Ditemukan 11433 data
EKA WIRASWATI,S.E.
Tergugat:
BUPATI LUWU UTARA
91 — 86
Negarasebagaimana berbunyi :PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena;a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Halaman 12 dari 43 halaman Putusan Nomor: 57/G/2019/PTUN.Mks.b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusanpengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidanakejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/ataupidana umum;c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai
YARNITA LAIA
Tergugat:
1.Kepala Desa Hilinamazihono
2.DARMAN HALAWA/KEPALA DESA HILINAMAZIHONO
132 — 170
Menjadi pengurus partai politik;h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BadanPermusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan RakyatRepublik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah RepublikIndonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atauDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatanlain yang ditentukan dalam peraturan perundanganundangan;j.
45 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terlebihlebih, apabila penyitaan tersebut dilakukan terhadap milikpihak ketiga atau pihak lain yang tidak menjadi pihak dalam perkara ;Bahwa proses penyelesaian suatu perkara tidak boleh menimbulkankerugian kepada pihak ketiga atau pihak lain yang tidak ikut menjadi pihakdalam perkara (Bandingkan dengan prinsip kontrak partai sebagaimanadimaksud dalam pasal 13840 KUHPerdata);Pelaksanaan sita dalam suatu perkara hanya terbatas terhadap hartakekayaan Tergugat dan tidak boleh melampaui terhadap harta
NOVIA INDRA
Tergugat:
WALI NAGARI AIA MANGGIH
133 — 61
Menjadi Pengurus Partai Politik;h. Menjadi Anggota dan/atau Pengurus Organisasi Terlarang;F Merangkap Jabatan Sebagai Ketua dan/atau AnggotaBadan Permusyawaratan Nagari, Anggota Legislatif danJabatan Lain yang Ditentukan Dalam Peraturan PerundangUndangan;j. Ikut Serta dan/atau Terlibat Dalam Kampanye PemilihanUmum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah;k. Melanggar Sumpah/Janji Jabatan; danI.
MASNI NURDIN
Tergugat:
1.Hi . SAID LATURUA, SE
2.SAID ALFAHRI BIN TAHER
265 — 80
SAMALLO, SH, ketiganya adalah Advokat danPenasehat Hukum pada Kantor Advokad dan Penasehat HukumHAMDANI LATURUA, SH & Rekan, beralamat di Jalan Melati No.34 RT.001/RW.001 Kelurahan Honipopu Ambon (Belakang TokohEnam Kantor DPW Partai Nasdem Propinsi Maluku), berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 13/SK/HLR/XI/2019, tanggal 10Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;2.
30 — 5
Bahwa salah satu sifat suatu permohonan adalah tidak ada orang lainatau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satupihak (exparte), maka penyebutan TERMOHON dalam PerkaraEksekusi Nomor: 12/Pdt.Eks/2015/PN.Kds, in casu SUNARTI, BUKANBERTUJUAN menarik SUNARTI atau WINARTI dan atau siapapun itusebagai pihak dalam perkara permohonan eksekusi pengosongan (i.c.Perkara Nomor: 12/Pdt.Eks/2015/PN.Kds) sebagaimana biasa dalamsuatu. sengketa yang bersifat partai (ada pihak penggugat
287 — 70
/XI/2012 tanggal13 Agustus 2012 perihal Perbaikan Permohonan Anggaran DanaPIMANSU Tahun 2012;b. 2 (dua) bundel Fotocopy Laporan Kegiatan PIMANSU.Dokumen YAYASAN PELESTARIAN FAKTA PERJUANGANKEMERDEKAAN RI terdiri dari:a. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Nomor 010 /YPFP/IX/012 Tanggal 12September 2012 Perihal Mohon Bantuan Hibah dan Bansos UntukKegiatan Yayasan Pelestarian Fakta Perjuangan Kemerdekaan RITahun Anggaran 2012.Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai PolitikSurat Keterangan Tidak
Keputusan Bersama Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara Nomor:15/K/2012 &Nomor : 188.44/755/KPTS/2012.Tentang PersetujuanTerhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera UtaraTentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi SumateraUtara Tahun Anggaran 20131 (satu) bendel Foto Copy Risalah Rapat Paripurna Dewan MasaPersidangan Tahun Sidang III 20112012 tanggal 15 Desember 20111 (satu) bendel Foto copy Pemandangan Umum Anggota Dewan AtasNama Fraksi Partai
Gubernur Sumatera Utara tidak pernahmemanggil Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Nurdin Lubis)dan Kepala Biro Keuangan Provinsi Sumatera Utara (Baharudin Siagian)maupun anggota TAPD yang lain, yang memerintahkan agar membantuusulan proposal hibah dan bansos yang diajukan / berasal dari partai(Partai Keadilan Sejahtera/PKS) dan temanteman Saudara dalamproses penyusunan APABD TA 2012 TA 2013 bahkan proposalproposal dari partai tersangka (PKS) dan banyak yang tidak lolosverifikasi dari SKPD
Surat Keterangan Tidak Berafiliasi dengan Partai PolitikSurat Keterangan Tidak terjadi Konflik Internal Dalam KepengurusanSurat Keterangan Domisili20Hal 210 dari 380Put.
