Biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBRtanggal 11 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa TENGKU ALFIAN HELMI telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secarabersamasama;Menghukum Terdakwa TENGKU ALFIAN HELMI oleh karena itu denganpidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana dendaRp200.000.000,00 (

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013, Pemohon PeninjauanKembali menerima Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR;2. Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali tidakmelakukan upaya hukum banding sehingga putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah berkekuatanhukum tetap;3.

pada Pengadilan Negeri Pekanbaru denganmemutuskan menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Korupsi secara bersamasama sebagaimana dalamDakwaan Kesatu Primair;Bahwa dengan adanya bukti/keadaan baru tersebut di atas makaMajelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPekanbaru telah terjadi kekeliruan yang nyata dalam memberikanputusan, putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbanganhukum yang tidak benar dan bertentangan

satu dengan lainnyayang menimbulkan ketidakadilan bagi Pemohon PeninjauanKembali;Bahwa akibat keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut,Hal. 96 dari 99 hal.

Demikian pula halnya denganalasan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata tidak terlihat dalamPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPekanbaru Nomor 35/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN PBR yang dimohonkanpeninjauan kembali tersebut, karena halhal yang relevan secara yuridis telahdipertimbangkan dengan benar oleh Judex Facti.

Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiMakassar selaku Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu pula oleh Hakim Ketua Majelisdengan dihadiri oleh hakim hakim Anggota serta Hj. DARMAWATI,SH.,MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa PenuntutUmum ;HAKIM HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELISttd ttd NYOMAN SUKRESNA, SH. MAKKASAU, SH.,MH.ttdH. M. IMRAN ARIEF, SH.,MH.PANITERA PENGGANTI,ttdHj.DARMAWATI,SH.

,M.H.Panitera Pengganti,d.t.o.Irwan, S.H.Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEHWAKIL PANITERAT. TARMULI, S.H.NIP. 19611231 198503 1 029Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 19./Pid/2019/PT.Bna

tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal11 Juni 2018 ;Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2018 sampaidengan tanggal 21 Juni 2018 ;Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal8 Agustus 2018 ;Majelis Hakim sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5September 2018;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal6 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2018;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor

Afifuddin, memohonkepada Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Aceh :1. Menerima permohonan banding PenuntutUmum;2. Memperbaiki Putusan Pengadilan NegeriBireuen Nomor : 44/Pid.Sus/ 2019/PN Bir tanggal 12 Mei 2020 atas namaterdakwa Misran Bin Alm. Afifuddin khususnya sepanjang mengenaibarang bukti berupa uang Rp. 600.000, (enam ratus ribu rupiah)yang berasal dari penjualan narkotika jenis shabu;3.

PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR Petikan Putusan Perkara PidanaBENGKULU KELAS IAJI. S. Parman No. 5 Padang Jati Kota BengkuluPasal 226 ayat (1) KUHAP.Nomor 323/Pid.B/2021/PN Bgl"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana padatingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara terdakwa :Nama Lengkap : SOFYAN EFFENDI, S.IP Bin M.

R@CaKSI.........cccccececeeeeeeeeeeeaeeeeaes Rp10.000,00;5, Materal.............c:sceeeeeeeeeeeees R910.000,00;JONI exes x see wee ammenns sors ome aereaones 02 Rp290.000,00;(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Hubungan Industrial Nomor 14/Pdt.SusPHI/2021/PN kdiSalinan sesuai dengan aslinyaPanitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor KendariDrs. H.L.M. SUDISMAN, S.H.

./2019/PT MKSPENGESAHANSalinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.PaniteraPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.H)Nip. 196511261989031004Him 16 dari 15 him Put No.145 /PID./2019/PT MKSHim 17 dari 15 him Put No.145 /PID./2019/PT MKS

delik.Bahwa paksaan fisik contohnya menempeleng, menodong, paksaan psikisberupa ucapan yang dengan ucapan tersebut membuat orang takut ;Bahwa dalam kaitannya dengan penerapan Pasal 12 huruf e UU Tipikor,ancaman bisa berwujud fisik atau non pisik berupa katakata yang membuatorang takut ;Bahwa kalau hanya merasa takut, tidak termasuk ancaman ;Bahwa Bestandel!

