Bersifat partai ;Halaman 19 dari 41 Salinan Putusan No.10/Padt.G/2016/PA.Lbj2. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ;3. Memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan ;4. Ditandatangani oleh pejabat yang membuat ;Menimbang, bahwa syarat meteriil akta otentik harus memenuhitiga syarat yakni: Pertama, isi yang tersebut dalam akta otentikberhubungan langsung dengan perkara yang disengketakan.

Tindakan Abertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanPasal 1340 KUHPerdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukanexception in persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagaitergugat keliru21.

penugasan karena: a. mengundurkan diri; b. mencapai batasusia pensiun Guru; c. diangkat pada jabatan lain; d. tidak mampusecara jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankankewajibannya; e. dikenakan sanksi hukum berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; f. hasilpenilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan palingPutusan Nomor 96/G/2020/PTUNMdn Halaman 1211.12.rendah Baik; g. tugas belajar 6 (enam) bulan berturutturut ataulebih; h. menjadi anggota partai

Menetapkan Terdakwa tetap ditahanMenetapkan barang bukti berupa:a #1 (satu) unit mobil Truck Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BA8238 RL dengan Nomor Rangka : MJEFM1JNPSJD11731 dan NomorMesin : JO8CTGJ11728 beserta kunci kontak dan STNK asli atas namaJuliando.e 1 (satu) lembar Surat Asli Delivery Order (DO) Pengambilan Barang/Pupuk sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram dengan Nomor DO :8041/1 7/4847/TSP dengan Nomor Seri : 002/AJ/DO/1/15, Partai 275,050(dua ratus tujuh puluh lima koma

Berdasarkanmanifest penerbangan maskapai Lion Air danSriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo,terdapat satu perjalanan dinas pada tanggal 26Agustus 2008 atas nama UP namun berdasarkanpengakuan UP, hal ini untuk kepentingan pribadibukan untuk kepentingan dinas yang ditunjukkandengan adanya undangan partai di Pekanbaru.Selain itu untuk tiga perjalanan dinas lainnya tidakditemukan nama UP dalam manifest penerbangansebesar Rp46.400.000,0015.Pelaksanaan Perjalanan DinasLuar Daerah oleh FARIDUSMANuntuk

Berdasarkanmanifest penerbangan maskapai Lion Air danSriwijaya Air keberangkatan dari Gorontalo,terdapat satu perjalanan dinas pada tanggal 26Agustus 2008 atas nama UP namun berdasarkanpengakuan UP, hal ini untuk kepentingan pribadibukan untuk kepentingan dinas yang ditunjukkandengan adanya undangan partai di Pekanbaru.Selain itu untuk tiga perjalanan dinas lainnyatidak ditemukan nama UP dalam manifestpenerbangan sebesar Rp46.400.000,0015.Pelaksanaan Perjalanan DinasLuar Daerah oleh FARIDUSMANuntuk

166Putusan No. 02/Pid.Sus Tipikor/2013/PN.GtloBahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi penerimaan uang melaluibendahara pengeluaran untuk anggaran perjalamnan dinas keluar daerahtetapi tidak menerima anggarannya;Bahwa saksi menerima uang perjalanan dinas sebelum berangkat;Bahwa saya menerima uangnya dari bendahara;Bahwa setiap melakukan perjalanan dinas anggota dewan memakaipendamping;Bahwa saksi mengetahul adanya perjalanan fiktif ini setelah akhir masajabatan saya;Bahwa saksi berasal dari Partai

;Bahwa saksi membantah tandatangan atas nama saksi pada kwitansipenerimaan uang yang diperlihatkan dipersidangan;Bahwa saksi melakukan perjalanan di Tahun 2008 untuk kepentingan Partai,biaya yang saya pakai bukan dari biaya perjalanan dinas, perjalanan sayadibiayai oleh Ketua DPD PAN FERIYANTO MAYULU;Bahwa BKU dipegang oleh bendahara pengeluaran;Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidakmengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi;13. Hj. NELLY MARJUN, S.

Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrakyang digariskan pasal 1340 KUH Perdata.

