah dan yang sebenarnya adalah Elsa Agnesia lahir di Enrekang, tanggal 21 Desember 2004 sebagaimana yang tertera pada Surat Keterangan Lulus Nomor: 420/318-UPT
39 — 11
JHONATAN MARCELLINO oleh karena itu dengan Pidana Pembinaan Dalam Lembaga di UPT Marsudi Putra Kota Surabaya selama 8 (delapan) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para Anak ;
- Menetapkan para Anak tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) dos book handphone merk Redmi Note 8, warna biru silver;
- 1 (satu) unit SIM card
SEVENTORA NAPITUPULU
12 — 5
dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Medan pada tanggal 19 Januari 2009, tertulis telah lahir Fycha Anggita Lumbantobing anak ke dua, perempuan dari suami-istri : Freddy Lumbantobing dan Seven Tora Napitupulu dan diperbaiki menjadi telah lahir Fycha Anggita Lumban Tobing anak ke dua, perempuan dari suami-istri : Freddy Lumban Tobing dan Seventora Napitupulu sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon Nomor: DN-07/D-SD/13/0272769 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah UPT
SISKA
24 — 14
wonnnnnne Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohontersebut dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang PerubahanAtas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang AdministrasiKependudukan Jo Pasal 59 Ayat (1) Peraturan Presiden R.I (Perpres)Nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil yang menyebutkan bahwa Pembetulanakta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kotaatau UPT
25 — 3
SaifulAnwar Malang kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malang, tertanggal 21 April2009 (bukti P.6); oe eeeccseecssecsseeeesseeseessecaecsaecseeeseeseessecsaecsaecaeeeaeeseeeaecsaecsaecaaeeseeseeeeeenaeesFotocopy Berita Acara Penyerahan Anak dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Malangkepada Kepala UPT Pelayanan Sosial Asuhan Balita (PSAB) Sidoarjo, tertanggal 21April 2009 (bukti P.7); 0... ee eeeesescessecssecsseecesseeseessecsaeceaecsaeeneeseeesecsaecaaecseeeneeseesaeesaeonaeeaeeFotocopy Keputusan
NOPITA ROTUA PASARIBU
18 — 5
Efisien dan efektif;Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 69Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, bahwa untuk dapat tercapainyakemudahan dan efektif serta efisiennya suatu pelayanan pendaftaran pendudukdan pencatatan sipil maka Disdukcapil Kabupaten/Kota dan UPT DisdukcapilKabupaten/Kota antar daerah saling berkoordinasi dalam memberikanpelayanan;Menimbang bahwa dengan berdasarkan prinsipprinsip pelayananpendaftaran
18 — 10
Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempattinggal di rumah orang tua Termohon di Desa SidoMakmur UPT SP.I selama 6 bulan, terakhir di rumahbersama di alamat Pemohon tersebut diatas selama 3tahun 8 bulan, telah dikaruniai 1 orang anak bernamaXXXXX Dinti xXxxxx Uumur 5 tahun;3.
194 — 75
Dharma Wira WijayaHalaman. 40 dari.Hal 59 Putusan Nomor 174/Pdt/2019/PT DPS.berbatasan langsung dengan kawasan hutan Tahura NgurahRai Kelompok Hutan Prapat Benoa (RTK.10) dan tidak terjadipelanggaran (peta terlampir).4) Berdasarkan Berita Acara Hasil pengukuran oleh Tim DinasKehutanan Propinsi Bali, UPT Tahura Ngurah Rai dan Balai PemantapanKawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar Nomor: 81/BA/X/2017, tanggal 2Oktober 2017 terhadap lokasi hak atas tanah dari pemohon An.
DharmaWira Wijaya; sesuai surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten BadungNomor: 473/00251.03.200/XI/2017 Tanggal 22 September 2017, makaKepala UPT. Tahura Ngurah Rai meng~luarkan Surat Keterangan Nomor:522/366/UPT.Tahura.Dishut yang menyatakan bahwa lokasi tanah hak milikNomor SHM 3820 berbatasan dengan Kawasan Hutan Tahura Ngurah Rai(RTK.10) diantara pal batas hutan B./THR.167, B.