delik pasal 11 UU Tipikor adalah menerima hadiah, karenapasal 11 itu suap pasif ;Halaman 125 dari 156 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2020/PN Mtr Bahwa Jika berupa hadiah harus berwujud, janji bisa akan dan hadiah harussudah nyata diterima, kalau belum diterima belum bisa dikatakan menerimahadiah ; Bahwa ahli berpendapat dalam kasus ini jika uang Ssumbangan masih beradadi tangan para kadus dan belum diterima oleh terdakwa, sehingga tidak bisadikatakan sudah menerima hadiah karena uang belum diterima

dari pelaku, karena dimulai dari adanyakesepakatan dari tokoh masyarakat, kalau seandainya semua unsur telahterpenuhi, kalau unsur memaksa tidak ada maka tidak bisa dipersalahkanmelakukan tindak pidana dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor, karena unsurini merupakan unsur delik.

DariHalaman 133 dari 156 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2020/PN Mtrkasus posisi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum, ahli berpendapatbelum ada mens rea dari pelaku, karena dimulai dari adanya kesepakatandari tokoh masyarakat, kalau seandainya semua unsur telah terpenuhi,kalau unsur memaksa tidak ada maka tidak bisa dipersalahkan melakukantindak pidana dalam Pasal 12 huruf e UU Tipikor, Karena unsur inimerupakan unsur delik.

Amiruddin, SH.M,Hum, ,bestandel delik pasal 11 UU Tipikor adalah menerima hadiah, karena pasal 11itu Suap pasif, jika berupa hadiah harus berwujud, janji bisa akan dan hadiahharus sudah nyata diterima, kalau belum diterima belum bisa dikatakanmenerima hadiah, syarat satu delik harus ada perbuatan melawan hukum atauada peraturan yang dilanggar, dan harus ada niat/ kesengajaan atau means reaatau dengan maksud yang menentukan apakah pelaku ada niat atau tidakmelakukan perbuatan yang dilarang.

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000, PP (limaribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Bandung No. 01/TIPIKOR/2011/PT. BDG. tanggal 14 April 2011yang amar lengkapnya sebagai berikut :82Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umumtersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 02 Agustus 2010 No.505/Pid/Sus/2009/PN.

kejahatan maupun pelanggaran ;Menimbang, bahwa khusus mengenai barang bukti berupa uang sejumlahRp832.460.000,00 (delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus enam puluh riburupiah), oleh karena tidak disertakan/dicantumkan (tidak ada Berita Acara SerahTerima) maka tidak dapat ditentukan statusnya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana KorupsiTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung No. 01/ TIPIKOR

TB.TATANG MUCHTAR, BSC., SH. tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Bandung No. 01/TIPIKOR/2011/PT. BDG tanggal 14 April2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bogor No. 505/Pid/Sus/2009/PN.Ber. tanggal 02 Agustus 2010 ;MENGADILI SENDIRI :1 Menyatakan Terdakwa H. TB.

Sby. telah selesai diminutasi agar dalam tenggang waktusebagaimana ditetapkan oleh Undangundang diberi kesempatanuntuk memeriksa/mempelajari (inzage) berkas perkara tersebut diKepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya, sebelum berkas perkaara tersebut dikirim kePengadilan Tipikor pada Pengadilan tinggi Surabaya.Halaman 161 dari 168 halaman, Putusan Nomor 30/PID.SUSTPK/2020/PT SBY5. Pengiriman memori banding a.n.

Sby kepada Panitera PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya yang dibuat oleh PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 3 September2020 Nomor W.14.U.1/7711/ Hk.07/9/2020, yang menerangkanbahwa memori banding tanggal 28 Agustus 2020 a.n. TerdakwaSupriyono telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabayatanggal 2 September 2020 yang disampaikan oleh PenasihatHukumnya pada tanggal 28 Agustus 2020.6. Pengiriman Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum a.n.

Supriyono dalam Perkara Tipikor Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2020/PN.

Sby kepada Panitera Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabayayang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 23 September 2020 Nomor W.14.U.1/8157/Hk.07/ 07/2020, yang menerangkan bahwa Kontra Memori Banding tanggal 21September 2020 Penuntut Umum telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 September 2020 yang disampaikan oleh Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2020.Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telahdiajukan dalam

Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Bandingmasingmasing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 oleh Hakim Ketuadengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SriWahyuni, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum danTerdakwa, maupun Penasihat Hukum Terdakwa.Hakim Anggota, Hakim Ketua,ttd ttd Gusti Lanang Putu Wirawan, S.H., M.H.

