PUTUSANNomor : 41/PID.SUS.K/2012/PTMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara TindakPidana Korupsi (Tipikor) dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa : Nama lengkap NUSYIRWANTempat lahir Batu Sangkar, SumbarUmur/Tgl.

MANGASAMANURUNG, SH., MKn, dan ROSMALINA SITORUS, SH., MH., masingmasingHakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai HakimHakim Anggota, yangditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 06 Nopember 2012Nomor : 188/Pen.Pid.Sus.K/2012/PTMDN. untuk memeriksa dan mengadili perkara inipada peradilan tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untukumum pada hari: S EL A SA, tanggal : 11 DESEMBER 2012, oleh Hakim KetuaMajelis dengan dihadiri oleh Hakim

Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Ambon sebagai JudexFactie merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup (OnvoldoendeGemotiveerd), karena hanya membenarkan keberatan Penuntut Umum dantidak mempertimbangkan pertimbangan Majelis Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Ambon terhadap faktafakta yang terungkap dalampersidangan;Hal. 54 dari 71 hal. Put. Nomor 1377 K/PID.SUS/2017a.

Bahwa, padahal apabila diteliti secara seksama, pertimbangan putusanPengadilan Tinggi Ambon tersebut, nyatanyata sama sekali tidakmemberi suatu pertimbangan apapun terhadap putusan Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon serta keberatankeberatan penasihat hukum terdakwa dalam pembelaan yang termuatdalam berkas perkara Nomor 55/Pid.SusTPK/2015/PN.AMB.c. Bahwa Judex Facti hanya menyimpulkan saja putusan Majelis HakimNomor 55/Pid.SusTPK/2015/ PN.AMB.

Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Ambon, tanpa mempertimbangkan unsur yang dalamPasal 3 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindakpidana Korupsi yang telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31Tahun 1999;2. Kekhilafan Hakim Menentukan dan Menetapkan Unsur Secara MelawanHukum dan penyalagunaan wewenangBahwa sesuai dengan faktafakta persidangan, maka diperoleh FaktaHukum sebagai berikut :a.

tingkat kasasi, oleh karena itu permohonan Pemohon tidakmemenuhi syarat dan persyaratan sebagaimana dimaksud dan diatur dalamPasal 253 (1) KUHAP ; Bahwa sesuai fakta hukum persidangan ternyata Terdakwa telah menerimaatau memperoleh uang sebesar Rp7.900.000,00 (tujuh juta sembilan ratus riburupiah) setelah potong pajak PPh dan PPn dari saksi Hasan Reniuryaan,sehingga adil menurut hukum Terdakwa harus dijatuhi hukuman pidanatambahan berupa uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18UndangUndang Tipikor

PUTUSANNomor 2017 K/Pid.Sus/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus TIPIKOR dalam tingkat kasasi telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama : Dra.

Tahun 2008 Jo.Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 5 Tahun 2012tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Satuan Kerja PerangkatDaerah untuk pembelian bahan bakar minyak Jenis tertentu yang berhakadalah usaha mikro sedangkan UD Sumber Maju termasuk usaha kecilsehingga tidak berhak untuk membeli BBM bersubsidi ;Bahwa jadi karena pasalpasal tindak pidana di dalam UndangUndangNomor 22 Tahun 2001 tidak ada didakwakan kepada Terdakwa tidak bisamenyatakan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor

Berbeda denganseandainya pasalpasal yang didakwakan pada Terdakwa menggunakanpasalpasal tindak pidana dalam UndangUndang Nomor 22 Tahun 2001tentang Minyak dan Gas Bumi, kemudian diajukan ke Pengadilan Tipikormenurut Ketua Majelis baru Pengadilan Tipikor menyatakan tidakberwenang mengadili perkara dimaksud ;Bahwa dari alasanalasan di atas dan mengacu kepada ketentuan Pasal 6huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi, untuk hemat Ketua Majelis

,dan MS Lumme, S.H., HakimHakim Ad Hoc TIPIKOR pada Mahkamah Agungsebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terouka untuk umum pada haridan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta HakimHakim Anggotatersebut, dibantu oleh Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dantidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua:ttd./ Prof. Dr. Abdul Latif, S.H.,M.Hum. ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.ttd./ MS Lumme, S.H.Panitera Pengganti ;ttd.