DinasKehutanan Provinsi Bali melalui UPT Tahura Ngurah Rai. Dasar KewenanganPengelolaan Kawasan Tahura Ngurah Rai adalah sebagai berikut :1)2)Bahwa Gubernur Bali cg.
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) ProvinsiBali, termasuk UPT Tahura Ngurah Rai, terakhir diatur dengan PeraturanGubernur nomor 111 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Rincian TugasPokok Unit Pelaksana Teknis diLingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Bali (Aturan Pelaksanaan dariPerdaProvinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah).Dalam hal pemantapan kawasan hutan setiap 5 (lima) tahun sekali diadakanrekonstruksi batas kawasan hutan.
UPT Tahura Ngurah Rai. Sampai dengan saat ini Tergugat VItidak pernah menerima pemberitahuan tentang SHM bagian dari SHM yangoverlaping dengan Kawasan Hutan tTahura Ngurah Rai.
1.RUDY W PANJAITAN, SH MH
2.SUHELFI SUSANTI, SH
3.DIAN EKA LESTARI,SH MH
4.HIKMAT LASE, SH
5.HASBULLAH, SH
Terdakwa:
1.ANDHY KRISNAPATI bin MULYONO
2.AHMAD BAZURY bin AHMAD SATIRI
3.IRVAN OCTAVIAN, SE MM Bin EBET
84 — 56
IDA LIDIA selaku PPK tentang pekerjaan Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dinas Kesehatan Dan UPT;
- Surat Penunjukan Penyedia Pengadaan Jasa Pengamanan Kantor Dinas & UPT, Nomor : 900/6-02/SPPBJ/PPK Peng/ Dinkes/IV/2013, tanggal 29 April 2013 kepada Yth. PT.
Estika Gunaprima;
- Nota Dinas dari Kasubag Umum dan Kepegawaian selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Nomor : 800 / / PPTK / Dinkes / III / 2013, tanggal 25 Maret 2013 tentang Pelaksanaan Pengadaan Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dinas Kesehatan & UPT;
- Nota Dinas dari Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan kepada Pokja Unit Layananan Pengadaan (ULP), Nomor
: 800 / / PPK / Peng/Dinkes / III /2013, tanggal 27 maret 2013 tentang Pelaksanaan Pengadaan Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dinas Kesehatan & UPT;
- Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Nomor : 800 / / PPK / Peng / Dinkes / III / 2013, tanggal 27 Maret 2013 dengan nilai Rp. 2.974.166.000,-;
- Kerangka Acuan Kerja Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dan Rumah Dinas Kegiatan Penyediaan Layanan Jasa Penunjang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan;
- Copy Berstempel Asli Nota Dinas dari Pejabat Pembuat Komitmen Sdri. drg. Hj.
- Copy Legalisir Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan, Nomor : 810 / Kep.11-Huk/2013, tanggal 14 Januari 2013 tentang Pembentukan Sekretariat Unit Layanan Pengadaan dan Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang Selatan;<
DYAH INDRIASTUTI BU, S.SIT kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, Nomor : 800/0225c/PPTK/Dinkes/II/2013, tanggal 25 Pebruari 2013 tentang Pelaksanaan Pengadaan Belanja Jasa Pengamanan Kantor Dinas Kesehatan & UPT;
IRVAN OCTAVIAN, SE untuk melaksanakan pengadaan jasa pengamanan Kantor Dinas & UPT pada Kepanitianaan Pengadaan Jasa Pengamanan Kantor Dinas & UPT dan memberikan jadwal pelelangan kepada Koordinator Pokja Pengadaan Jasa Lainnya;
11 — 2
Kepala Keluarga XXXXX (Pemohon), (buktiP.2);Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor XXXXX tanggal 13 Maret 2018,yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXX,Kabupaten Jepara, (bukti P.3);Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 14 Mei 2001, yangdikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXxX,Kabupaten Jepara, (bukti P.4);Asli Surat Keterangan Dokter tertanggal 23 Maret 2018, yang dikeluarkanoleh UPT Puskesmas XXXXX, (bukti P.5);Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon
UMY RAHMAYDA
44 — 17
PeraturanPerundangundangan yang berlaku yaitu sebagaimana Pasal 71 ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan joUndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan (1) Pembetulan AktaPencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulisredaksional;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 59 Perpres No.98 tahun 2018tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipilyaitu:(1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh DisdukcapilKabupaten/Kota atau UPT