Dalam kasus tersebut, tindakanmenarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidakmempunyal hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan.Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanHalaman 30 dari 65 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Bdwpasal 1340 KUH Perdata. Oleh karena itu, C dapat mengajukan exceptioin persona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru.Dengan tidak terdaftarnya cek dengan No.

empat milyar dua ratus embilas juta Sembilan puluh ribu rupiah )sehingga dalam buku tabungan baik di Bank BNI 1946, CIMB Bankdan BCA tidak terdapat adanya saldo; disamping itu namanama petanibawang yang tercantum yang telah dibayarkan sebelum bercerai terdapat7 orang yang sama dengan nama yang tercantum dalam perkara yangsekarang;Bahwa sewaktu Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suamiisteri yang sah, antara Penggugat dan Tergugat mempunyai usahadagang bawang merah secara bersamasama dalam partai

HIR dapat digunakan untuk memutus perkara ini, hal inisesuai pula dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI no. 1200K/Pdt/ 2008Tanggal 22 Desember 2008 yang mengandung absiraksi hukum apabila pihakpihak tidak dapat membuktikaan asalusul uang yang digunakan maka buktipersangkaan dapat diterapkan dalam perkara tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karenasebagaimana faktafakta hukum yang telah diuraikan di atas bahwa usahadagang Penggugat dengan Tergugat tergolong usaha dalam partai

badan negara tapi anggotanya tidak boleh anggota partai politik danbahkan dia tidak boleh terlibat dalam industry.Bahwa KPI dapat melakukan peneguran, seharusnya teguran tersebut dapatdijadikan dasar Kemeninfo untuk tidak memperpanjang izin atau mencabut izin.

Contohnya bahwa sesuai data iklankampanyekampanye Pileg dan Pilpres 2004 partai yang paling banyakiklannya adalah Hanura, kemudian Demokrat dan PAN, kenyataannyapartai pemenang adalah PDIP, kemudian GOLKAR sedangkan HANURAberada diururan 10; Bahwa menurut data yang saksi miliki, biaya iklan Pilpres yang paling besaradalah dari pasangan Prabowo Hatta sebesar Rp. 1,86 milyar,kenyataannya pemenang Pilpres adalah pasangan Jokiwi Yusuf Kalla;Halaman 57 dari 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor :454/Pdt.G/

Menjadi pengurus partai politik;.

kepentingan umum;membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggotakeluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan / atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai

Kas Pengeluaran Bank SULUT bulan Januari s/d Desember 2011;5. 12 (dua belas) eksemplar Photocopy Buku Kas Umum Manual bulan Januari s/d Desember 2011;6. 142 (seratus empat puluh dua) bundel dokumen untuk Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Sosial Kemasyakatan Tahun 20117. 7 (tujuh) bundel dokumen untuk Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Sosial Tahun 20118. 60 (enam puluh) bundel dokumen untuk Kegiatan Bantuan Sosial Bidang Pendidikan Tahun 20119. 6 (enam) bundel dokumen untuk Kegiatan Bantuan kepada Partai

Pasal 45 ayat (1) yangmenyatakan bahwa "Belanja BantuanSosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf e digunakanuntuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosialkemasyarakatan dalam bentuk uang/ataubarang kepadakelompok masyarakat /anggota masyarakat dan partai politik.4.

Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa *Belanja BantuanSosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf e digunakanuntuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosialkemasyarakatan dalam bentuk uang/ataubarang kepadakelompok masyarakat /anggota masyarakat dan partai politik.4.

Bahwa sebagai Kepala Daerah dari partai politik yang agamis eq Partai Bulan Bintang(kalau tidak salah) seharusnya Tergugat III beserta jajarannya harus melindungi danmenjaga "eksesekses dan dampak negative" yang mungkin timbul dari kegiatan usaharestaurant dan cafe yang juga menyediakan tempat karaoke, karena sudah menjadirahasia umum bahwa tempattempat "karaoke" patut diduga telah disalahgunakan untukhalhal yang diduga bersifat negative dan meresahkan warga schingga sudah seharusnyaTerguat III IV

Dan yangsebenarnya yang memutar balik fakta adalah Penggugat Rekonvensi,karena hubungan Tergugugat Rekonvensi dengan Ibu Alfisah, hanyahubungan dalam ke Partaian di Partai NASDEM dan juga rekan kerja karnawaktu itu Alfisah sebagai Ketua DPR Kotabaru dan Tergugat RekonvensiBupati Kotabaru. silakan Penggugat Rekonvensi buktikan pada acaraPerbuktian Persidangan selanjutnya;5.