,MH.Hal 12 dari 11 hal puusan perkara pidana No.416/PID.SUS/2020/PT MKSPENGESAHANSalinan Dinas Sesuai Dengan AslinyaPengadilan Tinggi MakassarPlh.PaniteraPanitera Muda Tipikor(H.SYAHRIR DAHLAN, S.H)Nip. 196511201989031004Hal 13 dari 11 hal Putusan Perkara Pidana No.416/PID.SUS/2020/PT MKS.,Hal 14 dari 11 hal puusan perkara pidana No.416/PID.SUS/2020/PT MKS

,M.HPanitera Pengganti,D.t.oSaiful BahriUntuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda AcehPaniteraTANWIMAN SYAM, S.H.NIP. 19610712 198203 1 004 Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2019/PN Bna

., M.HPanitera Pengganti,D.t.oSaiful BahriUntuk salinan yang sama,Pengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Banda AcehPaniteraMUHAMMAD SYAKIR, S.H., M.HNIP. 19701207 199203 10013/Pid.B/2019/PN Bna

Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang, sejak tanggal 20Oktober 2014 s/d tanggal 18 Nopember 2014 ;5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang,sejak tanggal 19 Nopember 2014 s/d tanggal 17 Januari 2015; 6. Diperpanjang penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tipikorpada Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 18 Januari 2015 s/d tanggal 16Februari 2015 ;7.

Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Tinggi KupangPasal 27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 04 Pebruari 2015 s/d tanggal 05 Maret8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor Pada PengadilanTinggi Kupang Pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 06 Maret 2015 s/dtanggal 04 Mei 2015 ; Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi para Penasehat Hukumnya LeslyAnderson Lay, S.H., Victor U. Hukapati, S.H., dan Ishak Lalang Sir, S.H.,Advokat/Pengacara yang beralamat di Jl.

/Pdt.SusPHI/2018/PN.BglTelan membaca suratsurat yang berkaitan dengan pemeriksaanperkara inl ;Telanh mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;Telah memperhatikan bukti Surat penggugat maupun tergugat ;Telah mendengar keterangan saksisaksi Penggugat dan tergugat ;Telah membaca kesimpulan masingmasing pihak ;TENTANG DUDUK PERKARA ;Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 8Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor

DONO RAHARQJO, S.H,.M.HPaniteraPenggantiDTOSUKASIH, SHBengkulu, 8 Nopember 2018Salinan Resmi Putusan ini sebanyak 36 (tiga puluh enam) lembarDiberikan kepada TERGUGATPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera Muda PHI,A. WIBISONO, S.SosNIP. 19601224 198102 1 002 Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor 13/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bgl

Bahwa PEMOHON sebagai Pembina YAYASAN ALMARUF DENPASARpada bulan Desember tahun 2017 telah dipanggil dan di BAP sebagaiSAKSI oleh Penyidik Unit 2 Tipikor Polresta Denpasar dalam Kasus dugaanTindak Pidana Korupsi DANA HIBAH Pengadaan Perjalanan Ziarah WaliSongo dan Pengadaan Pakaian dari Pemerintah Kota Denpasar TahunAnggaran 2016 sebesar Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) kepadaKetua YAYASAN ALMARUF DENPASAR yang di duga dilakukan olehHAJ MIFTAH AULAWI NOOR (Pengurus yayasan AlMaruf Denpasar

BukankahPasal 4 Undang Undang TIPIKOR telah dengan tegas dan jelasmenyatakan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara atauPerekonomian Negara TIDAK MENGHAPUSKAN dipidananya PELAKU Hal.5 dari 38 Hal.Put.No.6/Pid.Prap/2019/PN.DPSTINDAK PIDANA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.Dengan demikian telah terbukti Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan(SKPP) Nomor : B149/P.1.10/Ft.1.10/01/2019, tanggal 08 Januari 2019yang diterbitkan oleh TERMOHON dengan alasan KARENA TIDAKTERDAPAT CUKUP BUKTI, MENGINGAT