No. : 75/Pid.SusTPK/2016/PN.Man.329.330.331.332.333.334.335.336.337.338.339.340.341.342.343.344.345.346.Terhadap rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera UtaraTentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi SumateraUtara Tahun Anggaran 20131 (satu) bendel Foto Copy Risalah Rapat Paripurna Dewan MasaPersidangan Tahun Sidang III 20112012 tanggal 15 Desember 20111 (satu) bendel Foto copy Pemandangan Umum Anggota Dewan AtasNama Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadapNota
93 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
Chamami;1 (satu) lembar Rekap Proposal Masjid Kabupaten Magelang;1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KUSJ/060/XI/2006tanggal 16 November 2006 tentang PENGESAHAN PENGURUSDEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL JAWATENGAH PERIODE 20052010 beserta lampirannya;. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : 12/KEP/11.0/D/2007 tanggal 10Agustus 2007 tentang Pengesahan Perubahan Susunan MajelisPendidikan Dasar Dan Menengah Pimpinan Wilayah MuhammadiyahJawa TengahUang sebesar Rp60.000.000,00
Chamami;1 (satu) lembar Rekap Proposal Masjid Kabupaten Magelang;1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KUSJ/060/XI/2006tanggal 16 November 2006 tentang PENGESAHAN PENGURUSDEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL JAWATENGAH PERIODE 20052010 beserta lampirannya;1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : 12/KEP/11.0/D/2007 tanggal 10Agustus 2007 tentang PENGESAHAN PERUBAHAN SUSUNANMAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PIMPINAN WILAYAHMUHAMMADIYAH JAWA TENGAH;Uang sebesar Rp60.000.000,00
Chamami;1 (satu) lembar Rekap Proposal Masjid Kabupaten Magelang;1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : PAN/A/Kpts/KUSJ/060/XI/2006 tanggal 16 November 2006 tentang PengesahanPengurus Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasioal JawaTengah Periode 20052010 Beserta lampirannya;1 (satu) bendel Surat Keputusan Nomor : 12 / KEP / 11.0 / D / 2007tanggal 10 Agustus 2007 tentang Pengesahan Perubahan SusunanMajelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan WilayahMuhammadiyah Jawa Tengah;Uang sebesar Rp60.000.000,00
496 — 280
antara lain :1) Saksi mengalami fitnah dimana banyak orang terutama wargaDKI Jakarta menganggap saksi menista agama.2) Saksi juga merasa terancam karena sampai ada seseorangyang ingin membunuh saksi dengan imbalan uang sejumlah 1Milyar karena saksiahli telah menistakan agama.3) Saksi merasa Jakarta dan seluruh warga Jakarta menjaditerancam dan mengalami terror atas demonstrasi tanggal 04November 2016.4) Dalam hal pencalonan saksi sebagai Gubernur DKI Jakartadalam pilkada tahun 2017 adalah salah satu partai
Saksi HABIB NOVEL CHAIDIR HASAN, dibawah sumpah menerangkansebagai berikut : Bahwa saksi pernah melihat postingan Buni Yani ; bahwa saksi ini sebagai pelapor untuk kasus Ahok ; Bahwa saksi yang melaporkan ini, pelaporan yang pertama sebelumnyakasus ini kami saksi juga sebagai Advokat sudah melaporkan kejadianrekaman di Partai Nasdem pertanggal 21 September 2016 kita ada buktinyadiBawaslu saya sebagai Nasehat Hukum dari pada pelapor Gustiar itu sayadapatkan , kemudian pada tanggal seminggu sebelum