.: Diploma satu.Terhadap Para Terdakwa Penahanan Rutan masingmasing oleh :Putusan Nomor 32/Pid.Sus/ Tipikor/2016/PN. BjmHal1dari1251. Penyidik Polres Banjar sejak tgl. 2 Agustus 2016 s/d tanggal 10 Agustus 2016.2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2016 s/d tanggal 23 Agustus2016.3. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pada PN Banjarmasin sejak tanggal 24Agustus 2016 s/d tanggal 22 September 2016.4.

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Pada PN Banjarmasin sejaktanggal 23 September 2016 s/d tanggal 21 Nopember 2016.5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor padaPT.Banjarmasin sejak tanggal 22 Nopember 2016 s/d tanggal 21 Desember2016.Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum :DR (cand) DIAN KORONARIADI,SH.,MH., AKHMAD MUNAWAR,SH.,MH., SAMSUL BAHRI,SHI,MH.,RUSNIANSYAH MARLIM,SH., ABDUL HAMID,SH.,MH., M.ANSHARY YUSUF,SH.

., semua dari LKBH KORPRI Kabupaten Banjar yangberalamat di Jalan Ahmad Yani Km.40 no.2 Martapura Kabupaten Banjar,berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2016 yang terdaftar padaRegister PN.Banjarmasin no.02/PID/2016 tanggal 01 September 2016.Pengadilan Tipikor tersebut,Telah membaca berkas perkara dan suratsurat lain yang berkenaan denganperkara ini;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada PN.Banjarmasin tanggal 24 Agustus 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa

Membebankan biaya perkara kepada Negara; atauApabila Majelis Hakim Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalamperkara a quo berpendapat lain, mohon sudi kiranya menjatuhkan putusanterhadap Terdakwa dengan seadiladilnya.Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat HukumPara Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Repliek tertanggal 15Nopember 2016 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menolak semuaargumentasi yang dikemukakan oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa sebagaimanaNota

Bahwa terdakwa terdakwa dan terdakwa Il juga mohon agar ditiadakanpenyitaan barang atau asset Terdakwa dan terdakwa Il mengingat tidak adalagi harta atau asset yang memadai untuk disita, agar tidak menambah bebankepada keluarga terdakwa;Bahwa berdasarkan halhal tersebut, mohon agar yang Mulia Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banjarmasin berkenan memutuskansebagai berikut :1.

tanggal 9 Oktober 2020 Nomor W.14.U.1/14957/Hk.07/10/2020, untuk memerintahkan seorang Jurusita/JurusitaPengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaan kepada PenuntutUmum, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkanmemori banding tanggal 8 Oktober 2020 yang diterima PengadilanTipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 8 Oktober 2020;Permintaan Relaas bantuan memeriksa berkas perkara TipikorNomor 31/Pid.Sus/TPK/2020/PN Sbymelalui Ketua PengadilanNegeri Jember yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor

Sby. telah selesaidiminutasi agar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak menerimapemberitahuan ini diberikan kesempatan untuk mempelajari (inzage)berkas yang bersangkuta di Kepaniteraan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebelum berkas perkaaratersebut dikirim ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan tinggiSurabaya, dan dimohon setelah tugas kejurusitaan tersebutdijalankan, agar Relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kembalidalam waktu yang tidak terlalu lama;Halaman

Permintaan Relaas bantuan memeriksa berkas perkara TipikorNomor 31/Pid.Sus/TPK/2020/PN Sby melalui Ketua PengadilanNegeri Jember yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 1Oktober 2020 Nomor W.14.U.1/14556/Hk.07/10/2020, untukmemerintahkan seorang Jurusita/Jurusita Pengganti untukmelaksanakan tugas kejurusitaan kepada Penasihat HukumTerdakwa bahwa berkas perkara Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 31/Pid.Sus

Pengiriman Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum dalamperkara Nomor 31/Pid.Sus/ TPK/2020/ PN Sby, yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 3 November 2020 NomorW.14.U.1/9464/Hk.07/11/2020, yang menerangkan bahwa telahmenerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum tanggal 26Oktober 2020.Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat HukumTerdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu danmenurut cara serta syaratsyarat

Hakim ad Hoc Tipikor Tingkat Bandingmasingmasing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 oleh Hakim Ketuadengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Istyorini TriTjandrasasi, S.H.