Menimbang, bahwa dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 93/Pdt.G/2014/PN.Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yangdiajukan oleh Kuasa Para Penggugat sekarang Kuasa Para Pembanding pada tanggal 8 Juni2015 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan NegeriBanjarmasin tanggal 4 Juni 2015 Nomor : 93/Pdt.G/2014/PN.Bjm dan tentang adanyapermohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugat I dan TergugatII melalui Pengadilan Negeri/Niaga/HAM/TIPIKOR

tanggal 19 Juni 2015 Nomor : 93/Pdt.G/2014/PN.Bjm dan kepada Tergugat V dan Turut Tergugat melalui PengadilanNegeri Banjarmasin tanggal 17 Juni 2015 Nomor : 93/Pdt.G/2014/PN.Bjm.Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pembandingsemula Para Penggugatmengajukan Memori Banding tertanggal 1 Juli 2015 yang diterima di kepaniteraanPengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 2 Juli 2015 dimana salinannnya telahdiberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Tergugat I dan Tergugat II melaluiPengadilan Negeri/Niaga/HAM/TIPIKOR

R.ASSUNGKALANG, MM masih = aktif terakhir menjabatsebagai Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulun sebelumditahan Kejati Kalbar karena menjadi Tersangka dan sekarang menjadiTerdakwa dalam kasus Tipikor Pengadaan Tanah di Desa Pala Pulau yangmerugikan keuangan negara Rp.1.699.088.000, (Satu Milyar Enam RatusHalaman 63 dari 234 halaman Putusan Perkara Nomor : 53/G/2014/PTUNPTKSembilan Puluh Sembilan Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah)bersama anggota Panitia Pengadaan Tanah lainnya yaitu

publik karenafaktanya dimanfaatkan untuk kepentingan ANTONIUS HUSIN Kepala DesaPala Pulau berdasarkan keterangan saksi saksi fakta dan keterangan terdakwaserta fakta fakta hukum yang sudah terungkap di persidangan PengadilanTipikor Pontianak karena salah satu anggota Panitia Pengadaan Tanah Tahun2006 bernama ANTONIUS HUSIN selaku Kepala Desa Pala Pulau yangmembeli tanah di Desa Pala Pulau yang dipecah menjadi 13 SKT yangmenguntungkan ANTONIUS HUSIN yang masih menjadi terdakwa dalampersidangan kasus Tipikor

Tergugatditerbitkan Surat Keputusan pemberian hak milik atas tanah aquo kepadaSERIANG, HENDRIKUS BALI, YULIANA, NOVELIUS YUDHI HARDI,THERESIA TENA, GILING SAWING, AGUSTINUS SN, B.Sc, SAWINGNARANG dan SYAMSUL BAKHRI, dalil penggugat tersebut adalah tidakberdasar hukum karena Penggugat sudah jelas membebaskan tanah di DesaPala Pulau dengan 13 SKT, yang tanpa dasar, kenyataannya setelah KasusTipikor Kapuas Hulu dengan terdakwa ANTONIUS HUSIN, RADENAMAS SUNGKALANG dan DANIEL Alias ATENG bisa diproses diPersidangan Tipikor

RADEN AMAS SUNGKALANG, MM dan ANTONIUSHUSIN) dalam Kasus Tipikor Kapuas Hulu dengan No.Perkara 53/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN PTK; 9 Bahwa Tergugat II Intervensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 menolak dengan tegasdalil gugatan Penggugat dalam Posita point 7 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i,sebab :9.1.92.Penggugat membentuk Panitia Pengadaan Tanah untuk kepentingan umumtanggal 15 Februari 2006 yang faktanya untuk pembebasan tanah di DesaPala Pulau bukan di Desa Sibau Hilir dimana terletak tanah sertipikat

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternatetanggal 06 Juni 2014, sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 9 Juli2014 ;. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 01 Juli 2014Nomor 21/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Tte, sejak tanggal 01 Juli 2014 sampai dengantanggal 30 Juli 2014 ;. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternatetanggal sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014 ;6.