kerjaannya udahpenyakitnya Ahok untuk menyerang Al Maidah jadi bukan hal yang barusekali ;Bahwasaksi melaporkan ke Bawaslu , saksi dapat dari Jamaah saksi kasihke Bawaslu , yang memang sudah di ambil yang intinya saja yang utuhnyakita punya dari Pemprov DKI kita ambil kita laporkan ke Bawaslu kemudianpotongan inti dari pada penghinaan Agama itu kita berikan sebagai bukti ;Bahwa saksi melaporkan kasus video ke Bawaslu itu pertanggal 25 Oktoberkalau September itu laporan yang pertama ketika Ahok di Partai
857 — 701 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Ambon yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon. Permohonan kasasi diajukan oleh Terdakwa dengan alasan bahwa judex factie telah salah ... [Selengkapnya]
terima tanggal 9Desember 2010 (copy);181. 1 (satu) jepitan kuitansi pembayaran untuk memperlancar prosesPembahasan APBD 2011, terdiri dari :Penyerahan dana kepada Ketuaketua Fraksi, yaitu :Ketua Fraksi Golkar (FADILA RAHAWARIN) sebesarRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sesuai buktikuitansi tanggal 17 Desember 2010 (copy);Ketua Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia (ABETTETLAGENI) sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh jutarupiah), sesuai bukti kuitansi tanggal 17 Desember 2010(copy);Ketua Fraksi Partai
sebesarRp5.000.000,00; ABET TETLAGENI, sebesar Rp5.000.000,00; MELKISEDEK RUMTEH, ST, sebesar Rp5.000.000,00; LUKMAN MATUTU, SH, sebesar Rp5.000.000,00; ARSYAD NUHUYANAN, sebesar Rp5.000.000,00; PAULUS RAHAYAAN, SH, sebesar Rp5.000.000,00; HASYIM RAHAYAAN, SH, sebesar Rp5.000.000,00; LADAKA RAHANTAN, sebesar Rp5.000.000,00; DJULKIFLI SUN, sebesar Rp5.000.000,00; .H.KARMOMJANAN, S.Sos, sebesar Rp5.000.000,00;Sesuai bukti pembayaran biaya Fraksi Demokrasi KebangsaanIndonesia tanggal 17 Desember 2010 (copy); Fraksi Partai
2010 (copy);1 (satu) jepitan kuitansi pembayaran untuk LKPJ masingmasingFraksi, terdiri dari : LKPJ Fraksi Golkar, penyerahan dana kepada Ketua FraksiGolkar FADILA RAHAWARIN sebesar Rp5.000.000,00 (limajuta rupiah), sesuai bukti kuitansi tanggal 3 Juli 2010 (copy); LKPJ Fraksi Demokrasi Kebangsaan Indonesia, penyerahandana kepada Sekretaris Fraksi Demokrasi KebangsaanIndonesia PAULUS RAHAYAAN, SH sebesarRp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sesuai bukti kuitansitanggal 3 Juli 2010 (copy); LKPJ Fraksi Partai
178 — 176 — Berkekuatan Hukum Tetap
Anggota FraksiGolkar tanda terima Partai Golkardanabantuansosial)196 Daftar Proposal Sda 1 bundel (29 Proposal PermohonanPermohonan buah Bantuan Anggota FraksiBantuan permohonan GojkarH.
Kwitansi Fraksi 1 buah 1 buah Adacapkosong Partai stempelPDIP PemerintahDesa GudangTengah KecamatanSungai Tabukdan tandatangan atasnama AbdulKadir 8. Kwitansi Fraksi 1 buah 1 buah Adacapkosong Partai stempelPDIP PemerintahDesa Tanipah KecamatanAluhAluh dantanda tanganatas nama Ahjani Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaraatas nama Terdakwa Drs. H. MUHAMMAD MUCHLIS GAFURI;7.
Anggota FraksiGolkar tanda terima Partai Golkardanabantuansosial)196 Daftar Proposal Sda 1 bundel (29 Proposal PermohonanPermohonan buah Bantuan Anggota Fraksipermohonan Hal. 958 dari 1103 hal.Put.
Anggota FraksiGolkar fanaa teria Partai Golkardanabantuansosial)196 Daftar Proposal Sda 1 bundel (29 Proposal PermohonanPermohonan buah Bantuan Anggota FraksiBantuan permohonan GojkarH.
Kwitansi Fraksi 1 buah 1 buah Adacapkosong Partai stempelPDIP PemerintahDesa GudangTengah KecamatanSungai Tabukdan tandatangan atasnama AbdulKadir8. Kwitansi Fraksi 1 buah 1 buah Adacapkosong Partai stempelPDIP PemerintahDesa Tanipah KecamatanAluhAluh dantanda tanganatas namaAhjani Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaraatas nama Terdakwa Drs. H.