PUTUSANNOMOR : 15/Pid.Tpk/2013/PN.TKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan NegeriTanjungkarang di Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara tindakpidana korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : Nama : Drs. Hi.

mulai tanggal 03 Desember 2012 sampai dengantanggal 22 Desember 2012.e Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, terhitung mulai tanggal 23Desember 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013e Perpanjangan penahanan oleh Ketua PengadilanTindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, terhitung mulai tanggal 01Februari 2013 sampai dengan tanggal 21 Februari 2013e Jaksa Penuntut Umum terhitung mulai tanggal 22 Februari 2013 sampaidengan tanggal 13 Maret 2013.e Majelis Hakim Pengadilan Tipikor

telahmenyimpulkan sebagai berikut :1 Bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah disusun secara cermat, jelas danlengkapserta telah memenuhi syarat formil dan syarat materiel dari suatu suratdakwaan sesuai dengan pasal 143 ayat (2) KUHAP.2 Eksepsi tim Penasehat Hukum telah melampaui ruang lingkup Eksepsi (ObyekEksepsi), karena telah memasuki materi pokok perkara yang seharusnya menjadiobyek pemeriksaan di sidang pengadilan.Berdasarkan hal tersebut di atas Penuntut Umum memohon agar MajelisHakim Pengadilan TIPIKOR

M Hum, sebagaiHakim Ketua Majelis, Moch.Ali, SH.MH dan Surisno, SH MH (Adhoc Tipikor)masingmasing sebagai hakim anggota. putusan mana diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2013 oleh Hakim Ketua Majelistersebut dengan didampingi Hakimhakim anggotanya, dengan dibantu olehSyafruddin,SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh A.

M HumSurisno, SH MH(Adhoc Tipikor )Panitera PenggantiSyafruddin,SH

Permintaan Bantuan Pemberitahuan adanya bandingPerkara Tipikor melalui Pengadilan Negeri Jember yang dibuatoleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 23 September 2020Nomor W.14.U.1/4034/Hk.07/9/2020, untuk memerintahkan seorangJurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaanpemberitahuan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bahwaPenuntut Umum telah mengajukan permohonan banding tanggal22 September 2020, atas Putusan Pengadilan

Tanda Terima Memori banding yang dibuat oleh PaniteraMuda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Surabaya, tanggal 30 September 2020 Nomor 32/Pid.SusTPK.Bdg/2020/ PN Sby, yang menerangkan bahwa pada tanggal30September Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkanmemori banding tanggal 30 September 2020, sehubungan denganpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 September2020 Nomor 32/Pid.SusTPK/2020/PN Sby;6

Tanda Terima Kontra Memori banding yang dibuat olehPanitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Surabaya, tanggal 19 Oktober 2020 Nomor32/Pid.Sus TPK.Bdg/2020/ PN Sby, yang menerangkan bahwa padatanggal19 Oktober 2020 Penuntut Umum telah menyerahkanmemori banding tanggal 12 Oktober 2020, sehubungan denganpermohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 September2020 Nomor 32/Pid.SusTPK/2020/PN Sby;Halaman

Permintaan Relaas bantuan untuk Memeriksa Berkas yangdibuat oleh Paitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsipada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Surat tanggal 1 Oktober2020 Nomor W.14.U.1/14559/Hk.07/10/2020 melalui PengadilanNegerl Jember 2020, untuk memerintahkan seorangJurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan tugas kejurusitaankepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa bahwaberkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSurabaya Nomor 32/Pid.Sus/ TPK/2020/PN

