Ditemukan 11604 data
FEBRI ERDIN SIMAMORA SH
Terdakwa:
AGUSMAN alias AGUS TATO bin alm JUMAN
131 — 28
Unsur Barangsiapa :Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orangperorangan atau individu yang merupakan subjek hukum (natuurlijk persoon)dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yangdilakukan, dengan demikian penekanan unsur Barangsiapa bertitik tolak darikemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan;Menimbang bahwa berdasarkan pembenaran terdakwa terhadappemeriksaan identitasnya pada sidang pertama
135 — 65
Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabushabu padahakikatnya tergiur kenikmatan sesaat dari efek pengguanaan narkotika, dimana setelahmengkonsumsi Narkoba tersebut kemudian Terdakwa merasakan badannya sehat danenergik serta merasa segar dan tidak mengantuk, sehingga walaupun Terdakwamengetahui yang berkaitan dengan Narkotika harus ada izin dari pejabat yang berwenangnamun Terdakwa tidak mentaatinya dengan tidak peduli lagi dengan normanorma yangberlaku maupun penekanan pimpinan
Ngurah Gede Bagus Jatikusuma
Terdakwa:
AKBAR Bin ASSE
58 — 7
Unsur Setiap Orang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalamkonteks UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnyadisebut sebagai UU Narkotika), merujuk pada subyek tindak pidana berupamanusia (persoon) atau badan hukum (recht persoon);Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umummengajukan subyek hukum pidana sebagai Terdakwa bernama AKBAR binASSE, dan dengan demikian yang menjadi penekanan adalah apakah benarTerdakwa merupakan subyek hukum pidana persoon
45 — 12
HarapanPemohon hal ini akan menjadi Stressing poin/penekanan didalam pembuktianperkara gugatan perceraian ini.B. DALAM REKONVENSI.1.Bahwa Pemohon merupakan sebagai Pegawai Negeri Sipil Gol. II/b denganPangkat Pengatur Muda Tk.
Terbanding/Oditur : AGUNG CATUR UTOMO, SH, MH
68 — 22
Karena penyalahgunaan Narkotika akan menimbulkan akibat yang sangatmerugikan perorangan maupun = masyarakat, khususnyagenerasi muda, karena Narkotika dapat merusak mental dankejiwaan serta daya juang pecandunya, yang umumnyagenerasi muda harapan bangsa.Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerimapengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melaluipimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajuritTNI terlibat dalam masalah penyalahgunaan Narkotika, danancaman pemecatan dari dinas
Kholilah
Tergugat:
Darma Santoso Direktur CV Imperial Prima Food
309 — 376
pagi Sampai jam 10 malam karenasaksi ngecek CCTV, bukti nota pada bulan Juli 2018 di ruang meting;Bahwa Penggugat bekerja menangani pembelian, penerimaan,melakukan order, tapi untuk memindahkan barang ada petugasnyasendiri;Bahwa Saksi memeriksa Penggugat dengan tim antara 8 10 orangyaitu saksi sendiri, Fransiska, Sutisno, Hadi, Doni yang lain lupa hasilnyadibuat Berita Acara ditandatangani pemeriksa tapi tidak di tandatanganioleh Penggugat, pemeriksaan wajar saja tidak ada paksaan tapi cumaada penekanan
84 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Keadaankeadaantersebut yaitu:" Terdakwa sebagai Prajurit TNI yang bertugas sebagai Babinsa Koramilmerupakan ujung tombak TNI di masyarakat, sehingga kehadiranTerdakwa harus menjadi contoh dan panutan bagi anggota masyarakatdalam segala hal khususnya pemberantasan penyalahgunaan Narkotikasebagaimana penekanan pimpinan TNI.= Kenyataannya Terdakwa telah melakukan perbuatan sebaliknya yangdapat merusak citra kesatuan Teritorial di masyarakat, yaitu terlibatpenyalahgunaan Narkotika dan menjadi perantara
132 — 34
Tidak12.13.14.15.seperti halnya bidang impor dimana Undangundang Kepabeananmemberikan penekanan yang berimbang antara pelayanan danpengawasan, di bidang ekspor yang lebih ditekankan adalah sisipelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 ayat (2) PMK214/PMK.04/2008 mengatur untuk tidak melayani eksportasi yang tidakmemenuhi kondisi pada Pasal 7 PMK 214/PMK.04/2008, denganmemegang prinsip pada Undangundang Kepabeanan, maka pelayanantetap diberikan dengan pertimbangan hal tersebut tidak akanmenghilangkan
142 — 52
Tidakseperti halnya bidang impor dimana Undangundang Kepabeananmemberikan penekanan yang berimbang antara pelayanan danpengawasan, di bidang ekspor yang lebih ditekankan adalah sisipelayanannya sehingga walaupun Pasal 8 ayat (2) PMK214/PMK.04/2008 mengatur untuk tidak melayani eksportasi yang tidakmemenuhi kondisi pada Pasal 7 PMK 214/PMK.04/2008, denganmemegang prinsip pada Undangundang Kepabeanan, maka pelayanantetap diberikan dengan pertimbangan hal tersebut tidak akanmenghilangkan kewajiban eksportir
122 — 35
Tidakseperti halnya bidang impor dimana UndangUndang Kepabeananmemberikan penekanan yang berimbang antara pelayanan dan pengawasan, dibidang ekspor yang lebih ditekankan adalah sisi pelayanannya sehinggawalaupun Pasal 8 ayat (2) PMK 214/PMK.04/2008 mengatur untuk tidakmelayani eksportasi yang tidak memenuhi kondisi pada Pasal 7 PMK214/PMK.04/2008, dengan memegang prinsip pada UndangundangKepabeanan, maka pelayanan tetap diberikan dengan pertimbangan haltersebut tidak akan menghilangkan kewajiban
137 — 37
Filosofi prinsip ini ada pada penekanan kewajiban bagiPenanggung untuk menjelaskan risikorisiko yang dijamin maupun yangdikecualikan, serta segala persyaratan dan kondisi pertanggungan secara jelasserta teliti.