Kayu Manis Kelurahan Moya, Kecamatan Ternate Tengah,Kota Ternate, Maluku Utara Telp (0921) 3126456, berdasarkan Surat Kuasa tanggal07 Juli 2014, yang telah didaftar di Kepanitraan Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Ternate No. 26/ SK.Pid.Tipikor/2014/Pn.Tte tanggal O07 Juli2014;Setelah membaca Surat Penetapan Nomor : 21/Pid.SusTpk/2014/PNTtetertanggal 01 Juli 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkaratersebut ;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, dan keterangan Terdakwa

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 05/TIPIKOR/2013/PT.PDG tanggal 2 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :44Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum ;Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor : 21/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG,tanggal 28 Februari 2013, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkankepada Terdakwa, sehingga amar lengkapnya sebagai

No. 1537 K/Pid.Sus/2013Menimbang, oleh karena akibat perbuatan Terdakwa, kKeuangan Negaratelah dirugikan, maka kepada Terdakwa juga harus dihukum untuk membayarkerugian negara tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atas,Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tinggi PadangNomor : 05/TIPIKOR/2013/PT.PDG tanggal 2 Mei 2013 yang memperbaikiputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PadangNomor : 21/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG tanggal 28 Februari

UndangUndang No. 8Tahun 1981, UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa RINADEWITA, SE tersebut;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 05/TIPIKOR

Lumme, SH dan Leopoldkim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamahjucapkan dalam sidang terbuka untukMajelis dengan dihadiri HakimHakimi Prasetyo, SH.MH., Panitera PenggantiTerdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.KetuaTtd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.,aa Untuk SalinanMahkamah Agung RIa.n. PaniteraPanitera Muda Perkara Pidana Khusus,SUNARYO, SH.MH.NIP. 040 044 338 Hal. 81 dari 81 hal. Put. No. 1537 K/Pid.Sus/2013

Redaksi : Rp 5.000,Jumlah : Rp 151.000Terbilang : Seratus lima puluh satu ribu rupiah.Salinan Resmi Penetapan ini sesuai dengan aslinyaSebanyak 15 (lima belas) lembar diberikan untuk Kepentingan DinasPengadilan Negeri/PHI/Tipikor BengkuluPanitera,JOKO SUTRISNO, SH,.MHNIP. 19620210 199103 1 006Halaman 15 dari Halaman 15Penetapan Nomor : 398/Pdt.P/2018/PN Bgl

., M.H.d.t.oRoni Susanta, S.H.Panitera Pengganti,d.t.oHarperiyani Effendi, S.H.Untuk salinan yang sama sebagaimana aslinyaPengadilan Negeri / Tipikor Banda AcehWakil PaniteraDrs. Effendi, SHNip. 198302082009121003Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 325/Pid.B/2018/PN Bna

Rangka MH1JM313XLK347938 milik saksi korban,yang saksi korban beli dari baru (running), hanya baru dipakai oleh saksikorban selama 2 bulan, akibat ditabrak oleh terdakwa mengalamikerusakan 95 % dimana yang tidak rusak hanya chasis/ rangka dan itupunsudah mengalami bengkok;Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim PengadilanTinggi/ Tipikor Banda Aceh menerima permohonan banding dari JaksaPenuntut umum (JPU) dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalahmelakukan tindak pidana karena kelalaiannya

Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 4Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Acehsejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : TAUFIK M. NOER, S.H.

PaniteraPanitera Muda Tipikor,H Syahrir Dahlan, SHNIP. 196511201989031004Halaman 14 dari 14 hal No 121/PID SUS/2020/PT MKSUntuk Salinan Dinas sesuai dengan AslinyaPENGADILAN TINGGI MAKASSARPanitera,SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.NIP. 19570904 198401 2 001.Halaman 15 dari 14 hal No 121/PID SUS/2020/PT MKS