Pimpinan Cabang Badan Penelitian AsetNegara Lembaga Aliansi Indonesia Kabupaten Kepahiang ProvinsiBengkulu dengan menakutnakuti ketiga Kepala Desa tersebut dengancara antara lain meminta RAB (Rancangan Anggaran Biaya) terkaitpenggunaan Dana Desa tahun 2015,2016 dan 2017 dari DesaBenuangGaling, Desa Talang Babatan dan Desa Bayung untuk dilakukan audit olehtim ahli dari Universitas Indonesia Jakarta yang hasilnya nanti akanHalaman 21 dari 146 Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2019/PN Bgldiserahkan ke "Tipikor

melakukanperbuatan yang bertentangan tugasnya selaku Ketua Dewan PimpinanCabang Badan PenelitianAset Negara Lembaga Aliansi IndonesiaKabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu dengan menakutnakuti ketigaKepala Desa tersebut dengan cara antara lain meminta RAB(Rancangan Anggaran Biaya) terkait penggunaan Dana Desa tahun2015,2016 dan 2017 dari DesaBenuang Galing, Desa Talang Babatandan Desa Bayung untuk dilakukan audit oleh tim ahli dari UniversitasIndonesia Jakarta yang hasilnya nanti akan diserahkan ke "Tipikor

dan PTUN, dimana Cahaya selaku Kepala DivisiHukum dan Terdakwa Suryadi selaku Ketuanya memberikan pilihan yaitumasing masing Kepala Desa menyerahkan RAB (Rencana Anggaran Biaya)Desa tahun 20152017 kepada Cahaya dan Terdakwa Suryadi apabila paraKades tidak mau memberikan RAB tersebut maka berdasarkan Putusan KIPHalaman 118 dari 146 Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2019/PN Bgldan PTUN para Kades saksi Aliansono, saksi Ali Imron dan saksi LadanHawadi, serta Hamzah,saksi Edi Kusmanto akan dilaporkan ke tipikor

,Hakim ad hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu masingmasing sebagai HakimAnggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terobuka untuk Umum padahari Kamis tanggal 21 November 2019 oleh GABRIEL SIALLAGAN, S.H., M.H.,Halaman 145 dari 146 Putusan Nomor 43/Pid.SusTPK/2019/PN Bglsebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSALIM, S.H., M.H., dan HENNY ANGGRAINI, S.H.

., Hakim ad hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu masingmasing sebagaiHakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan NegeriBengkulu Kelas 1A Nomor 43/Pid.SusTPK/2019/PN Bgl, tertanggal 21 November2019 dengan dibantu oleh DODI ARDIYANTO, S.H., sebagai Panitera Pengganti padaPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang dihadirioleh M.

Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Ambon sebagai JudexFactie merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (OnvoldoendeGemotiveerd), karena hanya membenarkan keberatan Penuntut Umum dantidak mempertimbangkan pertimbangan Majelis Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Ambon terhadap faktafakta yang terungkap dalampersidangan;Hal. 54 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017a.

Bahwa, padahal apabila diteliti secara seksama, pertimbangan putusanPengadilan Tinggi Ambon tersebut, nyatanyata sama sekali tidakmemberi suatu pertimbangan apapun terhadap putusan Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon serta keberatankeberatan penasihat hukum terdakwa dalam pembelaan yang termuatdalam berkas perkara Nomor 55/Pid.SusTPK/2015/PN.AMB.c. Bahwa Judex Facti hanya menyimpulkan saja putusan Majelis HakimNomor 55/Pid.SusTPK/2015/ PN.AMB.

Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Ambon, tanpa mempertimbangkan unsur yang dalamPasal 3 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindakpidana Korupsi yang telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999;2. Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur Secara MelawanHukum dan penyalagunaan wewenangBahwa sesuai dengan faktafakta persidangan, maka diperoleh FaktaHukum sebagai berikut :a.

tingkat kasasi, oleh karena itu permohonan Pemohon tidakmemenuhi syarat dan persyaratan sebagaimana dimaksud dan diatur dalamPasal 253 (1) KUHAP ; Bahwa sesuai fakta hukum persidangan ternyata Terdakwa telah menerimaatau memperoleh uang sebesar Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus riburupiah) setelah potong pajak PPh dan PPn dari saksi Hasan Reniuryaan,sehingga adil menurut hukum Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidanatambahan berupa uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18UndangUndang Tipikor

PUTUSANNomor 2017 K/Pid.Sus/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Dra.