483 — 328
Namundemikian,dalam perkembangan hukum di Indonesia, dari keempat undangundang tersebut dapat dipahami bahwa penekanan dari asasketerbukaan itu sesungguhnya lebih kepada kewajiban Negara/Pemerintah untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untukmendapatkan informasiyang benar, jujur, dan tidak diskriminatifdengan tetap menghormnati perlindungan atas hak asasi pribadi,golongan dan rahasia Negara.
Pendeknya, penekanan dariasas iniadalah kecermatan dalam penyiapan keputusan, denganmemperhatikan aspekaspek yang relevan dengan permohonan.Misalnya, keputusan menteri yang diambil tanpa (begitu)memperhatikan permasalahan yang telah digambarkan oleh pemohondalam permohonannya dan tidak mencaritahu lebih lanjut bagaimanapersisnya meskipun terdapat alasan untuk itu, dapat dianggapsebagai pelanggaran asas ini (CBB, 11 Januari 2000, AB 286, m.nt.
Dalam hubungan ini penting dikuasai mengenai uraiantugas/pekerjaan, peraturan disiplin dan tata tertib lainnya yang berlakusecara umum dan khusus di instansinya.Dalam literatur hukum Belanda, asas proporsionalitas ini dianggapsebagai bagian dari asas kecermatan materiil, dengan penekanan padakeseimbangan antara beban yang ditimbulkan (carayang digunakan)dan kepentingankepentingan yang didukung (tujuan).
87 — 33
sepasang kaus kaki, warna hitam tanoa merkdan ukuran ;Perhiasan mayat : Dijumpai tali pinggang, bahan kain, warna hitambertuliskan BRIMOB pada salah satu bagian ujungsebelah depan tali pinggang ;Benda di tubuh mayatDijumpai 2 kain kasa yang berlumuran darah danmenutupi kedua lubang hidung ; Dijumpai dua kain kasa yang berlumuran darah didalam rongga mulut ;Tandatanda kematian : Dijumpai lebam mayat pada leher bagian belakang,punggung pinggang, tungkai atas bagian belakang,yang tidak hilang pada penekanan
34 — 7
Dengan demikian penekanan unsur setiap orang bertitik tolakdari kemampuan dan pribadi seseorang sebagai subyek hukum untuk bertanggung jawab atasperbuatan yang dilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara im Penuntut Umum telah mengajukanRohman bin Warsi selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana,dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selamadalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti
89 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
diselesaikan hanya oleh pihak Penggugat dengan Para Tergugat saja,maka Penggugattelah menyerahkan dan meminta kepada Pemerintah DaerahTingkat dan II serta instansi terkait untuk membantu penyelesaian masalahsengketa tanah antara Penggugat dengan Para Tergugat ;bahwa Pemerintah Daerah Tingkat dan Il serta instansi terkaitmenanggapi permohonan Penggugat tersebut secara positif, dan telahmemanggil Penggugat dan Para Tergugat untuk duduk bersama dalamperundingan yang cukup demokratis, tanpa ada unsur penekanan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : TUTI KRISTIANA, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : HARY WIBOWO, S.H., M.H.
Terbanding/Penuntut Umum III : WIDI SULISTYO, S.H
435 — 437
Ada penekanan terdakwa dalam katamengingatkan dan kata pikir sebelum kata intoleransi yang sangatsangat buruk, menunjukkan bahwa terdakwa adalah menganalisa atauberpendapat tentang bunyi toa yang selama 2 jam itu intoleransi yangHalaman 26 dari 36 halaman, Putusan Nomor 135/PID.SUS/2021/PT PTKsangatsangat buruk.
22 — 10
Unsur Barang siapa ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkaraini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindakpidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut,sedangkan mengenai hal apakah ia Para Terdakwa telah melakukan atau tidakperbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsurunsur materiil dari dakwaan tersebut ;Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan seorang yang bernama
192 — 43
Unsur Barangsiapa.Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 7/Pid.SusAnak/2016/PN BnrMenimbang, bahwa pengertian barang siapa disini adalah menunjuk kepadaorang atau manusia atau siapa saja yang dapat dijadikan subyek hukum sebagaipendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yangdipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum,relevansi unsur ini ada atau tidaknya error in persona dalam surat dakwaanPenuntut Umum tersebut, dengan demikian penekanan unsur ini
YULIANTO, SH. MH.
Terdakwa:
DHARMAWATI Binti MANISMAN
104 — 12
perusahaan ;Bahwa saksi sudah tidak mengingat lagi untuk tagihan dari tookmana uang yang dipergunakan oleh terdakwa ;Bahwa atas keterangan saksi diatas terdakwa tidak merasa keberatanakan tetapi membenarkan keterangan saksi tersebut ;Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikanketerangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diminta keterangandihadapan penyidik ;Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pihak Penyidik tidakpernah melakukan penekanan
155 — 58
Bahwa Danbrigif 19/kh (Letkol Inf andi Chandra Asadudin,S.E.) maupun Dandenma Brigif 19/Kh setiap ada kesempatanbaik pada pelaksana apel maupun pada saat jam Komandanselalu memerintahkan atau) memberikan penekanan secarakhusus untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan yangmenyangkut masalah narkoba.8.