Ditemukan 11433 data
54 — 29
Mahkamah Agung RepublikIndonesia yang menyebutkan sebagai berikut : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 4 K/ RUP /1958 menyebutkan bahwa untuk dapat menggugat di PengadilanNegeri maka syarat multaknya harus ada perselisihan hukum antarapihak yang berperkara; Keputusan MARI No. 294 K/SIP/1971 tanggal 07071971,mensyaratkan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yangmempunyai hubungan hukumBahwa sudah sangat jelas dan terang gugatan yang diajukan olehPenggugat tidak sesuai dengan prinsip partai
69 — 11
Dalam kasus tersebut,tindakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karma C tidakmempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan.Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskanPutusan No. 151/Pdt.G/2015/PN.Sby. Hal. 11Pasal 1340 KUH Perdata.Oleh karena itu, C dapat mengajukan excepiio inpersona dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugal keliru."
ALAMSYAH
Tergugat:
BUPATI ACEH TENGGARA
114 — 34
kepentingan umumMembuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga,pihak lain, dan/atau golongan tertentu;menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golonganmasyarakat tertentu;melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atautindakan yang akan dilakukannya;menjadi pengurus partai
Terbanding/Tergugat III : Gopal Naraindas Daryani/Pemilik 18 lembar saham dan Direktur Utama PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 256 Lembar Saham dan Direktur PT. Golden Paninda Group
Terbanding/Tergugat I : Budiayansyah/Pemilik 18 lembar saham dan Direktur PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 256 Lembar Saham PT. Golden Paninda Group
Terbanding/Tergugat II : Zul Fahrida Hanim/Pemilik 14 lembar saham dan Komisaris PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 288 Lembar Saham dan Komisaris PT. Golden Paninda Group
141 — 93
Mereka menerangkanmemiliki bisnis trading dan kontraktor di Jakarta dan Medan, mereka jugaaktif di politik Indonesia, dan mereka mengklaim bahwa mereka adalahsalah seorang ketua dari sebuah partai gerindra yang mendukung PakPrabowo untuk pemilihan suara 2014.3. Bahwa kemudian Para Tergugat mengajak Penggugat untuk bekerjasama dalam hubungan bisnis dan saat itu Para Tergugat mengaku punyaihubungan/koneksi yang baik dengan Pejabat di pemerintah Indonesia.4.
RIRIS ROSARI SIMANULLANG
Tergugat:
KEPALA DESA SUNGAI RAYA
168 — 146
Menjadi pengurus partai politik;9. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;10.Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau pengurusorganisasi terlarang;11. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, Anggota Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan DaerahRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalamperaturan perundang undangan;12.
12 — 4
., Pemohonwajib membuktikan dalildalil permohonannya yang dibantah oleh Termohondan Termohon pun wajib membuktikan dalildalil bantahannya sebagaimanatelah terungkap di persidangan;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti tersebut Majelis Hakimmemberikan pertimbangan sebagai berikut: bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut bersifat partai, dibuatoleh atau dihadapan
196 — 357 — Berkekuatan Hukum Tetap
hukumtetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2(dua) tahun atau lebih;. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS,prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormatsebagai pegawai swasta;. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit TentaraNasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia;. tidak menjadi anggota atau pengurus partai
76 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sofyan Hasibuan, yang padaintinya juga menyatakan bahwa karyawan Perum PPD bukan Pegawai Negeri,sehingga tidak berhak atas pensiun (P2).4.3.Dalam acara Rapat Konsultasi dengan Fraksi Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan DPR RI. pada tanggal 22 Pebruari 2007 bertempat di Ruang RapatPengaduan Lantai V/0525 dengan Agenda Penjelasan status dan Tuntutan UangKonpensasi yang dihadiri oleh, Departemen Perhubungan, KementerianBUMN, Direksi Perum PPD serta Para Penggugat, yang pada intinyaketerangan dari masingmasing
112 — 100
diserahkan kepada Terdakwa ;Bahwa developer menyerahkan sertifikat rumah tersebut ke Terdakwa karenaTerdakwa mengatakan suratsurat berupa PPJB, Berita Acara Serah TerimaKavling, Berita Acara Serah Terima Rumah, IMB dan SPPT hilang, maka pihakdeveloper menyerahkan sertifikat tersebut kepada Terdakwa ;Bahwa saat saksi mengetahui hal tersebut, saksi lalu menyuruh Napitupulumenemui Terdakwa, akan tetapi Terdakwa sepertinya mengulurulur waktu sajasambil menunggu Dimas ;Bahwa Terdakwa adalah politisi dari Partai
47 — 3
Barat, Kota Prabumulih, namun hal tersebut dibantah olehTergugat yang menyatakan bahwa kebun tersebut tanah dan isinyaadalah kepunyaan ibu Tergugat yang bernama Hopiah sesuai denganbukti T.2 dan saksi Kodri bin Cik Ari, Tergugat hanya membantumengolah dan merawat;Bahwa bukti T.2 berupa foto copy Surat Keterangan Jual beli antaraKodri bin Cik Ari dan Hopiah adalah termasuk dalam Akta BawahTangan karena memenuhi semua syarat formil Akta bawah Tangan yaituberbentuk tertulis atau tulisan, dibuat secara partai
106 — 180 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan kawankawan, semuanyakewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada LembagaAdvokasi Partai Bulan Bintang, beralamat di Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2018:Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;LawanMENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DANREFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, tempatkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 69, JakartaSelatan;Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;DUDUK PERKARAMenimbang