Sentra Kredit Kecil (SKC) Purwokerto(Mantan);Tidak dilakukan penahanan ;ditahan sejak tanggal 20 Desember 2011 sampai dengan 08Januari 2012;ditahan sejak tanggal 23 Desember 2011 sampai dengan 21Januari 2012 ;Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor Semarang : sejaktanggal 22 Januari 2012 sampai dengan 21 Maret 2012 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Pertama, sejak tanggal22 Maret 2012 sampai dengan 20 April 2012 ;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kedua, sejak

Watulawang V No.67Page 1 of 101Papandayan Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Januari2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang, di bawah Nomor16/Pid/KKH/2012/PN.Smg tertanggal 09 Januari 2012 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor Semarang, tentangpenunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang terlampir pada berkasperkara tersebut ;Telah

mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriPurwokerto tertanggal 12 April 2012 yang pada pokoknya mohon agar MajelisPengadilan Tipikor Semarang menjatuhkan putusannya sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa Drs.

Teguh Trimurdiono sementara dalampersidangan pihak BNI 1945 Purwokerto menyatakan tidak dirugikankarena adanya jaminan sertifikat tanah.Bahwa apabila dalam kasus ini kalau terjadi kerugian negara atau potensikerugian negara sematamata karena kesalahan saksi dalam pembuatanSPK, melalui pengadilan tipikor ini saksi mohon kebijakan Majelis Hakimbahwa saksi sudah dipenjara, betapa sengsaranya keluarga saksi.Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangandiantaranya adalah 3 SPK dan

Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, KALIMATUL JUMRO, SH., dan AGOESPRIJADI, SH., masingmasing Hakim Ad Hoc Tipikor selaku Hakim Anggota,Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariJum/at, tanggal 11 Mei 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengandidampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh SOEKIRNO, SH., selaku PaniteraPengganti dan dihadiri oleh Penuntut Umum, serta dihadiri pula oleh terdakwa yangdidampingi oleh Tim Penasihat Hukum terdakwa.Page 100 of 101HakimHakim Anggota

Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor Serang sejak tanggal 12Oktober 2014 s.d 10 November 2014. Diperpanjang kembali oleh Ketua Pengadilan Tipikor Serang sejaktanggal 11 November 2014 s.d 10 Desember 2014. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2014 s.d 28 Desember2014.. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriSerang, sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan 17 Januari2015;.

Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, sejaktanggal 18 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Maret 2015;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. DEDEN SYUQRON,S.H.,M.H., HARDIAN, SH.,MH., AMALIYAH, S.H. masingmasing selakuAdvokat/Pengacara pada SYUQRON, HARDIAN & PARTNERS, yangberalamat di Komplek Perkantoran Modernland Blok DR/12 Jalan Jend.Sudirman, Tangerng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29Desember 2014Putusan Perkara No. 63/Pid.SusTPK/2014/PN.Srg.

Dalam bahasaekstrimnya, justru telah terjadi kriminalisasi dengan menerapkanUU TIPIKOR terhadap kontrak konstruksi antara Pengguna JasaKonstruksi dengan Penyedia Jasa Konstruksi.Bahwa Terdakwa MUHAJAR BIN MATROuI telah mengembalikan2 (dua) kali kerugian keuangan negara, PERTAMA sebesar Rp.374.000.000,, disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kab.Tangerang.

Bank BJB cabang Tangerang, maka uangtersebut dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai uang penggantikerugian Negara tersebut;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) yangdisampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa mengenai kaitannya denganUU Jasa Konsiruksi, sebagaimana diuraikan tersebut diatas, Majelisberpendapat bahwa meskipun perbuatan terdakwa Ir ARBAIN JUNAEDI, STdapat dikenakan UU Jasa Konstruksi, namun dikarenakan hal inimenyangkut APBN/APBD yang jelasjelas merupakan ranah UU Tipikor

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya Perkara sejumlahRp5.000.00 (Lima ribu rupiah) ;Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri/PHI/TIPIKOR Serang pada hari JUMAT tanggal 13FEBURARI 2015 oleh EFIYANTO D,SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis,MUHAMMAD SAINAL, SH.M.Hum., dan Hakim Ad Hoc PARIS EDWARDNADEAK, SH.MH., masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusantersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hariSENIN, tanggal 16 FEBRUARI 2015, oleh Hakim