membimbing Termohon Konvensi yang adaadalah sebaliknya; Bahwa, Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon;Menimbang, bahwa atas Duplik Termohon tersebut, Pemohon telahmengajukan Rereplik yang pada pokoknya dapat disimpulkan oleh MajelisHakim sebagai berikut : Bahwa, Prihal Ibu Xxxxx, sudah selesai dengan Musyawarah dan itudiketahui dengan baik oleh Termohon; Bahwa, tidak benar Pemohon selingkuh apalagi menikah secara sirridengan Alfisah, yang benar adalah hanya sebatas hubungan dalam kePartaian di Partai

Mengumpulkan berita berita tentang partai partai Islamyang berjuang dalam Demokrasi dengan tujuan menggalangUmat/Masyarakat guna meyakinkan Masyarakat jika systemDemokrasi itu salah.8. Membuat data data sejarah tentang kegagal gagalanpemilu diberbagai negara didunia untuk menegakkan syariat Islamdan untuk menegakkan syariat Islam tersebut lebih baik digunakandengan cara STRATEGI TANKIM." Bahwa khusus untuk bidang ALWI terdapat aturan dalamberkomunikasi yaitu1.

HASNA adalah lstri dari SARIPADA;Bahwa pekerjaan SARIPADA saksi kurang jelas tetapi terkhir adalahpengurus dari salah satu partai yaitu partai Demokrat;Bahwa saksi mengetahui jika SARIPADA pernah berganti nama padasaat saksi menjadi saksi pada persidangan kurang lebih 1 (satu) tahunyang lalu;Bahwa saksi tidak tahu soal perjanjian peminjaman tersebut;Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Para Penggugat dan ParaTergugat menerangkan akan menangapinya dalam kesimpulan;2.

Kecamatan Danau Kembar ,diambil oleh terdakwa tampa suratkuasa dari Pemohon Proposal,serta uang tersebut diterima penuh olehterdakwa sesuai dengan yang disetujui dalam proposal,seperti pengakuansaksi Riva Rusadi,saksi Fitri;eBahwa perbuatan terdakwa tersebut menyalahi prosedur mengenai aturanpenggunaan Dana Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalam PeraturanBupati Nomor 13 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, BantuanKeuangan pada Partai

ketiga,( terdakwa) tampa surat kuasa,kwitansi tandaterima tidak ditanda tangani oleh penerima bantuan Sosial,serta dana nyatidak dierima lansung oleh yang mengajukan proposal )e Bahwa dana yang disalahgunakan = terdakwamerupakan dana Bantuan Sosial Penggunaan danaBantuan Sosial yang dianggarkan dan diatur dalam APBDTahun 2009 dan Tahun 2010 serta Peraturan Bupati Nomor13 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, BantuanSosial, Bantuan Keuangan pada Partai

.215.800.000, (dua ratus lima belas juta delapan ratus riburupiah );Bahwa dana yang disalahgunakan terdakwa merupakan dana Bantuan Sosialpada tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 dalam DIPA KabupatenSolok dianggarkan bantuan sosial untuk kesejahteraan masyarakat yang ada didalam wilayah Kabupaten Solok yang penggunaannya diatur dalam PeraturanBupati Solok No.13 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Solok Nomor 4 Tahun 2010tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuanganpada Partai

adalah sebagai berikut;bahwa sebagian besar proposal yang mengatas namakan pengurusorganisasi kemasyarakatan dan tidak ditandatangani proposal nya olehmereka,akan tetapi pencairan dana nya tidak sampai ke tangan mereka;e Bahwa perbuatan terdakwa tersebut menyalahi prosedur mengenai aturanpenggunaan Dana Bantuan Sosial sebagaimana tercantum dalamPeraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 dan Peraturan Bupati Nomor 4Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah, Bantuan Sosial,Bantuan Keuangan pada Partai

Putusan 10/G/2015/PTUN.PLKtanggal 6 Oktober 2009 tentang Perhitungan KerugianKeuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi padaBantuan Keuangan untuk Partai Politik DPC Partai DamaiSejahtera Tahun Anggaran 2006 dan 2007, yang telahdikuatkan dengan Putusan Majelis Hakim PTUNYogyakarta Nomor: 06/PLW/2010/PTUN.YK.Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Majelis HakimPTUN Yogyakarta menyatakan:Menimbang, bahvae terbitnya Surat Terlawan yaitu SuratKepala Pervakilan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan

Perwakilan Provinsi Daerah IstimeneaYogyakarta Nomor: S3299/PW. 12/5/2009, tanggal 6Oktober 2009 Perihal: Perhitungan Kerugian KeuanganNegara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada BantuanKeuangan untuk Partai Politik DPC Partai Damai SejahteraTahun Anggaran 2006 dan 2007 atas nama tersangka Sar.Johanis Richard Riwoe.