- Tentang : Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
wewenangPPATK.Pasal 51Untuk dapat diangkat sebagai Kepala atau Wakil KepalaPPATK, seorang calon harus memenuhi syarat sebagaiberikut:a.b.warga negara Indonesia;berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun danpaling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saatpengangkatan;sehat jasmani dan rohani;takwa, jujur, adil, dan memiliki integritas pribadi yangbaik;memiliki salah satu keahlian di bidang ekonomi,akuntansi, keuangan, atau hukum dan pengalamankerja di bidang tersebut paling singkat 10 (sepuluh)tahun;bukan pemimpin partai
Terbanding/Terdakwa : H. GT. MUHAMMAD IHSAN PERDANA, S.Sos, S.H., M.AP, M.H Bin Alm GT. MUHAMMAD FARID
153 — 77
DARYATI, tanggal 3 April 2014;
m. 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tempat acara bintek bagi penyelenggara pemilu tahun 2014 dihotel Roditha Fullboard mulai tanggal 17 18 maret 2014 jumlah uang Rp. 42.000.000,- Martapura tanggal 17 Maret 2014;
n. 1 (satu) lembar kuitansi/bukti pembayaran tempat acara bintek PPK dan rapat konsolidasi bersama partai politik dihotel Roditha full day (ercilla meeting room) jumlah uang Rp. 11.400.000,- Martapura
--[endif]-->32 (tiga puluh dua) lembar Daftar Hadir Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banjar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota;
- 1 (satu) lembar Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) tertanggal 19 Mei 2014 yang di tanda tangani oleh Sdr. MARYANINGSIH, SH.
DARYATI, tanggal 3 April 2014;m. 1 (satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acarabintek bagi penyelenggara pemilu tahun 2014 dihotel RodithaFullboard mulai tanggal 17 18 maret 2014 jumlah uang Rp.42.000.000, Martapura tanggal 17 Maret 2014;n. 1 (satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acarabintek PPK dan rapat konsolidasi bersama partai politik dihotelhalaman 14 dari 242 halamanPutusan Nomor 3/PID.SUSTPK/2020/PTBJMRoditha full day (ercilla meeting room) jumlah uang Rp.11.400.000, Martapura
HasilPerhitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 15April 2014 yang di tanda tangani oleh AHMAD FAISAL, S.Hut., besertadengan lampirannya sebagai berikut:1 (Satu) lembar Tanda Terima Uang saku Rapat PlenoRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2014 yangditandatangani oleh MASHURIANSYAH, S.Ag;32 (tiga puluh dua) lembar Daftar Hadir Panitia Pengawas PemiluKabupaten Banjar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi HasilPenghitungan Suara Partai
DARYATI, tanggal 3 April 2014;m. 1 (satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acarabintek bagi penyelenggara pemilu tahun 2014 dihotel RodithaFullboard mulai tanggal 17 18 maret 2014 jumlah uang Rp.42.000.000, Martapura tanggal 17 Maret 2014;n. 1 (satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acarabintek PPK dan rapat konsolidasi bersama partai politik dihotelRoditha full day (ercilla meeting room) jumlah uang Rp.11.400.000, Martapura tanggal 17 Maret 2014;O. 1 (Satu) lembar Surat Perintah Pembayaran
DARYATI, tanggal 3 April 2014;m. 1 (Satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acara bintekbagi penyelenggara pemilu tahun 2014 dihotel Roditha Fullboardmulai tanggal 17 18 maret 2014 jumlah uang Rp. 42.000.000,Martapura tanggal 17 Maret 2014;n. 1 (satu) lembar kuitansi/oukti pembayaran tempat acara bintekPPK dan rapat konsolidasi bersama partai politik dihotel Rodithafull day (ercilla meeting room) jumlah uang Rp. 11.400.000,Martapura tanggal 17 Maret 2014;o. 1 (Satu) lIembar Surat Perintah Pembayaran
PerhitunganPerolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota tertanggal 15 April 2014yang di tanda tangani oleh AHMAD FAISAL, S.Hut., beserta denganlampirannya sebagai berikut:1 (Satu) lembar Tanda Terima Uang saku Rapat PlenoRekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu DPR, DPD, DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten Banjar Tahun 2014 yangditandatangani oleh MASHURIANSYAH, S.Aqg;32 (tiga puluh dua) lembar Daftar Hadir Panitia Pengawas PemiluKabupaten Banjar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi HasilPenghitungan Suara Partai
64 — 42
Kemudian pihakpihak lainnya yang tidak dilibatkan, yang karena jual belldan atau peralinan hak yaitu Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bimadan lain lain yang akan dibuktikan dalam persidangan ini.Bahwa berdasarkan alasan serta dalil dalil yang telah diuraikantersebut diatas dengan bahasa yang sangat sederhana dan mudah dimengerti,maka Gugatan Para Penggugat ERROR IN PERSONA dan dikwalifikasikansebagai gugatan kurang partai/subyek (exeptio plurium litis consortium),karenanya sebagai konsekuensi
SYAFRIL ALIAS BUYUNG BIN MASRIL
Tergugat:
1.FERI SYAHKUBAT ALIAS FERI BIN BACHTIAR
2.LENI RUSMIATI LUKMAN HAKIM
3.MUHAMMAD KRISWANTORO BIN SUPARMO
Turut Tergugat:
1.PUJI PITONO
2.SUPARMO
77 — 32
MukoMuko yang berwenang memeriksadan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barangsesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapiyang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebutdilakukan dengan cara sebagai berikut;Berawal pada hari minggu sekira pukul 16 .00 Wib TerdakwaKRISWANTORO menghubungi saksi korban FERI SYAHKUBAT Alias FERIBin BACHTIAR melalui handphon dan mengatakan ingin meminjam mobil L300 milik saksi Korban FERI untuk kegiatan partai
1.IKRAM,S.H.