78 — 24
Sedangkan corak gugatancontentiosa, memiliki ciri bersifat partai dan petitum serta putusannyabersifat condemnatoir yakni permintaan dalam Petitum gugat agartergugat dihukum (M.Yahya Harahap, 2009;190192)Setelah pengadilan agama memeriksa perkara baik yang bersifatvolunter maupun contentiosa sejak berlakunya Undang undang notahun 1989 terdapat 2 macam produk, yakni putusan dan penetapan,Putusan juga disebut vonis (bahasa belanda) atau al qadau (bahasaarab), yang berarti produk pengadilan Agama karena
42 — 3
angka (3)Halaman 24 dari 48 halaman, Putusan Nomor 421/Pdt.G/2020/PA.PdlgKompilasi Hukum Islam menerangkan suami wajib memberpendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajarpengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa danbangsa;" Bahwa untuk menjadi Anggota DPRD xxxxxxxxxXXXXXXXXXX dan DPRD Xxxxxxxx XXxXxxx, tidak mungkin hanyaberpatokan pada kontribusi tergugat saja, selain faktorfaktorpendukung lainnya seperti faktor nasib sudah ditentukan yang MahaKuasa, faktor dari Partai
44 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
(iii) Nomor 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalampertimbangan hukumnya menyatakan (dikutip dari Varia Peradilan,Nomor 174, Maret 2000, terlampir sebagai Bukti PK6c, halaman3536):Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex Fact,surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai aktadi bawah tangan yang bersifat partai sebagaimana yang diatur dalamHalaman 23 dari 37 halaman. Putusan Nomor 594/B/PK/PJK/2013Pasal 1874 KUH Perdata,...
Pembanding/Tergugat II : PT. ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA, Tbk. Diwakili Oleh : PT. ASURANSI HARTA AMAN PRATAMA, Tbk.
Terbanding/Penggugat : PT. BALI EXPORT MEBEL
211 — 92
Asuransi Harta Aman Pratama, Toksebagai Tergugat II dalam perkara ini adalah bertentangan denganprinsip partai kontrak yang digariskan pasal 1340 KUHPerdata.Alasan Hukumnya adalah :e Perjanian Sewa Menyewa antara Penggugat dengan Tergugat ,sebagai mana Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nmor : 27 tanggal 23Maret 2015 yang dibuat dihadapan Tuan Djoni Priatko, SH Notaris dikabupaten Demak, Tergugat II sama sekali tidak menjadi pihak dalamperjanjian a quo, sehingga Tergugat II tidak memiliki kewajibanhukum
44 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang diajukan oleh kedua belah pihak,Judex facti tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskanoleh undangundang, maka putusannya harus dibatalkan,;Nomor 1363.K/Pdt/1996 tanggal 30 Juni 1998 yang dalampertimbangan hukumnya menyatakan (dikutip dari Vana Peradilan,Nomor 174, Maret 2000, terlampir sebagai Bukti PK6c, halaman3536):Menimbang, bahwa menurut pertimbangan dan pendapat Judex Facti,surat bukti P.1 dan P.2 telah dikonstruksi dan disimpulkan sebagai aktadi bawah tangan yang bersifat partai
ARY RACHMAT .K, SH
Terdakwa:
AMRULLA SOLEH ALS SOLEH
264 — 105
Tim,nanti ketahuan kemudian ROSYID dan AZAM sempat berganti pakaian,yang mana saat itu ROSYID mengenakan kaos partai dan celna jeanspendek selutut yang diberikan oleh orang yang tinggi dan memakai topi,sedangkan AZAM Terdakwa tidak terlalu perhatikan namun memakalkaos biasa dan celana boxer (3/4) miliknya sendiri.
1.MARDIA
2.ADRIANSYAH
3.FARHAMSYAH
Tergugat:
TAUFIK HIDAYAT SH.,MH
82 — 48
Bahwa setelahn menjadi purnawirawan TERGUGATKONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI bergabungpada suatu partai politik untuk mengikuti pestademokrasi sebagai salah satu wakil rakyat yang akanduduk di parlemen demi memperjuangkan aspirasirakyat Jawa Barat.c. Bahwa Pada Tahun 2019 TERGUGATKONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSImemenangkan suara dari masyarakat daerah pemilihandan terpilin menjadi Ketua Dewan Perwakilan DaerahProvinsi Jawa Barat untuk periode 20192024.6.
232 — 43
dan / atau petani disektor pertanian meliputi pupuk urea, SP36, ZA, danNPK dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapbkan oleh Menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Produsen adalahperusahaan yang memproduksi pupuk urea, SP36, ZA, dan NPK di dalamnegeri dan yang dimaksud dengan Distributor adalah badan usaha yangsyah ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan,penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai
206 — 94
Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 ;b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telahmemiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatandan/atau pidana umum ;c.Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik ; ataud. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatanhukum tetap karena melakukan