Tahun 2008 Jo.Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 5 Tahun 2012tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja PerangkatDaerah untuk pembelian bahan bakar minyak Jenis tertentu yang berhakadalah usaha mikro sedangkan UD Sumber Maju termasuk usaha kecilsehingga tidak berhak untuk membeli BBM bersubsidi ;Bahwa jadi karena pasalpasal tindak pidana di dalam UndangUndangNomor 22 Tahun 2001 tidak ada didakwakan kepada Terdakwa tidak bisamenyatakan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor

Berbeda denganseandainya pasalpasal yang didakwakan pada Terdakwa menggunakanpasalpasal tindak pidana dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi, kemudian diajukan ke Pengadilan Tipikormenurut Ketua Majelis baru Pengadilan Tipikor menyatakan tidakberwenang mengadili perkara dimaksud ;Bahwa dari alasanalasan di atas dan mengacu kepada ketentuan Pasal 6huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi, untuk hemat Ketua Majelis

,dan MS Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terouka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dantidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. Abdul Latif, S.H.,M.Hum. ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.ttd./ MS Lumme, S.H.Panitera Pengganti ;ttd.

Perpanjangan Penahanan ke1 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandungsejak tanggal 14 Oktober 2013 s/d 12 Nopember 2013;4. Perpanjangan Penahanan ke2 oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Bandungsejak tanggal 13 Nopember 2013 s/d 12 Desember 2013;5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2013 s/d 31 Desember 2013;6. Perpanjangan Penahanan ke1 oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejaktanggal 01 Januari 2014 s/d 30 Januari 2014;7.

Perpanjangan Penahanan ke2 oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejaktanggal 31 Januari 2014 s/d 01 Maret 2014;8. Perpanjangan Penahanan ke3 oleh Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejaktanggal 02 Maret 2014 s/d 31 Maret 2014;9. Hakim Pengadilan Tipikor sejak tanggal 17 Maret 2014 s/d 15 April 2014;10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor Bandung sejak tanggal 16 April2014 s/d 14 Juni 2014;11. Perpanjangan ke1 Ketua Pengadilan Tipikor Jawa Barat sejak tanggal 15Juni 2014 2/d 14 Juli 2014;12.

Perpanjangan ke2 Ketua Pengadilan Tipikor Jawa Barat sejak tanggal 15 Juli2014 s/d 13 Agustus 2014;Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama: HAYUN SHOBRI,SH. MH., M. BAHRUL HIDYAT, SH. MH., HERI HAERUL KUSDINAR, SH.

Menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriPontianak tertanggal 17 Juni 2013 Nomor: 04/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK, yang dimintakan banding tersebut;3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa,dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

dalam mengambil keputusan yakni tidakmempertimbangkan sama sekali alasanalasan kami dalam mengajukanbanding sebagaimana tertuang dalam memori banding kami hal tersebutdibuktikan bahwa dalam pertimbangan putusannya Majelis Hakim tidakmemuat penolakan dengan alasanalasannya terhadap memori bandingyang kami ajukan;Bahwa masyarakat Kabupaten Sanggau sangat terpukul atas ringannyapenjatuhan pidana terhadap Terdakwa sehingga Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Nomor: 05/Pid.Sus/Tipikor

UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 ini.adalah memang diperuntukan/dikhususkan bagi pegawai negeri/pejabat Negara dan orang yang dipersamakan dengan itu";(Vide : Putusan Judex Facti Nomor: 29/PID.SUS/2013/PT.PTK, hal 83)Kemudian juga Judex Facti dalam pertimbangannya menyatakan:Oleh karena ini pertimbangan hukum Majelis Tipikor pada pengadilanNegeri Pontianak tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tipikor padaPengadilan Tinggi Pontianak. dan ditambahkan pertimbanganpertimbangan seperlunya oleh Majelis

Hakim Tipikor Pengadilan TinggiPontianak sebagaimana diuraikan di atas, sehingga kesemuannya itudijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutusperkara ini dalam tingkat banding";(Vide: Putusan Judex Facti Nomor: 29/PID.SUS/2013/PT.PTK, hal:84);F.

,M.H., Hakim Ad.Hoc Tipikor pada Mahkamah Agungsebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri HakimHakim Anggota tersebut,dan dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadirioleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.AnggotaAnggota KetuaHal. 113 dari 114 hal. Put. No. 2337 K/Pid.Sus/2013Ttd/ Ttd/Prof. Dr. Abdul Latief, S.H.,M.Hum., Dr. H.M. Zaharuddin Utama, S.H.,M.M.,Ttd/H.