Bahwa sejak bulan April 2017 awal mulai Saksi berkomunikasidengan Terdakwa saat Saksi berada di Posko Partai Gerindra di JI. KelapaDua Wetan Ciracas kebetulan Terdakwa adalah Babinsa yang bertugas didaerah tersebut, pada saat itu Terdakwa menanyakan salah satu temanSaksi yang bernama Sdri. Rosdiana karena saat itu Terdakwa menyukaiSdri Rosdianan, lalu.

Bahwa pada bulan September 2017 sekira pukul 15.00 WIB padasaat Terdakwa memantau wilayah di daerah Kelapa Dua Wetan Terdakwamelihat ada kegiatan dari Partai Gerinda untuk mengusung CalonGubernur DKI dan Terdakwa melihat Saksi2 ikut andil dalam kegiatantersebut, setelah bertemu dengan Saksi2 kemudian Saksi2 menawarkankepada Terdakwa untuk berkenalan dengan teman Saksi2 denganberkata Om mau ngga Saksi kenalin temen Saksi Terdakwa jawabsiapa itu bu ?

Pd/Advokatdari Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Partai BulanBintang/LBH DPCPBB Kabupaten Padang Lawas yang beralamat diJalan Lintas Sumatera No. 4 Sialumbue, Sibuhuan, Kecamatan Barumun,Kabupaten Padang Lawas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri PadangsidimpuanNomor: 95/2012/SK) telah datang sendiri menghadap di persidangan, begitu jugahalnya dengan Tergugat I yang dihadiri oleh kuasanya Mardhi Santa Wijaya,SH,

Pasal 288 RBgdijelaskan bahwa alat bukti akta di bawah tangan mempunyai nilai kekuatanpembuktian harus memenuhi syarat formil dan materil yaitu: o/buat secara sepihakatau berbentuk partai tanpa adanya campur tangan pejabat yang berwenang;ditanda tangani pembuat atau para pihak yang membuatnya; dan isi dan tandatangan diakui;, sehingga apabila syaratsyarat tersebut terpenuhi maka alat buktiakta di bawah tangan tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sama denganakta authentik dan nilai kekuatan pembuktian

Bahwa setiap perubahan akta pendirian perusahaan dan RapatUmum Luar Biasa Pemegang Saham (RULBPS) dan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) hanya dapat dibuat apabila aisefujui olehsemua pendin atau pemegang saham dan perubahan tersebut harusdituangkan dalam akta notaris yang merupakan akta partai yangditandatangani oleh semua pendiri dan pemegang saham atau kuasamereka yang sah;6.

Bahwa RUPS dan RUPSLB tidak mungkin terjadi, sebab setiapperubahan akta pendirian perusahaan dan Rapat Umum Luar BiasaPemegang Saham (RULBPS) dan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) hanya dapat dibuat apabila disetujui oleh semua pendiri ataupemegang saham dan perubahan tersebut harus dituangkan dalam aktanotaris yang merupakan akta partai yang ditandatangani oleh semuapendiri dan pemegang saham atau kuasa mereka yang sah.

Dalam kasus tersebut tindakanmenarik C sebagai pihak Tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyaiHalaman 37 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 64/Padt.G/2019/PN Smrhubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan, Tindakan Abertentangan dengan prinsip partai kontrak pang digariskan Pasal 1340KUHPerdata.

Bahwa karenaTurut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI tidak mempunyai hubungan hukumdengan Para Penggugat mengenai perbuatan wanprestasi yang didalikan olehPara Penggugat, maka terbukti tindakan Para Penggugat tersebutbertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340KUHPerdata, dan dengan demikian Para Tergugat terbukti telah keliru menarikTurut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI sebagai Turut Tergugat.Bahwa selain itu Para Penggugat juga keliru menarik Tergugat Ilsebagai pihak dalam