2.DENI MULYAWAN,SH
Terdakwa:
1.SUPARMAN alias PAPA MITUN
2.ASHAR alias PAPA LIRMAN
3.IHRAM alias JOJON
4.EDISON alias NYONG
5.ANDI ARIFIN alias IFIN alias PAPA ERIK
57 — 30
Donggala yaknisebanyak 2 (dua) kali Pertandingan yang pertama saya MengalamiKekalahan Sebesar Rp. 300.000,(tiga Ratus Ribu rupiah) dan padasaat itu ayam saya sendiri yang turun bertanding sedangkan yangkedua pasangan saya Sebesar Rp. 200.000,(dua ratus Ribu Rupiah)saya Sudah serahkan Kepada saudara IRFAN Alias ACO (kemanakansaya) kemudian baru mau masuk 2 (dua) Ronde (dua partai)datanglah anggota Polisi Melakukan penangkapan ditempat kamibermain judi tersebut; Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa
68 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan Tidak Lengkap/Kekurangan Partai :Bahwa dalam surat gugatan Penggugat angka 7, halaman 14 didalilkanbahwa Para Tergugat telah membeli tanah dari Bapak Aji, akan tetapiPenggugat dalam gugatannya telah tidak memposisikan Pak Aji sebagaipihak dalam perkara ini, sehingga dengan demikian gugatan Penggugattidak lengkap dan oleh karenanya pantas dan sesuai dengan yurisprudensitetap Mahkamah Agung RI bahwa : .............
199 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Namun demikian,tidak seperti MPR/DPR, DPD tidak dicalonkan melalui Partai Politik.
Terbanding/Tergugat III : Gopal Naraindas Daryani/Pemilik 18 lembar saham dan Direktur Utama PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 256 Lembar Saham dan Direktur PT. Golden Paninda Group
Terbanding/Tergugat I : Budiayansyah/Pemilik 18 lembar saham dan Direktur PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 256 Lembar Saham PT. Golden Paninda Group
Terbanding/Tergugat II : Zul Fahrida Hanim/Pemilik 14 lembar saham dan Komisaris PT. Dharma Perisai Abadi dan juga Pemilik 288 Lembar Saham dan Komisaris PT. Golden Paninda Group
122 — 76
Mereka menerangkanmemiliki bisnis trading dan kontraktor di Jakarta dan Medan, mereka jugaaktif di politik Indonesia, dan mereka mengklaim bahwa mereka adalahsalah seorang ketua dari sebuah partai gerindra yang mendukung PakPrabowo untuk pemilihan suara 2014.Bahwa kemudian Para Tergugat mengajak Penggugat untuk bekerja samadalam hubungan bisnis dan saat itu Para Tergugat mengaku punyaihubungan/koneksi yang baik dengan Pejabat di pemerintah Indonesia.Bahwa untuk bisnis yang dijanjikan Para Tergugat
NIRMALA DEWI, SH,MH
Terdakwa:
SYAMSIR ALAMSYAH Bin ARBAIN S
27 — 11
Secara pasti penjual dan pembeli adaistiiah penjual eceran atau penjual partai besar, grosis, dan seterusnya, makaposisi Andre (DPO) tentu memperoleh narkotika dari orang diatasnya lagi,sulitnya menebak apakah Andre (DPO) ini hanyalah perantara saja, namundiketahui telah menerima uang sebanyak 2 (dua)kali dari Terdakwa maka dapatdisimpulkan Andre (DPO) adalah kapasitas selaku penjual.